Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Budaya Patriarkal merupakan budaya yang sangat mengakar dan melembaga, budaya ini berusaha mendominasi dunia dan mengeluarkan posisi perempuan. Pembongkaran budaya patriarkal telah dilakukan oleh rentetan tiga gelombang besar feminisme, namun akar dari keberadaan patriarkal sebenarnya adalah politik. Oleh karena itu usaha pendobrakan patriarkal harus dilakukan dengan mendobrak sistem politik yang bekerja di dalamnya. Politik sendiri sejak muncul telah menghilangkan perempuan dan hal ini telah berlangsung hingga saat ini.Persoalan politik dan perempuan merupakan sebuah usaha dalam pencapaian identitas perempuan sebagai political being, sebuah identitas yang secara alamiah dimiliki oleh perempuan namun tidak dapat dimilikinya bahkan dikenalnya. Akar dari peminggiran politik perempuan adalah terjadinya pembatasan uang privat dan publik yang bersumber pada persoalan nature dan culture. Perempuan selalu dipatok pada yang privat sehingga akses mereka untuk mencapai ranah publik sangat sulit, padahal kebebasan ruang publik merupakan salah satu instrument prasyarat penting dalam mendukung subjek politik. Diperlukan sebuah system politik yang mampu mengakomodir perempuan ke dalamnya dan menuju pada telos keadilan sesuai dengan Esensi sebenarnya dari politik.Patriarchal culture is a culture that really strong and have legitimate, this culture try to dominated world and excluding women. Deconstruction to patriarchal culture had been done by big three feminism wave, but the truth root of patriarchal is politics. Politics growing in patriarchal and work with sturdy, cause of that effort to deconstruct patriarchal must done by deconstruct politics system that work inside. Since politics emerge, it had been eliminating women and this situation happen till today. Politics problem and women try to reaching women identity as political being, this identity stay naturally in women self but women never have that identity even to know more about it. The roots of boundary women politics happen in demarcation private and public emerge from nature and culture problem. Women always stay in private; it makes their access to reaching public room very difficult, though the freedom of public room is one of the important criterion instruments in supporting politic subject. We needed a politics system that has capability to accommodate women to the system and goes to target justice according with the essential meaning of politics."

"On political and economic conditions in Indonesia, 1945."

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."