Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatanatau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihakharus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat daripara pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian,adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak bolehbertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan.Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, forcemajeure dan penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-UndangHukum Perdata ?Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentukyang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yangberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Berdasarkan latar belakang haltersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertamabagaimana kekuatan pembuktian secara hukum atas Akta Pernyataan PembagianHarta Bersama yang dibuat oleh suami istri Yang kedua Bagaimana akibat hukumapabila terjadi wanprestasi terhadap isi Akta Pernyataan Pembagian HartaBersama oleh pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil daripenelitian ini adalah Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang dibuatsecara notariil telah menjamin kekuatan pernbuktiannya secara hukum. Dan padasaat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terhadap isi Akta PernyataanPembagian Harta Bersama, maka pihak tersebut dapat dihukum sesuai denganhukum yang berlaku.

---

ABSTRACTAgreement is agreed on one or more parties to do something or not do something.An agreement made by the parties shall comply with the provisions of Article1320 the book of the law of civil law concerning the validity of the terms of theagreement. Agreements must meet an agreement of the parties, the parties aremature enough to make an agreement, the clear purpose of the treaties andagreements made must not conflict with the provisions of law, decency andmorality. The cornerstone of the implementation of the agreement is the problemof default, force majeure and dispute settlement. Under section 1868 book of theLaw of Civil Law ?An authentic deed is a deed made in the prescribed by law orbefore the General Authorities competent for it and the deed was made? Based onthe background of these conditions, which are at issue in this thesis first how thepower of legal evidence of the Joint Property Deed of a statement made by thehusband and wife. Second, how the legal consequences in case of default againstthe contents of deed of declaration division of joint property by the husband. Thisresearch using normative juridical approach, using primary data and secondarydata. The results of this study are the Deed of Distribution Joint created treasurebe notarized has guaranteed force legally. And in the case of default by one partyto the contents of the Deed of Distribution of Wealth Together, then that partyshall be punished in accordance with applicable law."

"Memasuki era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat erat kaitannya dengan dunia digital sebagai media untuk mendapatkan informasi secara cepat dan signifikan. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu juga memberi perubahan terhadap hukum, terutama hukum kekayaan intelektual. Salah satu hukum kekayaan intelektual yang ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman adalah mengenai hak cipta. Hak cipta juga erat kaitannya dengan royalti yang merupakan bentuk perwujudan nyata dari hak ekonomi yang dihasilkan oleh pencipta atas ciptaannya itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga telah dijelaskan mengenai royalti yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Berkaitan dengan royalti hak cipta, akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan keputusan hakim dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PAJB yang pada intinya adalah dikabulkannya tuntutan pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Kasus tersebut bermula dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Inara (istri) kepada Virgoun (suami, yang merupakan musisi) melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam gugatan tersebut, terdapat 7 (tujuh) tuntutan dan salah satu tuntutannya adalah untuk memberikan royalti kepada Inara terhadap 3 (tiga) lagu Virgoun. Kemudian, Pengadilan mengabulkan gugatan Inara secara penuh termasuk dengan tuntutan untuk memberikan royalti sebesar 50% kepada Inara. Hal ini terjadi karena pembuatan 3 (tiga) lagu tersebut oleh Virgoun terinspirasi dari Inara dan juga anak-anaknya. Kasus tersebut menjadi pembicaraan hangat masyarakat dikarenakan kasus tersebut digadang-gadang yang menjadi kasus pertama di Indonesia yang dikabulkan secara penuh tuntutan pembagian royalti hak cipta atas harta bersama. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai keterkaitan royalti hak cipta dengan harta bersama dalam perkawinan, yang mana menjadi polemik di masyarakat atas dasar hukum dari keterkaitan dua hal tersebut dan juga berkaca langsung pada kasus nyata dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PAJB. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menemukan bahwa memang benar adanya royalti hak cipta dapat menjadi objek dalam perkawinan, namun terdapat beberapa catatan untuk hakim untuk memutus mengenai pembagian besaran royalti dan juga mengenai aturan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengalihan royalti pasca putus perkawinan.

---

Entering the era of globalization, the development of science and technology has a significant impact on social life. In living their daily lives, people are closely related to the digital world as a medium for obtaining information quickly and significantly. These developments in science and technology of course also bring changes to law, especially intellectual property law. One of the intellectual property laws that has developed along with the times is regarding copyright. Copyright is also closely related to royalties which are a real form of manifestation of economic rights generated by the creator of his own creation. In Law Number 28 of 2014, royalties are also explained, which are compensation for the use of the economic rights of a work or product related rights received by the creator or owner of related rights. Regarding copyright royalties, recently, Indonesian society has been shocked by the judge's decision in Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PAJB, which in essence is the granting of the demand for distribution of copyright royalties as joint property. The case started with a divorce lawsuit filed by Inara (wife) against Virgoun (husband, who is a musician) through the West Jakarta Religious Court. In the lawsuit, there are 7 (seven) demands and one of the demands is to provide royalties to Inara for 3 (three) Virgoun songs. Then, the Court granted Inara's lawsuit in full, including the demand to provide 50% royalties to Inara. This happened because Virgoun's creation of these 3 (three) songs was inspired by Inara and her children. This case became a hot topic of discussion among the public because it was predicted to be the first case in Indonesia where the demand for distribution of copyright royalties on joint property was fully granted. This research will discuss the relationship between copyright royalties and joint assets in marriage, which has become a polemic in society based on the legal basis of the relationship between these two things and also reflects directly on the real case in Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PAJB. This research was carried out with a normative juridical approach and used a descriptive-analytical research typology. This research found that it is true that copyright royalties can be an object in marriage, but there are several notes for the judge to decide regarding the distribution of the amount of royalties and also regarding the rules for utilization, management and transfer of royalties after the breakup of the marriage."