Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana media televisi dan BMKG menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan James Grunig. Excellence Communication memiliki tiga unsur berkaitan yakni; Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan media televisi dan BMKG menerapkan Excellence Communication, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria Grunig, karena tidak semua televisi menjalani SOP penyebaran informasi gempa, sehingga kadang terjadi perbedaan menindaklanjuti informasi gempa. Selain itu, posisi Humas tidak memiliki akses langsung, sehingga tidak terlibat rapat pembuatan keputusan menganalisa informasi gempa.

---

This study aims to discuss how to apply the principles Communication Excellence by James Grunig at television and BMKG. Communication Excellence has three elements; Core Knowledge, Shared Expectation, and Participative Culture. This study used the paradigm of post-positivism, qualitative approach and descriptive. Methods of data collection through literature study, observation and in-depth interviews. Research shows television Communication Excellence has implemented, but not fully meet the Grunig's criteria, because not all television crew follow SOP of earthquake information dissemination, so sometimes there is a difference in following the earthquake information. In addition, the position of public relation (PR) does not have direct access, so no decision-making meeting involved analyzing earthquake information."

"ABSTRACTAnalisis hazard gempa untuk wilayah Indonesia sudah disusun dalam peraturan gempa Indonesia (SNI-1726-2012) untuk Peak Ground Acceleration (PGA) dan spektrum respons dibatuan dasar, sedangkan aplikasiuntuk disai struktur harus dihitung dipermukaan dengan mempertimbangkan efek tanah lokal. Analisis respon spesifik situs pada empat lokasi yang telah diketahui kondisi tanahnyaberdasarkan hasil uji pengeboran dan standard penetration test (SPT) yaitu di serang, sukabumi, cilacap, dan wonogiri yaitu lokasi stasiun seismografmilik BAdan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hasil analisis pada seluruh lokasi tersebut diperoleh spektrum respons dipermukaan pada periode 1,0 detik terjadi amplikasi, sedangkan pada PGA dan spektrum respons 0,2 detik terjadi deamplikasi. Bila deibandingkan dengan ASCE-07-10 untuk jenis tanah sedang (SD) memperlihatkan nilai nilai amplifikasi hasil penelitian yang lebih rendah. Hal ini tentunya akan menjadi bahan kajian dan evaluasi lebih lanjut untuk kebutuhan praktis."

"Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) adalah Sekolah Tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pada tahun 2015 terjadi perubahan kelembagaan dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan AMG menjadi STMKG. Perubahan kelembagaan ini membuat perubahan arahan strategis di STMKG. Berdasarkan Rencana Induk BMKG tahun 2015-2019 penguatan pondasi sarana prasarana akademik yaitu penggunaan TI menjadi tulang punggung (enabler) bagi STMKG. Namun berdasarkan data observasi dan wawancara menunjukan TI belum menjadi tulang punggung di STMKG dengan kurangnya pemakaian TI dan semua manajemen akademik dilaksanakan secara manual sehingga sasaran strategis STMKG untuk akreditasi belum tercapai.Adapun perumusan rencana strategis penelitian ini menggunakan metodologi Ward & Peppard untuk menghasilkan perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini menghasilkan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Strategi SI berupa pembuatan 15 aplikasi baru dan pengembangan 4 aplikasi lama. Strategi TI berupa pengadaan perangkat keras PC, laptop dan proyektor serta pengembangan jaringan STMKG. Strategi manajemen SI/TI berupa pembuatan IT Masterplan, SOP, penambahan SDM TI dan pengembangan kompetensi SDM TI.

---

School of Meteorology Climatology and Geophysics (STMKG) is a College under the auspices of the Meteorology Climatology and Geophysics Agency (BMKG). In 2015 an institutional change from the Academy to the the Collage based on Presidential Regulation No. 35 of 2014 on AMG changes to STMKG. These institutional changes make strategic direction changes in STMKG. Based on the BMKG Master Plan 2015-

2019 strengthening the foundation of academic infrastructure facilities is the use of IT into the backbone (enabler) for STMKG. However, based on observation and interview data shows IT has not been the backbone in STMKG with the lack of IT usage and all academic management is done manually so that STMKG strategic objectives for accreditation have not been achieved.

The formulation of this research strategic planing using the Ward & Peppard methodology to produce IS / IT strategic planning. This research resulted in an IS strategy, an IT strategy, and an IS / IT management strategy. The SI strategy consists of making 15 new applications and developing 4 old applications. IT strategies include procurement of PC hardware, laptops and projectors and STMKG network development. SI / IT management strategies in the form of making IT Masterplan, SOP, adding IT human resources and developing IT HR competencies"

"ABSTRAKBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengelola data-data cuaca yang diolah menjadi informasi meteorologi dan klimatologi. Namun, harapan terhadap tingkat akurasi data cuaca yang dikelola belum terpenuhi disebabkan belum benarnya proses validasi data cuaca yang mengelompokkan data cuaca valid dan data cuaca yang tergolong suspect. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara memvalidasi data cuaca dengan menguji algoritma k-NN dan D-NN dengan pendekatan data mining klasifikasi serta K-Medoids dan DBSCAN dengan pendekatan data mining clustering. Proses Knowledge Discovery in Database diterapkan hingga kedua pendekatan data mining diuji untuk mendapatkan cara terbaik yang dijadikan dasar proses validasi data cuaca. Hasil penelitian merekomendasikan algoritma D-NN untuk pendeteksian data suspect karena memiliki nilai specificity lebih baik daripada k-NN sedangkan teknik clustering dengan dua algoritma yang diujikan pada penelitian ini tidak direkomendasikan.

---

ABSTRACT"

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memegang peran kunci dalam memberikan fungsi layanan informasi dan peringatan dini tentang cuaca, iklim, dan gempa bumi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ada 126 layanan dan 88 aplikasi telah terhubung ke jaringan internet dan intranet yang dimiliki oleh BMKG untuk mendukung tugas dan fungsinya sehingga keamanan informasi menjadi salah satu perhatian yang perlu ditingkatkan. Meski telah melakukan pengadaan perangkat pendukung untuk meningkatkan sistem keamanan informasi, BMKG masih mengalami insiden siber hacking dan ransomware yang mengakibatkan beberapa sistem tidak dapat diakses, data pendukung kinerja yang hilang dan data-data geospasial yang terenkripsi pada awal tahun 2023. Insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian pegawai dalam menjaga keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi dan mengetahui faktor yang dapat memengaruhinya dengan menggunakan pendekatan pada aspek knowledge, attitude, behavior (KAB) dan human aspects of information security questionnaire (HAIS-Q) yang berfokus pada sembilan area, meliputi manajemen kata sandi, penggunaan e-mail, internet, media sosial, perangkat mobile, keamanan perangkat komputer, penanganan data dan informasi, pelaporan insiden, serta kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner online yang terdiri 66 butir pernyataan dan disebar ke 5.310 pegawai dengan total sampel yang valid terkumpul sebanyak 459. Hasil menunjukkan tingkat kesadaran pegawai umumnya sudah baik, namun masih ada kesenjangan dari masing-masing nilai fokus area pada aspek pengetahuan, sikap, dan juga perilaku sehingga diperlukan langkah konkret seperti implementasi kebijakan, aturan, dan juga prosedur untuk menerapkan praktik-praktik keamanan informasi, pemenuhan kebutuhan teknologi pendukung serta pelatihan dan sosialisasi para pegawai dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi. Dukungan level pimpinan terhadap keamanan informasi yang tercermin dalam upaya sosialisasi kesadaran keamanan informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sistem manajemen keamanan informasi menjadi faktor yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan pegawai. Meski memiliki pengaruh yang positif, dukungan pimpinan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran para pegawai dalam menerapkan praktik keamanan informasi baik dari aspek sikap maupun perilaku.

---

The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG) plays a crucial role in providing information services and early warnings regarding weather, climate, and earthquakes to the entire Indonesian population. With 126 services and 88 applications connected to BMKG's internet and intranet networks, supporting its tasks and functions, information security has become a focal point that needs improvement. Despite having procured supportive devices to enhance the information security system, BMKG still encountered cyber incidents, including hacking and ransomware, resulting in certain systems becoming inaccessible, the loss of performance-supporting data, and encrypted geospatial data in early 2023. These incidents are attributed to employees' negligence in maintaining information security. This study aims to measure employees' awareness of information security and identify influencing factors using the knowledge, attitude, behavior (KAB) approach and the human aspects of information security questionnaire (HAIS-Q), focusing on nine areas, including password management, email usage, internet, social media, mobile devices, computer device security, data and information handling, incident reporting, and information security policies. The research employed an online questionnaire survey consisting of 66 statements distributed to 5,310 employees, resulting in 459 valid samples. The findings indicate that overall employee awareness is good, but there are disparities in the values of each focus area concerning knowledge, attitude, and behavior. Consequently, concrete steps such as policy implementation, rules, and procedures, along with the adoption of information security practices, technology support fulfillment, and employee training and awareness programs, are necessary to address these gaps. Top management support for information security, reflected in efforts to promote awareness and enhance human resource capacity through information security management system training, significantly influences employee knowledge positively. Despite its positive impact, top management support does not significantly affect employees' awareness in implementing information security practices, both in terms of attitude and behavior."

"Invensi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam setiap invensi yang dihasilkan tak lepas dari hak kepribadian dan hak ekonomi bagi para inventornya. Semua inventor, tanpa kecuali, memiliki hak atas perlindungan kekayaan intelektualnya dalam hal pengakuan dan manfaat ekonomi yang ada dalam invensi tersebut. Hal itu juga berlaku untuk inventor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang menghasilkan suatu invensi karena hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah juga memiliki hak ekonomi berupa imbalan atas paten yang melekat pada invensi tersebut. Meskipun pengakuan hak atas invensi sudah ada, pembagian imbalan paten atas invensi yang dihasilkan oleh ASN mengalami polemik karena terbentur dengan acuan regulasi keuangan negara. Selain itu, mekanisme pembagian imbalan paten kepada inventor berstatus ASN tidak dapat terakomodir dalam wadah ataupun mata anggaran penggajian. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai invensi adalah BMKG. Invensi yang dihasilkan oleh ASN BMKG disebut Rekayasa Aloptama MKG. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder serta diperkuat dengan hasil wawancara, penulis mengeksplor bagaimana BMKG memberikan pengakuan hak kepribadian dan hak ekonomi dari inventor Rekayasa Aloptama MKG dengan upaya mengalokasikannya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BMKG telah melakukan langkah-langkah untuk menghitung imbalan paten bagi inventor Rekayasa Aloptama MKG sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum mencapai proses pengalokasiannya dalam RKA BMKG Tahun 2023.

---

Invention is a form of embodiment of intellectual property owned by someone. Each invention that produced cannot be separated from the rights of personality and economic rights for the inventors. All inventors, without exception, have the right to protection of their intellectual property in terms of the recognition and economic benefits contained in the invention. This also applies to inventors with Civil Servant. Civil Servant that produce an invention due to their official relationship with a government institution also have economic rights in the form of royalty for the patent attached to the invention. Even though the recognition of rights to inventions already exists, the distribution of patent rewards for inventions have polemics because it collides with references to state financial regulations. In addition, the mechanism for distributing patent rewards to inventors with Civil Servant status cannot be accommodated in the payroll framework or line item. One government institution that has an invention is BMKG. The invention produced by Civil Servant in BMKG is called Engineering Aloptama MKG. Through normative juridical research with a qualitative approach that uses secondary data and interview, the authors explore how BMKG recognizes the personality rights and economic rights of the Aloptama MKG Engineering inventor by way of allocating them in the BMKG Work Plan and Budget (RKA) document. The results of the study suggest that BMKG has taken steps to calculate patent fees for Aloptama MKG Engineering inventors in accordance with the provisions of laws and regulations, although it has not yet reached the allocation process in the BMKG RKA 2023.

"

"Teknologi digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan banyak inovasi baru dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) merupakan institusi pendidikan yang setingkat dengan perguruan tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). STMKG merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu mewujudkan perguruan tinggi otonom dan juga mampu bersaing sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola di STMKG yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola STMKG. Maka dari itu perbaikan tata kelola STMKG khususnya bidang Teknologi Informasi (TI) di tengah era disrupsi teknologi menjadi tantangan bagi STMKG untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia, sehingga diperlukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di STMKG. Untuk mengetahui pencapaian tingkat kapabilitias Tata Kelola TI di STMKG, peneliti akan mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan Mixed Methods dengan metode wawancara dan kuesioner. Data primer penelitian bersumber dari 9 responden terpilih di STMKG. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 7 process area dari total 10 process area terpilih telah mencapai target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI level 3 (Established) artinya tata kelola TI yang dijalankan sudah optimal. Sedangkan 3 process area lainnya perlu perbaikan yaitu APO02 managed strategy di level 2 (Managed) serta APO09 managed service agreements dan BAI06 managed IT changes di level 1 (Performed). Manfaat penelitian ini adalah rekomendasi perbaikan mengacu pada best practice yang dirumuskan oleh COBIT 2019 sehingga tata kelola TI STMKG menjadi optimal.

---

Digital technology has developed rapidly in recent years, enabling many new innovations in various sectors, including education. The State College of Meteorology, Climatology, and Geophysics (STMKG) is an educational institution equivalent to a higher education institution under The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG). STMKG has formulated the 2020-2024 Strategic Plan (RENSTRA) to become an autonomous university and also to be able to compete as a world-class university. To achieve this, improvements in governance at STMKG are needed to increase the efficiency and effectiveness of STMKG's governance. Therefore, improving STMKG's governance, particularly in the field of Information Technology (IT), in the midst of the technological disruption era, becomes a challenge for STMKG to realize a world-class university. Thus, it is necessary to measure the capability level of IT Governance at STMKG. To determine the achievement of IT Governance capability levels at STMKG, researchers will measure the capability level of IT Governance using the COBIT 2019 framework. This research is conducted using Mixed Methods with interview and questionnaire methods. The primary research data comes from 9 selected respondents at STMKG. The research results show that 7 process areas out of a total of 10 selected process areas have reached stakeholder targets, which is IT capability level 3 (Established), meaning that the IT governance being implemented is already optimal. Meanwhile, the other 3 process areas need improvement, namely APO02 managed strategy at level 2 (Managed) and APO09 managed service agreements and BAI06 managed IT changes at level 1 (Performed). The benefit of this research is the improvement recommendations referring to best practices formulated by COBIT 2019, so that STMKG's IT governance becomes optimal. "

"One solution for organization to adapt to current rapid change is to innovate. Having employees with high innovative work behavior (IWB) is a way for organization to be more innovative. This study focus on how Servant Leadership and Learning Goal Organization influence Innovative Work Behavior through Psychological Capital as mediating variable. Respondent is 448 employees of Badan Meteorologi Klimatologi and Geofisika, based in several areas in Indonesia. The short version of Servant Leadership Survey (SLS) used to measure Servant Leadership,  LGO measure with items developed by VandeWalle (1997), short version of Psychological Capital Questionnaire (PCQ) for PsyCap and Jannsens (2000) 9 items questionnaire is used to measured IWB. The result shows that Servant Leadership only significantly influence IWB indirectly through PsyCap, but LGO significantly influence IWB both directly and inderectly.

---

Inovasi merupakan solusi bagi organisasi dalam beradaptasi dengan kecepatan perubahan yang terjadi. Salah satu cara organisasi menjadi lebih inovatif adalah dengan mendorong pegawainya untuk berperilaku inovatif. Penelitian ini membahas tentang pengaruh Servant Leadership dan Learning Goal Orientation (LGO) terhadap Innovatif Work Behavior (IWB) yang dimediasi oleh Psychological Capital (PsyCap). Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari berbagai daerah di Indonesia yang berjumlah 448 orang. Servant Leadership diukur dengan menggunakan versi singkat dari Servant Leadership Survey (SLS), LGO diukur dengan alat ukur yang dikembangkan oleh VandeWalle (1997), PsyCap diukur dengan Psychological Capital Questionnaire (PCQ) versi singkat dan IWB diukur dengan alat ukur yang dikembangkan oleh Jannsen (2000). Hasilnya didapatkan bahwa Servant Leadership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IWB secara tidak langsung melalui PsyCap, sedangkan LGO berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IWB."