Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis Putusan Perkara Perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungaliat Nomor 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 124/PDT/2003/PT.PLG, juncto Mahkamah Agung Nomor 1823K/PDT/2004. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah kedudukan serta perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dan tanah hasil jual beli melalui proses lelang, dimana masih terdapat penyewa yang melakukan gugatan terhadap pembeli lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1571 Juncto Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan sewa-menyewa rumah antara orang tua pemilik rumah dengan orangtua penyewa yang diteruskan oleh penyewa yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi pemilik rumah untuk menerima kelanjutan hubungan sewa menyewa, dan tidak pula menjadi alasan hukum atas berhaknya penyewa sebagai pihak pembeli utama yang harus didahulukan kepentinganya.Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang, dimana Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan sewa menyewa berdasarkan Hukum Adat yang dilakukan secara lisan harus secara hukum berakhir setelah 3 (tiga) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Permukiman dan Perumahan.

---

This thesis analyzes the verdict of civil case which is decreed by the First Instance Court Region Sungailiat Number 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Appellate Court of South Sumatra Number124/PDT/2003/PT. PLG, juncto Supreme Court Number 1823K/PDT/2004. The main topic which is discussed in this thesis relates on the position and law protection toward the house purchaser and land of auction off, where there is still a tenant who claims the purchaser based on certainty Section 1571 juncto 1576 Code of Civil Law. Juridical Normative Research Method by means of evaluative approach with literature method is employed in this study. Research on normative laws is used to conduct research on law literature as secondary data which is designed through Case Study Design. The data of this research are collected through document. This study concludes that residential tenancy agreement between the landlord?s parent and the tenant's parent which is kept by the tenant by using customary law does not make any obligation for the landlord to maintain the agreement, and also does not become the judicial reason for deserving the tenant as the main purchaser who will be the major priority. It means that law protection exists to the auction purchaser, where the Supreme Court evaluates that tenancy agreement which is based on customary law which is held through oral agreement has to become extinct in accordance with law after three years the act of Regulation Number 4 Year 1992 about Residential and Housing."

"Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun perselisihan para pihak terkait akta itu sendiri. Oleh karena itu permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah suatu penyangkalan para pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sehingga menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan serta pertanggungjawaban PPAT terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas akta yang dibuatnya. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dari analisis yang dilakukan secara kualitatif diketahui bahwa PPAT yang membuat akta jual beli dalam kasus tersebut tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat merugikan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Dengan demikian PPAT harus mempertanggung jawabkannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Sehingga akta dibuat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

---

The research discusses the sale and purchase deed made by the Land Deed Official (PPAT) to execute land transfer, which is the cause of the land dispute in the Decision of South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. In the case, PPAT deeds as the defendant due to the misrepresented deed led to the dispute. The main issue raised in this research is a claim from the plaintiffs about the sale and purchase deed made by defendant result in the loss and damages as well as the PPAT’s responsibility to the party for the deed it made. To be able to explain the main problem of this research, a normative juridical research method is used through a statute analysis and a case analysis based on the Decision of the South Jakarta District Court Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 470 K/Pdt/2019. From those analysis, it is determined that the defendant (PPAT) has violated the rules for making enforcable deeds as stipulated in the statutory regulations, which resulted in plaintiffs loss and damages.. Thus, the defendant (PPAT) must be responsible for remidies and charges of administrative, civil and criminal provisions. In conclusion the deed has to be made in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations to provide legal protection and legal certainty for all parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program landreform di Indonesia yaitu pelaksanaan ketentuan tentang larangan tanah absentee yang dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa sengketa antara bekas pemilik tanah dengan yang menguasai tanah saat ini. Metode penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan bersifat preskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah mengenai sebab terjadinya sengketa kepemilikan agar dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dipaparkan.Permasalahan dalam tesis ini diawali dengan diterbitkannya penetapan pemerintah (SK. KINAG) terhadap sebidang tanah sebagai obyek yang terkena ketentuan absentee, namun bekas pemilik tanah keberatan dan tidak mau menerima ganti rugi dengan alasan tidak pernah menerima pemberitahuan terhadap penetapan tersebut sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Para penggarap sebagai penerima hak juga mengabaikan ketentuan tentang kewajiban dan larangan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak milik dengan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain.Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa sengketa timbul diakibatkan oleh kurang tertibnya pelaksanaan landreform oleh pelaksana, baik secara sosialisasi, administrasi dan sasaran penerima redistribusi obyek landreforam, sehingga tujuan dari program landreform tidak terpenuhi. Terhadap kondisi tersebut Pemerintah telah melakukan upaya penertiban, dan terhadap Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about problems in the implementation of the Landreform?s program in Indonesia, wich is provisions on the prohibition of Absentee?s land that raises several disputes, between the former land owner rescent had owner. Method of this research is conducted by the normative literature research and prescriptive analyze, which goal is providing a solution or suggestion to solve such problem, the issue of ownership of the cause of dispute, in order to be given a more detail analysis.

The Problems in this thesis begins with the Issuance Decree of Inspector of Agrarian Affairs (SK. KINAG) on a land as an object affected by the provisions of absentee, but in this case landowner objected and then refused to accept the notice of the determination, and field a lawsuit to the State Court. The tenants tillers as assignee, prejudice to provisions concerning liability and prohibitions as specified in the Decree of granting land title by transferring the land to other party.

The conclusion is that a dispute caused by non effectiveness of the implementation of landreform, either socialization, administration and redistribution target object of landreform beneficiaries, and at the end the purpose of landreform has not been conducted properly. Toward this conditions, the government had been conducted an arrangement of compliance the preventy regulating and toward to the final and binding?s verdict decision shall be underteken based on the relating provisions."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, tersier, alat pengumpulan data studi dokumen (bahan pustaka), metode analisis data kualitatif, serta bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis adalah perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru.

---

This thesis is about Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code as the based to drawn up Sale Purchase Deed before Land Deed Official which is simulation agreement by the powerful in economy's creditor of a debt with debtor, it means that basically their legal relationship is debt and credit, but they did not make a Acknowledgement of Indebtedness Deed, Credit Agreement, or others deed that have the same meaning. The deed that they make before Notary is Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code, either that Sale Power of Attorney is included in the Sale Purchase Binding Agreement or separately made in a Power of Attorney Deed. The result is, showed as if that their legal relationship is sale purchase, not debt and credit. The problems are how's the legality of Sale Power of Attorney which Waived Article 1813 of Indonesian Civil Code which is a simulation agreement as the based to drawn up Sale Purchase Deed and how's the protection towards sale power of attorney giver in a simulation agreement where he had remove his right and trying to take his right back. In this research writer is using juridical normative research form, descriptive analytical research typology, secondary data, primary, secondary, and tertiary legal material, document studies (library material) data incorporation tool, qualitative data analytical method, and descriptive analytical research result form. Writer's research result are that simulation agreement is a legal smuggling with null and void by law consequence and debtor (attorney giver) is still protected by the law where he is possible to negotiate with creditor (attorney receiver) in making a new agreement. "

"Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

---

Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity."