Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book brings together foreign investment and investment arbitration in Asia, the fastest growing economic region in the world. It provides a critical analysis of foreign investment, its benefits and the legal regimes of the jurisdictions studied at a time when investor-state disputes are on the rise and investment arbitration is under growing scrutiny. Governments are under greater pressure to balance the promotion of investment with public policy development and interests and calls for a permanent court for investment arbitration are getting louder. To assess future possibilities, this book takes stock of, brings together and analyses the legal regimes on foreign investment in 12 major Asian jurisdictions, namely China, Hong-Kong, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. These constitute paradigmatic examples of what is happening in the legal framework of Asian foreign investment and the impact that the current system of investment arbitration has in all of them. The analysis shows the existence of changing positions and degrees of openness towards foreign investment in the region, as well as a distinct level of exposure to and involvement in investment arbitration. Predictably, their situation will change in the near future, at least in relation to investment arbitration. Proposals for reform have already been made and international institutions are working on the development of an alternative to the proceedings of investment arbitration as it is currently constructed and understood. Consequently, the last two chapters of this book are devoted to the analysis of these developments that will most probably affect the existing situation in the region."

"Selama beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi ASEAN terus mengalami perubahan. Secara keseluruhan struktur ekonomi ASEAN telah bergeser ke arah sektor jasa seiring dengan semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Pergeseran struktur ini sangat cepat seiring dengan peran penting sektor jasa dalam menunjang sektor pertanian dan sektor manufaktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan jasa di ASEAN dalam mencapai terbentuknya integrasi. Studi ini memiliki fokus pada keterbukaan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan jasa. Keterbukaan sebagai komponen dasar dalam proses integrasi dianalisis melalui perangkat kebijakan perdagangan jasa yang dibuat serta kompleksitas dan kedalaman komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa. Basis data yang digunakan mencakup seluruh negara ASEAN selama rentang waktu 2005-2014. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh Fixed Effect Model untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada keterbukaan negara-negara ASEAN. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN dipengaruhi oleh seperangkat kebijakan yang membatasi dan memfasilitasi. Selain itu, kompleksitas dan tingkat kedalaman komitmen perjanjian juga berperan dalam memengaruhi keterbukaan perdagangan jasa. Sementara itu, variabel-variabel volume perdagangan, jumlah penduduk, nilai tukar efektif riil, fasilitas perdagangan jasa, dan modal manusia berkontribusi secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa ditentukan oleh perangkat kebijakan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa yang dibuat.

---

Over the past few decades, ASEAN 39 s economic structure has continued to change. Overall, ASEAN 39 s economic structure has shifted towards the service sector in line with the growing importance of this sector in the economy. This structural shift is very rapid along with the growing in the importance of the role of the service sector in supporting the agricultural sector and the manufacturing sector. Therefore, it is important to conduct further researches on the dynamics occurring in the service trade in ASEAN in achieving integration. This study focuses on the openness of ASEAN countries in trade. Openness as a basic component in the integration process is analyzed through a set of trade policies made as well as the complexity and depth of commitment in service trade agreements. The database used covers all ASEAN countries during the 2005 2014 timeframe. This study uses a descriptive analysis as the main approach supported by Fixed Effect Model to see the factors that contribute to the openness of ASEAN countries. The results of this study indicate that the openness of service trade in ASEAN is influenced by a set of limiting and facilitating policies. In addition, the complexity and depth of commitments also play a role in influencing the openness of service trade. Meanwhile, variables of trade volume, population, real effective exchange rate, service trade facilities, and human capital contribute significantly to the openness of service trade in ASEAN. Therefore, it can be concluded that the openness of service trade is determined by the policy instruments and commitments in the service trade agreements made."

"Penelitian ini merupakan studi implikasi hukum komitmen GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Jasa arsitektur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan alih teknologi serta dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.Pada umumnya, jasa arsitektur sesuai dengan karakteristiknya, merupakan industri berbasis lokal yang sangat teregulasi. Karena itu komitmen liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka GATS suatu negara dapat mengurangi otonomi negara tersebut dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasionalnya. Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan GATS akan dianalisa untuk melihat dampak obligasi tersebut terhadap pengaturan jasa arsitektur transnasional dan otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional.Penelitian diawali dengan tinjauan umum tentang globalisasi jasa arsitektur. Kemajuan teknologi telah mengubah jasa arsitektur yang berbasis lokal menjadi suatu industri global. Namun, perdagangan transnasional jasa arsitektur dipenuhi oleh berbagai hambatan-hambatan domestik maupun eksternal. GATS merupakan perjanjian multilateral pertama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.Penelitian dilanjutkan dengan tinjauan umum GATS dan aplikasinya dalam perdagangan jasa arsitektur transnasional untuk mempelajari pengaruh GATS terhadap liberalisasi jasa arsitektur. Analisa ketentuan-ketentuan GATS dan komitmen-komitmen negara-negara berkaitan dengan jasa arsitektur menunjukkan peningkatan liberalisasi perdagangan transnasional jasa arsitektur. Namun, fleksibilitas GATS dalam hal pembatasan-pembatasan aplikasinya, pada akhirnya mengurangi tingkat liberalisasi tersebut.Hal yang sama ditemukan dalam pembahasan implikasi GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan GATS berpontensi untuk mempengaruhi dan mengurangi otonomi Pemerintah dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasional. Tapi, berdasarkan komitmen GATS Indonesia saat ini, dampak obligasi GATS terhadap pengaturan jasa arsitektur nasional tersebut adalah minimal.Terakhir, sebagai pemikiran ke depan, harus diusahakan peningkatan kompetensi profesi arsitek maupun profesi hukum Indonesia, untuk dapat menghadapi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perundingan-perundingan lanjutan GATS yang bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif di sektor jasa arsitektur."

"rade in service has become a bigger part in the worlds economy, including facilitating trade in goods. Previous studies found that service trade liberalization does improve the performance of goods trade by acting as a trade facilitator. Regulations which lower the restrictiveness of service trade have become more equitable, shown by the decreasing trend of Service Trade Restrictieness Index and trade in service percentage to GDP. This research is aimed to see whether service trade openness within the members of  ASEAN+3 countries, which have been bounded in free trade agreement and major trading partners for the three additional countries, has significantly improved bilateral goods trade among the countries. Using gravity model and panel data regression, the author found that in the case of these countries, service trade openness has a negative correlation with goods trade. Instead of acting as goods trade facilitator, service trade acts as a substitution of goods trade, service trade, liberalization, openness, bilateral trade, goods trade.

---

Perdagangan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, termasuk berperan dalam memfasilitasi perdagangan barang. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan jasa memiliki dampak yang positif terhadap performa perdagangan barang. Regulasi yang mengatur restriksi dalam perdagangan jasa telah mengarah pada liberalisasi perdagangan jasa, ditunjukan oleh penurunan nilai Service Trade Restrictieness Index dan Trade in Service Percentage to GDP yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keterbukaan dalam perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 memiliki dampak yang positif terhadap perdagangan bilateral antar negara-negara tersebut. Dengan menggunakan model gravitasi dan regresi data panel, penulis menguji hubungan keterbukaan perdagangan jasa dan perdagangan barang yang terbukti memiliki korelasi negatif. Perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 tidak berperan sebagai fasilitator untuk perdagangan barang, melaikan bertindak sebagai substitusi."