Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program.Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators.This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic.The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pengolahan data dengan menggunakan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 103 orang.Hasil penelitian ini menemukan bahwa SIPEG berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan SDM. SIPEG memberikan efek baik kepada pengembangan pegawai maupun kepada penilaian kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan Perencanaan SDM menggunakan data terkini dan akurat sebagaimana dihasilkan oleh SIPEG, sehingga diperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

---

The aim of this study is to determine if there is impact on the Human Resource Information System to Human Resource Planning in the General Secretariat of the Department of Energy and Mineral Resources. This research was conducted by using descriptive research method and the Structural Equation Modelling Technique (SEM) was used to process it.. While literature study and field study was used to collect the data.The sample of this research is 103 people and the result of this research finds that SIPEG has positive and significant effect on HR planning. SIPEG give effect to both Performance Appraisal and the development of employees. This study recommends that the General Secretariat in implementing the Human Resource Planning using the latest data accurately as generated by SIPEG so that the organization can get the appropriate model for the human resource planning."

"Pelaksanaan praktik-praktik good governance di sektor pemerintahan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sudah menjadi tuntutan. Evaluasi yang dilakukan didalam karya akhir ini dititikberatkan kepada aspek Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajemen Keuangan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pemiliban sampel didasarkan pada teknik nonprobability sampling dengan pertimbangan­ pertimbangan tertentu terhadap responden pada kantor Inspektorat Jenderal DESDM yang terdiri dari para auditor dan staf sekretariat, sehingga diperoleh gambaran persepsi ten tang kondisi pelaksanaan good governance. Disamping itu, penulis juga melakukan observasi langsung di lapangan dengan memanfaatkan data yang ada dibandingkan dengan kondisi yang terjadi.Hasil evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance aspek Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan dalam kategori Cukup dengan skor yang diperoleh sebesar 4.34 dari skala 7 untuk aspek Perencanaan Strategis dan 4.50 dari skala 7 untuk aspek Manajemen Keuangan.

---

Implementation of good governance practices in the government sector, especially at the General Inspectorate Ministry of Energy and Mineral Resources has become consequences. Evaluation in this thesis is viewed by Strategic Plan and Financial Management aspects.

This research use descriptive qualitative method with election sample based on nonprobability technique and selected respondent considerations. Besides author use also direct observation that can help to compare between data and the real condition.

Result evaluate entirely indicate that implementation of governance good with Strategic Plan and Financial Management aspects is enough category with obtained score equal to 4.34 from scale 7 for the Strategic Plan aspect and 4.50 from scale 7 for the Financial Management aspect."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Penelitian mengenai Budaya Kinerja yang dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan populasi seluruh pegawai sebagai responden sejumlah 173 orang, yang mengembalikan kuesioner berjumlah 132 (76, 3%), dijadikan sebagai sampel penelitian.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan budaya antar unit yang terdiri dari 5 (lima) unit yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis Faktor Dengan Pendekatan Komponen Utama, Analisis Faktor Kembali dan Analisis Median, dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil berupa 7 (tujuh) Budaya (Budaya Etos Kerja,Budaya Setempat, Budaya Komitmen Terhadap Pekerjaan, Budaya Keunggulan Bersaing, Budaya Pemenuhan Kebutuhan, Budaya Pelimpahan Kewenangan dan Budaya Taat Norma), sehubungan dengan permasalahan penelitian maka dengan analisis median dapat ditentukan budaya kuat, budaya lemah dan budaya di ambang pintu.Ada 1 (satu) Budaya kuat yaitu Budaya Etos Kerja, dan 7 (tujuh) Sub Budaya (Budaya Lingkungan Kerja, Kesejukan Lingkungan Kerja, Rasional, Penguasaan Diri, Proaktif di Lingkungan Pekerjaan, Kewenangan di Lingkungan Pekerjaan dan Perhatian pada Perkerjaan). Sedangkan Budaya lemah terdiri dari 6 (enam) Budaya yaitu Budaya Setempat, Budaya Komitmen Terhadap Pekerjaan, Budaya Keunggulan Bersaing, Budaya Pemenuhan Kebutuhan, Budaya Pelimpahan Kewenangan dan Budaya Taat Norma, sedangkan Sub Budaya Lemah terdiri dari 8 (delapan) yaitu Budaya Kepemimpinan Diri, Optimisme Diri, Pengawasan di Lingkungan Pekerjaan, Menciptakan Peluang di Lingkungan Pekerjaan, Kerja Kelompok di Lingkungan Pekerjaan, Keberanian, Kehormatan serta Kepedulian terhadap Tradisi.Budaya di ambang pintu hanya ada 1 (satu) yaitu Sub Budaya Kepedulian terhadap kebiasaan yang sudah ada. Berdasarkan unit kerja terdapat perbedaan budaya dan pola budaya pada tiap masing-masing unit, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai pola budaya yang lebih berimbang antara budaya kuat, budaya lemah dan budaya di ambang pintu, sedangkan unit lain lebih banyak budaya lemahnya bahkan untuk Inspektorat III semua adalah budaya lemah.Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, adanya perbedaan pola budaya yang tergambar dan terlihat dalam setiap unit dapat disebabkan karena jumlah responden yang kurang berimbang."

"Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Agar karyawan mempunyai kemampuan secara penuh dalam melaksanakan pekerjaan mereka, maka suatu instansi atau perusahaan wajib menerapkan suatu sistem pelatihan yang berbasis kompetensi.Penerapan program pelatihan yang berbasis kompetensi berfungsi sebagai proses transformasi. Untuk menilai keberhasilan program-program tersebut, manajemen harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan secara sistematis.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu adalah pelaksana tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi. Pusdiklat Migas selalu berusaha untuk mengevaluasi setiap program pelatihannya. Penulis mengusulkan penggunaan metode evaluasi dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk menentukan prioritas kriteria dalam evaluasi program pelatihan. PHA merupakan teknik pengambilan keputusan yang mampu mempertimbangkan aspek atau kriteria-kriteria kualitatif dan kuantitatif suatu permasalahan.

---

Human resource development based on competency must be done to anticipate, now a days globalization. In order that employees have skills to do their jobs, an institution or company is obliged to apply is on competence based training system.Applying competence based training program function as process of transformation. To get successful/programs, management have to evaluate training activities and development systematically.The Center of Training and Education of Oil and Natural Gas, Cepu is the executor of The Agency of Training and Education of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia for the education and training in oil and natural gas. The Center of Training and Education of Oil and Natural Gas is always evaluating its training programs. The author of this thesis proposes use of Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine training program evaluation criteria priorities. AHP is a decision making technique capable to consider qualitative and quantitative criteria of problems."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"ABSTRACTIndonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACTIndonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty. "