Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank.Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance.Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya."

"Ekspansi pembiayaan pada industri perbankan syariah mengakibatkan tingginya FDR yang mengakibatkan meningkatnya risiko likuiditas perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi FDR (financing to deposit ratio) dan cadangan likuiditas bank syariah apakah sama atau berbeda dari kondisi pada perbankan konvensional, kemudian menganalisis kemungkinan penerapan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM yang dikaitkan dengan FDR pada industri perbankan syariah. Dengan menggunakan metode kuantitatif Lagrange Multipliers dan simulasi persamaan matematis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi koridor FDR optimal bagi bank syariah yaitu antara 78 persen untuk batas bawah dan 93 persen untuk batas atas. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi likuiditas, FDR dan CAR masing-masing bank syariah dan memberikan rekomendasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan kondisi FDR bank syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional dan juga cadangan likuiditas yang lebih sedikit. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GWM-FDR perlu dan dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan likuiditas pada bank syariah saat ini. Selain itu, juga supaya bank syariah tumbuh searah dengan kerangka kebijakan makro dan mikro prudensial, sebagaimana yang sudah dijalankan pada perbankan konvensional melalui peraturan GWM-LDR.

---

The expansion of financing activities in the Islamic banking industry leads to a high rate of FDR that increases the liquidity risk of Islamic banks. The purpose of this study is to identify and analyze the FDR (financing to deposit ratio) and liquidity reserves in Islamic banks, whether or not similar to or differ from the condition at the conventional banking industry, so that the implementation of the central bank's GWM-FDR regulation is advisable for the Islamic banking.

By using Lagrange Multipliers and mathematical simulation, this research recommends that the range of the optimum FDR corridor is from 78 percent, for the lower limit, to 93 percent for the upper limit. Furthermore, this study also identifies the condition of liquidity reserves, FDR and CAR of each Islamic bank and proposes some recommendations.

In fact, the results show that Islamic bank's FDR tends to be higher than the conventional banks, besides showing a lesser amount on liquidity reserves. Thus, this research concludes that the implementation of GWM-FDR is very much needed and provides alternate solutions for the current liquidity problems in the Islamic banking industry. Moreover, the Islamic banking is growing in line with macro and micro prudential policy frameworks, as it is exercised on conventional banks through GWM-LDR regulation."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hak dan kewajiban dalam praktek Wa?ad pada Perbankan Syariah dengan pendekatan Fikih, agar dapat menemukan konsep Wa?ad yang dapat menjamin kepastian Hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Pemilihan sampel dari Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri karena keduanya merupakan Bank Syariah yang memiliki perkembangan paling signifikan, dan juga sebagai Bank Syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar yang bersifat deskriptif.Dalam menganalisis data penelitian ini, Penulis mendeskripsikan secara komparatif dengan membagi ke dalam dua kategori, yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan konsep Fikih sehingga mendapatkan keterangan yang dihasilkan secara empiris dan mudah dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Wa?ad pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri belum mencapai kesesuaian dengan konsep Fikih, karena praktik Wa`ad pada Bank Syariah harus disertakan rekening Hamish Jiddiyah (Security Deposit) yang mewujudkan kebulatan tekad dari pihak yang dijanjikan untuk membeli aset/komoditas yang dijanjikan.

---

The main purpose of this study was to analyze the consequences of the rights and obligations in practice of Wa'ad on Islamic Banking Fiqh approach, in order to find Wa?ad concepts that can guarantee Legal certainty for the parties whose doing a transaction. The sample selection of the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri, since they are all Islamic Banking which have the most significant developments, and the Islamic Bank with the largest asset in Indonesia.The research method is qualitative method with case study approach that is rooted in the natural background as a whole, relying on humans as a research tool, conducted in inductive analysis, directing research goals in an effort to find the basic theories that are descriptive.In analyzing the research data, the authors describe a comparative by dividing into two categories, that is appropriate or not in accordance with the concept of Fiqh thus obtain information generated empirically and easily understood. The results showed that the practice of Wa`ad at Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri has not reached agreement with the concept of Fiqh, because Hamish Jiddiyah account (Security Deposit) must be included in Wa`ad practised in the Islamic Bank which embodies the determination of the parties who promised to buy asset/commodity promised."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan Wa?ad pada fasilitas pembiayaan plafon di perbankan syariah Indonesia dengan dasar Fatwa DSN tentang Line facility. Namun demikian penerapan dan pemahamannya masih tumpang tindih dengan akad, sehingga dapat menyebabkan suatu akad menjadi tidak efektif bahkan cacat hukum. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif dan problem solution untuk memperoleh perbedaan mendasar dari wa?ad dan akad, diberikan alternatif bentuk surat wa?ad dan akta wa?ad yang dapat digunakan perbankan syariah dan selanjutnya diharapkan agar pihak konsultan hukum, Notaris dan pebankan akan lebih memperhatikan esensi perbedaan diantara wa?ad dan akad.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of Wa?ad in Islamic banking in Indonesia on the basis of Fatwa DSN about Line facility. However, the implementation and understanding are still overlapping with Aqad, which can result in an aqad to be ineffective even legally flawed. Through normative research methods with the type of evaluative research and problem-solution to obtain a fundamental difference between wa'ad and aqad, given an alternative form of a letter and deed of wa'ad that can be used in Islamic banking and further expected that the legal consultant, notary and bankers to be more attention to the essence of the difference between wa'ad and aqad."

"[Tesis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank X dan Y. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah ini diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat bernama Dudun Achmad. Pemohon sendiri mengalamikredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009. Tesis ini membahas mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada PT Bank X dan Y. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Putusan MKNomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun pilihan forum dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahmakah Konstitusi dilakukan melalui arbitrase oleh BAMUI yang kemudian berganti nama menjadibasyarnas dan pada tahun 2006 ada dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru (Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama hingga lahir Lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bank X dapat diketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak berpengaruh pada Bank tersebut yang sejak awal memilih Pengadilan Agama. Sedangkan untuk PT. Bank Y sendiri, dikarenakan putusan MK Nomor 93/PUUX/ 2012 tidak menghapus isi pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Y mempunyai hak untuk menggunakan choice of law dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Bank Y memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Biasanya bank mempunyai formulir standar dalam hal terjadi penyelesaian sengketa kecuali para pihak menentukan sebaliknya. Namun dalam pelaksanaanya biasanya para pihak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam formulir standar tersebut;This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form., This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 /PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2)of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of disputebetween the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named DudunAchmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogorthrough financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesisdiscusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the fieldof Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X/ 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The methodused is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary.Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidationof Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in thefield of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakahmade through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerningIslamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on theresults of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginningchoose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content ofArticle 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use thechoice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting disputeresolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the eventof a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementationusually follow the provisions set out in the standard form]"

"Penelitian ini bertujuan antara lain untuk menganalisis dan mengidentifikasi tekanan likuiditas perbankan syariah dan upaya perbankan syariah untuk mencari kebutuhan dana atau mengelola dana di PUAS. Selain itu secara khusus, tesis ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan (volume) PUAS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data bulanan PUAS periode 2005 sampai dengan 2013 dengan pertimbangan pada periode tersebut Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Operasi Moneter Syariah ditandai dengan dibukanya instrumen moneter syariah ekspansif dan kontraksi. Penelitian ini menggunakan model dinamis ARDL (Auto Regresive Distributed Lag) karena setiap variabel dalam industri perbankan syariah dapat berfungsi baik sebagai variabel bebas (menjelaskan variabel lain) atau variabel terikat (dijelaskan variabel lainnya) dalam sebuah persamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam variabel bebas yang mempengaruhi volume PUAS. Berdasarkan pengujian korelasi terhadap enam variabel tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh positif yaitu tingkat imbalan IMA, pembiayaan, deposito dan inflasi year to year. Sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu ROA dan inflasi month to month memberikan pengaruh negatif terhadap volume PUAS. Selanjutnya berdasarkan model persamaan volume PUAS yang telah terbentuk diketahui bahwa keenam variabel independen di atas secara bersama-sama mempengaruhi volume transaksi PUAS. Tesis ini merekomendasikan tiga hal, yaitu pembatasan penempatan dana perbankan syariah di bank sentral melalui pemberlakuan persyaratan FDR pada level tertentu, perlunya koordinasi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan Dewan Syariah Nasional sebagai otoritas fatwa untuk mengkaji instrumen baru yang dapat mengakomodir pengembangan pasar uang syariah, dan perlunya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain di luar variabel dalam tesis ini yang dapat mempengaruhi volume PUAS beserta estimasi permodelannya.

---

This research aims to analyze and identify liquidity pressures in the Indonesian Islamic banking industry and its efforts to fulfill the needs of funding or manage the funds in the PUAS. Specifically, this thesis explains the factors that affect utilization (volume) of PUAS. It employs monthly data PUAS during the period 2005 to 2013, with a consideration on the period of Bank Indonesia Sharia Monetary Operations by the opening of Islamic monetary instrument expansionary and contraction.

Further, this research uses a dynamic model of ARDL (Auto Regresive Distributed Lag) for each variable in the Islamic banking industry which functions as both anindependent variables (other variables explain) or dependent variable (described other variables) in an equation.

The results shows that there are six independent variables that affect the volume PUAS namely IMA rate of return, financing, deposits and year-to-year inflation. In addition, two other independent variables are ROA and month to month inflation show negatively impact on the volume of PUAS.

Finally, this thesis recommends three things, namely (i) restrictions on the placement of funds in the central bank's Islamic banking through the application of the requirements of the FDR at a certain level, (ii) the need for coordination between the central bank as a monetary authority with the authority of the National Islamic Council as a new instrument for assessing fatwa can accommodate sharia money market development, and (iii) the need for further research using other variables beyond the variables in this thesis that can affect volume estimates PUAS along its modeling."

"Perbankan syariah di Indonesia tumbuh cukup signifikan secara global namun masih dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan dalam skala nasional. Adapun sejak tahun 2004, pertumbuhan perbankan syariah secara nasional tidak mencapai target tahunan yang diprediksi dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (AKSI) tahun 2016. Adapun hal tersebut terjadi karena dampak sistemik, utamanya adalah karena struktur sistem, modal yang terbatas, produk syariah yang kurang kompetitif dari produk perbankan konvensional. Adanya kompleksitas atas risiko sistemik tersebut, dibutuhkan analisis mendalam yang dapat menggambarkan konektivitas dari kendala- kendala yang secara dinamis berdampak pada keluaran sistem. Penelitian ini menghasilkan model sistem dinamis yang menggambarkan operasional perbankan syariah sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary). Model yang telah dibangun telah dapat menggambarkan struktur perbankan syariah, dengan perbedaan nilai asset rata- rata sebesar 0.6%. Adapun model dapat pula digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk dapat memahami dampak implementasi strategi kebijakan pendorong pertumbuhan pasar.

---

Islamic banking in Indonesia has grown quite significantly globally yet is still considered relatively small compared to the growth of banks on a national scale. Furthermore since 2004, the growth of national Islamic banking has not reached the annual target predicted in the 2016 Islamic Financial Architecture Master Plan. This situation occurs due to systemic impacts, mainly due to the structure of the system, limited bank's capital, and sharia products that are less competitive than conventional banking products. Due to its complexion of the systemic risks requires an in- depth analysis that can describe the connectivity of the constraints that dynamically impact the system output. This research produces a dynamic system model that portray the operation of Islamic banking as a financial intermediary. As a result, model has been able to describe the structure of Islamic banking, with differences in asset values averaging 0.6%. The models can be used as learning aids to be able to understand the impact of implementing policy strategies that drive market growth."

"Perkembangan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir ini sangat menggembirakan, harapan yang muncul adalah dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah diharapkan juga dapat memberikan banyak pilihan mengenai produk perbankan kepada masyarakat luas. Salah satu produk yang diharapkan menjadi ciri khas perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis investasi. Namun ternyata porsi pembiayaan yang berbasis investasi atau dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah selama satu dekade terakhir ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pembiayaan perbankan syariah. Dengan menggunakan model ekonometri penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudarabah, faktor - faktor tersebut adalah deposito, interest rate bank konvensional, ekuivalen rate pembiayaan mudarabah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dari beberapa faktor tersebut ternyata deposito adalah sebagai faktor yang paling kuat mempengaruhi pembiayaan mudarabah.

---

The development of Islamic banking in the last decade has been very encouraging. The expectation that arises is the rapid development of Islamic banking is expected to provide a lot of options on banking products for public. One product that is expected to be the hallmark of Islamic banking is investment-based financing. However, it turns out that the portion of an investment-based financing or mudaraba financing in this research did not contribute significantly to the total of Islamic banking financing in the last decade. Econometric model is used in this research to identify factors that affect the mudaraba financing. Those factors are deposit, the interest rate of conventional banks, the equivalent rate of mudaraba financing and Certificates of Bank Indonesia Sharia (SBIS). Out of those factors, deposit is the most dominant factor that affects mudaraba financing."

"Perbankan Syariah di Indonesia hari ini berkembang di banyak tempat. Kita bisa lihat banyak bank yang tadinya konvensional berbondong-bondong membentuk bank yang syar?i. Sekilas terlihat jika syariah Islam seakan masuk kedalam tubuh perbankan-perbankan yang tadinya tidak bersyar?i. Kajian-kajian sebelumnya mengatakan jika hal ini merupakan Islamisasi yang berhasil tumbuh dan juga mengatakan ini merupakan gerakan kapitalisme Islam. Selain itu pandangan lain juga melihat jika ini merupakan akibat adanya keinginan manifestasi diri sebagai Muslim. Tetapi penelitian ini melihat jika kemunculan ekonomi syariah yang subur merupakan keberhasilan komdifikasi kapitalis terhadap Islam. Dengan pendekatan kualitatif dalam kajian ini, Penulis akan menggambarkan bagaimana nasabah dan pihak bank membangun realitas mereka. Hasil temuan penelitian ini melihat jika tumbuh suburnya bank syariah akibat Islamisasi yang berkaitan dengan manifesatsi diri seorang Muslim.

---

Syariah banking in Indonesia today is very happening. As we can see many conventional bank in Indonesia today started to establish their own syariah bank. This phenomenon shown us if looks like Islam is started to getting inside many conventional bank. The studies before tell us if this is an Islamic capitalism movement. Other study tell us if this is an Islamic expresion as a muslim in banking system. In other hand in this study researcher have a different perspection. In this study researcher defining this phenomenom as a capitalist movement who commodification-ing syariah Islam in banking system. This commodfification can be happened is because the Islamization. With qualitative approach in this study, researcher wants to tell the more about this emergence of syariah bank from conventional bank. In this study researcher want to tell reader if there is a corelation between Islamization and commodification that makes Islamic symbol becoming commodified."