Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT BBTI. Secara umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

---

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders."

"Peningkatan penjualan e-commerce selama pandemi menyebabkan pertumbuhan pada pasar logistik, termasuk freight forwarding. Pertumbuhan ini membawa tantangan bagi perusahaan freight forwarding untuk selalu menyediakan layanan yang berkualitas. Salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam kualitas layanan freight forwarding adalah vendor trucking yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja vendor trucking pada salah satu perusahaan freight forwarding di Indonesia. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menilai bobot kepentingan subkriteria evaluasi, sedangkan metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk menilai kinerja vendor trucking. Kemudian, metode Importance-Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengidentifikasi subkriteria yang membutuhkan perbaikan, yaitu subkriteria yang memiliki bobot kepentingan yang tinggi, namun kinerja yang rendah. Hasil dari penelitian ini menyediakan usulan strategi untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja vendor trucking yang digunakan.

---

The increase in e-commerce sales during the pandemic led to growth in the logistics market, including freight forwarding. This growth brings challenges for freight forwarding companies to always provide excellent quality of services. One element that has an important role in the quality of freight forwarding services is the trucking vendor used. This study aims to evaluate the performance of trucking vendors at a freight forwarding company in Indonesia. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to assess the importance of the evaluation indicators, while the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method is used to assess trucking vendor performance. Then, the Importance-Performance Analysis (IPA) method is used to identify indicators that need improvement, namely indicators that have a high importance weight, but low performance. The results of this study provide a proposed strategy for the company in order to improve the performance of the trucking vendors used."

"ABSTRAKDilihat dari beberapa indikator keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa kinerjaBUMN di Indonesia masih memprihatinkan. Kontribusi BUMN terhadap keuangannegara dalam bentuk bagian laba pemenntah masih tergolong kecil. Relatif rendahnyasumbangan dan tingkat pengembalian yang dicapai BUMN salah satunya adalah karenaterdapat aset BUMN yang pemanfaatannya belum produktif. PT.X yang menjadi obyek penelitian penulis dalam karya akhir ini, adalah salahsatu BUMN di bawah pembmaan Departemen Perdagangan dan Perindustrian, yangeksistensinya sangat tergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Perusahaan inimemiliki kegiatan bisnis utama yaitu pelayanan jasa pengurusan ekspor impor (freightforwarding), Depo Petikemas Pengawasan Pabean (DP3), jasa Depo Peti KemasKosong (DPK), jasa Gudang Konsolidasi Eksport (CFS) dan jasa Gudang Less ThanContainer Load (LCL) Impor. Jasa yang diberikan kepada pelanggan adalah mengurussemua kegiatan yang diperlukan bagi pengiriman dan penerimaan barang, menyewakantempat penumpukan peti kemas dan pergudangan sesuai dengan kebutuhan yangdiinginkan pelanggan. Untuk dapat memperoleh gambaran yang tepat tentang perkembangan PT.Xpenulis mengadakan analisis terhadap strategi bisnis yang dijalankan perusahaan dalamberadaptasi terhaiap usaha yang selalu berubah. Setelah penulismengetahui strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, maka penulis juga megnanaIisalaporan keuangannya yang merupakan ringkasan dari kegiatan ekonomi yangdijalankan perusahaan. Salah satu cara untuk meihat kondisi keuangan perusahaanadalah dengan menganalisis laporan keuangan melalui analisa perbandingan laporankeuangan, analisa common size, analisa rasio, dan analisa arus kas. Selanjutnyaberdasarkan hasil analisa laporan keuangan tersebut penulis menentukan kebijakanstrategis yang dapat diterapkan perusahaan. Setelah mengevaluasi dan menganIisa perkembangan perusahaan selama 7tahun dari tahun 1991 sampai 1997, termasuk didalamnya strategi low cost yangdijalankan PT.X dan juga kondisi keuangan perusahaan, serta melakukan analisaterhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap perusahaan, makapenulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan PT.X kurang baik dan tidak efisien,terlihat dari angka rasio keuangannya yang cenderung memburuk, Krisis ekonomisejak Juli 1997 turut memperberat kondisi usaha. Pemasaran / pengembangan usahamengalami stagnasi karena menurunnya kegiatan ekspor impor. Permasalahan pokok yang dihadapi PT.X adalah ketidakmampuan membayarpinjaman bank. Rasio debt to total asset meningkat tajam karena meningkatnya jumlahhutang sementara modal sendiri relatif tetap. Selain itu beban bunga yang harusditanggung sebagai konsekuensi adanya hutang tersebut pada akhirnya mengurangilaba operasi. PT.X juga memiliki keterbatasan dalam modal kerja, dan sangatmemerlukan tambahan penyertaan modal dari pemegang saham. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT.X dan guna menghadapiyang semakrn tinggi di masa depan, maka penulis mengajukan alternatifstrategi yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu: . Melakukan konsolidasi berupa tindakan-tindakan efisiensi secara internal dalambidang organisasi, administrasi dan keuangan, serta sumber daya manusia. . Mengembangkan strategi bisnis International Freight Forwarding. . Melakukan restrukturisasi permodalan. . Melakukan restrukturisasi hutang. Dengan melakukan langkah-langkah kebijakan strategis tersebut, diharapkaneksistensi perusahaan dapat berlanjut tanpa perlu melakukan pemberhentian karyawansecara drastis, dan secara bertahap perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannyakepada bank."

"Unit link adalah sebuah produk hybrid menggabungkan asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi unit link memiliki dua aktivitas yaitu jasa pertanggungan dan jasa pengelolaan investasi. Berdasarkan studi kasus dari Putusan Pengadilan Pajak, terjadi sengketa apakah jasa asuransi unit link terkena Pajak Pertambahan Nilai PPN atau tidak. Ada perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan perusahaan asuransi dan juga antara Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya. Menurut DJP jasa asuransi unit link mengandung jasa pengelolaan investasi sehingga dikenakan PPN, sedangkan perusahaan asuransi berpendapat, jasa pengelolaan investasi adalah satu kesatuan sebagai jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Analisis perlakuan PPN jasa asuransi unit link dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DJP, Widyaiswara dan tenaga ahli di bidang perpajakan serta dikaitkan dengan peraturan perpajakan dan sebagian Putusan Pengadilan Pajak. Hasilnya adalah semua pihak sepakat bahwa jasa pertanggungan tidak terutang PPN, sedangkan jasa pengelolaan investasi terjadi perbedaaan pendapat. Analisis juga dilakukan terhadap penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN terhadap jasa pengelolaan investasi unit link yaitu berdasarkan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada nasabah dan biaya top up investasi.

---

Unit link is a hybrid product combining insurance and investment. Unit link insurance companies have two activities, insurance services and investment management services. Based on a case study of Tax Court Decision, there is a dispute whether the unit linked insurance services are in terms of Taxable Services that imposed Value Added Tax VAT or not. There is a difference of opinion between the DGT Directorate General of Taxation with the insurance company and also between the Judges with other Judges. According to DGT unit link insurance services contain investment management services that is imposed VAT, while insurance companies argue, management service is one unity as an assurance service that is not imposed VAT. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Analysis of VAT treatment of unit link insurance services by analyzing interview with insurance company, association of insurance company, Financial Services Authority, DGT, taxation lecturer and tax expert . The results is that all parties agree that the insurance services are not subject to VAT, while the investment management services occur different opinions. The analysis is also carried out on the calculation of the VAT Tax Implementation Basis on unit link investment management service is the replacement price based on the investment management fee charged to the customer and the top up charge of the investment. "

"Dalam rangka meningkatkan peranan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak maka persoalannya adalah bagaimana kemampuan kita untuk menggali dan memobilisasi berbagai sumber penerimaan dari dalam negeri sendiri secara efektif. Misalnya dari sektor Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) saja penulis melihat masih banyak potensi penerimaan pajak yang bisa digali dan dijadikan sebagai sumber pemasukan Kas Negara RI namun masih belum bisa terjaring secara luas karena terganjal oleh masalah administratif dan kepastian hukum.Perselisihan dan kesalahan penafsiran mengenai freight yang ditagihkan oleh freight forwarder acap kali menimbulkan kerancuan dalam penerapan pengenaan PPN sewaktu pemeriksaan dilakukan oleh fiskus terhadap SPT PPN dari freight forwarder. Sikap ambivalenri dari aparat pajak dalam perlakuan pemajakan PPN terhadap transaksi bisnis international freight forwarder(IFF) mernperlihatkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak karena pengenaannya dilakukan secara tidak merata, tidak berlaku secara umum serta sifatnya situasional. Fenomena ketidakadilan inilah yang berpotensi akan timbulnya penggelapan pajak.Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk mengkaji adanya hubungan secara konsepsional tersebut telah sesuai dengan hukum positif ditinjau dari sudut kajian kepastian hukum, keadilan dan netralitas pajakMetode penelitian yang dikenakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis dengan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara konsepsional sebenarnya nilai tambah freight tersebut merupakan mark-up yang diperoleh oleh perusahaan JPT yang harus dikenakan PPN jasa. Potensi pengenaan PPN ini belum digali secara maksimal karena terhambat oleh kendala di lapangan termasuk di kalangan petugas pajak dalam pemahaman yang belum merata mengenai bisnis dan aspek perpajakan yang terkait dengan freight.Oleh sebab itu, pihak fiskus perlu mengadakan suatu forum diskusi bersama tim dari Asosiasi GAFEKSI/INFA yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan antar pejabat teras dari kedua instansi tersebut; pertama, agar tidak terjadi suatu perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak IFF mengenai pengenaan PPN terhadap airfreight dan selanjutnya agar dibuatkan suatu surat edaran khusus yang menjelaskan penerapan tarif PPN terhadap airfreight tersebut; kedua, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak sehingga netralitas dalam perdagangan dalam negeri tidak terganggu; ketiga, untuk meningkatkan keseragaman dalam memahami seluk beluk dunia bisnis IFF itu, serta menghindari adanya praktek yang tidak sehat bagi pelaku dunia usaha di lapangan, maka sebaiknya dilakukan suatu pelatihan bagi aparat pajak dari berbagai tingkatan."

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."

"Fee-based services merupakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank. Walaupun sekarang penerimaan bank masih sebagian besar berasal dari pendapatan bunga, fee-based services memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan semakin majunya teknologi. Sebelumnya jasa keuangan termasuk pada jenis jasa yang tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai atau merupakan Non-JKP. Namun, dengan dikeluarkannya UU HPP, jasa keuangan dikeluarkan dari daftar jasa yang dikecualikan PPN, tetapi diberikan fasilitas pembebasan. Tidak semua jasa keuangan mendapatkan fasilitas ini termasuk feebased services. Penelitian ini meninjau berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan kepastian merupakan isu utama untuk kebijakan ini. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas fee-based services yang disediakan oleh pemerintah hanya terdapat pada SE-12/PJ/2010. Sedangkan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, kebijakan pengenaan PPN atas fee-based services juga masih terdapat silang pendapat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan pengenaan atas fee-based services dan menganalisis kesesuaian pengenaan PPN pada fee-based services dengan prinsip kemudahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan termasuk wawancara mendalam dan focus group discussion serta kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah feebased services merupakan jasa keuangan yang terutang PPN dan tidak diberikan fasilitas pembebasan dan agar mengurangi kesalahan penafsiran pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum mengenai fee-based services yang dikenakan PPN dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar.

---

Fee-based services are other services provided by banks. Although currently bank revenues still mostly come from interest income, fee-based services have great potential to grow with the advancement of technology. Previously, financial services were included in the type of services that were not subject to Value Added Tax or Non-JKP. However, with the issuance of the HPP Law, financial services were removed from the list of services exempted from VAT, but were given exemption facilities. However, not all financial services get this facility including fee-based services. However, there are still differences of opinion on the treatment of VAT imposition on this income. This study reviews based on the principle of ease of administration and certainty as the main issues for this policy. Provisions regarding the imposition of VAT on fee-based services provided by the government are only found in SE-12/PJ/2010. While the circular does not have binding legal force. In addition, the policy on imposing VAT on fee-based services also still has different interpretations. The purpose of this study is to analyze the provisions on the imposition of fee-based services and to analyze the suitability of the imposition of VAT on fee-based services with the principle of ease of administration. This study uses a post-positivist approach with data collection through field studies including in-depth interviews and focus group discussions as well as literature. The results of this study are that fee-based services are financial services that are subject to VAT and are not given exemption facilities and in order to reduce misinterpretation, the government can issue legally binding regulations regarding fee-based services that are subject to VAT and conduct more intensive socialization."