Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masalah terorisme telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem dunia yang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secara relatif dapat dikatakan sebagai multilateralisasi kepentingan AS dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antara lain lewat pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal resolusi ditetapkan dan setelah itu sesuai dengan jadwal harus diajukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian laporan yang dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini dunia yang sedang dibangun oleh negara-negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.Teori-teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin, yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rejim Keamanan dari Robert Jervis. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannya di CTC sebagai langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk mengantisipasi kebijakan negara lain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan seintensif keterkaitan posisi Indonesia di CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya."

"Terorisme merupakan issue keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorrisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali I pada 12 oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme , kerjasama yang dibangun lebih difokuskan pada Kepolisian dan Intelejen. Hal ini seolah mengkuak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan issue terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuratisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan inmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemeberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun Indonesia baru menyadari, ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2001. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelejen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik pertahanan generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bom Bali I dapat dikatakan sebagai sebuah bencana besar bagi Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan-tindakan "istimewa" oleh pemerintah, khususnya Polri. Dalam peledakan yang menelan korban terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 tersebut, Indonesia (khususnya Polri) dibantu oleh banyak negara-negara lain yang peduli akan peristiwa tersebut. Bantuan tersebut datang antara lain dari negara Inggris, Jerman, Jepang, Australia, New Zealand, Amerika, Perancis, Belanda, Swedia dan Singapura. Sementara untuk memfasilitasi koordinasi antar negara tersebut, Australia dipilih sebagai koordinatornya.Bantuan dari negara-negara tersebut selain berupa bantuan kemanusiaan, juga dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk mereka untuk dapat membantu proses identifikasi, investigasi dan bantuan forensik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 (khususnya setelah peristiwa 12 Oktober) banyak kerjasama dalam bidang keamanan khususnya mengenai terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah dengan negara-negara lain. Salah satunya yang akan dibahas disini adalah kerjasama keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP).Terkait dengan penulisan ini, berdasarkan uraian singkat tersebut yang akan menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana ruang lingkup serta proses kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Australian Federal Police dalam penanganan terorisme di Indonesia (studi tentang pengungkapan kasus Bom Bali I)? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang ruang lingkup serta proses kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan AFP dalam penanganan terorisme di Indonesia.Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep kerjasama keamanan yang diungkapkan oleh Albert Zaccor, sementara untuk kerjasama kepolisian digunakan konsep yang dikemukakan oleh Mathieu Deflem. Mengenai terorisme digunakan konsep yang kemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah James Andrew Lewis. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan atas dokumen-dokumen yang relevan.Kerjasama yang dilakukan antara Polri dan AFP adalah ditujukan untuk peningkatan kapasitas atau capacity building Polri. Kerjasama tersebut sangat menekankan pada tingkat individu dan kelembagaan, dalam artian disini adalah kerjasama yang dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas personil Polri dan lembaga Polri. Kerjasama yang dilakukan tidak menyentuh pada level sistem. Oleh karena itu kerjasama yang telah dilakukan selama ini walaupun telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi Polri dalam penanganan masalah terorisme namun dirasakan masih belum maksimal.

---

The bombing that happens in Bali on October 2002, which latter known as 1st Bali Bombing can be categorized as a major incident for Indonesia, were taken as a special case to Indonesian National Police (Polri). That bomb incident costs a lot as they put it the worst incident that cost people?s life next to the 11 September 2001 incident in New York. Indonesian National Police were helped by various countries including England, Germany, Japan, US, France, Sweden and Singapore. In order to facilitate the coordination between countries, Australia were chosen as the coordinator. Various aids were sent to help Indonesia. The aids were related to humanitarian action. They also sent their experts to help the process of identification, investigation and forensic. Related to the aids that given after 12 October 2002, Indonesia has held a lot of cooperation with another countries. This thesis will describe the security cooperation that held by the Indonesian?s government that represented by the Indonesian National Police (Polri) and Australia that represented by the Australian Federal Police (AFP).The subject of the study is the process of cooperation between Polri and AFP in handling terrorism in Indonesia (a case study of enlightening the first Bali bombing). The objectives of the study is to describe the scope and process of the cooperation between Polri and the AFP in handling the terrorism in Indonesia.To analyze the subject, writer use the Albert Zaccor?s concept about Security Cooperation. For further explanations, writer use the Mathieu Deflem?s concept that explains Police Cooperation. To asserts the the definition of terrorism into the analysis, writer use various concepts, including the Concept of terrorism from James Andrew Lewis. The research methods that used in this study is an analytic descriptive thorough library study from the relevant documents.The cooperation between POLRI and AFP were meant to enhanced the capacities of Polri. The cooperation also emphasize in individual and institutional level, which are means that the cooperation that been done is to enhance the capacity of Polri?s personnel and the Polri?s institution. The cooperation does not touch the level system. Never less, although the cooperation already give a lot to Polri development, but it is still not enough."

"Penulisan ini membahas mengenai pola kebijakan kriminal yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan terorisme sejak Orde Lama hingga sekarang dan kelebihan maupun kekurangan dari kebijakan yang dibuat. Adapun konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah Konsep Kebijakan Kriminal dan pendekatan Hard Approach maupun Soft Approach dalam penanggulangan kejahatan terorisme. Metodologi penulisan yang dilakukan adalah analisa deskriptif melalui kajian kepustakaan dari buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik permasalahan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Pemerintah Indonesia memiliki serangkaian bentuk kebijakan kriminal sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menanggulangi kejahatan terorisme dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti hard approach di masa lalu hingga kombinasi di masa sekarang. Pendekatan kebijakan yang dipakai tersebut masing-masing memiliki kelebihan maupun kelemahan.

---

This paper discuss about the pattern of criminal policy made by Indonesian Government in order to settle terrorism since Orde Lama until now and also the advantages and the weakness of this policy. The concepts used in this paper are the concept of Criminal Policy and the approaches; Hard Approach and Soft Approach in order to settle terrorism issue. This paper used descriptive analysis methodology by doing literature study from books and scientific journals that related to the topic of the study.

The conclusion of this paper is the Government of Indonesia has several ways of criminal policy since Orde Lama until now in order to settle terrorism by using various approaches, such as using hard approach in the past and using combination of hard and soft approach in the present .Both of the approaches have their own advantages and disadvantages."

"ABSTRACTThis study aims to compare the performance of conventional stock mutual funds and Islamic stock mutual funds with the Sharpe Index method, Treynor Index, and Jensen Index. This study aims to determine whether there are differences in performance between conventional mutual funds and Islamic mutual funds. The population in this study is mutual funds managed by Investment Managers who manage both subcategories of conventional and sharia mutual fund types of shares. This type of research is comparative research. The data used are secondary data obtained from published reports by the Financial Services Authority (OJK). The results of the study using Sharpe, Treynor and Jensen methods show that the performance of conventional and Islamic equity funds has a performance above risk-free investment performance. With these three results, the performance of conventional and Islamic stock mutual funds does not have a significant difference."

"Aktivitas al-Qai'da terutama setelah insiden 11 September tclah menimbuikan efek globalisasi terorisme yang berdampak hingga ke Indonesia. Fenomena ini dibuktikan dengan serangan born terhadap Bali pada 2002, hotel 3W Marriott pada 2003, dan Kedubes Australia di Jakarta yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, yang merupakan jaringan terorisme al-Qai'da di kawasan Asia Tenggara.Pasca peledakan bom Bali, jaringan terorisme justra serrakin menunjukkan kecendeiungan pertumbuhan yang meningkat. Hai ini tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan yang dialami Indonesia dan dimanfaatkan oleh jaringan terorisnie global untuk mengembangkan ideologi dan meiakukan serangan-serangan teror terhadap target-target yang mereka anggap lemah.Hingga terjadinya peristiwa peledakan Kedubes Australia di Jakarta, pemerintah masih saja kesulitan dalarn menghadapi dan memberantas terorisme. Kesulitan itu tidak terlepas dari faktor-faktor kerentanan Indonesia yang berakumulasi dengan globalisasi terorisme gaya aI-Qai'da.Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi, serta menggunakan strategi penelitian berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan bahwa Indonesia sulit lepas dari ancaman terorisme global dikarenakan faktor eksternal seperti meluasnya globalisasi terorisme gaya al-Qai'da dan faktor-faktor internal seperti dampak globalisasi, agama, sikap anti-Amerika dari masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil serta lemahnya respon pemerintah."