Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan ditanda tanganinya perjanjian menyerah tanpa syarat; seluruh wilayah Indonesia yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, sejak taaggal 8 Maret 1942 sepenuhnya berada di bawah penguasaan Pemeriatah Pendudukan Jepang. Penanda tanganan perjanjian tersebut dilakukan di Kalijati ( pelabuhaa udara, 40km dari kota Bandung ) oleh masing-masiag wakil negeri yang bersangkutan, dari, pihak tentara Belanda diwakili oleh Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh dan tentara Jepang diwakili oleh Letnan Jendral lmmamura Hitoshi ( Panglima Tertinggi Ten_tara Pendudukan Jepang ). Bersamaan dengan itu gala selu-ruh peraturan yang telah dibuat pimpinan tertinggi Jepang sejak pertama kali mendaratkan pasukaanya di pulau Jawa ( 1 Maret 1942 ) 1) mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatur wilayah Indonesia yang dapat dikatakan cukup luas ( hampir meliputi seluruh wilayah Republik _

---

"

"Penulisan tentang sejarah pendudukan Jepang di Jawa telah banyak dibahas tetapi yang menjadi fokus penelitian adalah kaum perempuannya. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengerahan sumber daya perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang setelah tenaga kaum lelaki mulai langka. Kaum lelaki dipergunakan untuk mengerjakan program-program pembelaan tanah air atau program-program perang seperti romusha. Sebelum pendudukan Jepang, kaum perempuan di Jawa sedang memperjuangkan derajatnya sejajar dengan kaum lelaki. Walaupun secara ekonomi mereka sejajar tetapi secara sosial kaum lelaki lebih diutamakan dari pada kaum perempuan. Kondisi masyarakat Jawa terikat dengan tradisi kraton di Jawa yang ajaran-ajarannya dianggap teladan dan sakral sehingga kaum perempuan Jawa didik seperti putri keraton yang terbelenggu dalam tradisi. Pendudukan Jepang atas Jawa memberikan dua keuntungan bagi Jepang dari segi mudahnya mendapatkan sumber daya manusia dan pangan. Tahun 1943 Jepang mulai mengalami kekurangan-kekurangan pangan dan tenaga laki-laki. Tenaga yang potensial dan belum dipergunakan adalah tenaga perempuan. Pemerintah Jepang melakukan usaha-usaha propaganda untuk mengerahan tenaga perempuan. Jepang tidak mungkin melakukan pengerahan langsung karena perlakuan tentara Jepang yang kejam dan tidak sopan terhadap kaum perempuan. Kemudian organisasi-organisasi propaganda Jepang dan pangreh praja dipergunakan untuk mengerahkan tenaga perempuan. Kaum perempuan harus mempertahankan kehidupan keluarga dan harus melaksanakan program-program yang diterapkan pemerintah Jepang. Di akhir masa pendudukannya, Jepang ingin mengisi kekosongan tenaga kaum lelaki dengan kaum perempuan seperti yang dilakukan di negaranya. Organisasi-organisasi perempuan didirikan Jepang untuk tujuan tersebut. Niat Jepang belum sepenuhnya terlaksana karena pengerahan Jepang atas Sekutu tahun 1945 yang mengakhiri masa pendudukan Jepang di Indonesia."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha membahas tentang bagaimana masa bersiap sebagai fenomena historis berlangsung di wilayah Bogor, yaotu Kabupaten dan Kota Bogor. Secara garis besar, masa bersiap di Bogor terjadi karena kemampuan pemerintah Keresidenan Bogor saat itu belum memadai untuk mengendalikan dan mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya sendiri. Gangguan keamanan terebut diperkeruh oleh tindakan tentara Gurkha dan NICA yang hendak mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesiadan aksi kudeta yang dilakukan oleh kelompok Direktorium. Setelah selesai mengatasi gangguan-gangguan internal dan memperoleh pengakuan dari Sekutu, Bogor telah mengalhiri Masa Bersiapnya untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

---

AbstractThe thesis is trying to explain how Bersiap as a jistorical phenomenon happened in Kabupaten and Kota Bogor. In general, Bersiap was happening in Bogor because the government of Residence Bogor at that time was unable be control and defend the _rust en orde_ at ist own area. Many disturbances was caused by Gurkhas and NICA officers who wanted to raise the country of Netherlands-Indies again, also the coup d_etat done by group called Directory. After finished the disturbances and got Alliance_s acknowledgement, the Residence of Bogor has ended its Bersiap to continue our struggle to defend the independence of Indonesia."