Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya berjalan berlarut-larut karena para pihak yang berselisih, Pengusaha Kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal tidak menundukkan diri kepada klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerja laut. Proses penutupan perjanjian kerja laut di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar memungkinkan para pihak jika terjadi perselisihan dapat memohon kepada Syahbandar untuk bertindak sebagai penengah bagi para pihak dan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri setempat, ketika kasus perselisihan tersebut berproses melalui upaya-upaya litigasi. Efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja laut dapat menentukan keberhasilan misi dari suatu pelayaran. Kenyamanan bekerja dan adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja laut menjadikan perjanjian kerja laut sarana rujukan bagi hubungan industrial di bidang kelautan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja laut tidak bisa dipungkiri mengingat sifatnya sebagai dokumen otentik, kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif terlindungi hak dan kewajibannya melalui ketentuan-ketentuany ang mendasarit erbentuknyap erjanjian kerja laut tersebut.

---

The composing and writing of this thesis apply the literature research method as the source for secondary data and the interview with the related parties on Ministry of TransportationsR, epublic of Indonesia.T he main issueso f the thesish erein is why the marine work agreement which binding and enforceable as the authentic document has inability to protect the interests of the related parties thereto, specifically concerning the conflict on wage issues. Often the dispute settlement referred to in the prevailing regulations as specified in Law Number 1312003 on Manpower. In the foregoing matters, it will be protracted conflict because the related parties, which are the Ship's Owner and Ship's Captain and his Crew has not comply with the clauses as set forth in the marine work agreement. The agreement process which finalize before the competent authorities, such as Harbor master is made the possibility that in the case any conflict arisen, the parties may request the Harbor master to acting as the mediator of the parties and may recommend to local District Court, if the case of such conflict in the process litigation efforts. The effective of marine work agreement performance may establish the successful of shipping mission. The comfort work environment and legal certainty which provided for the ship's crew shall be created the marine work agreement as the referral facilities of the industrial relationship in marine sector. Strength of evidence of marine work agreement is deniable considering such agreement as the authentic document, and shall have the strength of evidence in physic, formal and material. The responsibility of the related parties of the marine work agreement, it shall be automatically protected comprehensively their rights and obligations under the provisions which grounds the arrangement of such marine work agreement."

"Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT PRC yang bergerak di bidang retail menggunakan memo perusahaan sebagai bentuk Peraturan Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum akibat penggunaan memo perusahaan di PT PRC dan akibat hukum tidak adanya Peraturan Perusahaan di PT PRC.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan maupun teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan yang dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja kurang memadai karena tidak diatur secara lengkap dan menjangkau seluruh pekerja.

---

Company Regulation is an autonomous regulatory rules which set working conditions in a more complete and detailed than The Manpower Act (Law No. 13 of 2003) and Employment Agreement. Employers who hire workers at least 10 (ten) have to make Company Regulation. The company?s obligation to make Company Regulation only apply to companies that do not have a Collective Labor Agreement (CLA). PT PRC engaged in retail uses Internal Office Memo as a form of Company Regulation. In this regard, the issues discussed in this thesis are about the legal protection due to the use of Internal Office Memo in PT PRC and legal affect due to the absence of Company Regulation in PT PRC.The method used in this study is juridical-normative, by analyzing the legal norms in both the legislation through literature research and data collection techniques such as interviews. The results revealed that no Company Regulation is made and approved under the provisions applicable to the legal, hence legal protection for workers is inadequate because it does not set completely and reach all workers."

"Berakhirnya hubungan pekerjaan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masa yang berat bagi pekerja/buruh. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang muncul pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 diharapkan menjadi sebuah jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pasca PHK untuk dapat segera kembali bekerja dan dapat mempertahankan derajat kehidupan layak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat identifikasi masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimum iuran pengklaiman JKP dan masa kerja yang relatif singkat terlebih untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) rentan mengalami ketidakpastian hukum untuk dapat mengklaim JKP karena berlapisnya syarat iuran JKP. Keaktifan dan kolaborasi antara para pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting untuk dapat berjalannya program JKP. Masih rendahnya jumlah eks pekerja yang mengakses manfaat JKP adalah sebuah artian bahwa perlu meningkatkan dan melakukan evaluasi peraturan pelaksanaan program JKP agar memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terlebih pekerja dengan perjanjian kerja relatif singkat.

---

The termination of employment that occurs between employers and workers/laborers due to the Termination of Employment (PHK) is a difficult time for the workers/laborers. The emergence of Job Loss Insurance (JKP) following the issuance of Job Creation Law Number 11 of 2020 is expected to provide social protection for workers/ laborers after the Termination of Employment, allowing them to return to work promptly and maintain a decent standard of living. This research uses a normative juridical method to identify the issue. The research results show that the minimum requirements for JKP claim contributions and relatively short working periods, especially for Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), can lead to legal uncertainties in claiming JKP due to the layered JKP contribution requirements. The effectiveness and collaboration among the involved parties, including organizers, employers, and workers, become crucial factors for the successful implementation of the JKP program. The low number of former workers accessing JKP benefits indicates the need to improve and evaluate the implementation regulations of the JKP program to provide legal protection, especially for workers with relatively short employment agreements."

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja.

---

This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights."

"Komponen alam, tenaga kerja, dan modal merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait dalam pembangunan. Dalam dunia ekonomi, ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun kenyataannya komponen tenaga kerja kerap muncul sebagai faktor yang dominan. Oleh karena itu hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan harus tetap terjaga dengan baik. Untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dengan perusahaan, perjanjian kerja perlu dibuat supaya diketahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas dan transparan, serta mewakili keinginan para pihak, maka akan tercipta iklim usaha yang konduksif. Namun perubahan sosial ekonomi negara yang berlangsung cepat, mengakibatkan perkembangan baru dalam perjanjian kerja tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha cenderung mengurangi pembiayaan dengan cara membuat perjanjian kerja waktu tertentu pada pekerjaan yang bersifat rutin yang juga dilakukan oleh pekerja tetap. Hal tersebut apabila ditinjau dari sisi pekerja tidak menguntungkan, karena dari segi jenis pekerjaan seharusnya pekerja waktu tertentu tersebut hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja tetap. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja untuk pekerja tetap. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta wawancara dengan narasumber.

---

Natural component, labour, and capital is one intact unity and each other related in development. In the world of economics, third of the component inseparable one another, although frequent labour component in reality emerge as dominant factor. Therefore relation between labour with company have to remain to awake better. To protect labour rights and obligations with company, work agreement require to be made is so that known clearly each rights and obligations. With existence of transparent and clear work agreement, and also represent desires of the parties, hence will be created effort climates which is konduksif. But change of political economy social that goes on quickly, resulting new growth in work agreement, which in the end influence execution of Labor Act, where entrepreneur tend to to lessen defrayal by making work agreement of selected time work having the character of routine which was also conducted by worker remain to. The mentioned if evaluated from worker side do not profit, because from type facet work of worker of time ought to the selected job relation of is as worker remain to. To overcome this matter of government protect worker published regulation giving selected constrain concerning nature of and type work which can be made with work agreement of selected time, if the rule not fulfill by hence work agreement of selected time turn into work agreement of time not selected or work agreement for worker remain to. This writing have the character of analytical descriptive with method research of normatif yuridis using materials punish primary, and sekunder of tertier, and also interview with guest speaker."

"Perkembangan internet mendorong perubahan penggunaan teknologi, seperti teknologi untuk memutar musik yang sekarang tidak memerlukan alat khusus dengan menggunakan internet, seperti melalui Youtube. Pemutaran musik melalui internet menimbulkan cara pembajakan baru dengan memanfaatkan internet, tepatnya menggunakan illegal online music converter yang dapat mengancam hak cipta suatu karya musik. Tulisan ini berupaya untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah di Indonesia dalam melindungi hak cipta atas suatu karya musik yang berada di Youtube dari ancaman pembajakan melalui website illegal online music converter dengan membandingkan peraturan perundang-undangan serta peran pemerintah milik Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini akan menganalisa peran dan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan adanya beban tanggung jawab yang dimiliki Youtube dalam mencegah dan menanggulangi pembajakan.

---

The development of the internet has encouraged changes in the use of technology, such as technology for playing music which now does not require special equipment using the internet, such as via YouTube. Playing music via the internet creates a new method of piracy by utilizing the internet, specifically using illegal online music converters which can threaten the copyright of a musical work. This article attempts to explore further how the laws and regulations and the role of the government in Indonesia protect copyright for musical works on YouTube from the threat of piracy through illegal online music converter websites by measuring the laws and regulations and the role of the United States government. In addition, this article will analyze the roles and responsibilities of Electronic System Operators. The results of the analysis in this research show that there is a burden of responsibility that YouTube has in preventing and overcoming piracy.

"