Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan terutama dalam menggali potensi yang ada di daerah. Provinsi Bengkulu yang teletak di pantai sebelah barat pulau sumatera memiliki keanekaragaman sumber daya alam maupun budaya yang dapat dikembangkan sebagai potensi dalam pembangunan daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Desentralisasi pembangunan memberikan peluang kepada daerah untuk menggali dan merumuskan strategi pembangunan dengan melibatkan stakeholders yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.Penelitian ini selain melihat dampak positif dan dampak negatif pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009, juga merumuskan strategi yang tepat untuk dijadikan sebagai fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai "the experts". Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama dalam upaya menyusun rencana pembangunan.Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan analisis Benefit Cost melalui pendekatan Analitycal Hierarchy Prosess (AHP), dirumuskan strategi yang dapat dijadikan fokus kebijakan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah mengembangkan sektor pertanian, untuk masing-masing kabupaten dengan rasio manfaat biaya adalah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,620, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 2,480, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 1,877 dan Kota Bengkulu sebesar 2,991.

---

The implementation of regional autonomy demands a regional capability in formulating development policies, especially in tapping the potency in a region. Bengkulu Province which is located on the west coast of Sumatra Island has diversity of natural resources and culture that can be developed as potency in regional development, with regional autonomy, it is expected that the utilization of the potency can be optimized. Decentralization of development provides an opportunity for region to explore and formulate development strategies which is involving stakeholders in order to create a prosperous society.This research is not only finding the positive and negative impacts of districts development in Bengkulu Province for 2005-2009, but also formulating appropriate strategy for the focus of districts? policy in Bengkulu Province based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to local governments, especially in efforts to formulate development plans.Based on the analysis result using the Cost Benefit analysis through Analytical Hierarchy Process (AHP), a strategy that can be used as the focus of districts policy in Bengkulu Province is formulated. It is to develop the agricultural sector for each district with the benefit cost ratio for Rejang Lebong is at 2.620, North Bengkulu regency at 2.480, South Bengkulu Regency at 1.877, and Bengkulu City at 2.991."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang menyebutkan ada hubungan dua arah antara konsumsi tenaga listrik dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu infrastruktur listrik harus merata di seluruh kawasan di Indonesia bahkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang karakteristik ekonominya berskala kecil dan kondisi geografisnya berupa kepulauan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi komparatif pada negara-negara yang karakteristik ekonomi dan geografisnya sama dengan KTI. Ditemukan bahwa PLTS merupakan pembangkit yang paling sesuai untuk diterapkan di KTI. Gorontalo kemudian dipilih menjadi daerah yang mewakili seluruh KTI. Dengan analisis manfaat dan biaya, proyek ini menghasilkan nilai FNPV sebesar 2,158 milyar rupiah dan ENVP sebesar 2,555 milyar rupiah dalam umur proyek 25 tahun. Disamping itu, manfaat ekonomi dari proyek ini juga cukup besar sehingga untuk dapat merealisasikan proyek ini dapat dilakukan subsidi berupa penyertaan modal pemerintah agar variabel tarif dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan masyarakat.

---

This study was motivated by the result of research that says there are bidirectional causality between electricity consumption and economic growth. Therefore the electrical infrastructure must be evenly distributed across all region in Indonesia, even in Eastern Indonesia (KTI) which have small-scale of economic and scatter geographical condition. To achieve this objective, comparative studies conducted in countries whose economics and geographically similar to KTI. It was found that solar power is the most suitable to be applied in KTI. Gorontalo was chosen to be representative of the entire KTI regions. With cost and benefit analysis, the project is create 2.158 billion rupiah of FNVP and 2.555 billion rupiah of ENVP throughout 25 years project life. Economic benefits of the project was considered quite large, so that electricity rates can be controlled with government capital subsidy so that rates can be in accordance with the community's ability."

"Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terjadi perubahan kebijakan pola pengangkutan sampah di kawasan berpengelola di DKI Jakarta. Pengangkutan sampah kawasan dari sumber sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dengan Pola Business to Business. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus. Perubahan kebijakan tersebut diprediksi menimbulkan biaya dan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perubahan kesejahteraan (welfare) yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta akibat adanya perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Biaya Manfaat.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan net benefit positif diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta penyedia jasa angkut sedangkan perubahan net benefit negatif diterima pihak swasta pengelola kawasan komersial dan industri. Perubahan net benefit keseluruhan bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat.

---

Act of Regional Government of DKI Jakarta Number 3 Year 2013 regarding Waste Management stated that the management of settlement area, commercial area, industrial area and specific area obligate to collect the waste from their area. Collection is in the form of picking-up and carrying out waste from the managed area to the final waste processing site. This task can be done by using Business to Business Scheme. This policy alternation will cause costs and benefits to related stakeholders. The objective of this research is to analyze welfare changes that accepted by society, government and private sector in consequence of policy alternation of waste collection in managed area. Data analysis was conducted using cost benefit analysis method.We found that change of net benefit is positive. The change of net benefit for society, government and private sector which supply waste collection service are positive. Negative change net benefit is received by the management of commercial and industrial area."

"ABSTRAKCapaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah SIDa . Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula.Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan.Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.

---

ABSTRACTAchievement prosperity of a country is no longer just depend on natural resources owned. Advances in technology are reflected in the level of mastery of science and technology has long been understood as an important factor in economic growth. Systems innovation becomes important to accommodate the needs of the development and distribution of knowledge that is needed as the primary fuel economic progress in this era of Knowledge Based Economy. The diversity of local potential between regions in Indonesia sizeable require innovation system can accommodate it, so that led to the development discourse of the Regional Innovation System SIDA . With the development of SIDA in the whole region will encourage the achievement of the national innovation anyway.With a lack of regulation in the implementation of SIDA is still early, but global competition continues to be open, unavoidable and increasingly competitive. Because it takes a variety of appropriate policies as a step by step implementation of systemic innovation. By using Analytical Hierarchy Process AHP arranged hierarchy SIDa strengthening the policy direction that may soon be given a referral or further regulation by the Central Government to ask the expert to fill out questionnaires and then be weighted compiled.The result is a funding factor criteria are considered important for strengthened compared to other criteria. So that in the hierarchy of the overall policy direction, the arrangement of the APBD and APBN for SIDa to be a first and second policy priority and then just continued with the policy direction which is a form of commitment, the implementation of SIDA in the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD as the third priority. Although the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD is a key commitment to strengthen the implementation of SIDA in the region, but if the regulatory support and guide its implementation is considered more adequate than the policy direction associated funding arrangement, it is possible that the arrangement of the funding policy priority to be given more rules."

"Perbedaan pedesaan perkotaan dalam hal air dan sanitasi menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Provinsi Bengkulu, hanya 39,22% memiliki akses ke sanitasi dan 41,08% akses ke air bersih. Perbedaan sosial ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan dan rendahnya akses di Provinsi Bengkulu menjadi masalah besar untuk memastikan peningkatan fasilitas air dan sanitasi untuk semua, sehingga membantu mengendalikan sejumlah besar penyakit menular. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan tata ruang pedesaan perkotaan dalam akses terhadap peningkatan fasilitas air dan sanitasi di Provinsi Bengkulu. Data diperoleh dari Potensi Desa 2018 dari BPS dengan 148 sampel di setiap kategori wilayah. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional untuk menggambarkan perbedaan perkotaan dan pedesaan untuk akses peningkatan jamban, pengelolaan limbah, pembuangan air limbah, air bersih, air minum, dan kondisi struktural. Hasil dari penelitian ini menemukan daerah perkotaan memiliki akses yang lebih baik ke sanitasi dan air yang lebih baik daripada di daerah pedesaan. Tata ruang pedesaan perkotaan memiliki perbedaan yang signifikan untuk memperbaiki jamban (OR 11.091, 95% CI 6.393-19.240), pengelolaan limbah (OR 85.792, 95% CI 34.679-212.239), air limbah buangan (OR 9.197, 95% CI 5.341-15.835), bersih air (OR 2,988, 95% CI 1.048 - 8.521), dan air minum (OR 0,114 95% CI 0,047-0,279).

---

Urban rural differences in water and sanitation become a major obstacle for Indonesia to achieve the Sustainable Development Goals. In Bengkulu Province, only 39.22% had access to sanitation and 41.08% access to clean water. Socioeconomic differences in urban and rural areas and low access in Bengkulu Province are major problems to ensure improved water and sanitation facilities for all, thus helping to control a large number of infectious diseases. This study aims to describe the differences in urban urban spatial planning in access to improved water and sanitation facilities in Bengkulu Province. Data was obtained from Village Potential 2018 from BPS with 148 samples in each regional category. This study uses a cross-sectional design to describe urban and rural differences for improved access to latrines, waste management, waste water disposal, clean water, drinking water, and structural conditions. The results of this study found that urban areas have better access to better sanitation and water than in rural areas. Urban rural spatial planning has significant differences to improve latrines (OR 11,091, 95% CI 6,393-19,240), waste management (OR 85,792, 95% CI 34,679-212,239), waste water (OR 9,197, 95% CI 5,341-15,835) ), clean water (OR 2.988, 95% CI 1.048-8.521), and drinking water (OR 0.114 95% CI 0.047-0.279)."