Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang saham berhak menjual sahamnya kepada Perusahaan Pengambilalih tanpa persetujuan Direksi Perusahaan Sasaran. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya, Direksi-lah yang mengetahui segala sesuatu yang tcrjadi di dalam tubuh perusahaan. Oleh karena itu, Akta Merger dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif prjanjian, yakni kesepakatan. Secara internal, hal ini mengakibatkan chaos karena antara pemegang saham dengan Direksi Perusahaan Sasaran terdapat informasi asimetris yang (dalam ilmu manajemen) memicu terjadinya principal-agent problem.Di sisi lain, Perusahaan Pengambilalih umumnya menerapkan strategi-strategi tertentu supaya pemegang saham Perusahaan Sasaran mau menjual sahamnya. Dalam menjalankan strategi bisnis, Perusahaan Pengambilalih mengiming-imingi pemegang saharn Perusahaan Sasaran dengan memberikan argumentasi yang seolah-olah akan menguntungkan Perusahaan Sasaran. Namun, sering kali, dalam rangka melancarkan niatnya tersebut, Perusahaan Pengambilalih memberikan alasan-alasan yang tidak jujur sehingga muncul informasi asimetris yang menyebabkan pemegang saham Perusahaan Sasaran mengambil keputusan yang salah. Bahkan, dalam jangka panjang, informasi asimetris mengakibatkan kegagalan pasar (market failure). Strategi yang diterapkan dengan cara yang tidak jujur merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Talmn 1999. Bahkan, secara luas praktek seperti ini dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.

---

Acquisition under the provision of Article 125 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 shall be conducted directly through the shareholders of the target company. This kind of takeovers is permitted by law, if it is approved by the Boaid of Directors of the target company. In business practices, the Board of Directors of the target company sometimes does not agree to be acquired, while the shareholders is entitled to sell their shares without approval from the Board of Directors. This is understandable because in reality, the Board of Directors knows more every single point in the company than shareholders itself. Therefore, the deed of merger can be canceled due to non-fulfillment of the terms subjective agreement, ie agreement by the parties. Internally, this could resulted a chaos becaue of Directors that (in theory of management) trigger a principal-agent problem.On the other hand, acquirer Gompany generally apply certain strategies so that shareholders of the target company agree to sell their shares. In conducting its business strategy, the acquirer company hereafter persuade the shareholders of the target company by a rguing reasons that seems to favor the whole target company. However, in order to rei nforce its intention, the acquirer company presents some unlawful reasoning trigger asymmetric infonnation that makes the shareholders of the target company made a wrong decision. In fact, in the long term, asymmetric information leads to the market failure. These kind of strategies is unlawful because trigger an unfair business competition that was prohibited by Article 17 and Article 25 Law N umber 5 Year 1999. In future research, such practice is widely categorized as a corporate crime."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu predatory pricing dalam penyelenggaraan jasa transportasi oleh Go-Jek. Dugaan ini berdasarkan pada penetapan tarif yang sangat rendah/murah yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Go-Jek muncul sebagai pelopor ojek berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan ojek tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan Go-Jek dengan mudah dan cepat. Penelitian ini membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik predatory pricing sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by PT Go-Jek Indonesia which operates in DKI Jakarta. Go-Jek emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the service of the ojek transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Go-Jek easily and quickly. This is a reasearch study using normative juridical method. Results of this study is that PT. Go-Jek Indonesia has been proven to have a very low fare cost which led to the practive of predatory pricing and unfair competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unfair business competition."

"Pertumbuhan pesat dan perkembangan pesat e-commerce membuat persaingan bisnis semakin ketat dari sebelumnya. Salah satu strategi persaingan usaha atau model bisnis yang sering diterapkan di industri ini adalah flash sale. Belakangan ini, wacana idEA mengeluarkan regulasi tentang penerapan flash sale karena dinilai melanggar undang-undang persaingan usaha. Penelitian ini membahas bagaimana praktik metode flash sale yang diterapkan oleh Shopee ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta bagaimana Shopee membandingkan dengan pelaku usaha E-Commerce lainnya dalam pelaksanaan flash sale. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai utama. Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu studi pustaka dengan melakukan studi pustaka dan regulasi terkait. Praktik promosi dengan metode flash sale oleh pelaku usaha e-commerce tidak melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika dilakukan dengan tetap memperhatikan modal dalam produksi atau perolehan barang, sehingga harga jual yang ditentukan adalah tidak di bawah ATC atau AVC. Undang-undang tentang persaingan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

The fast growth and rapid development of e-commerce makes business competition tougher than ever. One of the business competition strategies or business models that is often applied in this industry are flash sales. Lately, idEA discourse to issue regulations on the implementation of flash sale because it is considered to be in violation of business competition law. This study discusses how the flash sale method practices are implemented by Shopee reviewed based on Law No. 5 of 1999 as well as how Shopee compares to other E-Commerce business actors in the implementation of flash sale. The research method used is juridical-normative using secondary data as the main. The research was conducted in two stages, library research by conducting a study of relevant regulations and literature. The practice of promotion using the flash sale method by e- commerce businesses does not violate the provisions of Article 20 of Law No. 5 of 1999 if done while still taking into account capital in production or obtaining goods, so that the specified selling price is not under the ATC or AVC. The law on business competition refers to Law No. 5 of 1999."

"

Skripsi ini membahas dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat terhadap kasus menghilangnya tiket penjualan maskapai penerbangan AirAsia pada Online Travel Agent yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya mengenai dugaan keberlakuan ketentuan penguasaan pasar yang diatur pada Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut. Menghilangnya penjualan tiket secara mendadak, secara sepihak, dan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada maskapai AirAsia diduga memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bisnis industri penerbangan Indonesia, terhadap maskapai penerbangan AirAsia maupun pesaingnya, juga terhadap konsumen sendiri. Dalam rangka menghindari terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, terutama dalam industri penerbangan Indonesia yang saat ini cenderung dikuasai oleh duopoli maskapai Garuda Indonesia dan Lion Grup, perlu dilakukan analisis kritis mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penghentian penjualan tiket AirAsia oleh sejumlah Online Travel Agent terhadap persaingan usaha di bisnis penjualan tiket maskapai penerbangan dan apakah penghentian penjualan tiket tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa peraturan dan norma hukum tertulis.

 

---

This thesis discusses the allegation of unfair business competition practice regarding the disappearance of AirAsia airline sales tickets sales at Online Travel Agents in terms of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically regarding the alleged validity of the market control provisions stipulated in Article 19 of Law No. 5 Year 1999 against the case. The disappearance of ticket sales suddenly, unilaterally, and without giving prior approval to AirAsia are proved to have a significant effect on the business of the Indonesian aviation industry, on AirAsia airlines and its competitors, as well as on consumers themselves. In order to avoid the occurrence of business competition problems which are detrimental to the public, especially in the Indonesian aviation industry which tends to be dominated by duopoly airlines group, it is necessary to conduct a critical analysis of how the impact caused by the disappearance of AirAsia ticket sales by a number of Online Travel Agents on business competition in the airline ticket sales business and whether the halt of ticket sales is actually contrary to the provisions in Law No. 5 Year 1999. This research applies normative law research method, by examining literature review or secondary data that legal natured or several regulation and written norm laws.

 

"

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Transaksi perdagangan saat ini didominasi oleh transaksi lintas batas yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha lokal dan pelaku usaha mancanegara. Hingga kini, hukum persaingan usaha Indonesia belum dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas batas yang berdampak pada persaingan usaha di Indonesia. Sedangkan hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan doktrin efek untuk mengatasi isu tersebut. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, negara mempunyai tugas mensejahterakan dan melindungi rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif dan dilakukan untuk mengetahui penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa serta mengetahui kemungkinan penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penerapan doktrin efek melalui amandemen UU No 5 Tahun 1999, disertai pembuatan perjanjian multilateral dengan negara lain, merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan guna menjangkau transaksi lintas-batas yang berdampak pada persaingan usaha di pasar Indonesia.

---

Current business transaction is dominated by cross-border transaction which may create unfair competition between the local and overseas companies. As yet, Indonesia competition laws have not been able to cover businesses that carry on cross-border transactions that affect business competition in Indonesia. However United States and Europe Union competition laws have enforced effect doctrine to cover that issue. On the basis of the theory of state prosperity, it is the duty of the state to bring prosperity to the people and protect them through the various legislations.

By way of a legal normative research, it aims to present the business competition laws that are adopted by United States and Europe Union and explore the possibility of applying the effect doctrine in Indonesia competition laws. The application of the effect doctrine through of amendment of Law Number 5 of 1999 should be accompanied by entry into multilateral treaties with other countries as measure that can be undertaken to regulate cross-border transactions that have a bearing on local business competition in Indonesia."