Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dankaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuanseseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukansuatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh karena pemberiankuasa merupakan perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baikyang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya samasekali selama tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan danketertiban umum, dengan demikian, pemberian kuasa dapat digunakan dalam jual beli, termasukjual beli dengan objek hak atas tanah. Namun dengan diterbitkannya ketentuan Instruksi MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan tentang pemberian kuasa mutlak,membuat praktek penggunaan surat kuasa menjadi rancu dalam proses pendaftaran tanah.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka,dilengkapi dengan pendekatan deskriptif dan analisis dilapangan dengan cara wawancara kepadanarasumber, yang kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis dan digambarkan sesuai dengan faktayang ada (deskriptif dan analitis). Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulanbahwa kedudukan surat kuasa dalam praktek jual beli tanah dan pendaftaran pemeliharaan datadapat digunakan, selama surat kuasa tersebut dibuat secara notariil dan khusus untuk menjual."

"Pierre Bourdieu, dalam bukunya, Language and Symbolic Power, menunjukkan bahwa bahasa merupakan instrumen simbolik yang berhubungan dengan kekuasaan. Praktik bahasa dihasilkan oleh habitus dan selalu terjadi dalam arena berkesenjangan sosial. Bahasa sebagai praktik sosial berkaitan erat dengan kepentingan, dan pertarungan kekuasaan. Bahasa bukanlah medium yang bebas nilai dalam mengkonstruksi realitas. Bahasa sebagai satu bagian dari instrumen simbolik berperan bagi sarana praktik kekuasaan yang memungkinkan dominasi dan kuasa simbolik. Kuasa simbolik ialah kuasa yang tak nampak dengan mensyaratkan salah pengenalan (ketidaksadaran) pihak yang menjadi sasaran. Namun, kondisi kesadaran dan ketidaksadaran dapat terjadi bagi sang aktor dalam menjalankan praktik kekuasaan tersebut.

---

Pierre Bourdieu, in Language and Symbolic Power, argues that language is a symbolic instrument relate to power. Practice of language (utterence) produced by habitus and occurs in fields. Language as social practices relates to interests, and battle or struggle for power. Language is not value-free medium for constructing realities. Language as a part of symbolic instrumen roles as power_s main instrument to gain domination and symbolic power. Symbolic power is invisible power which can be exercised only with the complicity of those who misrecognition (unconsciousness) that they are subject to it. However, unconsciousness and consciousness both possible condition for actors."

"Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh X tidak memenuhi syarat materil jual beli tanah sehingga batal demi hukum. Selain itu, yang dapat berperan dalam mencegah terulangnya maladministrasi tersebut adalah Kantor Pertanahan dengan cara menggunakan meminta hak akses terhadap data kependudukan.

---

This research is done through normative judicial research method which is a research done by looking up to the positive law in Indonesia, including literature or secondary data in order to find any fact from land procurement and land registration done by X. It is found that that the land registration executed by Kantor Pertanahan Jakarta Barat is a maladministration.

The result of this research shows that land procurement conducted by X was not fulfill the terms of land procurement in accordance to laws in Indonesia. Therefore, such act is null and void. In order to prevent such maladministration to happen again, Kantor Pertanahan should ask for the civil registry data access right."

"Seiring dengan semakin sibuknya seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan maka undang-undang memberikan hak kepada seseorang tersebut untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pekerjaannya dengan dituangkan dalam sebuah surat baik yang dibuat di bawah tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Salah satu kasus yang biasa menggunakan surat kuasa adalah dalam hal jual beli tanah dan bangunan, dimana penjual memberikan kuasa kepada seorang lainnya untuk bertindak atas namanya menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain. Di dalam surat kuasa tersebut harus dinyatakan dengan jelas kuasa yang diberikan sehingga apabila penerima kuasa melakukan tindakan diluar dari kuasa yang diberikan maka penerima kuasa harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis, kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah untuk memindahtangankan atau menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15, Jakarta Barat. Dimana ternyata tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15, Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15A, dan Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15B, yang menjadi objek jual beli adalah Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15A. Namun surat kuasa dibuat sebelum proses pemecahan selesai dilakukan. Dalam kasus ini, pembeli beberapa kali mencoba untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank tetapi semua bank menolak untuk memberikan kredit dengan alasan surat kuasa tersebut tidak sah walaupun pada akhirnya pembeli mendapatkan kredit tersebut dari sebuah bank. Sedangkan menurut penulis, surat kuasa tersebut sudah benar dan sah karena tidak mengurangi materi yang dikuasakan yaitu menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah dipecah menjadi 3 bagian.

---

Along with the increase of a person’s activites, perhaps in relation to their job, the law grants a right to that person to give power of attorney to another person to act on his or her behalf, which is made into a written form, either a private deed or an authentic deed made in front of the authorized official. One of the cases in which it is common practice to use powet of attorney is in the case of sale and purchase of land and building, where the seller grants power of attorney to another party to act on his or her behalf to sell such land and building to a third party.

In such power of attorney it must be clearly mentioned the power that is granted, so that if the proxy or endorsee conducts actions outside of the granted power of attorney then the proxy or endorsee must take responsibility of the procured loss.

In the case which is reviewed by the writer, the power granted by the authorizer/ principal/endorser is the power to transfer or sell 1/3 (one third) of a land and building located in Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15, West Jakarta. Evidently, such land is subdivided into 3 (three) parts, which are Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15, Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15A , and Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15B. The object of the sale and purchase is the land located in Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15A. However the power of attorney was made before the subdivision process was finished.

In this case, the buyer has tried several times to obtain credit facilities from a few banks, however all those banks refused to grant credit by citing such the power of attorney is not valid, although in the end the buyer acquired credit from a bank. Whereas according to the writer, the abovementioned power of attorney is valid and legitimate because it did not decrease the granted power of attorney, that is to sell 1/3 (one third) of the land which is subdivided into 3 parts."

"Latar Belakang dalam Skripsi ini adalah Saat ini, sering terjadinya perselisihan-perselisihan perdata tentang kepemilikkan sebidang tanah yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah melalui jual beli. Di dalam praktek, tujuan kegiatan jual beli tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukumnya, agar pihak pembeli mengerti bahwa obyek tanah yang baru dibelinya adalah terjamin kepastian hukumnya, terutama dalam hal batas tanahnya dan sertipikat tanahnya. Setiap subyek hukum, baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lain. Apabila terjadi pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli, pihak penjual harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak miliknya dan menyerhkan kepada pihak pembeli dan pihak pembeli mempunyai kewajiban melakukan pengurusan pendaftaran tanahnya oleh kantor PPAT, tujuannnya adalah agar pihak pembeli mempunyai kepastian hukum atas tanah/bangunan yang baru dibelinya. Perbuatan hukum seperti ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Apa yang telah diperintahkan di Pasal 19 ayat (1) UUPA disempurnakan dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 1997. Pasal 3 butir a PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur lebih lanjut sebagai penegasan tentang tujuan pendaftaran tanah adalah a. untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah ada 2 pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran pemindahan hak milik apabila dilakukan oleh PPAT ? Bagaimana peranan PPAT dalam praktek pendaftaran tanahnya ?.Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian ke kantor PPAT.Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah menjawab 2 pertanyaan yang ada di dalam pokok permasalahan dan menyimpulkan secara singkat hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab skripsi ini dan dituangkan secara singkat dan jelas di bagian kesimpulan."

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun antar Kantor Pertanahan itu sendiri. Tesis ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama yang bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum atas peralihan hak semacam itu. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif dengan menghasilkan bentuk penelitian yang bersifat preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya terdapat dua aturan hukum yang berbeda yang mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dan peralihan sebagian bidang tanah. Pasal 105 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama, sedangkan Pasal 54 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur mengenai peralihan sebagian bidang tanah.

---

Recently, there have been several due to objections concerning with the registration of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership. It is caused by the differences of perception in terms of legal rules that regulates the diversion of partial right of land becoming joint ownership the diversion of partial lands between the Land Office and Pejabat Pembuat Akta Tanah also among the Land Offices themselves. This thesis discusses the legislation that became the legal basis of the diversion of partial rights of land becoming joint ownership, which aims to create legal certainty and protection of such diversion. This research uses normative legal research methods to produce a form of prescriptive analytical research.

Based on the survey results revealed that in fact there are two different legal rules that regulates the diversion of partial rights of land becoming joint ownership and the diversion of partial lands. Article 105 paragraph 3 Regulation of the State Minister of Agrarian Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration regulates the diversion of partial right becoming joint ownership, while Article 54 paragraph 4 of Regulation head of National land Agency Number 1 Year 2006 on the implementation of Government Regulation No. 37 of 1998 on the Rules of land Title Deed official regulates the diversion of partial lands."