Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap, sosial ekonomi, pelayanan pendidikan, hubungan dekat, transparansi, sandaran terhadap nilai agama, komunikasi, akuntabilitas, kebijakan sekolah gratis, dan fasilitas.

---

Research on the level of public participation analysis in the Program of Assistance to the New Classrooms carried out in SMPN 3 Pamulang and SMPN 2 Curug Tangerang regency uses a qualitative approach. The study is to explore in depth about the level of community participation, and the factors influencing people's participation. Based on the Framework Theory of Public Participation by Sarah White (1996), the result showed that the involvement of communities in the SMPN 3 Pamulang higher than SMPN 2 Curug; and the factors that influence people's participation in the program implementation is the attitude, social, economic, educational services, close relationships, transparency, the backrest of the value of religion, communication, accountability, free school policies, and facilities."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur melalui konsep Stewart dan Ellwood; yang memuat tujuh dimensi yaitu; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian adalah seluruh panitia pembangunan sekolah sebanyak 52 orang di Kabupaten Gresik Jawa Timur, dan Instrumen yang digunakan untuk menilai ketujuh dimensi tersebut melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian menggambarkan bahwa ketujuh dimensi menunjukkan hal yang positif, sehingga Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

---

The objective of this study is to Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java about Stewart and Ellwood concept, loaded seven dimensions; (1) Intentions Disclosure, (2) Directing Mind Visibility, (3) Performance Visibility, (4) Answering for Precaution Taken, (5) Accountability for Probity and Legality; (6) Process Accountability; dan (7) Program Accountability.The Method of this research is a quntitative approach. Respondent in the research is building committee element about 52 persons and Instrument this research approach is observation, interview dan instrument non-test.Result show that seven dimensions is explain that positive things, so Analysis Accountability Building of Science Laboratory Program at Junior High School in Gresik Distric East Java, that used it."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT

This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method.

The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) Program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Desa Tambun, Desa Jejakajaya dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi serta faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dimaksud.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis mencoba mendeskripsikan fenomena untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Bekasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan korelasi yang cukup kuat dari faktor-faktor yang disebutkan dalam kerangka pemikiran sebelumnya yaitu nyata pada tingkat prosentase 75%, hal ini terutama terlihat pada alasan-alasan masyarakat desa yang rasional yaitu kebutuhan akan lapangan kerja, ruang gerak berpartisipasi dalam pembangunan, perbaikan tempat pemukiman, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa.Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengguliran Dana Inpres Bantuan Pembangunan Masyarakat Desa secara faktual responden yang memberikan jawaban "Aktif berpartisipasi dan "Kadang-kadang" berpartisipasi nyata pada tingkat prosentase 67,5%, sedangkan responden yang menjawab "Jarang Sekali" adalah 32,5%. Dengan demikian hal yang dapat diidentifikasikan dari pengaruh partisipasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan akan lapangan kerja, faktor kesadaran masyarakat cukup tinggi, keserasian lingkungan hidup dan pemukiman, peluang berpartisipasi dalam pembangunan.Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan proyek-proyek dari Dana Inpres secara faktual menunjukkan ?Sering" berpartisipasi dan "Kadangkadang" berpartisipasi berada pada prosentase 65% yang berarti berkorelasi positif dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah kebutuhan lapangan kerja, kesadaran cukup tinggi dan lain-lain."

"Sarapan pagi bagi anak sekolah sangat penting, karena dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan siswi dalam menyerap pelajaran di sekolah, sehingga prestasi belajarnya menjadi lebih baik. Rasa lapar karena tidak sarapan pagi akan rnempengaruhi konsentrasi belajar, menurunkan kemampuan memecahkan soal dan sering membuat kesalahan dalam perhitungan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku sarapan pagi dan faktor-faktor yang berhubungan serta kaitannya dengan prestasi belajar siswi di SMPN 2 Depok. Penelitian ini menggunakan Desain Cross Sectional. Sampel pada penelitian ini adalah siswi kelas 11 dan III SMPN 2 Depok, sebanyak 217 orang. Pengolahan data menggunakan program komputerisasi. Analisis data menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan proporsi siswi yang sarapan pagi sebanyak 58,5 %, pengetahuan gizi siswi yang baik 65 %, persepsi tubuh ideal yang positif 74,2 %, ketersediaan sarapan pagi 82,9 %, jarak ke sekolah yang jauh sebanyak 53,5%, uang jajan > rata-rata 50,2 %, kebiasaan jajan yang mengenyangkan 65,4 %, kebiasaan tidak membawa bekal 30 %, pendidikan ayah tinggi sebanyak 60,4 %, pendidikan ibu rendah 55,3 %, pekerjaan ayah berpenghasilan tetap 70,3 %, ibu yang tidak bekerja 60,4 %, penghasilan orang tua tinggi 56,77 % dan prestasi belajar baik 58,1 %. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi siswi, ketersediaan sarapan pagi, pendidikan ibu dan prestasi belajar siswi dengan perilaku sarapan pagi (P <0,05). Tidak ada hubungan yang bermakna antara persepsi tubuh ideal, jarak ke sekoIah, uang jajan, kebiasaan jajan rnengenyangkan, kebiasaan membawa bekal, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu dan penghasilan orang tua dengan perilaku sarapan pagi (P> 0,05). Kesimpulan, faktor yang berhubungan dengan perilaku sarapan pagi adalah pengetahuan gizi siswi, ketersediaan sarapan pagi dan pendidikan ibu. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku sarapan pagi adalah pendidikan ibu. Diharapkan pihak sekolah dapat memberikan promosi kesehatan berupa penyuluhan atau pendidikan gizi kepada siswinya mengenai pentingnya sarapan pagi melalui program usaha kesehatan sekolah (UKS) ataupun materi pelajaran di sekolah. Dilakukan penyuluhan kepada orang tua murid mengenai syarat kecukupan zat gizi sehari-hari untuk anak sekotah khususnya datam penyediaan sarapan pagi.

---

For students, breakfast is very important to improve their concentration to study and enable them to absorb materials delivered in schools easier thereby their quality of study achievement improve. Hunger because of not having breakfast before going to school will impact on students' concentration to study, decrease their ability to solve problems and often lead to difficulties on answer mathematic quiz. This study is aimed to understand breakfast behavior and important factors determining the quality of study achievement of students in SMPN 2 Depok. The method employed in this study is cross Sectional Design. Sample for the study taken from second and last year female students of SIVIPN 2 Depok, covering 217 female students. In processing data, computerization program is used. Data was analyzed using logistical regression test. The finding of this research shows the proportion of female students who have breakfast is 58.5 %, around 65 % female students have good nutrition knowledge while 74.5 % of students have positive perception on ideal body. There are 82,9 % female students have access to available breakfast, distance from school 53,5 %, average stipend 2 50,2 %, purchasing heavy meals behavior 65,4 %, female students' behavior of not taking breakfast from home 30 %, high education of students' fathers 60,4 %, low education of female students' mothers 55,3 %, female students' fathers have permanent jobs 70,3 %, unemployed female students' mothers 60,4%, high earning parents 56,77 % and good quality of study achievement 58,1 %. The result of statistical tests shows that there is a colored correlation between nutritional knowledge, breakfast availability, level of mothers' education and the quality of study achievement with female students' breakfast behavior (P <0,05). There is no meaningful correlation between ideal body perception, home distance to school, purchasing heavy meals behaviors, behavior for taking breakfast from home, fathers' level of education, mothers' occupation and parents' income with breakfast behavior (P> 0,05). To conclude, factors determining breakfast behavior is nutritional knowledge of female students, availability of breakfast and mothers' level of education. The dominant factor that correlates to breakfast behavior is mothers' level of education. It is hoped that the school could promote students' health through socialization or providing nutrition education to its female students on the importance of having breakfast through health education program (usaha kesehatan sekolah I UKS) or giving a specific course on health knowledge in the school. It is also important to involve parents in the socialization so they understand the requirement of good nutrition for students particularly in their breakfast. "

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari.Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol.Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda.Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding.Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor.Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya.Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan.Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas.Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas."

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan fasilitas sekolah yang dibeli dengan dana BOS di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Analisis pengelolaan yang dilakukan adalah mengenai penggunaan dana, pembukuan, pelaporan, dan sistem pengendalian internal di masing-masing sekolah. Sedangkan analisis mengenai pengelolaan fasilitas sekolah menganalisis langkah pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan fasilitas sekolah. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah.

---

This paper discusses about the fund management of BOS and school facilities purchased using BOS funds, case study in SMPN 11 Yogyakarta and SMPN 1 Purworejo. Analysis is conducted on the use of funds, the accounting treatment and internal control systems at each school. Moreover, the analysis of the management of school facilities analyzes the accountability and transparency in the school facilities? management process including planning, procurement, maintenance, and removing of school facilities. From the analysis conducted, it is known that the performance of the BOS funds management and facilities purchased with BOS funds in both of schools is not well-performed. There are still some mistakes which have been made by school management. The principle of accountability and transparency has been well-implemented in both of schools."

"Program Pembangunan Unit Sekolah Baru yang dilaksanakan dengan mekanisme partisipasi masyarakat merupakan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, masyarakat atau Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) diberikan pendampingan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), dengan harapan setelah diberi pendampingan, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur program secara mandiri (self manage), dalam konteks proses manajemen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran pendampingan yang dilakukan oleh KMK terhadap tingkat kemandirian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KMK berpengaruh sebesar 80,3%, dimana peran yang dominan muncul adalah pada pendampingan proposal administrasi, pendampingan pembuatan gambar rencana, pelaksanaan pembangunan fisik dan pendampingan dalam pembuatan laporan periodik dengan asumsi akhir tingkat kemandirian masyarakat berada pada level cukup mandiri.

---

Implementation of New School Unit (USB) Development Program using community participation mechanism is National Education Department Policy. In this programme community or committee of USB development have been assisted by Concstruction Mangement Consultant (KMK) to enhance their capability to self manage this programme. This research aim to analyze influence of the role of KMK on level of community independency.

Result of the research shows that role of KMK has influence 80,3% on level of community independency. Assisting administration proposal, making planning draw, and making periodical report is a dominant role of KMK. Generally, level of community independency is on good enough level."

"Pembangunan wilayah pedesaan masih menjadi kajian menarik dewasa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan swadaya adalah Program PKT. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Program PKT?; (2) bagaimanakah peranan organisasi desa dalam Program PKT?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (field research) tentang pelaksanaan PICT di Kabupaten Semarang. Sebagai unit analisis dipilih enam desa di Kecamatan Getasan yaitu: desa Somogawe, Jetak, Manggihan, Kopeng, Getasan, dan desa Wates. Dari enam desa tersebut dibagi dua kelompok sample, yaitu: desa yang berhasil dan kurang berhasil melaksanakan proyekproyek PKT. Tipe penelitian adalah deskriptif-komparatif bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai partisipasi dalam Proyek-Proyek PKT pada tahap perencanaan proyek, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi proyek. Tiga proyek yang diteliti adalah (1) proyek prasarana desa; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan. Sedangkan nara sumber (informan) sebanyak 45 orang ditentukan dari kelompok sasaran (petani, buruh tarsi, peternak); aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah daerah sebagai pengelola proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PRT diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi terlaksana secara terorganisasi dalam kelompok-kelompok di tingkat dusun atau desa dengan pengarahan dan pembinaan dari aparat pemerintah. Proses perencanaan proyek diprakarsai oleh aparat pemerintah. Peran serta masyarakat sasaran terbatas pada perumusan usulan jenis-jenis bantuan proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Peran serta masyarakat tergolong bank terutama pada tahap pelaksanaan proyek dan pemanfaatan hasil. Dukungan kelompok sasaran sebagai pengembangan usaha (resources input) berupa dana, tenaga dan materi pada pelaksanaan proyek telah melebihi jumlah bantuan modal dari PKT. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu: (1) proyek bak PAH; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Manfaat dari proyek pasar desa dan bak PAH telah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Somogawe dan Jetak. Sedangkan usaha pertanian dan peternakan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama di desa Manggihan, Getasan dan desa Wates. Mekanisme kerja PKT, diawali dalam kegiatan organisasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Bentuk kerja sama multi sektoral dilaksanakan dengan kerja sama antar instansi pemerintah, bukan dalam pendekatan terpadu memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Sehingga tahap pelaksanaan, proyek prasarana desa tidak berbeda dengan proyek sektoral dari masing-masing dinas daerah. Peranan aktif organisasi desa dalam pelaksanaan proyek adalah (1)atpel PKT dan (2) LKMD sebagai pelaksana teknis administratif pengelolaan bantuan proyek, terutama di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Usaha pengembangan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong berkembangnya aktivitas 1embaga-lembaga masyarakat, seperti: kelompok tani dan kelompok peternak di desa Somogawe, Manggihan, Getasan dan desa Wates. Pengembangan proyek secara swadaya dengan sistem bergulir (revolving fund) dalam proyek usaha pertanian dan peternakan, telah dapat mengembangkan tingkat sosial-ekonominya secara swadaya."