Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah yang tidak pernah surut dari perhatian internasional di Selat Taiwan adalah situasi ?dua Cina? yang terjadi antara Taiwan dan Cina Daratan. Selama ini Taiwan telah mengalami begitu banyak tantangan dalam menjalankan roda pemerintahannya sehubungan dengan situasi dua Cina ini, bahkan hal yang paling menyolok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi diantara kedua negara tersebut dapat dikatakan tidak terjalin dengan baik. Sampai saat ini Taiwan belum memberikan kesempatan bagi Cina Daratan untuk melakukan negosiasi mengenai status Taiwan. Terlebih setelah pemilihan presiden tahun 2000 yang dimenangkan oleh Chen Shui Bian, telah terjadi perubahan besar dalam agenda politik Taiwan yang kalau sebelumnya memiliki peluang untuk meramu negosiasi kearah "satu Cina",beralih menjadi kebijakan yang mengarah pada "Kemerdekaan" Taiwan. Sikap Taiwan ini sangat memprovokasi Cina untuk melakukan ancaman karena merasa kebijakannya untuk melakukan negosiasi melalui diplomasi tidak efektif. Akhirnya Cina memutuskan untuk memberikan ancaman secara koersif (militer) agar pemimpin Taiwan tidak dengan mudah menjalankan agendanya bahkan diharapkan akan tunduk pada Beijing. Namun hal ini tidak mudah dijalankan, terbukti Cina tidak dapat serta-merta melaksanakan agresi militernya mengingat Taiwan sekarang memiliki kemampuan untuk menghadapi agresi Cina. Ancaman Cina kepada Taiwan ini nampaknya sangat serius karena dalam periode tahun 2000-2004 aktifitas militer Cina meningkat dengan tajam termasuk modernisasi dan pengembangan teknologi PLA, yang semata-mata ditujukan untuk menaklukkan Taiwan yang menentang adanya kebijakan "satu Cina". Melihat gencarnya ancaman Cina ini, maka Taiwan pada awal tahun 2000 saat presiden Chen pertama kali terpilih, telah juga membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Adapun kebijakan Taiwan ini bertumpu pada bidang pertahanan yang menjadi konsentrasi utama pemerintah untuk menangkal setiap ancaman koersif yang diberikan oleh Cina. Melihat situasi keberadaan negaranya maka Taiwan menggunakan operasi strategi pertahanan bertahan (defensive strategy) dalam menghadapi ancaman militer Cina yang sifatnya menyerang (Ofensive defense). Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan strategi yang akan digunakan oleh Taiwan dalam menghadapi ancaman militer Cina. Termasuk upaya yang dilakukan untuk melibatkan Amerika sebagai negara yang melindunginya dibawah perjanjian Taiwan Relation Act (TRA). Dalam tesis ini penulis menggunakan konsep Strategi Pertahanan untuk melakukan analisa permasalahan. Penulis mencoba untuk membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam kerangka analisa ini, penulis juga menggunakan dua variabel yaitu : Kebijakan luar negeri Taiwan dan Ancaman Cina untuk menjelaskan latar belakang terjadinya variabel strategi pertahanan Taiwan. Berdasarkan beberapa analisa yang dilakukan dengan menggunakan konsep dan metode penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Taiwan menghadapi Cina dengan menggunakan strategi pertahan defensif dan memakai operasi pertahanan lepas pantai bersamaan dengan strategi pertahanan aliansi.

---

One problem that never fade away from international concern in Taiwan Straits is "two China" condition between Taiwan and Mainland China. Too many difficult situation were facing by Taiwan government especially interaction between these two countries. Until now, Taiwan never pay attention to do negotiation with China Mainland regarding statutes of Taiwan. Through president election on 2000 has changed the Taiwan?s agenda from "one China" to ?independence?. On the other side China tried to threatened with military coercive to constraint Taiwan surrender to Beijing. But this is not a simple or easy way, as Taiwan ha no fear with military aggression and has also their own strength to refuse the policy of China, although the intimidation of China seems so serious since 2000-2004 by their military activity including modernization of PLA. On year 2000, since President Chen first won the election, he has decided one policy to overcome China's military coercive, and his main concentration is also military defensive . Taiwan apply this defensive strategy to face the Ofensive defence of China. Main point of this thesis is to analyse the strategy of Taiwan against China?s military aggression. Also regarding their effort to get the involvement of America to protect Taiwan based on TRA Agreement. In this thesis, writer use the concept of defensive strategy that applied by Taiwan to face the China threats and tried to use descriptive Characteristic and qualitative method. Also in this case writer use variables in explaining the Taiwan?s foreign policy and China?s military aggression as the background of the defensive strategy prepared by Taiwan. Based on these analyses and concept of research method, writer come to conclusion that Taiwan has taken a defensive strategy and offshore operation combining with alliance defensive strategy."

"Taiwan adalah situasi "dua Cina" yang terjadi antara Taiwan dan Cina Daratan. Selama ini Taiwan telah mengalami begitu banyak tantangan dalam menjalankan roda pemerintahannya sehubungan dengan situasi dua Cina ini, bahkan hal yang paling menyolok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi diantara kedua negara tersebut dapat dikatakan tidak terjalin dengan baik. Sampai saat ini Taiwan belum memberikan kesempatan bagi Cina Daratan untuk melakukan negosiasi mengenai status Taiwan. Terlebih setelah pemilihan presiden tahun 2000 yang dimenangkan oleh Chen Shui Bian, telah terjadi perubahan besar dalam agenda politik Taiwan yang kalau sebelumnya memiliki peluang untuk meramu negosiasi kearah "satu Cina",beralih menjadi kebijakan yang mengarah pada "Kemerdekaan" Taiwan."Kemerdekaan" Taiwan. Sikap Taiwan ini sangat memprovokasi Cina untuk melakukan ancaman karena merasa kebijakannya untuk melakukan negosiasi melalui diplomasi tidak efektif. Akhirnya Cina memutuskan untuk memberikan ancaman secara koersif (militer) agar pemimpin Taiwan tidak dengan mudah menjalankan agendanya bahkan diharapkan akan tunduk pad a Beijing. Namun hal ini tidak mudah dijalankan, terbukti Cina tidak dapat serta-merta melaksanakan agresi militernya mengingat Taiwan sekarang memiliki kemampuan untuk menghadapi agresi Cina. Ancaman Cina kepada Taiwan ini nampaknya sangat serius karena dalam periode tahun 2000-2004 aktifitas militer Cina meningkat dengan tajam termasuk modernisasi dan pengembangan teknologi PLA, yang semata-mata ditujukan untuk menaklukkan Taiwan yang menentang adanya kebijakan "satu Cina".Melihat gencarnya ancaman Cina ini, maka Taiwan pada awal tahun 2000 saat presiden Chen pertama kali terpilih, telah juga membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Adapun kebijakan Taiwan ini bertumpu pada bidang pertahanan yang menjadi konsentrasi utama pemerintah untuk menangkal setiap ancaman koersif yang diberikan oleh Cina. Melihat situasi keberadaan negaranya maka Taiwan menggunakan operasi strategi pertahanan bertahan (defensive strategy) dalam menghadapi ancaman militer Cina yang sifatnya menyerang (Ofensive defense)."

"Strategi pertahanan merupakan salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional yang secara khusus membahas upaya negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional. Literatur-literatur tentang strategi pertahanan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan strategi pertahanan, yaitu (1) ancaman, (2) politik domestik, (3) geografi, (4) doktrin, (5) ekonomi, dan (6) teknologi. Tulisan ini berupaya untuk menyingkap konsensus dan perdebatan di antara para ahli. Tulisan ini turut menyertakan refleksi literatur yang didasari oleh persebaran tema yang diangkat, tren penulisan serta persebaran perspektif dari tulisan-tulisan para ahli. Sebagian besar literatur menunjukkan doktrin dan teknologi sebagai faktor dominan dalam perumusan strategi pertahanan. Lebih jauh, perdebatan dan konsensus yang terjadi kemudian merefleksikan perbedaan paradigma di antara mereka, yaitu neorealisme dan konstruktivisme. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan sintesis yang berupa; (1) strategi pertahanan mengalami peralihan dari ranah taktis menuju ranah politis dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pertahanan dapat dibagi menjadi faktor struktural dan faktor non-struktural. Tulisan ini turut mengidentifikasi kesenjangan literatur (gap) yang terbagi atas: (1) kesenjangan bahasan mengenai diplomasi pertahanan, (2) kesenjangan paradigmatik dari sudut pandang liberalis, serta (3) minimnya literatur non-barat. Tinjauan pustaka ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, baik akademis maupun praktis, bagi penulisan selanjutnya.

---

Defense strategy is one of the main studies in international relations studies that specifically discusses the state's efforts to maintain its existence in the international system. The literature on defense strategy identifies several factors that influence the formulation of defense strategy, namely (1) threat, (2) domestic politics, (3) geography, (4) doctrine, (5) economy, and (6) technology. This paper attempts to uncover the consensus and debate among experts. This paper also includes literature reflections that are based on the distribution of the themes raised, the writing trends and the distribution of perspectives from the writings of experts. Most of the literature shows doctrine and technology as dominant factors in the formulation of defense strategy. Furthermore, the debate and consensus that followed reflected the different paradigms between them, namely neorealism and constructivism. The discussion will then be followed by a synthesis presentation in the form of; (1) the defense strategy undergoes a shift from the tactical realm to the political realm and (2) the factors that influence the defense strategy can be divided into structural factors and non-structural factors. This paper also identifies the literature gap (gap) which is divided into: (1) discussion gaps regarding defense diplomacy, (2) paradigmatic gaps from a liberalist point of view, and (3) the lack of non-western literature. This literature review will conclude with conclusions and recommendations, both academic and practical, for further writing."

"ABSTRAKPemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina menolak untuk membatasi tingkat konsumsi energinya untuk kebutuhan industrialisasi dan pengembangan ekonomi. Proses industrialisasi di Cina pada akhirnya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengancam populasi penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Cina menetapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan pada kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui konservasi energi dan pengembangan ekonomi hijau yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir, hydropower, tenaga angin, tenaga surya dan sumber-sumber energi alternatif lain yang belum ditemukan. Tindakan yang diambil Pemerintah Cina tersebut dilakukan berdasarkan pada norma internasional yaitu rezim climate change yang kemudian membentuk identitas Cina sebagai negara yang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan emisi karbon global. Melalui norma internasional tersebut Cina melakukan interaksi dalam struktur lingkungan global untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait isu perubahan iklim sehingga mendorong Cina untuk berkomitmen menurunkan emisi karbon global melalui strategic instrumental dan resources instrumental."

"Penelitian ini menguji relevansi Teori Balance of Power milik Kenneth Waltz dengan metode studi kasus. Fenomena yang diteliti adalah stabilnya kawasan Laut Cina Selatan yang dikelilingi Negara-negara bersengketa dengan besaran power yang tidak berimbang. Hasil penelitian ini adalah bahwa Teori Balance of Power relevan dalam menjelaskan perilaku Brunei dan Filipina yang melakukan external balancing dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga tercipta bipolaritas ganda. Teori ini irelevan dalam menjelaskan perilaku Malaysia dan Vietnam, dimana keduanya tidak melakukan internal balancing maupun external balancing, namun stabilitas tetap terjaga diantara mereka. Malaysia tidak menganggap Cina sebagai ancaman utama, sedangkan Vietnam memiliki pengalaman memenangi perang melawan negara besar. Menjelaskan perilaku Vietnam, penulis ini menawarkan konsep asymmetric balancing, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat mengembangkannya sebagai teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional.

---

This research tests the relevance of Kenneth Waltz's Balance of Power Theory using the case study method. It studies the currently stable South China Sea, which is surrounded by claimant states highly diverse in term of power magnitude. The result is that Balance of Power Theory is relevant in explaining Brunei's and Philippines external balancing with United States and United Kingdom, thus creating a dual bipolarity. The theory is irrelevant in explaining Malaysia and Vietnam's behavior where they did not do neither internal nor external balancing, yet the stability has been there. Malaysia did not perceive China as the main threat; meanwhile Vietnam has had an experience of winning asymmetric war against greater power. Explaining the behavior of Vietnam, this research proposes the concept of asymmetric balancing, which need further research in order to make it a theory in the field of International Relations."

"Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security.Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian.Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina.Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara."

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan China yang saat ini tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dan militer, di mana kekuatannya sejalan dengan sikap asertinya yang dipandang mengancam bagi negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu dimaksud. Analisis awal adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran militer dalam balance of threat untuk memaparkan ancaman China. Kemudian setiap bentuk kerjasama pertahanan, ekonomi, modernisasi dan akusisi persenjataan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri hedging sebagai bentuk upaya Indonesia dalam merespon ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya mengembangkan maupun lebih memperkuat hubungan kerjasama dengan China yang dipandang ancaman tersebut. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa indirect balancing di Asia Tenggara yaitu, ketika negara-negara Asia Tenggara berusaha membujuk AS sebagai pengimbang pengaruh regional China di kawasan, dan complex engagement dengan China pada level politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan bahwa para pemimpin China dapat disosialisasikan untuk mematuhi norma-norma internasional.

---

This thesis seeks to understand the Indonesian security strategy towards China threat, from 1995 to 2012. As one of the symbols of economic and military might, China's strength and assertiveness are perceived as a threat to Southeast and East Asian countries. The paper explains the Indonesian security strategy towards China during the period. Meanwhile, preliminary analysis discusses the conduct that is measured in Balance of Threat theory to explain the threat. Additionally, every defense and economic cooperation, modernization and weapon acquisitions by the Indonesians, is analyzed with hedging characteristic.

This study was conducted by using qualitative method and document study research related to Indonesian defense strategy during 1995 to 2012. Finally, it shows that the hedging strategy is a way to develop and strengthen the ties with China. It is done in the form of indirect balancing in the Southeast Asia, in which the Southeast Asian countries were trying to persuade US regional influence in the region, and complex engagement with China at the level of politics, economy and military strategy, hoping that its leaders can better adherence to international norms."

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka terhadap adanya tawaran Proliferation Security Initiative selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak Proliferation Security Initiative di Selat Malaka periode 2006-2008. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu dimaksud. Analisis strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan command of the sea untuk mengetahui fungsi kemampuan angkatan laut Indonesia sesungguhnya. Selain itu, juga dilihat mengenai perkembangan jumlah piracy/ armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian setiap bentuk gelar operasi, kapabilitas militer dan kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri balancing, bandwagoning, dan hedging. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa pengumpulan kekuatan (power) di kawasan, baik itu mengadakan patkor dengan dua negara pantai lainnya dan negara di kawasan (Thailand dan India), atau menjalin kerjasama pertahanan dalam hal teknis atau teknologi dengan negara-negara besar seperti Cina, AS, Jepang, Korsel, atau Australia. Melalui hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka masih memiliki kelemahan berkaitan dengan anggaran pertahanan, manpower, dan alutsista.

---

This thesis is generally proposed to observe Indonesian defense strategy on Malacca Strait upon the bidding of Proliferation Security Initiative between period of 2006 to 2008. This research is conducted by firstly elaborating some factors as Indonesia refuses the Proliferation Security Initiative on Malacca Strait between 2006-2008, subsequently analyzing the reason of Indonesian defense strategy choice along the period. The strategy analysis above is conducted by utilizing comman of the sea in order to dismantle the real capacity and function of Indonesian Marine. Besides, the analysis covers also the development of piracy/armed robbery amounts that happenned on Malacca Strait. Furthermore, every military operations, capability and defense cooperation accomplished by Indonesia are analyzed in accordance with the characteristic of balancing, bandwagoning, and hedging. This research is descriptively conducted by studying documents related to Indonesian defense strategy on Malacca Strait between the period of 2006 to 2008. This research revealed the hedging strategy carried out by Indonesia is the effort to increase the security on Malacca Strait between period of 2006 to 2008. Hedging strategy carried out by Indonesia are power assemblance (power) in territory, as to conduct billateral coordinating meeting between both coastal states and state in territory (Thailand and India), or as to establish defense cooperation in terms of technical or technological trait with big countries like China, United States of America, Japan, South Korea, or Australia. By this facts also it is proven that Indonesian Military capability on Malacca Strait still bear weaknesses related to defense budget, manpower, and primary defense weapon system (alutsista)."