Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan secara premarket dan postmarket. Salah satu kegiatan pengawasan postmarket adalah pemberantasan produk illegal dan penegakan hukum melalui penindakan (Penyidikan) yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yakni untuk mengetahui gambaran nyata tentang praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Badan POM, khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilakukan dengan metode kuliah umum secara daring, dilakukan dengan studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan pada 8-31 Maret 2021. Berdasarkan hasil pelaksanaan PKPA di Badan POM khususnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dapat disimpulkan bahwa praktik kefarmasian yang dilakukan adalah dengan menyelidikan adanya pelanggaran dalam pembuatan/pendistribusian/penggunaan obat yang tidak sesuai, seperti obat tidak memenuhi syarat dan obat yang tidak memiliki izin edar. Alur penyidikan terdiri dari investigasi awal dan penindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat dibuat kesimpulan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

---

According to Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, the POM Agency is a Non-Ministerial Government Institution that carries out government affairs in the field of drug and food supervision. The POM Agency is under and responsible to the president through the Minister of Health. Supervision carried out by BPOM is carried out on a premarket and postmarket basis. One of the postmarket surveillance activities is the eradication of illegal products and law enforcement through investigations carried out by the Directorate of Drug and Food Investigation. The purpose of implementing the Pharmacist Professional Practice (PKPA) activity at the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia is to find out the real picture of pharmaceutical practice in government institutions such as the POM Agency, especially in the Directorate of Drug and Food Investigation. The Pharmacist Professional Work Practice is carried out using an online public lecture method, carried out with a literature study and field observations conducted on 8-31 March 2021. Based on the results of the PKPA implementation at the POM Agency, especially at the Directorate of Drug and Food Investigation, it can be concluded that the pharmaceutical practices carried out are to investigate violations in the manufacture/distribution/use of inappropriate drugs, such as drugs that do not meet the requirements and drugs that do not have a distribution permit. The flow of the investigation consists of an initial investigation and action which aims to collect evidence with which a conclusion can be drawn about the crime that occurred and find the suspect."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini adalah gagalnya Setgab mendukungkebijakan pemerintah SBY-Boediono di Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012. Fenomena ini bertentangan dengan konsep koalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang stabil, efektif dan berjangka lama. Atas dasar itu,permasalahan penelitian adalah: 1). bagaimanapolahubunganantarpartaikoalisidalamSekretariatGabungan (Setgab) denganformasipemerintahanan SBY-Boediono?; 2). bagaimanasikappolitikanggotaSetgabdalamSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012?; 3). mengapakoalisipolitikyangmayoritasdilegislatifgagalmengamankankebijakanpemerintahdalam RAPBN-P2012 diSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012?.Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Arendt Lijphart, teori Hubungan Eksekutif-Legislatif oleh Alan Ware, teori Konflik dari Lewis A. Coser, dan teori Pilihan Rasional dari James Anderson. Penelitianini menggunakan metodekualitatif, dengan teknikanalisis data deskriptif analitis. Sedang pengumpulan data dengan data primer dansekunder, baik dokumen maupunwawancaramendalamdengan tokoh dalam koalisi.Kesimpulan penelitian ini adalah Setgab merupakan koalisi besar (oversized coalition),terdiri dari partai politik dengan jarak ideologi lebar, berorientasi kekuasaan (office seeking) dan bersifat pragmatis. Secara formal hubungan eksekutif-legislatif menganut sistem presidensil, namun dalam realitasnya presiden sangat tergantung dukungan legislatif. Dalam koalisi terjadi konflik politik, namun langkah Golkar dapat dimaknai sebagai bentuk katub penyelamat menghindarkan dari konflik yang lebih besar. Sikap politik anggota koalisi dalam merespon usulan pemerintah mengenai APBN-P 2012 dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Maret 2102 lebih menekankanpertimbangan maksimalisasi kepentingan internal partai dibandingkan komitmen terhadap kepentingan koalisi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anggota Setgab dalam mengamankan kebijakan pemerintahan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, 31Maret 2012.Implikasi teoritis menunjukan bahwa partai-partai dalam Setgab sikap politiknya cenderung bersifat pragmatis, mengutamakan kepentingan internalnya sehingga sering mengalami konflik internal, sesuai dengan pendapat Arendt Lijphart, James Anderson dan Lewis A. Coser. Sedangkan teori hubungan eksekutif-legislatif dari Alan Ware mampu menjelaskan hubungan secara normatif, namun lemah dalam menjelaskan hubungan eksekutif-legislatif dalam konteks praktek empirisnya.

---

ABSTRACT This study was based on the fact of frictions that took place among members of the Government Coalition called the Setgab at the Plenary Session of DPR RI on March 31, 2012, during the discussion of the Bill of the Revision to the 2012 National Budget. It included the political manoeuvering of Golkar Party by petitioning to add a clause to the proposed Bill. The other is PKS Party's rejection to the Governrnent's proposed Bill.These have hindered the coalition from reaching a consensus to further secure the Governrnent's policies. This phenomenon went against the intention of building acoalition in order to guarantee a stable, effective and sustainable majority governrnent. Based on this issue, the research question is formulated as follows: what was the pattem of relation among parties in the Coalition of Setgab related to the formation of SBY's govemment?;what was the positioning of members of the Govemment Coalition on the Bill of the Revision to the 2012 National Budget at the Plenary Session of DPR RI, March 31, 20127; and, why did the Coalition fail to secure the Govemment's Bill on the Revision of the 2012 Budget Bill despite having built a majority in the legislature? This research involves the use of qualitative method with descriptive analytical technique in analysing the data. In the section of theoretical framework, it incIudes the use of theories on coalition, conflict, executive-legislative relation, and rational choice. The data collected incIudes primary and secondary data.Data collection also usedin-depth interview with prominent persons within the Coalition. Findings of this study demonstrate th at the Coalition established was a large one,consisting of political parties with wide ideological range, tied together by office­seeking motivation and was a pragmatic move to fulfill practical considerations. Consequently, the relationship between the executive and legislative institutions became a vulnerable one, particularly in the face of political conflicts. Formally adopting presidential system, in reality the Indonesian president largely depends on the parliament's support. Furthermore, coalitions formed to guarantee parties' support for governrnent's policies in the legislative is at times interrupted by the extension of certain party' s selfish interest which created conflict between the president and other coalition member/s.Finally, findings and conclusions of this study show the theoretical implications in the analysis and that the theories are relevant in explaining the answer to research questions."

"Training Matrix merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membantu penyusunan program pelatihan personel perusahaan. Adanya penyusunan matriks tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya personel yang terkualifikasi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap program pelatihan yang telah dilakukan menggunakan training need analysis (TNA) yang memuat daftar pelatihan setiap personel beserta realisasinya. Terdapat dua tujuan dalam penyusunan laporan ini yaitu untuk memberikan topik pelatihan sesuai dengan posisi pekerjaan melalui training matrix sehingga pelatihan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran dan mengetahui persentase pemenuhan pelatihan setiap personel perusahaan melalui realisasi TNA. Penyusunan training matrix dilakukan dengan memperbarui daftar SOP pelatihan yang terdapat dalam matriks dan memasukkan rating profisiensi pelatihannya. Terdapat beberapa pembaruan yang dilakukan dalam penyusunan, yaitu adanya prosedur dan modul baru yang diusulkan untuk job role tertentu serta perubahan judul SOP lama yang sudah tidak berlaku kembali. Sementara itu, penyusunan TNA dilakukan dengan menghitung realisasi pelatihan yang dilakukan personel perusahaan dibandingkan dengan kebutuhannya. Persentase yang didapatkan bervariasi, namun dapat diketahui bahwa semua personel telah mengikuti program pelatihan sesuai dengan posisi pekerjaannya. Proses pengadaan persediaan farmasi merupakan sebuah tahapan yang penting karena menentukan terjaminnya ketersediaan obat yang dapat mempengaruhi kualitas standar serta mutu yang ditetapkan. Proses ini tidak lepas dari pengaturan biaya yang dibutuhkan untuk membeli persediaan dan keuntungan yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelompok persediaan yang berpengaruh signifikan terhadap laba dan biaya yang dikeluarkan oleh apotek. Metode yang digunakan yaitu analisis ABC pareto nilai investasi yang dikombinasi dengan metode FSN (Fast-Slow-Non Moving) berdasarkan Turnover Ratio (TOR). Terdapat 12 jenis obat golongan bebas dan 13 jenis obat golongan keras bermerek yang termasuk dalam kelompok pareto A-fast moving. Kelompok obat ini bernilai tinggi dan memiliki frekuensi perputaran yang cukup besar sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik untuk mencegah terjadinya kekosongan stok kelompok ini di apotek.

---

The training matrix is one of the tools used to assist the company's personnel training program preparation. This matrix is expected to support the realization of qualified personnel. In addition, an evaluation of the training program has been fulfilled using training need analysis (TNA) which contains a list of training for each person and their realization date. There are two objectives in this report i.e. to provide training topics according to job role through a training matrix so they can run effectively and to determine the percentage of training fulfillment for each personnel through TNA realization. There have been several updates in the training matrix including the new procedures and modules proposed for certain job roles, also the changes to the newest SOP titles. Meanwhile, the TNA realization has been completed by calculating the total training each personnel has undergone compared to their needs. The percentages obtained vary however, all the personnel has attended training programs according to their job role.

Pharmaceutical supplies procurement is a crucial step. It ensures drug availability in store which can affect the established quality standards. This process cannot be separated from the cost required to purchase supplies and the profits. This study aims to determine a significant inventory group affecting costs and profits. The method used is ABC Pareto investment value analysis combined with FSN (Fast-Slow-Non Moving) based on Turnover Ratio (ToR). There are 12 types of over-the-counter drugs and 13 types of branded prescription drugs included in the Pareto A fast-moving group. This group has high value and a fairly large turnover frequency, so there needs to be good management to prevent vacancies in this group's supply."