Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The capability of a national to solve the problem and, at the same time, to gain development can be seen at the effort to create a stable and strong government, so that it can work effectively. Any government system's user always strives for creating that condition by developing political power's ruler of majority, by means of using Majority General System Election and Strategic Coalition. This paper will discuss the effort how to combine the creation of Majority General System Election with strategic Coalition in order to create a stable and strong government."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum produk asuransi saving plan di Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana bentuk produk asuransi endowment, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan produk asuransi dwiguna 2) Bagaimana pengaturan mengenai perizinan dan pengawasan terhadap produk asuransi endowment dan 3) Bagaimana pengaturan mengenai endowment saat ini dan kedepan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori sistem hukum dan teori utillitarian. Hasil penelitian ini adalah sampai saat ini belum terdapat mengaturan secara khusus yang mengatur mengenai produk asuransi endowment di Indonesia, namun pada dasarnya produk asuransi endowment ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Saran dari penelitian ini adalah dibuatnya peraturan secara khusus mengenai produk asuransi endowment seperti halnya terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi suretyship, pengaturan tersebut dapat mengenai jumlah persen nilai yang dapat dijanjikan kepada pemegang polis sesuai dengan nilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi, penempatan investasi dalam produk asuransi saving plan, minimal nilai ekuitas serta minimal rasio likuiditas selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi harus diperketat.

---

This thesis discusses the legal regulation of saving plan insurance products in Indonesia. The problems studied are 1) What is the form of endowment insurance products, insurance products linked to investment and dual-purpose insurance products 2) How are the regulations regarding licensing and supervision of endowment insurance products and 3) How are the regulations regarding endowments now and in the future. In analyzing these problems, the doctrinal legal research method is used with secondary data analyzed qualitatively where the analysis is given in the form of detailed descriptions or explanations. The theories used are the theory of the legal system and the utilitarian theory. The results of this study are that until now there have been no specific regulations governing endowment insurance products in Indonesia, but basically this endowment insurance product has a high level of risk. The suggestion from this research is to make a specific regulation regarding endowment insurance products, such as the Financial Services Authority Regulation regarding suretyship insurance products, the regulation can be regarding the percentage of value that can be promised to policyholders according to the level of financial health of the insurance company, investment placement in saving plan insurance products, minimum equity value and minimum liquidity ratio, besides that, supervision carried out by the Financial Services Authority on insurance companies must be tightened."

"Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang kerap timbul di berbagai provinsi karena adanya jabatan Wakil Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) perlu untuk membuat ketentuan yang baru tentang pengadaan jabatan Wakil Gubernur di tiap-tiap provinsi, dengan memperhatikan kebutuhan tiap-tiap provinsi berdasarkan konsep-konsep di dalam teori organisasi. Ketentuan yang baru ini hendaknya dimuat di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku sampai saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this study is whether the role of Vice Governor is necessary or not in a province that run the local government based on local autonomy principle. The consideration of whether the role of Vice Governor is needed or not in the enforcement of local government is based on concepts in the theories of organization, especially complexity of organization and span of control; also backgrounded by the problems that frequently appear in several provinces because of the existence of the role of Vice Governor. This research is a qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that government (President and House of Representatives) should make a new rules about the procurement of the role of Vice Governor in every province, by observe the needs of every province based on concepts on theories of organization. The new rules should be included on the new Local Government Act to replace the The Law of Local Administration No.32/2004 which is still valid at the moment. "

"buku ini membahas tentang manajemen strategik untuk data kualitatif dan kuantitatif."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggagalkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini mengaplikasikan teori Gerakan Sosial sebagai sebuah kerangka analisis, secara spesifik analisis strategi gerakan KSTJ dilakukan berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya  dan struktur kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh adanya struktur kesempatan politik untuk mendorong mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian gerakan KSTJ. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi mobilisasi dan pengorganisasian KSTJ dalam upaya menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta. 

---

This research discusses about the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) movement in foiling the construction of Reclamation Teluk Jakarta project. This research use contentious politics theory as an analytical framework, specifically the analysis of KSTJ movement strategy is conducted based on structure of resource mobilization and political opportunity structures. The method which is used in this research is qualitative by case study. The result of this research shows that the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta is influenced by the Political Opportunity Structure to encourage resource mobilization and organizing KSTJ movements. The conclusion in this research is the structure of political opportunity affects the mobilization and organizing KSTJ in an attempt to foiling Reklamasi Teluk Jakarta."