Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"ABSTRAKPenerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasidaerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan olehperusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehinggapenerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasinegara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadikebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melaluipenawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepadainstitusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabiladitawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bilaobligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun dibursa efek di negara lain. Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluannegara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integraldan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektormaupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan olehdaerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dankemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesiasehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut.Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah,permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaandana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah diIndonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi danmenjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahanyang cukup rumit."