Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan produk dari Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi berita acara tentang perbuatan hukum jual beli melalui lelang, jadi hanya perbuatan perdata semata yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu Risalah Lelang bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang.

---

This thesis discusses that there is a dualism of the court's authority to examine a claim in connection with Minutes of Auction. Several of the Supreme Court decisions, we found inconsistencies of judges in deciding whether a claim should be examine by the Administrative Court or District Court. On one side, there is an opinion that claim regarding Minutes of Auction should be examine in Administrative court because it is an Administrative Decision made by the Auction Officials. On the other hand, there is an opinion stated that claims regarding Minutes of the auction is not an Administrative Decision because it only contains the Minutes of Trading, so only a mere civil actions that should be examined in the District Court. From the above background, the main issues in this thesis are whether a Minutes of Auction is an Administrative Decision or not and which court have the right to examine a claim regarding Minutes of Auction. These problems are discussed using a typology of descriptive and prescriptive research using library research methods so as to produce a conclusion that Minutes of Auction is not an Administrative Decision and the District Court have the competence in examining a claim regarding Minutes of Auction."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasiketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentangkompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution

institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."

"Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat.

---

Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue."

"Tulisan ini menganalisa tentang perluasan kompetensi Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan mengadili tindakan faktual. Dalam kaitannya dengan perluasan kompetensi, maka disusun suatu mekanisme dalam mengoptimalkan adanya perluasan kompetensi Pengadilan Pajak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya ialah menangani sengketa tindakan faktual. Pada Pasal 9A UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undangundang. Pengkhususan yang dimaksud berupa deferensiasi atau spesialisasi bidang hukum yang akan ditangani oleh suatu pengadilan. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-XXI/2023, dimana kedudukan Pengadilan Pajak telah sepenuhnya menjadi bagian pengadilan khusus dalam lingkup badan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa tindakan faktual yang timbul dalam bidang perpajakan merupakan kompetensi Pengadilan Pajak sesuai dengan spesialiasi pengadilan. Praktiknya, Pengadilan Pajak belum dapat mengadili tindakan faktual, karena belum ada peraturan yang mengatur perluasan seperti pada Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Skema penyelesaian sengketa tindakan faktual di Pengadilan Pajak tepat diajukan melalui mekanisme gugatan dengan melihat karakteristiknya yang menilai prosedur administrasi perpajakan. Selain itu diperlukan perluasan subjek sengketa yang meliputi warga masyarakat. Perluasan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan mengadili tindakan faktual menguntungkan dunia usaha karena pengusaha mendapat kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang cepat serta pertimbangan teknis.

---

This research analyzes the urgency of expanding the jurisdiction of the Tax Court, especially in examining and adjudicating factual actions. In relation to the expansion of the jurisdiction a mechanism was recognized in optimizing the expansion of the jurisdiction of the Tax Court. This research was conducted by using doctrinal law research methods. After the promulgation of Law Number 30/2014 concerning Government Administration, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in resolving disputes, one of which is handling factual action disputes. Article 9A of Law Number 9/2004 concerning Amendments to the Law on the State Administrative Court and its explanation states that the environment of the State Administrative Court can be recognized a special court regulated in law. The specialization is intend to differentiation or specialization in the field of law to be handled by a court. This is conforming the Constitutional Court Decision 26/PUU-XXI/2023, where the position of the Tax Court has fully become part of a special court within the extent of the State Administrative Court below the Supreme Court. Therefore, the Supreme Court issued SEMA 1/2022 stating that factual actions arising in the extent of taxation are the competence of the Tax Court in accordance with the court's specialization. Practically, the Tax Court has not been able to adjudicate factual actions, because there are no regulations governing expansion as in Article 87 of the Government Administration Law. The dispute resolution scheme for factual actions in the Tax Court is appropriately submitted through the lawsuit mechanism by looking at its characteristics that assess tax administration procedures. In addition, it is necessary to expand the subject of disputes to include taxpayer. The expansion of the authority of the Tax Court in examining and adjudicating factual actions benefits the business sector because entrepreneurs get legal certainty through secured dispute resolution and technical considerations."

"Forum Arbitrase merupakkan forum penyelesaian sengketa yang acapkali dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian perdagangan karena alasan-alasan efektivitas dan biayanya yang murah. Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang diiringi dengan kebebasan para pihak dalam hal menerapkan Pilihan Forum, hasil penyelesaian sengketa demikian berpotensi untuk mengandung unsur-unsur asing sebagai akibat dari para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, terletak pada wilayah hukum yang berbeda, dan/atau bahkan memilih forum Arbitrase asing yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlainan dari pihak dalam perjanjian perdagangan tersebut. Kemudian dalam keberlakuannya, putusan Arbitrase dapat dimintakan permohonan pembatalannya ke pengadilan negeri. Meskipun demikian, Indonesia yang memiliki ketentuan hukum Arbitrase nya sendiri, yakni UU No, 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), serta negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958), menjadi subjek terhadap dua ketentuan pembatalan putusan Arbitrase yang berbeda. Dalam pengaturannya, ketentuan pembatalan UUAAPS hanya dapat berlaku bagi putusan Arbitrase nasional, sedangkan Konvensi New York 1958 berlaku bagi Putusan Arbitrase Internasional. Kendati demikian, suatu putusan Arbitrase dapat mengandung unsur asing, dan hal ini seringkali mengundang interpretasi yang turut berpengaruh pada penerapan UUAAPS dan Konvensi New York 1958. Kenyataan ini merupakan salah satu ruang lingkup kajian Hukum Perdata Internasional karena dalam hal penentuan kewenangan oleh pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan Arbitrase yang mengandung unsur asing, timbul pertanyaan “Pengadilan negara manakah yang berwenang untuk mengadili pembatalan putusan Arbitrase yang mengandung unsur asing tersebut?” Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan menganalisis praktik kewenangan mengadili oleh pengadilan negeri di Indonesia sehubungan dengan penerapan pasal-pasal pembatalan Arbitrase yang ada

---

As one of the dispute resolution forums, arbitration, is often chosen by the parties to resolve commercial agreement disputes due to its effectiveness and cost efficiency. However, as the world’s economy develops, accompanied by the freedom in implementing the choice of forum, the results of such dispute resolution potentially contain foreign elements due to the parties being subject to different legal systems, being located in different jurisdictions, and/or even choosing a foreign arbitration which has different legal system from the parties involved in the commercial agreement. Notwithstanding aforementioned explanation, arbitration award can be requested for its annulment to the district court. Nevertheless, Indonesia with its own Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law), while also participating as the member states of the New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958), is subject to two different provisions for arbitral award annulment. For example, the provisions for the arbitral award annulment in UUAAPS is only applicable for national arbitral award, while the annulment provision in New York Convention 1958 applies to foreign arbitral award. However, an arbitral award may contain foreign elements, which often results in different interpretations in its implementation and influences the application of the Arbitration Law and the New York Convention 1958. This event falls within the scope of Private International Law’s studies because it raises the question of "Which district court has the authority to adjudicate the annulment of arbitral awards containing the foreign elements?" Through normative-juridical research, this undergraduate thesis will analyse the practice of Indonesian district court’s authority in adjudicating the annulment of said arbitral award in relation to the application of existing arbitration annulment regulations."

"Tulisan ini menganalisa perlunya perluasan kompetensi absolut Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review (hak uji materiil) terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sebagai objek pengujiannya (objectum litis). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Partai politik sebagai lembaga yang disebut eksistensi, kewenangan, serta pembubaranya secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sebagai peraturan yang ditetapkan oleh suatu Partai Politik atas dasar perintah dari norma hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Partai Politik, sehingga materi muatan dan tata cara pembentukanya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum diatasnya. Oleh karena itu, apabila adanya ketidakharmonisan antara Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus diuji dari segi validitasnya sebagai norma hukum oleh mahkamah agung sebagai lembaga judicial control. Permohonan pengujian Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 melalui perkara Nomor 39 P/HUM/2021 tidak diputus oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan yang komperehensif, seharusnya pengujian tersebut dapat dilakukan secara progresif dengan melakukan terobosan hukum (rule breaking) demi melindungi hak konstitusional warga negara yang diabaikan dan dicederai oleh pemberlakuan suatu Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.

---

This article analyzes the need to expand the absolute competence of the Supreme Court in conducting judicial reviews (right to judicial review) of the Articles of Association and/or Bylaws of Political Parties as the object of review (objectum litis). This article was prepared using doctrinal research methods. Political parties as institutions are known for their existence, authority and constitutional dissolution through the 1945 Constitution, making the Articles of Association and Bylaws of Political Parties as regulations established by a Political Party on the basis of orders from higher legal norms, namely the Law. Political Parties, so that the content and procedures for their formation must not conflict with the legal norms above. Therefore, if there is disharmony between the Articles of Association and/or Bylaws of a Political Party and higher statutory regulations, it must be tested in terms of its validity as a legal norm by the supreme court as a judicial control institution. The request for review of changes to the 2020 Democratic Party's Articles of Association and/or Bylaws through case Number 39 P/HUM/2021 was not decided by the Supreme Court with comprehensive considerations, the review should have been carried out progressively by carrying out legal breakthroughs (rule breaking) for the sake of protect the constitutional rights of citizens which are ignored and injured by the enactment of a Political Party's Articles of Association and/or Bylaws."

"Kasus Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Smg dan Putusan MA No.519 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mengangkat isu penting terkait pengelolaan aset pailit oleh pihak yang telah dinyatakan pailit. Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada Tergugat 3 untuk membuat perjanjian sewa-menyewa tanpa menyampaikan status kepailitan kepada notaris dan Tergugat 4. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan, yang menyatakan bahwa hak pengelolaan harta pailit beralih kepada kurator. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sah atau tidaknya perjanjian sewa tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan kuasa kepada Tergugat 3 untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa tanpa menginformasikan status kepailitan mereka merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan kurator berwenang mengurus harta kekayaan debitur pailit. Akibatnya, perjanjian sewa-menyewa menjadi batal dan dapat dibatalkan. Penyewa berhak mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya, baik materiil maupun immateriil, sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu, notaris yang menyusun akta perjanjian sewa-menyewa tanpa melakukan verifikasi terhadap status hukum pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata, karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya.

---

The case of Decision Number 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Smg and Supreme Court Decision Number 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 raises important issues regarding the management of bankrupt assets by parties who have been declared bankrupt. Defendants 1 and 2 authorized Defendant 3 to enter into a lease agreement without disclosing their bankruptcy status to the notary and Defendant 4. This action violated Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy, which states that the right to manage bankrupt assets is transferred to the curator. This raises legal questions about the validity of the lease agreement. The research method employed in this study is doctrinal. The actions of Defendants 1 and 2 in granting power to Defendant 3 to enter into a lease agreement without disclosing their bankruptcy status constitute an unlawful act. This is because it violates Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of payment, which stipulates that the right to manage bankrupt assets is transferred to the curator. As a result, the lease agreement is considered invalid and can be annulled. The lessee is entitled to claim compensation for both material and immaterial damages, in accordance with Articles 1365 and 1243 KUHPerdata. Furthermore, the notary who drafted the lease agreement without verifying the legal status of the involved parties may face administrative and civil sanctions for negligence in performing their duties."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, ditinjau dari peraturan perundang­ undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, arbitrase berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata termasuk sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase. Namun pada beberapa putusan pengadilan, terdapat sikap dan pendapat hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi di antara para pihak yang terikat dengan kontrak yang mengandung klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase, karena perbuatan melawan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak terkait dengan klausul atau perjanjian arbitrase di antara para pihak. Penelitian ini menyarankan Pengadilan Negeri untuk konsisten menghormati klilUsul arbitrase dalam perjanjian dan menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa perbuatan melawan hukum di antara para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Berdasarkan asas pacta sunt servanda para pihak harus terikat dan mematuhi klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka setujui.

---

This thesis analyses the authority of arbitration to adjudicate a tort dispute, pursuant to the prevailing arbitration regulation and the current Indonesian court's decisions. The method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that based on Law No.30 Year 1999 Regarding The Arbitration and The Alternative Dispute Resolution and pacta sunt servanda principle contained in Article 1338 of The Indonesian Civil Code, arbitration shall have the authority to adjudicate private dispute including tort dispute raising from a contract that contains arbitration clause or arbitration agreement. To some extent, there are several Indonesian court's decisions have decided District Court has the authority to adjudicate tort dispute raising from the related contract that parties who bound by arbitration clause or arbitration agreement with the reason that tort is categorized or qualified as a legal act that does not relate with arbitration clause or agreement between parties. The thesis suggests to the court to consistently respect the arbitration clause or arbitration agreement made and entered into by the parties, and declare have no legal authority to adjudicate tort dispute between parties who are bound by arbitration clause or arbitration agreement. Based on pacta sunt servanda principle, the parties are bound by and shall comply with the arbitration clause or arbitration agreement they made and entered into."