Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era hyper kompetisi bisnis telekomunikasi dan informasi membawa dampak yang signifikan bagi TELKOM yang ditandai dengan pertumbuhan negatif pendapatan dari sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik. Kurva pertumbuhan kedua coba diciptakan melalui penyediaan layanan akses internet baik dial up (TELKOMnet Instan) maupun broadband ADSL (Speedy) menggunakan jaringan kabel telpon yang ada.Konvergensi akses broadband, IP serta konten hiburan melahirkan satu teknologi baru yaitu IPTV. IPTV dapat disalurkan menggunakan jaringan ADSL. Jumlah pesawat TV di Indonesia diperkirakan sebesar 30 juta pada tahun 2005, dan hanya 1,3% yang berlangganan layanan TV berbayar. Kondisi tersebut merupakan sebuah potensi pasar yang besar bagi TELKOM untuk menyediakan layanan IPTV.Mengingat bahwa jaringan akses ADSL yang tersedia semula dirancang untuk menyediakan layanan akses broadband internet dengan kualitas best effort sedangkan IPTV adalah layanan yang membutuhkan kualitas yang terkendali (controlled QoS), maka perlu dikembangkan suatu analisa kesiapan penyediaan layanan IPTV berbasis ADSL dengan tanpa mengurangi fungsi semula yaitu sebagai jaringan akses broadband internet (Speedy).Berdasarkan hasil analisa kesiapan penyediaan layanan IPTV diperoleh satu kesimpulan bahwa perangkat IP-DSLAM dan BRAS yang telah diinstalasi saat ini, mendukung untuk layanan IPTV. Sejumlah 38,15% dari total kapasitas sebesar 2.249.030 jaringan akses tembaga yang ada di Divre 2 yang mendukung layanan IPTV.Untuk mendukung penyediaan layanan IPTV dan Speedy maka harus dilakukan peningkatan kapasitas jaringan metro akses regional, minimal menjadi 5,19 Gbps dan maksimal menjadi 14,33 Gbps untuk layanan Speedy ; ditambah dengan satu STM-1 jika layanan IPTV menggunakan teknik kompresi MPEG-4/AVC atau dua STM-1 jika menggunakan teknik kompresi MPEG-2. Disamping itu harus dibangun PE router tersendiri untuk layanan IPTV dan mengalihkan routing yang ada dari jalur akses BRAS Manajemen Lebar Pita PE router IP backbone GB menjadi BRAS PE router IPTV IP backbone GB."

"Persaingan bisnis jasa operator seluler CDMA sangat ketat. Tuntutan konsumen akan kualitas layanan yang bagus dan bervariasi meningkat, sehingga sangat diperlukan strategi yang jitu menghadapi persaingan dan perubahan yang dinamis untuk meningkatkan kinerja pelayanan PT Telkom Kandatel Bandung. Dengan perencanaan strategi yang tepat, terukur, dan terarah membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya. Metode QFD salah satu cara untuk megidentifikasi kebutuhan pelanggan saat ini dengan tepat untuk pengembangan strategi. Selanjutnya hasil dari QFD di jadikan dasar untuk perencanaan strategi yang diintegrasikan dengan metode Hoshin Kanri untuk melakukan Continous Improvement dan mencapai Breakthrough Objectives.Identifikasi kebutuhan dan keinginan serta penilaian terhadap ekspektasi dan persepsi pelanggan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasilnya digunakan untuk menyusun Matrik HOQ 1, dan melakukan prioritas bentuk layanan secara teknis (Technical Response). Hasil dari Matrik HOQ I digunakan untuk menyusun Hoshin Objectives berdsarkan visi dan misi Kandatel Bandung dan pembentukan usulan strategi peningkatan layanan, proses kontrol operasional, dan langkah peninjauan terhadap perencanaan strategi yang dibuat dengan metode Hoshin Kanri.Adapun hasil dari penelitian ini adalah:1. Harapan pelanggan terhadap pelayanan Flexi dengan kriteria: kualitas jaringan telekomunikasi 41,18%, ketersediaan handset dan asesoris dan pelayanan pengaduan pelanggan 35,29%, penyesuaian tarif penggunaan jasa Telkomflexi 11,76%, peningkatan layanan pelanggan 11,76%2. Gap ekspektasi dan persepsi VOC dari peringkat terbesar untuk kriteria layanan fitur-fitur flexi 45,71.%, layanan purna jual 20%, dan Keakuratan informasi produk 17,l4%, Handset dan asesoris penunjang 8,57%, dan Promosi produk 8,57%3. Dengan mengimplementasikan usulan strategi yang dibuat Kandatel Bandung dapat memenuhi kriteria VOC untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Flexi sampai 90,42% dari total pencapaian yang diharapkan pelanggan.4. Usulan perencanaan strategi yang dibuat terdiri atas 13 strategi untuk level pertama dan 29 strategi untuk level kedua. dalam memenuhi lima tujuan berdasarkan visi Kandatel Bandung.

---

Competitiveness of operator service business of CDMA's cellular is very tight and raising Consumer demand about good service quality and variously services, so that very need strategy facing dynamic change and competitiveness business to improve performance service of PT Telkom Kandatel Bandung. With correct strategy planning, measured, and directional assist company improve the performance. QFD Method is one of the way for identify requirement of customer in this time correctly for the development of strategy. Hereinafter result of QFD making basis for strategy planning, integrated with method of Hoshin Kanri to conduct continous improvement and reach breakthrough objectives.

Identify desire and requirement and also assessment to expectation and perception of customer conducted with propagated quesioner. The result used to compile Matrik HOQ 1, and conduct priority form service technically (Technical Response). Result of Matrix HOQ 1 used to compile Hoshin Objectives according to vision and mission of Kandatel Bandung and forming of strategy proposal service, process control operational, and sighting step to Hoshin Kanri's strategy planning.

As for result of this research is:

1. Customer expectation to service of Flexi with criterion: quality of telecommunications network 41,18%, availability of accessories and handset and service of denunciating of customer 35,29%, adjustment of tariff usage T elkomilexi services l1,76%, improvement of customer service 11,76 2.

2. Gap of importance and satisfaction needs of VOC. The biggest ranking for the criterion of flexi service Etur 45,71%, alter sell service 20%, and accuracy of product information 17,1 4%, handset and supporter accessories 8,57%, and product promotion 8,57.

3. By implementation strategy proposal, Kandatel Bandung can fulfill criterion of VOC to improve customer satisfaction of Flexi until 90,42 % from totalizing expected customer attainment.

4. Strategy planning which proposed consist of 13 strategy for first level and 29 strategy for second level in fulfilling tive target pursuant to vision of Kandatel Bandung."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 untuk menetapkan besaran denda administratif. Skripsi ini akan membandingkan beberapa Putusan KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif pada kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis, selain itu dapat pula dikatakan sebagai penelitian berfokus masalah yaitu melihat teori dengan praktiknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif tidak mendasarkan pada nilai penjualan, namun didasarkan pada nilai maksimal denda, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009.

---

Law Number 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose sanctions in the form of administrative fines. KPPU Regulation No 4 of 2009 is a guideline for the KPPU to assess the amount of administrative fines. In practice, KPPU doesn’t take all the steps as stipulated in the KPPU Regulation Number 4 of 2009 to determine the number of the administrative fines. This research will compare KPPU decisions in determining the number of administrative fines in cases of late acquisition reporting. This research uses a juridicial- normative research method, named library research conducted on written legal rules, also this research used problem focused research, named seeing theory with practice. The result of this research is KPPU in determining the number of administrative fines is not based on the sales value, but is based on the maximum value of the fines, it’s not in accordance with the KPPU Regulation Number 4 of 2009."

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tik-Tok telah berkembang menjadi platform yang tidak hanya menyediakan konten video, tetapi juga fitur e-commerce melalui Tik-Tok Shop, yang memungkinkan pengguna berbelanja produk secara langsung. Namun, keberadaan Tik-Tok Shop memicu berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha, yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 dalam konteks pengawasan persaingan usaha untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan elektronik. Tesis ini juga membahas dampak dari penggabungan kedua fungsi tersebut serta perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menghindari dugaan praktik monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, seperti predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tik-Tok Shop. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Melalui kajian terhadap regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengawasi praktik e-commerce yang diintegrasikan dengan social media. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik predatory pricing, penguatan posisi KPPU dalam mengawasi kegiatan social commerce, serta penetapan sanksi yang proporsional bagi orang yang diduga melanggar hukum persaingan.

---

In recent years, Tik-Tok has developed into a platform that not only provides video content but also e-commerce features through Tik-Tok Shop, which allows users to purchase products directly. However, the existence of the Tik-Tok Shop has triggered various problems, especially related to business competition violations, which can potentially harm local businesses and MSMEs in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 in the context of monitoring business competition to ensure balance and fairness in electronic commerce. This thesis also discusses the impact of combining these two functions and the need for stricter regulations to avoid monopolistic practices and unhealthy competition, such as predatory pricing carried out by business actors in the Tik-Tok Shop. The research method used is normative legal research with a qualitative analysis approach. Through a review of existing regulations, this research found that the applicable rules are not yet fully capable of regulating and supervising e-commerce practices integrated with social media. The proposed legal reconstruction includes stricter law enforcement against predatory pricing practices, strengthening the KPPU's position in supervising social commerce activities, as well as establishing proportional sanctions for violators of competition law."

"Dampak kemajuan teknologi yang semakin meningkat pesat sangat berdampak bagi sektor usaha, khususnya usaha menengah. Ditengah persaingan yang semakin ketat, suatu usaha harus bisa mempertahankan eksistensinya menuju keberlanjutan bisnis mereka. Untuk mewujudkan keberlanjutan usaha bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial maka usaha harus memiliki kapabilitas untuk melakukan inovasi. Kapabilitas inovasi bisa diwujudkan melalui adanya inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses, dan inovasi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kapabilitas inovasi memberikan pengaruh positif kepada keberlanjutan bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif yang perolehan datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara daring kepada 135 pemilik dan manajer usaha menengah bidang food and beverages di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pemasaran terhadap keberlanjutan bisnis.

---

The impact of rapidly increasing technological advances has a huge impact on the business sector, especially medium-sized businesses. In the midst of increasingly fierce competition, businesses must be able to maintain its existence towards the sustainability of their business. To create business sustainability for the environment, economy, and social aspects, businesses must have the capability to innovate. Innovation capability can be realized through product innovation, service innovation, process innovation, and marketing innovation. This study aims to determine whether innovation capability has a positive influence on business sustainability. This research is a quantitative study with an explanatory design which the data acquisition was carried out by distributing questionnaires online to 135 owners and managers of medium-sized food and beverages businesses in DKI Jakarta. The results showed that there is a positive influence between product innovation, process innovation, and marketing innovation on business sustainability."

"ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian di Indonesia? Bagaimana penyelenggaraan perkeretaapian umum di Negara Amerika Serikat dan Negara Inggris serta perbandingannya dengan Negara Indonesia? Bagaimana upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.

Hasil penelitian menyatakan pemerintah menugaskan pihak swasta hanya untuk membangun prasarana perkeretaapian saja, sedangkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana telah ditunjuk PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia adalah dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, maka penunjukan harus melalui prosedur lelang.

---

ABSTRACT The operation of public railway facilities and infrastructure is carried out by the Business Entity as an organizer, both individually and through cooperation. This means that private companies also have the same opportunities as PT KAI in the operation of railroad facilities and infrastructure. The problem in this study is how to implement railroad infrastructure and facilities in Indonesia? How is the implementation of public railways in the United States and the United Kingdom and its comparison with Indonesia? What are the efforts to realize healthy business competition in the implementation of public railway infrastructure and facilities by the private sector in Indonesia?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study stated that the government assigned the private sector only to build railway infrastructure only, while for the implementation of facilities and infrastructure PT. Indonesian Railways as in Presidential Regulation Number 83 of 2011 and Presidential Regulation Number 55 of 2016. This shows injustice for legal entities such as limited liability companies managed by the private sector to also be able to carry out public rail infrastructure and facilities. Therefore, in the effort to realize justice in the implementation of public railway infrastructure by the private sector in Indonesia, in every procurement and operation of public railroad facilities and infrastructure, the appointment must be through an auction procedure.

 

"

"Pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah seringkali berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Kegiatan persekongkolan ini memiliki dampak negatif bagi persaingan dalam menciptakan hambatan untuk saling bersaing antar pelaku usaha. Di sisi lain, Australia memiliki kebijakan dalam menghadapi persekongkolan tender yang sudah terbukti secara efektif dapat mengurangi perilaku persekongkolan. Kebijakan tersebut adalah leniency program yang dalam praktiknya disebut sebagai civil immunity dan criminal immunity. Kebijakan ini memberikan imunitas terhadap sanksi maupun pengurangan denda kepada pelaku usaha yang bersedia untuk bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap praktik kartel, termasuk persekongkolan tender. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menangani persekongkolan tender dan potensi pelaksanaan leniency program bagi kasus persekongkolan tender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di bawah hukum persaingan usaha antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memaparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasi potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menanggapi persekongkolan tender dapat dilihat dari ketentuan hukum persaingan usaha Australia yang menggolongkan persekongkolan tender sebagai bagian dari kartel. Persekongkolan tender tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli di Indonesia. Perbedaan perspektif tersebut mengakibatkan implikasi terhadap persekongkolan tender di Australia mendapatkan kebijakan yang sama dengan kartel, salah satunya leniency program. Berdasarkan efektivitas leniency program di Australia, Indonesia memiliki urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam hukum persaingan usaha. Adapun penerapan leniency program di masa depan dapat merujuk pada kebijakan Australia.

---

The Government’s procurement of goods and/or services is often related to unfair business competition, namely bid-rigging. This collusion activity has negative impacts on competition by creating barriers for businesses to compete with each other. On the other hand, Australia has a policy that has proven to be effective in reducing bid-rigging. This policy is called the leniency program, known in practice as civil immunity and criminal immunity. This policy provides immunity from sanction and fine reductions to businesses who are willing to cooperate with authorities in exposing cartel conduct, including bid- rigging. There are two main issues in this research, namely the different perspectives between Indonesia and Australia in handling bid-rigging and the potential implementation of the leniency program for bid-rigging cases in Indonesia. This research aims to examine the prohibition of bid-rigging in the procurement of goods and services under competition law between Indonesia and Australia. This research is a doctrinal study that systematically outlines regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the potential of these regulations in the future. The results of this research state that the differences in perspectives between Indonesia and Australia in responding to bid-rigging can be seen in Australia’s competition law which classifies bid- rigging as part of a cartel provision. Bid-rigging is not explicitly regulated in a separate article as stipulated in Indonesia's Anti-Monopoly Law. These differences result in implications for bid-rigging in Australia receiving the same policy as a cartel, including the leniency program. Based on the effectiveness of the leniency program in Australia, Indonesia has the urgency to implement such a policy in competition law. The future implementation of the leniency program may refer to Australia’s policy."

"Perdagangan gula di dalam negeri merupakan salah satu komoditas penting, sehingga menjadi kegiatan yang perlu diawasi. Oleh karena itu Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 menunjuk PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melaksanakan verifikasi impor gula. Berkaitan dengan hal timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2005 apakah telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999? Apakah tindakan kedua perusahaan tersebut termasuk dalam pengecualian UU Nomor 5 Tahun 1999. Dan bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan analisis yang dilakukan, KPPU telah salah dalam penerapan Pasal 50 ayat a, bahwa praktik penyediaan jasa verifikasi impor gula bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dikuatkan pula oleh Keputusan Mahkamah Agung No. 03/K/KPPU/2006.

---

Sugar is a strategic for food security and increase economic growth in Indonesia, therefore the sugar trade in the country into the activities that need to be monitored. Therefore the Government through the Minister of Industry and Trade Decree No. 594/MPP/Kep/9/2004 dated September 23, 2004 appointed PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia to implement verification on sugar import. On the matter of issue that arises from KPPU Decision No. 08/KPPU-I/2005, does it go accordingly with UU Nomor 5 Tahun 1999? And how the Supreme Court processes the law consideration in order to decide a verdict? This research use literature research method of juridical-normative using secondary data. According to the analysis, KPPU had taken an incorrect direction implementing the Article 50 letter a, that the providing service of verification on import sugar is not against the UU Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. A Supreme Court Decision No. 03/K/KPPU/2006 adds affirmation on this matter."

"Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Penetapan Harga, Persaingan Usaha, KPPU.

---

Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research Focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. Thisresearch used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation. Keyword Price Determanation, Bussiness Competation, Business Competition Supervisor."