Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dari P3B adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Globalisasi ekonomi berdampak signifikan terhadap perlakuan perpajakan atas transaksi internasional. Suatu perusahaan dapat secara mudah dan ekonomis menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar negara lain. Kondisi ini menuntut otoritas pajak untuk memikir ulang cara-cara yang dapat mempertahankan peraturan perpajakan yang adil dan logis khususnya pemajakan atas transaksi lintas negara.Otoritas perpajakan di banyak negara didunia mengantisipasi dampak globalisasi ini dengan melakukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (tax information exchange agreement/TIEA). Pertukaran informasi telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi maupun profit dalam skenario internasional serta meyakinkan pemajakan yang tepat atas transaksi lintas negara.OECD merupakan organisasi yang sangat peduli dengan usaha peningkatan pertukaran informasi perpajakan. OECD memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka yang legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melangar hak negara lain maupun Wajib Pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi admintrasi perpajakan suatu negara.Tren pertukaran informasi perpajakan semakin meluas di kalangan otoritas perpajakan di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkaran globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partner-nya.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah dekriptif explanatory dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta studi wawancara dengan pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Dari kendala-kendala yang dihadapi serta belajar dari model yang dikembangkan oleh OECD, DJP telah membuat langkah maju dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tatacara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia perlu mengagendakan pertukaran informasi dengan negara mitra untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra dalam menerapkan tax management yang agresif. Modernisasi Organisasi dan Sistem Perpajakan hendaknya memberi perhatian yang lebih besar terhadap organisasi yang membawahi perpajakan international khususnya pertukaran informasi.

---

One goal of the P3B is to avoid double taxation and prevent tax evasion. One way to prevent this by way of exchanging information between the two countries involved. Economic globalization has significant implications for the treatment of taxation on international transactions. A company can easily and economically to offer their products and services to markets in other countries.This condition requires the tax authorities to rethink the ways that can maintain the taxation laws in a fair and logical, particularly taxation of transnational transactions.Tax authorities in many countries of the world anticipate the impact of this globalization of information exchange agreements with taxation (tax information exchange agreement / TIEA). Exchange of information has evolved into a highly effective tool for tracing the flow of investment and profit in the international scenario as well as to convince the appropriate taxation of transnational transactions.The OECD is an organization that is concerned with improving the business tax information exchange. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for admintrasi taxation of a nation.Trends in the widespread exchange of tax information among tax authorities in the world. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner.The research method used in the writing of this thesis is dekriptif explanatory with data collection techniques of literary study and study-related interviews with staff in Directorate General of Taxation. From the constraints faced and learn from a model developed by OECD, the DGT has made a step forward with the issuance of the Director General of Taxation Number PER-67/2009 dated December 30, 2009 regarding Procedure for Exchange of Information on Double Taxation Avoidance Agreement, Indonesia needs to exchange agendas information with partner countries to anticipate Taxpayers who use P3B with partner countries in implementing an aggressive tax management.Tax Systems Modernization of the Organization and should give greater attention to the organization that oversees international taxation, particularly the exchange of information."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "

"Melalui Perppu 1/2020 (UU 2/2020) pemerintah mengatur regulasi pemajakan ekonomi digital. Regulasi tersebut berusaha mengatur pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Namun, masih belum terdapat kelanjutan penerapan kebijakan PPh PMSE dan PTE. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi Indonesia dalam menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital. Selain itu, turut dikaji kebijakan PPh ekonomi digital yang telah diterapkan di Prancis, Vietnam, dan India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tantangan penerapan PPh ekonomi digital karena hingga saat ini UU PPh yang berlaku (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan P3B mendefinisikan BUT hanya dengan kehadiran fisik, belum mencakup kehadiran ekonomi signifikan. Kemudian, terdapat pula berbagai permasalahan internasional seperti, isu alokasi permajakan, double taxation, double counting, serta tax certainty. Isu tersebut berakibat pada belum tercapainya finalisasi konsensus PPh ekonomi digital secara global, yakni Pilar 1 OECD. Kendati demikian, Indonesia terus melakukan upaya strategi seperti persiapan dasar hukum mengadopsi Pilar 1 OECD dalam Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, dan terus proaktif dalam pembahasan konsensus global. Kemudian, berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan di Prancis terdapat kebijakan DST untuk memajaki ekonomi digital, sementara Vietnam menggunakan mekanisme FCT, serta India dengan Equalization Levy. Namun, ketiga negara tersebut belum sepenuhnya berhasil menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital sebab adanya penolakan dan ancaman dagang dari Amerika Serikat, serta masih perlunya penyempurnaan atas kebijakan yang ada.

---

Through Perppu 1/2020 (Law 2/2020), government regulates taxation of digital economy. The provision seeks to regulate taxation on trade through electronics system (PMSE) through the imposition of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh), and Electronic Transaction Tax (PTE). However, there is still no continuation of implementation PPh PMSE and PTE. This thesis aims to analyze Indonesia's challenges and strategies in implementing income tax policies on digital economy. Also, examine tax regulations that have been implemented in France, Vietnam, and India. This research uses qualitative approach also qualitative data collection techniques with literature and field studies through in-depth interviews. The results show there are challenges in implementing digital economy income tax since the applicable Income Tax Law (Law on Harmonization of Tax Regulations) and P3B define BUT only by physical presence, not covering significant economic presence. Then, there are issues of tax allocation, double taxation, double counting, and tax certainty. This issue caused finalization problem of global digital economy income tax consensus, OECD Pillar 1. Nevertheless, Indonesia continues to carry out various strategies such as preparing legal basis for adopting OECD Pillar 1 (Article 32A Income Tax Law) and continues to be proactive in discussing global consensus. In France, there is DST policy to tax digital economy, while Vietnam uses the FCT and India has an Equalization Levy. However, those three countries have not fully succeeded in implementing income tax policies on digital economy due to trade rejection and threats from United States, and the need to improve existing policies.

"

"Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai OECD dan mengeluarkan SKD dalam bentuk Form-DGT. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa negara mitra P3B yang tidak meng-endorse form-DGT tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan penentuan beneficial owner sebaiknya diatur dalam P3B dan memasukkan klausul pengujian berdasarkan OECD, mengefektifkan exchange of information dengan negara-negara mitra P3B dan memanfaatkan data yang diperoleh secara maksimal.

---

This research discussed about the practice of treaty shopping which done by WPDN Indonesia especially public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Anti-treaty shopping provisions in Indonesia. The research type is descriptive qualitative research design. The result of this research concludes that the practice of treaty shopping by WPDN Indonesia especially public companies listed on the IDX done by the formation of SPV financing and more established in the Netherlands. Indonesia anti-treaty shopping provisions provide to the beneficial owner determination approach based on OECD and release Certificate of Domicile Form-DGT. In practice there are some tax treaty partners that do not to endorse the issuance form. This research suggest that the beneficial owner determination should be set out in tax treaty with treaty partner and enter the clause test based on OECD, streamline the exchange of information with tax treaty partner and using data obtained with the maximum."

"Dalam pasar modal prinsip keterbukaan berlaku secara universal. Prinsip keterbukaan ini amat diperlukan oleh investor untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Suatu pasar modal dikatakan fair dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama. Dari segi yuridis adanya keterbukaan ini merupakan jaminan bagi investor untuk terus mendapatkan informasi. Salah satu teori yang berkaitan dengan informasi yang mempengaruhi harga saham adalah hipotesis pasar modal yang efisien (efficient capital market hypothesis/ECMH). Suatu harga saham harus didasarkan pada pernyataan yang akurat dari manajemen perusahaan. Penyampaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Salah satu kasus mengenai keterbukaan informasi adalah penghentian sementara (suspend) perdagangan saham PT. Suryainti Permata Tbk oleh PT. Bursa Efek Jakarta dikarenakan SlIP belum menyampaikan prosedur administratif etas rencana pembagian dividen saham sesuai dengan Peraturan IX.D.5. Akibat lain adanya pelanggaran keterbukaan informasi, SIIP juga dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda kepada Bapepam--LK dan nilai sahamnya menjadi turun."

"RINGKASAN EKSEKUTIFBagi perusahaan multinasional salah satu resiko yang dihadapi dalam bidang keuangan adalah adanya fluktuasi nilai mata uang. Perubahan nilai mata uang itu besar sekali pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang akan diambil. Walaupun nilai tukar tidak dapat diperkirakan secara akurat, paling tidak perusahaan perlu mengantisipasi dan menyusun strategi untuk menghadapinya.Exposure karena adanya fluktuasi mata uang dikelompokkan dalam bentuk translation, transaction dan economic exposure. Bila dianalisa dalam kerangka waktu, translation exposure berorientasi pada data masa lampau, transaction exposure lebih menekankan pada transaksi-transaksi yang "outstanding", sedang economic exposure mengarah ke masa mendatang. Perbedaan karakteristik exposure ini berakibat pula pada teknik penanganannya.Sesuai dengan karakteristik exposure yang dihadapi perusahaan multinasional maka dalam pengelolaan dana valuta asing dapat diterapkan bermacam-macam teknik. Untuk menterjemahkan perubahan nilai tukar pada translation dikenal bentuk Balance Sheet Hedge dan Contractual Hedge yang terdiri antara lain Current/Non-current Method, Closing Rate Method, Monetary/Non-monetary Method dllnya. Sementara itu untuk mengurangi exposure yang terjadi pada transaction dikenal tiga bentuk hedging yakni COntractual Hedge, Operating Strategies dan SWAP Agreement. Bentuk hedging ini antara lain Future Contract, Money Market Hedge, Option Market Hedge, Currency Swap, Parallel Loan dll. Sedangkan dalam pengelolaan economic exposure strategi yang dapat diterapkan ialan dengan pemngimplementasikan diversifikasi operasi dan keuangan.Pengelolaan valuta asing (foreign exchange) di PT. Rajawali Idnonesia telah dimulai pada tahun 1990. Langkah ini diambil mengingat banyak transaksi dalam valuta asing dilakukan hampir setiap hari. Walaupun penerimaan perusahaan dalam multi currency akan tetapi mata uang asing yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban didominasi oleh USD, NLG dan IDR. Adapun teknik-teknik yang digaunakan selama tahun 1991 antara lain dalam bentuk money deposit, arbitrage, swap sell-buy, swap buy-sell, call option yang mencapai nilai kurang lebih USD 249 juta.Dalam karya akhir ini akan dievaluasi salah satu kegiatan pengelolaan dana valuta asing berupa transaksi swap mengingat transaksi ini nilainya lebih kurang 32% dari total nilai pengelolaan dana valuta asing yang ada di PT. Rajawali Indonesia dan sering pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Sebagai contoh kasus dikemukakan dua transaksi yakni swap sell-buy tgl 13 Mei 1991 dan swap buy-sell tgl 20 Desember 1991. Pada transaksi MEi 1991 sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Dana Luar Negeri PT. Rajawali Indonesia memperoleh keuntungan sebesar YSD 1.690,43 dan terhindar dari rugi kurs sebesar USD 18.551,43. Sementara itu pada transaksi Desember 1991 perusahaan mencatat total penghematan sebesar 154.533.053,19.Dalam menentukan apakah transaksi swap perlu dilakukan atau tidak perusahaan harus dapat memperkirakan spot rate akhir yang akan terjadi. Apabila spot rate akhir lebih besar daripada rate yang ditawarkan maka transaksi swap bisa diterima. Untuk melaksanakan teknik ini nilai spot rate harus di-forecast dengan sebaik-baiknya.Dua teknik peramalam nilai tukar yang dikemukakan dalam pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana prosedur permalan nilai tukar dilakukan. Secara keseluruhan dari evaluasi tentang uji teknik peramalan nilai tukar, Technical Forecasting merupakan teknik yang baik digunakan untuk memprediksi nilai tukar mata uang dibandingkan dengan Fundamental Forecasting. Dengan hasil prediksi yang bagus ini, maka PT. Rajawali Indonesia disarankan untuk mempergunakan Technical Forecasting khususnya dalam melakukan swap jangka pendek untuk meminimumkan resiko kerugian karena fluktuasi nilali mata uang. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang dapat digunakan Fundamental Forecasting. Nilai tukar yang dihasilkan dari forecasting ini akan menentukan apakah transaksi swap perlu dilakukan atau tidak. Selanjutnya disimpulkan bahwa transaksi swap tgl 13 Mei 1991 dapat dilakukan oleh PT. Rajawali Indonesia sedang untuk tgl 20 Desember 1991 sebaiknya tawaran transaksi swap tidak perlu diterima."

"Bank ABC sebagai salah satu Bank Devisa ikut aktif dalam pasar valuta asing (valas) dengan memberikan jasa jual beli valas dalam jumlah yang besar setiap harinya. Jumlah transaksi yang besar membuat sangat sulit untuk menemukan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan regulasi jual beli valas yang ditetapkan Bank Indonesia, khususnya terkait kebijakan penyertaan dokumen dasar transaksi atau underlying untuk jumlah tertentu (threshold). Walaupun continuous auditing telah dilakukan, namun metode ini masih menghasilkan laporan yang panjang sehingga Internal Auditor membutuhkan waktu lebih dalam melakukan analisis. Internal Auditor berkewajiban melakukan pendeteksian dan memberi kepastian bahwa Bank telah menjalankan transaksi pembelian valas tanpa penyimpangan dan sesuai dengan regulasi yang ada secara berkesinambungan sebelum terdeteksi oleh pihak regulator, sehingga potensi loss dari pemberian denda dapat dihindari. Strategi pendeteksian diperlukan agar proses identifikasi aktivitas penyimpangan dilakukan dengan efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis continuous auditing yang telah ada di Bank ABC yaitu terkait identifikasi upaya penghindaran underlying pembelian valas oleh nasabah Bank ABC dan mendeskripsikan pemanfaatan dari visual analytics melalui link analysis yang dapat menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing pada Bank ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis konten untuk mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework dan Technology Acceptance Model digunakan untuk membantu mencapai tujuan penelitian. Validasi tambahan dilakukan dengan meminta tinjauan independen dari Internal Auditor Bank ABC. Hasil penelitian menunjukan bagaimana penggunaan metode visual analytics melalui link analysis dapat membantu Internal Auditor Bank dalam melakukan deteksi awal atas upaya penghindaran penyertaan underlying pembelian valas yang dilakukan oleh nasabah Bank ABC sehingga menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing dan meminimalisir potensi loss denda regulator, peningkatan produktivitas kualitas hasil audit dan efisiensi atas waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

---

ABC Bank as one of Forex Bank in Indonesia, actively participates in Forex Market by providing Forex services with big daily turnover. The big number of transactions makes it very difficult to find the irregularities of the Forex transaction regulations that stipulated by Bank Indonesia, specially the requirement of underlying documents of the Forex transaction for a certain amount (threshold). Although continuous auditing has been carried out, this method still produces lengthy report so that the Internal Auditor needs more time to do the analysis. The Internal Auditor is obliged to detect and provide assurance that the Bank has running the Forex transactions without irregularities on an ongoing basis before being detected by regulators, so that the potential losses from penalty can be avoided.

This study aims to analyze the existing continuous auditing in Bank ABC, about the identification of avoidance of underlying in Forex transaction, and also to describe the utilization of visual analytics through link analysis that can improve the implementation of continuous auditing at Bank ABC. This study used a case study approach with single analysis by process data with content analysis. This study colected primary data from observation, interviews, and questionnaires, and secondary data from documentation that provide by Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework and Technology Acceptance Model (TAM) are used to help achieve the research objectives. Additional validation is achieved by requesting an independent review from the audit practitioner of Bank ABC. The results show that visual analytics through link analysis can assist Internal Auditor in early detection of avoidance of underlying in Forex transactions, so can improve the implementation of continuous auditing and minimize the potential loss from regulator penalties, increase the quality of audit findings, and streamline the identification process of irregularities.

"

"Dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan, ada tiga keputusan penting yang perlu diambil perusahaan yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Kebijaksanaan dividen yang diambil suatu perusahaan publik akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Selama ini kajian kebijaksanaan dividen perusahaan-perusahaan publik yang listed di Bursa Efek Jakarta lebih banyak ditujukan terhadap dividen tunai. Padahal pembagian dividen dalam bentuk saham termasuk pemberian saham bonus cukup banyak dilakukan perusahaan publik di bursa tersebut.Pemberian saham bonus merupakan salah satu bentuk corporate action di Bursa Efek Jakarta. Adanya informasi resmi mengenai pemberian saham bonus secara material dapat mempengaruhi harga saham yang selanjutnya juga akan mempengaruhi aktivitas perdagangan saham di bursa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengumuman pemberian saham bonus mengandung informasi yang berpengaruh terhadap harga saham dan volume perdagangan di Bursa Efek Jakarta. Jika pengumuman pemberian saham bonus mempunyai kandungan informasi yang relevan, maka akan terjadi perubahan harga dan aktivitas perdagangan di sekitar waktu pengumumannya.Pemberian saham bonus serupa dengan pembagian dividen saham. Penelitian yang dilakukan Foster 111 dan Vickrey (1978) menemukan bahwa pasar menggunakan informasi stock dividend dalam membentuk keseimbangan harga sekuritas. Pada penelitian tersebut reaksi pasar terjadi tidak lama dari declaration date, dan informasi tersebut cenderung menghasilkan abnormal return yang positif, Selanjutnya pada penelitian ini juga dilihat pengaruh size perusahaan terhadap abnormal return dan abnomal volume. Kemudian juga diteliti keberadaan hubungan antara perubahan harga dengan perubahan aktivitas perdagangan.Penelitian ini merupakan event study, dengan menggunakan periode pengamatan tahun 1990 sampai dengan tahun 1993. Periode tersebut diambil dengan pertimbangan pada tahun-tahun itu Bursa Efek Jakarta berada pada kondisi bearish maupun bullish. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan memenuhi beberapa kriteria seleksi yang telah ditetapkan.Dalam penelitian ini untuk penghitungan abnormal return digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan market model, market adjusted return, dan mean adjusted return. Sedangkan untuk penghitungan abnormal volume digunakan pendekatan median dan mean.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 1990-1993, dengan menggunakan tiga pendekatan pengukuran abnormal return ternyata pengumuman pemberian saham bonus mengandung informasi yang relevan sehingga mempengaruhi harga saham yang menyebabkan investor memperoleh abnormal return.Hal ini terlihat dari terjadinya nilai abnormal return yang positif dan signifikan di sekitar waktu pengumuman pemberian saham bonus, baik pada pengamatan sampel secara keseluruhan maupun terhadap saham-saham yang aktif diperdagangkan. Demikian pula halnya dengan volume perdagangan. Informasi pemberian saham bonus digunakan investor untuk melakukan transaksi di pasar modal sehingga di sekitar waktu pengumuman saham bonus terjadi perubahan aktivitas perdagangan saham, yang terlihat dari terjadinya abnormal volume yang signifikan.Selanjutnya, pada penelitian ini ditemukan bahwa size perusahaan mempengaruhi besar/kecil abnormal return dan abnormal volume yang terjadi. Setelah melakukan kontrol terhadap variabel beta (risiko) ditemukan bahwa hubungan antara abnormal return dengan size perusahaan adalah terbalik. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang negatif dan signifikan. Kondisi yang sama dijumpai pada hubungan antara abnormal volume dengan size perusahaan.Kemudian dengan menggunakan uji korelasi Pearson maupun rank Spearman ditemukan bahwa antara perubahan harga dan perubahan volume perdagangan terdapat korelasi yang positif dan signifikan."

"In this Digital Economics era, capital market interests not only to investor to acquire profit from stock buying/selling activity but also to go public company as a cheaper financial source for business development. The excellent price of stock, stability, and accessibility make capital market become more interesting. An improvement in future national economic condition affected the growth of capital market and to anticipate this growth stock exchange has prepared Remote Trading concept.

Remote Trading is a facility that enables broker to do stock transaction directly to the stock trading system. Stock exchange abroad has been successfully implemented this advance concept. As an addition, an integration of remote trading with the Internet/Electronic Commerce will generate an advantageous result.

However, the proposal of remote trading implementation in Indonesia that was initiated by the stock exchange has gave rise to pro-contra due to its advantage and drawback. In the mean time, the stock exchange has already prepared the feasibility study, investment, consultant, and even has pointed out the tender winner for remote trading development. The soft launching for remote trading itself was planned on June 2001. Because of point of view of brokers, who is also the stockholders, the implementation of remote trading was postponed indeterminately.

This seminar is a research proposal for remote trading system that started with literature study, discussion, data collection followed by analysis and concluded in recommendation for correct remote trading implementation strategy for Indonesian capital market."

"Penelitian ini membahas tentang kemampuan Inflation Targeting Framework dalam menurunkan derajat Exchange Rate Pass-Through di Indonesia dari tahun 1998 hingga tahun 2008. Penulis ingin mengetahui apakah penerapan Inflation Targeting Framework yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat menurunkan derajat pass-through baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Squares. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Inflation Targeting Framework terbukti dapat menurunkan pass-through dalam jangka pendek, tetapi tidak terbukti dapat menurunkan pass-through dalam jangka panjang.

---

This study discusses about the ability of the Inflation Targeting Framework in lowering degree of Exchange Rate Pass-Through in Brazil from 1998 until 2008. The author would like to know whether the application of the Inflation Targeting Framework conducted by Bank Indonesia could reduce the degree of pass-through in both the short term and the long term. Research method used was Ordinary Least squares. The results indicate that the application of the Inflation Targeting Framework can lower pass-through in the short term, but cannot lower the pass-through in the long term."