Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Yerizinan Impor Beras di Indonesia dihubungkan dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam Annex- IA GATI 1994 ang mengatur mengenai prosedur_administratif perizinan impor yang barus dipenuhi oleh importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan atau kebijakan y&ng mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA. termasuk kebijakan impor terhadap komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang i.mpor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTO diragukan keefektifitasannya terutama menyangkut suatu keadaaan yang dilematis antara liberalisasi dengan kepentingan nasional. Penyesuaian aturan­ aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Jndonesia hams benar-benar memperhatikan kepentingao nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak rakyat yang tertuaog dalam dasar negsra PEJtcasila dan UUD 1945, maka norma­ norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan Indonesia, tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir yang harus dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. dengan demikian harus adanya keharmonisan antara kepentingan dalam negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

---

This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia associated with the which is part of the Multilateral Agreement on Trade in Goods as stipulated in the GAIT 1994 in Annex IA which governs the import licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a member of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that govern on all matters relating to the import policy with the ILA, including the commodity riimport policy. Indonesia's impcrt policy was part of trade policy bordering the national interests ofthe various influences the entry of goods imported from other countries. Globalization of1rade is institutionalized within the WTO and its effectiveness is questionable circurnstanC\!s which primarilY' involves a dilemma between liberalization with national interests. Adjustment rules contained in the WTO against any policy of rice imported by the Indonesian government should really pay attention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation with the will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila state basis, the norms contained in Pancasila and the I945 Constitution remains the dominant element in the decision to Indonesia's trade policies, including policies in the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving justice for all Indonesian people, should really become an important concern and ultimate goal to be achie:ved when the government makes thri(:e "import policy. Thus there must be harmony between the interests of the country on one side and harmony in carrying out obligations of Indonesia's part:cipalion as a member of the WTO."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal dengan "pengujian kerugian" (injury test). Jadi, menurut WTO, tidak ada tindakan balasan yang boleh dilakukan sebelum benar-benar terbukti adanya injury yang diakibatkan oleh barang impor dumping. Komite Antidumping Indonesia (KADI) tidak mempunyai standar hukum yang cukup atau petunjuk yang jelas untuk menguji eksistensi Kerugian dalam penyelidikan dumping, misalnya terkait dengan penentuan facts available, material retardation, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera melakukan perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Antidumping Indonesia agar sesuai dengan ketentuan WTO dan praktik-praktik terbaik dalam pengimplementasian hukum Antidumping (best practices). Ketidaksesuaian atau kekurang-lengkapan aturan hukum nasional terhadap ketentuan WTO di bidang Antidumping dapat dilihat sebagai hal yang tidak dapat lagi didispensasi.

---

The GATT 1994 rules are not intended to prohibit dumping, they are intended to regulate conditions which must be satisfied before the contracting parties can take measures against imports of dumped good. The most significant of these conditions is the requirement that injury must have been caused to the domestic industry. This is popularly known as the "injury test". Thus, no retaliatory action is sanctioned under the GATT 1994 merely because goods have been dumped. Action is only permitted if that dumping is also shown to have caused injury. Indonesian authorities (Indonesian Antidumping Committee, KADI) has no sufficient legal standard and clear guidance when examining the existence of injury In Antidumping investigation, such as facts available, material retardation, and so forth. It is urgent to revise or ammend the Indonesian regulation in accordance with the WTO Antidumping System and the best practices. The incorporation of the substantial provisions of - if not the entire of - the Antidumping Agreement into Indonesian legislation would seem to be indispensable in advancing the understanding of the Authorities involved and ensuring compliance with the WTO in the implementation of the Indonesian Antidumping."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam kegiatan usaha migas. Adanya kategori wajib ini menjadi penghalang masuknya Barang Operasi dari dari negara-negara anggota GATT. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan kandungan lokal dan pembatasan impor dalam GATT; kedua bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas; dan ketiga bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dikaitkan dengan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO, peraturan pemanfaatan barang dalam negeri bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

---

Indonesia is one of the country that implement local content requirements in regulatory framework for the upstream oil and gas sector, so that foreign capital could give highest benefit for economic growth. However, in its development the regulations led to a mandatory use category of certain Operation Goods in the course of oil and gas business operations. The existence of this category becomes barrier to entry of Operation Goods from GATT members. The issues discussed in this thesis is first, what are the provisions for local content requirements and import restrictions in the GATT second what are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector third how are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector especially in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 2013 is associated with the GATT WTO provisions. This study is a normative prescriptive legal research. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. All data is collected by using literature study technique and then analyzed normatively qualitatively. The conclusion of this research is that based on Most Favoured Nation and National Treatment principles contained in the provisions of GATT WTO, use of domestic goods policies contradict with the provisions of the GATT 1994."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."