Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The contents also highlight efforts to conserve and promote traditional forest management practices that balance the environmental, economic and social objectives of forest management. It places these efforts in the context of recent trends towards the devolution of forest management authority in many parts of the world.The book includes regional chapters covering North America, South America, Africa, Europe, Asia and the Australia-Pacific region. As well as relating the general factors mentioned above to these specific areas, these chapters cover issues of special regional significance, such as the importance of traditional knowledge and practices for food security, economic development and cultural identity. Other chapters examine topics ranging from key policy issues to the significant programs of regional and international organisations, and from research ethics and best practices for scientific study of traditional knowledge to the adaptation of traditional forest knowledge to climate change and globalisation."

"Indonesia memiliki wilayah hutan terbesar ketiga di Dunia, tetapi tutupan hutannya juga terus menurun karena deforestasi. Diketahui bahwa di Wilayah Gunung Patuha yang terletak antara Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, dan Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung mengalami perubahan tutupan hutan pada tahun 2011-2017. Selain perubahan kawasan hutan, Wilayah Gunung Patuha memiliki potensi kayu yang melimpah seperti kayu putih, rasamala, dan puspa yang juga digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan tutupan hutan yang terjadi di Kawasan Gunung Patuha dan hubungannya dengan pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknologi penginderaan jauh, yaitu citra satelit Landsat 5 dan Landsat 8 dari tahun 1990 hingga 2018. Dengan interpretasi visual dan overlay, dilakukan untuk melihat perubahan tutupan hutan. Selain itu dalam penelitian ini juga diterapkan metode wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengetahui pola perilaku spasial pemanfaatan kayu oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tutupan hutan terjadi karena faktor ekonomi, faktor sosial, dan kebijakan pemerintah. Perubahan tutupan hutan sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Area perubahan tutupan hutan berada di dekat lokasi pemanfaatan kayu. Ada hubungan antara lokasi perubahan tutupan hutan dan lokasi pemanfaatan kayu oleh masyarakat.

---

Indonesia has the third largest forest area in the World, but its forest cover also continues to decline due to deforestation. It is known that in the Mount Patuha Region which is located between Pasirjambu District, Ciwidey District, and Rancabali District, Bandung District experienced changes in forest cover in 2011-2017. In addition to changes in forest areas, the Mount Patuha Region has abundant wood potential such as eucalyptus, rasamala, and puspa which are also used by the community.

This study aims to determine the pattern of changes in forest cover that occur in the Mount Patuha Region and its relationship with the use of wood by the community. This research uses remote sensing technology, namely Landsat 5 and Landsat 8 satellite imagery from 1990 to 2018. With visual interpretation and overlays, conducted to see changes in forest cover. In addition, this study also applied qualitative in-depth interview methods to determine the spatial behavior patterns of wood utilization by the community.

The results showed that changes in forest cover occur due to economic factors, social factors, and government policies. Changes in forest cover as a result of community forest use activities. The area of ​​forest cover change is near the timber utilization location. There is a relationship between the location of changes in forest cover and the location of community use of wood."

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "

"The book has value to the reader to better understand : a) carbon science and management of forests and wood products; b) the underlying social mechanisms of deforestation; and c) the policy options in order to formulate a cohesive strategy for implementing forest carbon projects and ultimately reducing emissions from forest land use."