Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian sengketa tanah adat pada pengadilan negeri telah kerap dilakukan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tanah adat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat Batak. Dewasa ini, perkara sengketa tanah adat antara kaum pendatang dan masyarakat hukum adapt Batak yaitu Raja Ni Dapot (Raja Tanah) masih kerap terjadi. Mengingat hal itu, peranan Raja Ni Dapot (Raja Tanah) dalam urusan pertanahan yang masih lazim dilakukan perlu untuk ditinjau. Apabila, transaksi tanah yang dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Raja Ni Dapot (Raja Tanah), diperkarakan di pengadilan negeri perlu untuk ditelusuri lebih jauh. Terlebih, bagi hakim dalam menentukan kedudukan Raja Ni Dapot (Raja Tanah) akan menentukan penyelesaian sengketa tanah itu nantinya. Sementara itu, masyarakat hukumadat yang sangat dinamis dan bersifat konkrit barangkali tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum acara perdata dalam pengadilan negeri, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung dari tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak akan selalu relevan dengan ke beradaan masyarakat hukum adat pada tahun-tahun berikutnya.

---

Customary land disputes in the courts has often done. Several decisions the Supreme Court has become common in costumary lands, in particular those related to the Batak jural community conflict resolution. Currently, the case of customary land disputes between settlers and natives Batak's Raja Ni Dapot (Land King) are still common. Before this, the role of Raja Ni Dapot (Land King) in the affairs of the land that is still in fact should be reviewed. If real estate transactions are made in cash, in front of Raja Ni Dapot (Land King), sued in state courts should be tracked more. On the other hand, for judges in the determination of the position of Raja Ni Dapot (Land King) determines the resolution of land conflicts later. Meanwhile, the jural community who are very dynamic and concrete, not always cannot be according to the prvate procedure law in State Court, so that the jurisprudence of the Supreme Court of the previous years not always may be relevant to the existence of jural community in the following years."

"Lontar Bali Bekel Ari-ari ini menguraikan tatacara perawatan bayi yang baru lahir hingga berumur tiga bulan. Disebutkan bahwa jika lahir bayi laki-laki, ari-arinya ditaruh pada buah kelapa yang telah ditulisi mantra dan harus ditanam oleh seorang pria di sebelah kanan rumah lengkap dengan sarana upacara sebagai bekalnya, di antaranya tulisan mantra di atas daun lontar yang berbunyi Ong, Ong, Ang, Ang, 3. Jika bayi yang lahir perempuan, ari-arinya juga ditaruh pada buah kelapa yang bersurat mantra dan ditanam oleh seorang wanita di sebelah kiri rumah disertai dengan sarana upacaranya dan dibekali selembar tulisan di atas daun lontar yang berbunyi Ong, Ong, Ung, Ung, 3. Dilanjutkan dengan keterangan tentang upacara dan tatacara perawatan bayi sebelum nelain (sebelum puser bayi lepas) atau ketika bayi berumur tujuh hari. Diuraikan juga tentang Penugrahan sang Hyang Dharma sehubungan dengan pemeliharaan bayi dengan segala sarana, tata krama dan rincian sesajen sampai bayi berumur tiga bulan. Informasi penulisan teks maupun penyalinan naskah ini tidak ditemukan."

"ABSTRAKPerlakuan diskriminatif merupakan suatu pelanggaran terhadaphak asasi manusia untuk diperlakukan secara sederajat. Tindakdiskriminasi adalah suatu masalah utama di dunia ini yangtelah terjadi sejak lama, dari jaman perbudakan pada abad ke -18 sampai dengan apartheid, dan diskriminasi terhadap imigranasing di Perancis di awal abad ini. Di Indonesia, persoalandiskriminatif yang terjadi antara lain didasarkan pada jeniskelamin, latar belakang etnis, agama, ras, usia, keadaanekonomi-sosial, dan keberpihakan politik. Banyaknya provokasiprovokasidan pernyataan kebencian (incitement to hate) didepan umum yang mendorong terjadinya tindakan diskriminatifbahkan menuju timbulnya kekacauan dalam masyarakat seringkaliterlewatkan dari jerat hukum. Kita tentu masih sering melihatbanyak spanduk-spanduk yang berada di jalan umum yang isinyamemojokkan kelompok berideologi tertentu.Langkanyakasuspenebaran kebencian di muka umum terhadap golongan masyarakattertentu yang dibawa ke pengadilan, walaupun secara faktualsering terdengar dan terlihat di masyarakat menjadi suatubukti bahwa negara enggan untuk menyentuh masalah sensitifini. Diskriminasi yang lekat dengan golongan minoritas,membuat pemerintah -karena alasan politis- kerap kalimengambil sisi yang sama dengan golongan yang mayoritasdikarenakan dukungan yang lebih besar yang bisa didapatkanoleh pemerintah. Dengan latar belakang tersebut makapermasalahan yang coba diamati oleh penelitian ini adalahbagaimanakah keadaan penegakan dan perlindungan hukum terhadapdiskriminasi ras dan etnis di Indonesia saat ini.Metode pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan datasecara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian dalambentuk deskriptif analitis.

---

ABSTRACTDiscrimination is a human rights violation. Discrimination,since long time ago, has been a critical problem in the world.Discrimination had happened since the slavery era in 18thcentury to apartheid policy and to discrimination againstimmigrants in France on the beginning of this century. InIndonesia, discrimination usually based n religiousbackground, ethnical differences, and political sides. Manyprovocations and incitement of hate in public were untouchedby the law. Such things could leads to a discriminative acteven towards violence based on discrimination. We could stillsee several banners and flyers which shown hatred towardsparticular group or ideology. Lack of such cases being broughtto justice is creating questions whether our country hasguarantee human rights or they have reluctance towards thissensitive case based on some political reasons. The governmentcould take side with the majority on pressing the minoritysince it needs a bigger support to maintain its power. Basedon such facts, this research was done to analyze whetherIndonesia has uphold the human rights and implement it in herlegal system, enforcing it thus guaranteeing the rights of hercitizen in term of protection against discriminating act. Dataanalyses method in use for this research is qualitativemethods, thus the result of this research will be in the formof analytic-descriptive report."