Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) merupakan kawasan bebas yang dibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang telah disepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC).Indonesia merupakan negara yang besar, dan juga merupakan pelopor pendirian ASEAN yang juga mendukung terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Indonesia haruslah mengimplementasi ACFTA ke dalam hukum nasional Indonesia. Walaupun, ada pro dan kontra terhadap pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEANChina. Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, keuntungan dan kerugian dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia baik sebagai negara maupun sebagai anggota ASEAN, dan sejauh mana implementasi ACFTA dalam hukum nasional Indonesia.

---

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) is a free area which is formed between the member countries of ASEAN with China. ACFTA is one of the free trade area that has been agreed since 2001, and are formed based on the basic of international law, namely the Framework Agreement and Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People?s Republic of China, which is signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, by the heads of government from ASEAN countries and the People?s Republic of China.Indonesia is a big country and also one of the pioneers of the establishment of ASEAN region which also supports the establishment of ASEAN-China free trade. That is why Indonesia must implement ACFTA into the national law of Indonesia, although there will be pros and cons of the implementation of the free trade area. Research conducted in this thesis is a normative juridical research. In this thesis author will review the advantages and disadvantages of ACFTA agreement for Indonesia not only as a nation, but also as one of the ASEAN?s member. The extent of implementation of the ACFTA in national law of Indonesia will be discussed as well."

"[Selama bertahun-tahun, kerjasama di kawasan ASEANmenunjukkan banyak kemajuan. Saat ini, dengan sebuah visi bersama sebagai suatu kesatuan dari Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang hidup dalam perdamaian dan terikat bersama-sama di dalam kemitraan untukpembangunan yang dinamis dan sebagai komunitas masyarakat yang saling peduli, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015 akan membawa peluang ekonomi yang sangat besar serta memberikan tantangan besar bagi masing negara-negara di wilayah tersebut. Peluang ekonomi ini akan menghasilkan akses pasar yang lebih besar untuk ekspor dan environment yang lebih liberal bagi investasi asing. Ada 4 (empat) kunci karakteristik dari pembentukan AEC : (a) suatu pasar tunggal dan berbasis produksi; (b) wilayah ekonomi yang sangat kompetitif; (c) wilayah pembangunan ekonomi yang adil; dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Untuk mencapai tujuan pembentukan pasar tunggal dan berbasis produksi dengan aliran bebas barang, para Menteri Ekonomi ASEAN di bulan Agustus 2007 sepakat untuk meningkatkan the CommonEffective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif. Hal ini yangmenyebabkan penandatanganan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) tanggal 29 Februari 2009, di Chaam, Thailand. Setelah penandatangan kesepakatan itu, negara-negara anggota ASEAN (AMSs), termasuk Indonesia, diwajibkan untuk menerapkan dan mengembangkan kebijakan mereka sesuai dengan kesepakatan dimaksud. Oleh karena itu, pasca keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan dimaksud, Pemerintah Indonesia harus mentransformasikan kesepakatan dimaksud ke dalam hukumdomestiknya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan dimaksud melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement. Ratifikasi diikuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Perdagangan. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membantu otoritas Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Tesis ini juga akan membahas keuntungan, kerugian, dan tantangan ATIGA bagi Indonesia serta sejauh mana implementasi ATIGA di dalam hukum nasional Indonesia.;Over the years, cooperation in ASEAN region has shown a lot of progress. Now, with a shared vision of ASEAN as a unified body ofSoutheast Asian Nations living in peace and bounded together in partnership for dynamic development and as a community of caring communities, ASEAN Leaders resolved to establish an ASEAN Economic Community in 2015. The establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will bring enormous economic opportunities as well as great challenges for the individual member countries in the region. These economic opportunities will result greater market access for exports and more liberal environment for foreign investment. There are 4 (four) key characteristics of AEC establishment : (a) a single market and production base; (b) a highly competitive economic region; (c) a region of equitable economic development and (d) a region fully integrated into the global economy. To achieve the goal of establishing the single market and production base with the free flow of goods, the ASEAN Economic Ministers agreed in August 2007 to enhance the Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) into a more comprehensive legal instrument. This has led to the signing of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in February 29, 2009, at Chaam, Thailand. After signing the agreement, the AMSs, including Indonesia, is required to implement andto develop their policies in accordance with the agreement. Therefore, after Indonesia’s participation in the aforesaid agreement, the Government of Indonesia have to transform the agreement into domestic law. Then, the Indonesian Government ratified the agreement through Presidential Decree No. 2 of 2010 on the Ratification of the ASEAN Trade in Goods Agreement. Ratification is followed by issuing of Finance Ministerial Decree and Trade Ministerial Decree. Those decisions issued by the Government of Indonesia are expected could help the Indonesia’s authorities in strengthening the position of Indonesia in ASEAN. The research conducted in this thesis isnormative juridical research. This thesis also discusses the advantages,disadvantages, and challenges of ATIGA for Indonesia. The extent ofimplementation of ATIGA in national law of Indonesia will be discussed as well., Over the years, cooperation in ASEAN region has shown a lot ofprogress. Now, with a shared vision of ASEAN as a unified body ofSoutheast Asian Nations living in peace and bounded together in partnershipfor dynamic development and as a community of caring communities,ASEAN Leaders resolved to establish an ASEAN Economic Community in2015. The establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) in 2015will bring enormous economic opportunities as well as great challenges forthe individual member countries in the region. These economic opportunitieswill result greater market access for exports and more liberal environment forforeign investment. There are 4 (four) key characteristics of AECestablishment : (a) a single market and production base; (b) a highlycompetitive economic region; (c) a region of equitable economicdevelopment and (d) a region fully integrated into the global economy. Toachieve the goal of establishing the single market and production base withthe free flow of goods, the ASEAN Economic Ministers agreed in August2007 to enhance the Common Effective Preferential Tariff for ASEAN FreeTrade Agreement (CEPT-AFTA) into a more comprehensive legalinstrument. This has led to the signing of the ASEAN Trade in GoodsAgreement (ATIGA) in February 29, 2009, at Chaam, Thailand. After signingthe agreement, the AMSs, including Indonesia, is required to implement andto develop their policies in accordance with the agreement. Therefore, afterIndonesia’s participation in the aforesaid agreement, the Government ofIndonesia have to transform the agreement into domestic law. Then, theIndonesian Government ratified the agreement through Presidential DecreeNo. 2 of 2010 on the Ratification of the ASEAN Trade in Goods Agreement.Ratification is followed by issuing of Finance Ministerial Decree and TradeMinisterial Decree. Those decisions issued by the Government of Indonesiaare expected could help the Indonesia’s authorities in strengthening theposition of Indonesia in ASEAN. The research conducted in this thesis isnormative juridical research. This thesis also discusses the advantages,disadvantages, and challenges of ATIGA for Indonesia. The extent ofimplementation of ATIGA in national law of Indonesia will be discussed aswell]"

"Era globalisasi saat ini mendorong negara-negara untuk melakukan integrasi dengan negara lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan harga yang lebih murah dan juga mendorong kegiatan ekspor produk dalam negeri. Dengan terjalinnya integrasi ekonomi, selain terjadi peningkatan pada perdagangan internasional, terdapat juga efek peningkatan arus masuk FDI yang disebut sebagai investment creation yang berasal dari ekstra-regional. Terjalinnya kerjasama perdagangan yang menghapus hambatan perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2010, menimbulkan pertanyaan mengenai apakah terdapat peningkatan pada arus masuk FDI di Indonesia yang berasal dari ekstra-regional dan juga mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus FDI di Indonesia semenjak ACFTA diberlakukan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan analisi deskriptif dan juga pendekatan ekonometrika. Pendekatan ekonometrika pada penelitian ini menggunakan metode gravitasi dengan memasukkan data panel 91 negara dengan rentan waktu 13 tahun. Pendekatan ekonometrika memberikan hasil bahwa negara ektra-regional berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk FDI yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan melakukan kebijakan dalam menarik arus FDI dari ekstra-regional.

---

The era of globalization encourages countries to integrate with other countries to fulfil domestic needs at lower prices and encourages the export of domestic products. When the countries conclude the Economic integration, besides of effect of the increment in international trade, there is also the effect of increasing FDI inflows which are called investment creation, which is the increment of FDI from extra-regional countries. Since Indonesia ratified ACFTA and the tariff between Indonesia and China became 0 tariffs in 2010, it raises questions about whether Indonesia had the investment creation from economic integration with China and what factors have influenced FDI flows in Indonesia since the ACFTA. This study attempts to answer this question using descriptive analysis and an econometric approach. The econometric approach in this study uses the gravity method by including panel data from 91 countries over a period of 13 years. The econometric approach gives the result that extra-regional countries have a significant negative effect on FDI inflows in Indonesia which makes Indonesia still needs to implement policies to attract FDI inflows from extra-regional."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengenai ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement) yang merupakan suatu perjanjian perdagangan kawasan bebas yangdibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA telahdisepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and thePeople?s Republic of China yang ditandatangani pada 4 November 2002 di PhnomPenh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengankepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Perjanjian ACFTA berlakusecara penuh bagi Indonesia sejak Januari 2010, dan dibalik perberlakuanperjanjian ACFTA bagi Indonesia memberikan dampak baik itu positif maupunnegatif. Selain itu ada pula kendala-kendala yang harus dihadapi Indonesia dariperberlakuan perjanjian ACFTA. Pemerintah harus segera bertindak untukmengatasi berbagai dampak negatif dari perberlakuan perjanjian ACFTA,terutama kebijakan perdagangan dalam negeri. Berbagai paket kebijakan yangdisiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasidampak negatif dari pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free TradeAgreement). Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalahpenelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai substansi dariperjanjian ACFTA, dampak positif dan negatif dari perjanjian ACFTA bagiIndonesia, dan upaya pemerintah melalui kebijakannya yang komprehensif dalammengatasi dampak dari perjanjian ACFTA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) which isa free trade agreement area that formed between ASEAN countries and China.ACFTA has been agreed since 2001. ASEAN-China Free Trade Agreement(ACFTA) formed based on international law namely Framework Agreement onComprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People?sRepublic of China that has been signed on November 4, 2002 at Phnom Penh,Kambodja by the chief ASEAN?s countries governments with Republic of China(PRC). ACFTA fully cause been effective for Indonesia since Januari 2010, andbehind implementation of ACFTA for Indonesia has given positive and negativeeffects. In addition, there are constraints which must be faced by Indonesia.Indonesian Government must act immediately to solve the several negative effectsfrom the implementation of ACFTA, especially domestic trading policy. Severalpolicy packages are prepared and implementated by Indonesian government thatis hoped can solve the negative effect of implementation ACFTA (ASEAN-ChinaFree Trade Agreement). Research conducted in this thesis is a normative juridicalresearch. In this thesis are discussed obout substance of ACFTA, postitive andnegative effect of ACFTA for Indonesia, and the effort of Indonesian governmentto solve the effect of ACFTA comprehensively."

"Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam aktivitas bisnis internasional. Sebagai dampak dari pemberlakuan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) sejak jauari 2010, jumlah TKA masih tergolong tinggi. Hingga saat ini jumlah tersebut menjadi lebih rendah dari dua tahun terakhir, akan tetapi masih diharapkan jika para pekerja lokal mempunyai kedudukan yang sama, hak dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan TKA. Setelah terjadinya kasus antara tenaga kerja lokal dan asing pada bulan April 2010 di PT Drydocks pemerintah Indonesia telah mengkaji dan memperbaiki beberapa aturan. Pada jurnal ini akan ditemukan beberapa bagian, seperti pengaruh dari munculnya TKA di Indonesia terkait dengan pemberlakuan ACFTA keuntungan serta kerugian dengan adanya TKA, dan juga perkembangan mengenai masalah tersebut."

"This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect."

"Pada tahun 1996 Indonesia telah mengesahkan Liability Convention yaituKonvensi PBB yang mengatur mengenai tanggung jawab yang diemban olehnegara atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitaskeantariksaannya. Arti dari pengesahan ini adalah bahwa negara Indonesia secarasukarela mengikatkan diri pada hukum perjanjian internasional tersebut sehinggamenimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia. Kewajiban yangdimaksud adalah bahwa negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secarainternasional terhadap seluruh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh badanbadanpemerintah maupun non pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya, sampaidengan apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain,baik individu maupun badan hukum. Dan Indonesia berhak menuntut ganti rugiterhadap negara yang menyebabkan kerugian bagi wilayah Indonesia yangdisebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh negara tersebut.Saat ini Indonesia telah aktif berperan serta dalam kegiatan keantariksaandan hampir seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan oleh badan usaha miliknegara maupun swasta. Dengan demikian, melalui penelitian ini dijelaskan bahwanegara tidak cukup hanya meratifikasi akan tetapi harus melakukan transformasiLiability Convention tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuanmenciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yangmengikat para pelaku kegiatan keantariksaan, baik subyek hukum Indonesiamaupun pihak yang menyelenggarakan kegiatan keantariksaan dalam wilayahyurisdiksi Indonesia.Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif, penulis mencobamendapatkan suatu informasi dari para sarjana hukum Indonesia maupun asingserta dari peraturan perundang-undangan antariksa negara lain, dalam hal iniFederasi Rusia dan Brasil. Hasil penelitian ini adalah bahwa, walaupun dianggaplambat, namun belum terlambat bagi pembuat kebijakan keantariksaan diIndonesia untuk menciptakan aturan yang mampu memberi kepastian hukumuntuk waktu ke depan mengenai kegiatan keantariksaan di Indonesia, baik bagisubyek hukum maupun para penegak hukum di Indonesia.

---

ABSTRACTIn 1996, Indonesia ratified the Liability Convention, a United NationsConvention which governs state’s liabilities for loss or damage caused by itsspace activities. With this ratification Indonesia is voluntarily committing itself onthis international treaty which giving rise to its rights and obligations inherent inIndonesia. Indonesia shall be internationally responsible both to all of its spaceactivities under its jurisdiction whether carried on by governmental agencies ornon-governmental entities, and to its space activities which causes any loss ordamage to other countries’ individuals or legal entities. Indonesia also has theright to sue for damages against other countries which by their space activitiescausing any loss or damage to Indonesian territory.Currently Indonesia actively involves in space activities. However, mostof those activities are conducted by state owned companies or private sectors.Therefore, this research will explain that it is not enough for Indonesia simply toratify the Convention, but also has to transform the Liability Convention intoIndonesian laws aiming to create regulations which contain legal norms that bindspace activity players, national legal subjects as well as foreign players whichorganize any space activities in the Indonesian Jurisdiction.By using normative research methodology, the researcher aims to getinformation from Indonesian and foreign experts as well as other states’ spacelaws, in this case Russian Federation and Brazil. The research concluded that,although considered slow, but it is not yet too late for space policy makers tocreate laws which provide legal certainty on space activities for both legalsubjects and laws enforcements in Indonesia for the time ahead."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Ketentuan mengenai Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Hal tersebut membuktikan keinginan negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan regional/kawasan dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas WTO. Payung hokum Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Para wakil kepala negara ASEAN dan Republik China telah melakukan kesepakatan mebentuk FTA pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China FTA) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan. Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya-upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat proses perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain.

---

This thesis explores the International Trade at The Agreement of Regional Trade Area. it was latterly develops quickly and can be seen from more progressive the circulation of goods, services, and capital from a state to another state, such as through export and import activity, investment, service commerce, etc. Therefore as logical consequence of this progress especially in facing of liberalization era in commercial sector, the change and development in law field must be conducted especially in the field of trade law, including the regulation of tariff. The ASEAN Member State was decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Cooperation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA). The goal of this framework is to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent. Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Internal Taxation and Regulation such as on Article III of the GATT 1994. Reaffirming the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements."

"ABSTRAKNama : Gusti Digja RamadhanNPM : 1206333212Program Studi : Pascasarjana Ilmu EkonomiJudul Tesis : Analisis Penyelundupan Impor pada Periode Sebelum dan Setelah Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement ACFTA di Indonesia 2000-2014 .Penyelundupan yang terjadi antara Indonesia dan negara anggota ACFTA dapat dilihat dari gap perdagangan ekspor-impor.Penyelundupan terjadi karena upaya menghindari tarif bea masuk, sehingga terjadi manipulasi dokumen masuk, baik dalam hal kuantitas dan harga barang impor. Perubahan kebijakan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA dan peningkatan sanksi denda diduga mempengaruhi penyelundupan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel fixed effect untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh antara lain : 1. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA, dan 2. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan peningkatan sanksi denda maksimal.Klasifikasi JEL : F13, H26, K20 Kata Kunci : Penyelundupan, Tarif Bea Masuk dan Sanksi Denda

---

ABSTRACTName Gusti Digja RamadhanStudy Program EconomicsThesis Title The Analysis of Import Smuggling in The Period Before and After Implementation of ASEAN China Free Trade Agreement ACFTA in Indonesia 2000 2014 Smuggling that occurred between Indonesia and the ACFTA member countries can be seen from the import export trade gap. Smuggling occurs because the attempt to avoid tariffs, resulting in the manipulation of incoming documents, both in terms of quantity and price of imported goods. The policy change tariff rates on ACFTA cooperation and increase financial penalties affecting allegedly smuggling. This study uses a fixed effect panel data regression to analyze the policy change. The results obtained are 1. The reduction of smuggling after the application of policy to reduce tariff rates on ACFTA cooperation, and 2. A decrease in smuggling after the implementation of the policy of increasing the maximum financial penalties .JEL Code F14, H26, K42 Keyword Smuggling, Tariff Rates, Financial Pinalties."

"Tesis ini membahas sejauh mana pengaruh penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan Indonesia atas China pada beberapa komoditas terpilih. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam mengestimasi parameter model ekspor dan impor komoditas terpilih Indonesia atas China dengan pendekatan analisis data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan ACFTA berpengaruh terhadap nilai perdagangan antara Indonesia-China (pada komoditas terpilih). Produk Domestik Bruto Riil China berpengaruh terhadap ekspor komoditas terpilih Indonesia ke China dalam model ekspor. Sedangkan Produk Domestik Bruto Riil Indonesia dan nilai tukar riil Rupiah terhadap Yuan China berpengaruh terhadap impor komoditas terpilih Indonesia dari China pada model impor.

---

This thesis discusses the impact of implementation of The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia-China?s Trade for selected commodities. The main tool to estimate parameters of the model of export and import is regression with panel data analysis.

The study concludes that the implementation of ACFTA affects trade value between Indonesia and China (on selected commodities). Export model shows China?s real GDP affects Indonesia's export of selected commodities to China. While import model shows Indonesia's real GDP and real exchange rate of Rupiah against Chinese Yuan affect Indonesia's imports of selected commodities from China."