Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACTOwnership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative."

"Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok guna menjamin kepastian hukum atas tanah. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karawang mendeklarasikan Program Desa Lengkap sebagai upaya dalam membangun data bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kualitas KW1. Dalam mewujudkan desa lengkap atau menuju kota/kabupaten lengkap, problematika di lapangan banyak ditemui baik terkait aspek fisik maupun aspek yuridis. Strategi dalam mewujudkan desa lengkap ini meliputi proses perencanaan, pembentukan panitia ajudikasi, sosialisasi masyarakat secara berjenjang, pengumpulan data yuridis dan fisik, serta data atribut pelengkap (surat ukur, buku tanah) untuk validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan desa lengkap yakni adanya overlap bidang tanah, terdapat bidang tekstual double entri data, dan pada aplikasi terdapat bidang tanah yang tidak terbaca. Untuk mengatasi hal tersebut maka solusi yang dilakukan terhadap bidang yang overlap yakni dengan mengembalikan pada posisi sebenarnya, terhadap bidang tanah yang double entry maka dilakukan proses penghapusan data, sementara terhadap permasalahan aplikasi diperlukan koordinasi dengan pusat data dan informasi pada Kementerian ATR/BPN. Dalam kajian ini proses perbaikan kualitas data juga dilakukan dengan mereposisi bidang tanah agar sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya, melandingkan bidang K4, melakukan deliniasi fitur geografis dan unsur non geografis, perbaikan batas administrasi dan memastikan data spasial yang disajikan telah valid, tidak overlap, akurat serta selisih luas administrasi memenuhi toleransi. Untuk mewujudkan Desa Lengkap maka perbaikan terhadap data tekstual juga dilakukan melalui validasi buku tanah yakni memastikan informasi dalam buku tanah sesuai dengan data pada KKP serta memastikan semua buku tanah telah terentry. Perbaikan data non spasial juga dilakukan melalu ivalidasi surat ukur yakni memastikan luasan sesuai dengan data yang telah tercatat serta memastikan surat ukur yang ada secara fisik telah sesuai dengan data pada KKP. Upaya perbaikan data spasial dan tekstual ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan desa lengkap di seluruh Indonesia.

---

Land registration is an important and basic activity to ensure legal certainty over land. The Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Land Office of Karawang Regency declared the Complete Village Program as an effort to develop mapped registered land parcels with KW1 quality. In realizing complete villages or towards a complete city/regency, many problems are encountered in the field, both related to physical and juridical aspects. The strategy in realizing complete villages includes the planning process, the formation of an adjudication committee, community socialization in stages, juridical and physical data collection, as well as complementary/attributive data (measurement letters, measuring books) for validation. The results of this study indicate that there were several obstacles in realizing complete villages: overlapping plots of land, double entry of data in terms of textual plots, and an unreadable plot of land in the application. To overcome these problems, the solution for overlapping plots was to return to the actual position; for double-entry land parcels, a data deletion process was carried out; and for application problems, there needed to be coordination with the data and information center at the Ministry of ATR/BPN. In this study, the process of improving data quality was also carried out by repositioning land parcels to match the actual existing conditions, comparing K4 fields, delineating geographical features and nongeographical elements, improving administrative boundaries, and ensuring that the spatial data presented was valid, did not overlap, was accurate, and that administrative area difference met the minimum requirements. To realize a complete village, improvements of textual data were also carried out through land book validation by ensuring that the information in the land book was in accordance with the data in the Land Activity Computerization (KKP) and that data in all land books had been entered. Improvements of non-spatial data were also carried out through validation of measurement letters by ensuring that the area was in accordance with the recorded data and that the existing physical measurement documents were in accordance with the data in the KKP. Efforts to improve spatial and textual data are an absolute requirement in realizing complete villages throughout Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah yang masih berupa hak milik adat/ belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan pembeli yang beritikad baik, melakukan jual beli tanah yang dilakukan dihadapan lurah Grogol Utara pada tahun 1997. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan pertanahan yang mewajibkan jual beli seharusnya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law which is made the basis for land registration. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh X tidak memenuhi syarat materil jual beli tanah sehingga batal demi hukum. Selain itu, yang dapat berperan dalam mencegah terulangnya maladministrasi tersebut adalah Kantor Pertanahan dengan cara menggunakan meminta hak akses terhadap data kependudukan.

---

This research is done through normative judicial research method which is a research done by looking up to the positive law in Indonesia, including literature or secondary data in order to find any fact from land procurement and land registration done by X. It is found that that the land registration executed by Kantor Pertanahan Jakarta Barat is a maladministration.

The result of this research shows that land procurement conducted by X was not fulfill the terms of land procurement in accordance to laws in Indonesia. Therefore, such act is null and void. In order to prevent such maladministration to happen again, Kantor Pertanahan should ask for the civil registry data access right."

"Dengan telah disahkanya Undang-undangnomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka beberapa kebimbangan penggunaan data pertanahan secara elektronik telah menmukan titik terang terutama yang berkaitan dengan dengan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dan keamanan data elektronik, Tentunya ini harus diikuti dengan pembenahan dalam instratruktur teknologi infomasi dan komunikasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, prosedur layanan, dan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.Kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat sebagai penyedia informasi pertanahan dan penyedia layanan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah, hendaknya bisa memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat dengan menyiapkan metodologi dan pembenahan data pertanahan yang masih dalam bentuk analog menjadi digital, untuk itu perlu diketahui bagaimana cara operasional dalam pelayanan, apa saja hambatanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah secara online di kantor pertanahan Kota administrasi Jakarta Barat yang bisa memberikan informasi yang transparan dalam pelayanan di bidang pertanahan.

---

By the enactment of Law number 11 Year 2008 regarding Electronic Information and Transaction, certain doubts on the use of land data electronically has found clearness particularly with regard to electronic document which is used as evidence and electronic data security. This of course should be followed by the improvement in the infrastructure of technology of information and communication entirely and comprehensively in term of hardware, software, service procedure, and the providing of adequate human resources.

The Land Office of Administrative City of West Jakarta as the provider of land information and provider of land title issuer service and land registration should be able to provide online service to the public by preparing methodology and improvement of land data which are still in the form of analog into digital form. Therefore, it is important to know how the operational way of the service, what are the obstacle and what is the legal protection toward the maintenance of online land registration data at the Land Office of Administrative City of West Jakarta that can provide transparent information in the land field services."

"Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menyatakan kepemilikan hak atas tanah. Meskipun penyelenggaraannya telah diatur, hingga kini masih dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan resiko adanya gangguan atau gugatan di kemudian hari. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Kelurahan Mekarjaya Kota Depok apakah sudah cukup efektif dan pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang berasal dari berbagai faktor antara lain faktor dari masyarakat, faktor internal Kantor Pertanahan, serta dalam segi yuridis terkait kasus pertanahan yang ditemui, antara lain adanya permasalahan objek bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang tanah milik orang lain dan permasalahan pendaftaran yang dilakukan bukan oleh pemiliknya yang sah. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menanggulangi kendala tersebut yakni terhadap faktor dari masyarakat, Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah, terhadap kendala internal Kantor Pertanahan diupayakan adanya keseimbangan antara kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, terkait penyelesaian kasus pertanahan dilakukan dengan cara musyawarah yang apabila tidak ada mufakat maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian masalah pertanahan tersebut ke lembaga peradilan.

---

The implementation of land registry is intended to provide legal security for owners of land evidence of the strong to declared ownership rights over land. Although its implementation has been regulated, nowadays can be encountered in lands that has not been registered within the Land Office. This raises the risk of a lawsuit at a later date. the study focused on implementation of land registry in the Village Mekarjaya of Depok City is quite effective and in general has been running according to applicable regulations. The implementation encountered several problems that come from a variety of factors such as factors of society, Land Office internal factors, also in terms of judicial cases related to land, the issues of the requested land plot located on the plot of land belong to another person and the problem of registry made not by their rightful owner. Efforts made by the Land Office to overcome these problems come from the people itself, the Land Office to socialize the importance of land registry, for the internal circumstances of the Land Office strived a balance between quality and quantity of human resources, related to the settlement of land disputes requires forums, if there is no consensus then the parties can resume settlement of the land disputes to the courts."

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah. Fenomena yang terjadi pada praktek pendaftaran tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah yang akan melakukan pendaftaran tanah.Dalam hal ini diharapkan pemilik tanah dapat memiliki bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanahnya. PPAT juga berperan dalam terlaksananya tertib pendaftaran tanah yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus yan terjadi pada Kelurahan Ulujami, Keamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan terdapat tanah bekas hak milik adata yang dijual sebagian. Setelah dilakukan transaksi jual beli atas sebagian tanah hak milik adat tersebut, terbitlah sertipikat atas sebaagian tanah hak milik adat tersebut. Namun, sebelumnya girik yang sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut dipecah terlebih dahulu. Girik atas pecahan tanah bekas hak milik adat tersebut tidak ada, namun bisa timbl sertipikat atas sebagian tanah bekas hak milik adat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah pertama kali serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dimilikinya. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat terlaksana guna mewujudkan tercapainya tertib administrasi pertanahan.

---

Land registration aims to guarantee and give legal certainty to landowners. A phenomenon that occurs on land registration practices pose a problem for the landowner who will conduct registration of land. In this case the owner of the land can be expected to have strong evidence of the ownership of the land. PPAT also play a role in the orderly implementation of land registration in accordance with Regulation No. 24 Year 1997 concerning the Registration Tanah.Tujuan of this research is to know about the implementation of the first land registration and how community land register first and to know the supporting factors and obstacles in the implementation of land registration. This research shaped juridicalnormative research, in addition to reviewing the theoretical and normative law commonly known as the law in books, also will examine the law in practice (law in action) with explanatory typology studies by their nature, according to its shape is prescriptive research, according to the aim is fact finding study, according to research is the application angle berfocus researc focus issue or problem, and according to the science that is used is mono disciplinary research. In this case the community can provide strong evidence against its Land Rights. Thus the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration can be done in order to realize the achievement of orderly land administration."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta wasiat oleh notaris seharusnya memperhatikan ketentuan asas legitime portie yang berlaku sebagai dasar dalam pembuatan akta wasiat tersebut. Hal ini karena setiap ahli waris harus menerima bagian mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga dapat memberikan kepastian bagi para ahli waris dan menghindarkan dampak tuntutan hukum yang dapat timbul dikemudian hari. Permasalahan dalam tesis ini adalah implikasi hukum terhadap bagian mutlak ahli waris legitimaris dari adanya suatu akta wasiat yang dibuat berdasarkan akta kesepakatan bersama dimana isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dan notaris yang membuat akta wasiat tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris tidak serta merta langsung batal atau batal demi hukum, melainkan dapat diajukan gugatan dari ahli waris untuk menuntut bagian mutlaknya sehingga akta wasiat tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan dan bagian mutlak ahli waris legitimaris yang terlanggar akan dikembalikan sesuai dengan besarnya bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris yang menuntut tersebut sedangkan sisanya akan diberikan kepada ahli waris yang sesuai dengan akta wasiat tersebut. Selain itu, dalam pembuatan akta wasiat tersebut, Notaris tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembuatan akta wasiat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sahnya suatu akta sehingga notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai gugatan tersebut.

---

This thesis discusses the making of a will by a notary who should pay attention to the provisions of the legitime portie principle that apply as the basis for making the will. This is because each heir must receive their share in accordance with statutory provisions without anyone feeling disadvantaged so as to provide certainty for the heirs and avoid the impact of lawsuits that may arise in the future. The problem in this thesis is the legal implications for the absolute part of the legitimacy of the heirs from the existence of a will made based on a deed of mutual agreement where the contents violate the absolute part (legitieme portie) and the notary who made the will is declared to have committed an unlawful act. The research method used is doctrinal by using secondary data in the form of literature studies and qualitative approaches. The results of this study reveal that wills whose contents violate the absolute part (legitime portie) of legitimacy heirs are not immediately null and void, but a lawsuit can be filed from the heirs to demand their absolute part so that the will becomes unenforceable and part absolute legitimacy heirs who are violated will be returned in accordance with the size of the absolute share owned by the legitimacy heirs who claim it while the rest will be given to the heirs in accordance with the deed of will. In addition, in making the will, the Notary was not proven to have committed an unlawful act because the making of the will had fulfilled the formal and material requirements for the validity of a deed so that the notary could not be held responsible for the lawsuit."

"Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun antar Kantor Pertanahan itu sendiri. Tesis ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum atas peralihan hak semacam itu. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif dengan menghasilkan bentuk penelitian yang bersifat preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya terdapat dua aturan hukum yang berbeda yang mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dan peralihan sebagian bidang tanah. Pasal 105 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama, sedangkan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian bidang tanah.

---

Recently, there have been several due to objections concerning with the registration of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership. It is caused by the differences of perception in terms of legal rules that regulates the diversion of partial right of land becoming joint ownership the diversion of partial lands between the Land Office and Pejabat Pembuat Akta Tanah also among the Land Offices themselves. This thesis discusses the legislation that became the legal basis of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership, which aims to create legal certainty and protection of such diversion. This research uses normative legal research methods to produce a form of prescriptive analytical research.

Based on the survey results revealed that in fact there are two different legal rules that regulates the diversion of partial rights of land becoming joint ownership and the diversion of partial lands. Article 105 paragraph 3 Regulation of the State Minister of Agrarian Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration regulates the diversion of partial right becoming joint ownership, while Article 54 paragraph 4 of Regulation head of National land Agency Number 1 Year 2006 on the implementation of Government Regulation No. 37 of 1998 on the Rules of land Title Deed official regulates the diversion of partial lands."