Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja alokasi anggaran di Indonesia dari perspektif maqashid syariah. Dalam penghitungan dan pengembangan indeks, penelitian ini melakukan analisis empiris dengan mengambil Indonesia dalam 12 tahun (2005-2016) sebagai sampel. Metode pengklasifikasian menggunakan model Sekaran sedang penghitungan indeks menggunakan metode Maqashid Sharia Based Performance (MSBP) yang digagas oleh Bedoui (2012). Metode ini mengutamakan keseimbangan antar dimensi maqashid syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai skor yang cukup tinggi dalam indeks maqashid syariah. Indeks maqashid syariah di Indonesia stabil di nilai tinggi pada periode 2005-2009, menurun pada 2010-2014, dan sedikit naik kembali pada 2015-2016. Artinya, anggaran Indonesia mempunyai tren yang cukup baik dalam pemenuhan perlindungan maqashid syariah.Pada analisis kinerja anggaran dengan indikator yang ditentukan, Indonesia menunjukkan performa yang baik pada dimensi maqashid syariah perlindungan harta, sedang pada dimensi yang lain perlu dilakukan peningkatan. Hal ini cukup konsisten dengan indeks maqashid syariah.

---

The aim of this research is to evaluate budget allocation performance of Indonesia according to maqashid sharia. This study conduct empirical investigations by taking Indonesia for 10 year period (2005-2016) as a sample. In classifying expenditure budget allocation Sekaran model is used, and for counting the index Maqashid Sharia Based Performance (MSBP), a method proposed by Bedoui (2012) is used. This method accentuate on balancing the maqashid sharia dimensions.

Empirical evidence indicates that Indonesia has high score in maqashid sharia index. Maqashid Sharia Index in Indonesia goodly stable in 2005-2009, declined between 2010-2014, increased again in 2015-2016. It means, Indonesian budget have a good trend in fulfilling maqashid sharia. In the analysis of budget performance according to determined indicators, Indonesia shown good performance in protecting wealth maqashid sharia dimensions, although in another dimensions Indonesia still needs improvement. Overall this is consistent with the index maqashid sharia."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Penelitian ini menganalisis realokasi belanja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai output perekonomian maksimal dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Model ekonomi yang digunakan untuk memaksimalkan output perekonomian dengan alokasi belanja pemerintah yang terbatas adalah model Linear Programming. Sebagai koefisien fungsi tujuan digunakan angka pengganda output dari Leontief inverse matrix yang dihitung dari tabel Input Output nasional transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2008 Data belanja pemerintah yang menjadi dasar simulasi model adalah realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014, berdasarkan klasifikasi 11 fungsi alokasi yang dikonversi ke 66 belanja sektoral.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil simulasi model selalu mengarahkan realokasi belanja pemerintah yang lebih besar ke fungsi ekonomi F4 untuk menghasilkan output perekonomian maksimal. Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi F4 dialokasikan pada sektor sektor yang memiliki angka pengganda output lebih tinggi antara lain sektor angkutan kereta api 55 sektor bangunan 52 sektor listrik gas dan air minum 51 sektor angkutan darat 56 dan sektor angkutan air 57. Angka multiplier dari peningkatan alokasi belanja pemerintah secara agregat terhadap peningkatan output perekonomian adalah sebesar 2 06 Artinya peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar dalam kondisi alokasi optimal dapat menghasilkan output perekonomian sebesar Rp2 06 milar.

---

This study analyzes the reallocation of government spending which is aimed at achieving maximize economic output in order to realize optimal economic growth. The economic model which is used to maximize the economic output subject to a limited allocation of government spending is Linear Programming model. As a coefficient of objective function the study use the Leontief inverse matrix output multiplier which is calculated from the national Input Output domestic transaction 2008 producer prices. The government spending data used as a basic simulation model is the actual 11 classification functions of central government spending on 2014 which is converted into 66 sectoral expenditures.

The study concludes that the result simulation of model always direct at higher reallocation to economic functions F4 spending in order to generate maximum output. The government spending on economic functions F4 is allocated to the sectors that have higher output multiplier such as railways transportation sector 55 construction sector 52 electricity gas and water sector 51 land transportation sector 56 and water transportation sector 57 The multiplier of aggregate government spending on economic output is 2 06 It rsquo s meaning that for each Rp1 billion increase in government spending under the optimum allocation can result in Rp2 06 billion increase in the economic output."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahandata diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunanKajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector., The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa

Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate

these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa

Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest

output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier

and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are

two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector.

The conclusion of this research is government spending will give big impact to the

economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector

and plantation sector.]"