Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (scientific fact) dalam menetapkan putusan hukumnya karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Putusan pengadilan tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo. Putusan tersebut telah menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat.Tujuan dilakukannya penelitian ini bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, selain untuk melihat implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang strict liability. Pendekatan melalui strict liability sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi melalui pendekatan critical legal studies (CLS) yang memandang hukum melalui pandangan teori sosial, sebagai social institution, akan mempunyai arti yang penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

---

Court ruling against a lawsuit filed by WALHI and related YLBHI Lapindo case has legal force and inkracht, although deemed unable to prove causality between an earthquake with a flood of mud, in addition to simply stating that the mudflow in the area of BJP-1 is a natural phenomenon. The judge was not using a scientific approach to get the scientific facts in setting legal decision because the legal facts contain scientific facts. The court's decision not to prove the existence of causality between the earthquake in Bantul / Yogyakarta / Klaten with mudflow that occurred in Porong Sidoarjo. The verdict has led to controversial opinions which arise either from among scientists, especially scientists about the geology / earthquakes and scientists / experts or legal residents.The purpose of this study is not to justify that Lapindo Brantas is right or wrong or who considers that the decision has legal force and equipment is a court ruling that is not true, other than to look at the economic implications that may arise from a law enforcement use and / or apply the principle of law and legal concepts of strict liability. Approach through strict liability as a legal concept that has been poured in the law as a legal norm is seen to be traced and analyzed with the economic approach through the critical legal studies approach (CLS) which looked at the law through the view of social theory, as a social institution, will have meaning important role in upholding justice for the affected communities."

"ABSTRACTPemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan juga menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu nelayan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strict liability pada kasus lingkungan di Indonesia seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sebab pada umumnya, gugatan perdata lingkungan di Indonesia menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan perbuatan melawan hukum ini dirasa belum mampu berpihak kepada lingkungan. Hal ini disebabkan pembuktian kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cenderung memberatkan pihak yang dirugikan seperti lingkungan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum menjadi mengesampingkan dampak atau kerugian yang telah ditimbulkan. Namun dalam penerapannya di Indonesia, strict liability ini masih jarang digunakan karena kurangnya penjelasan dan pengaturan secara lebih lanjut mengenai dasar gugatan ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan strict liability pada kasus lingkungan seperti reklamasi Teluk Jakarta diperlukan pembelajaran dari peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan dampak dan cara kerja reklamasi Teluk Jakarta.

---

ABSTRACTThe government often do economic development which do not provide a guaraantee protecting the environment. One of the evidence is ambitious project called Jakarta Reclamation Bay. This project regarded as a solution to solve the lack of land in Jakarta and to increase revenue through investments, but in other side, reclamation apparently caused enviromental degradation and also caused financial losses for tens of thousands of fishermen. This study aims to analize the implementation of strict liability in the case of Indonesia rsquo s environment such as Jakarta Reclamation Bay. Commonly, a civil suit used tort, but this action have not been able to pro for environmental. It is because of evidence a mistake on tort tended to burden the disadvantaged parties such as environmental. The mistakes to be proved on tort be ruled out an impact that has been inflicted. But on practice in Indonesia, strict liability is still rarely used because lack of explanation andd regulation to give further details pertaining to this lawsuit. For that reason to applied strict liability on Indonesias enviromental case such as Jakarta Bay Reclamation would necessary to learned from law which is connected with Jakarta Bay Reclamation."

"Nama : Sheila PurnomoProgram Studi : Magister Ilmu HukumJudul : Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan InternasionalDalam Strict liability seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para ldquo;potential polluter rdquo; akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya level of care , maupun tingkat kegiatannya level of activity . Dua hal ini merupakan kelebihan strict liability. Konsep pertanggungjawaban mutlak juga dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi dan/atau negara.Peneliti mengambil contoh kasus kerusakan lingkungan laut yang saat ini menarik perhatian adalah kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat yang disebabkan oleh kandasnya kapal pesiar Inggris MS Caledonian Sky yang dinakhodai oleh Kapten Keith Michael Taylor di perairan Raja Ampat, Papua Barat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang seluas 18.882 m2. Latar belakang terjadinya kasus kandasnya kapal diperkirakan karena kelalaian nahkoda kapal, disamping itu juga, sistem tata keamanan kelautan Indonesia yang lemah menjadi faktor pemicu terjadinya kasus ini. Konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi yang menaungi kapal pesiar MS Caledonian Sky atas kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat. Penelitian tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder yang memuat mengenai pertanggungjawaban. Dalam ganti rugi yang dapat dimintakan ke perusahaan pemilik kapal inilah prinsip strict liability dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidupnya. Kata Kunci : Korporasi, Tanggung Jawab, Caledonian Sky, Lingkungan

---

ABSTRACTName Sheila PurnomoStudy Program Magister Ilmu HukumTitle Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

---

Internasional In Strict liability a person is responsible whenever losses arise. This means that First, the victims are released from a heavy burden to prove a causal relationship between their losses and the actions of the individual defendant Secondly, the potential polluters will pay attention to both their level of care, and their level of activity. These two things are excess strict liability. The concept of absolute liability can also be applied to legal entities and or companies corporations and or countries.Researchers take the case of marine environmental damage that is currently attracting attention is the destruction of coral reefs in the territorial waters of Raja Ampat, West Papua caused by the crash of British cruise ship MS Caledonian Sky who was captained by Captain Keith Michael Taylor in the waters of Raja Ampat, West Papua causing damage coral reef ecosystem of 18,882 m2. The background of the case of shipwreck is estimated due to negligence of the ship 39 s captain, besides that, the weak Indonesian marine security system becomes the trigger factor for this case.The concept of absolute liability can be applied to legal entities and or corporations that shelter MS Caledonian Sky cruises on damage to coral reefs in Raja Ampat waters. Research on Corporate Responsibilityiability Against Implementation of Strict Liability Principles. The method of this thesis research is normative law research.This research mostly draws on international documents and written sources containing secondary information that includes accountability. In the compensation that can be requested to the company owner of the ship is the principle of strict liability can be applied by the Indonesian government in accordance with those set in the laws of the environment. Key Word Corporate, Responsibility, Caledonian Sky, Environment "

"Pengukuran perubahan kekentalan zat cair yang sangat komplek sangat diperlukan oleh para insinyur dalam hal aplikasi industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan gesek pada Lumpur lapindo. Lumpur dengan variasi kepadatan 30% dan 45% diuji sifat perubahan kekentalannya dengan menggunakan viscometer pipa horizontal. Diameter pipa d = 12.7 mm dan panjang l = 800 mm variasi debit aliran diukur bersamaan dengan nilai selisih kerugian tekanan dengan manometer. Hubungan kurva aliran antara tegangan geser dengan perubahan kecepatan diplot dalam grafik. Nilai rasio kepadatan 45% menunjukan fluida pseudoplastik (plastic semu)dengan index power law n = 0.93 - 1.0. hubungan koefisien gesek dengan generalis bilangan Reynolds menunjukan semakin tinggi kepadatan Lumpur diikuti kenaikan nilai koefisien gesek.

---

Measurement of liquid viscosity Change complex very needed by engineer in the case of industrial application. Intention of this research is to know friction of coefficient lapindo mud slurry. Mud with the variation of density 30% and 45% tested by the nature of its viscosity change by using viscometer of pipe horizontal. diameter of Pipe d = 12.7 mm and length l = 800 mm variation of charge the stream measured at the same time with the value of difference of pressure loss with the manometer. Relation of stream Curve among tension shift with the speed change plotted in graph. Assess the density ratio 45% representing of fluid pseudoplastik (plastic semu) index of power law n = 0.93 - 1.0. coefficient of mud slurry bigger than coefficient of water."

"Skripsi ini membahas tentang penyusunan gugatan yang diajukan oleh WALHI melawan Lapindo Brantas, dkk, yang mana dalam gugatannya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan hidup, akan sangat menarik untuk mempertanyakan kedudukan asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 (dua) aliran dalam melihat kedudukan asas tanggung jawab mutlak ini, yaitu aliran yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari gugatan perbuatan melawan hukum dan aliran kedua yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan yang berdiri sendiri. Namun, dengan mengacu kepada hukum acara perdata sebagai pedoman beracara di pengadilan dalam perkara perdata di bidang lingkungan, maka asas tanggung jawab mutlak selama ini menjadi bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis is discussing the preparation of a lawsuit filed by WALHI against Lapindo Brantas, et al, which the lawsuit is applied by the principle of strict liability as one of the lawsuits tort (Perbuatan Melawan Hukum). As a special form of responsibility in the environmental law field, it will be very interesting to question the status or position of the strict liability principle as the legal basis of lawsuit. This study is using a normative juridical approach, with descriptive analysis of qualitative data analysis method. The results of this thesis indicate the presence of two (2) points of view for displaying position of strict liability principle. The first point of view argue that strict liability principle is still one of a tort lawsuit and the second point of view argue that the principle of strict liability is stand-alone as the legal basis. However, according to the Indonesia?s civil procedural law as the guidance for the court process in terms of regulation, the principle of strict liability still become one of the tort lawsuit."

"Semburan lumpur panas Lapindo Sidoarjo kerap dikeluarkan secara konsisten dari retakan lapisan tanah dan mulai menenggelamkan tutupan lahan di sekitarnya, seperti rumah, bangunan sekolah, pabrik, lahan pertanian, dan vegetasi. Lumpur panas Lapindo merupakan lumpur panas vulkanik yang keluar akibat adanya retakan pada lapisan tanah di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan diteliti memiliki kandungan senyawa logam berat dan suhu yang tinggi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan biodiversitas vegetasi pada region lumpur Lapindo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jarak pusat semburan lumpur Lapindo Sidoarjo terhadap karakteristik fisik lingkungan dan distribusi spasial vegetasi di sekitarnya. Metode yang digunakan adalah metode transek untuk pengambilan sampel vegetasi dan snowball sampling untuk pengambilan informan sebagai pendukung kondisi vegetasi di wilayah penelitian. Data observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa jarak pusat semburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi suhu udara dan suhu permukaan. Namun, jarak pusat semburan berpengaruh pada keasaman (pH) tanah dengan persentase pengaruh sebesar 41,2%. Pada analisis statistik juga dibuktikan bahwa karakteristik fisik region lumpur Lapindo tidak berpengaruh pada keragaman jenis life form. Selain itu, analisis yang dilakukan pada penelitian ini juga menghasilkan enam jenis life form vegetasi yang terdiri dari herba, semak, pohon, merambat, epifit, dan akuatik, yang tersebar secara acak di seluruh wilayah penelitian yang berupa region lumpur Lapindo. Keberadaan life form vegetasi tidak ditentukan melalui karakteristik fisik region lumpur Lapindo, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik lokasi relatifnya, seperti vegetasi akuatik yang tumbuh akibat adanya badan air dan vegetasi herba yang dapat tumbuh pada setiap lahan terbuka. Dapat disimpulkan bahwa munculnya fenomena lumpur panas Lapindo di Sidoarjo hanya berpengaruh pada keasaman tanah. Selain itu, fenomena ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada distribusi spasial vegetasi di sekitarnya.

---

Hot mudflows from Lapindo Sidoarjo are often released consistently from cracks in the soil layer and begin to submerge the surrounding land cover, such as houses, school buildings, factories, agricultural land, and vegetation. Lapindo hot mud is hot volcanic mud that comes out due to cracks in the soil layer in Siring Village, Porong District, Sidoarjo Regency and has been researched to contain heavy metal compounds and high temperatures. This causes changes in vegetation biodiversity in the Lapindo mud region. This research aims to analyze the influence of the distance to the center of the Lapindo Sidoarjo mudflow on the physical characteristics of the environment and the spatial distribution of surrounding vegetation. The method used is the transect method for taking vegetation samples and snowball sampling for taking informants to support vegetation conditions in the research area. The observation and interview data obtained were then processed and analyzed quantitatively descriptively using multiple linear regression. The analysis carried out shows that the distance from the center of the burst does not have a significant influence on the distribution of air temperature and surface temperature. However, the distance from the center of the spray influences the acidity (pH) of the soil with an influence percentage of 41.2%. In statistical analysis, it was also proven that the physical characteristics of the Lapindo mud region did not affect the diversity of life form types. Apart from that, the analysis carried out in this research also produced six types of vegetation life forms consisting of herbs, bushes, trees, vines, epiphytes, and aquatic, which were distributed randomly throughout the research area in the form of the Lapindo muddy area. The existence of vegetation life forms is not determined by the physical characteristics of the Lapindo mud region but is influenced by the relative location characteristics, such as aquatic vegetation that grows due to the presence of water bodies and herbaceous vegetation that can grow on any open land. It can be concluded that the emergence of the Lapindo hot mud phenomenon in Sidoarjo only affects soil acidity. Moreover, this phenomenon does not have a significant influence on the spatial distribution of surrounding vegetation."