Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan PemerintahAmerika Serikat dalam menghadapi ancaman obat-obatan terlarang yang berasaldari Mexico. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatandeskriptif analisis. Peningkatan kekuatan mafia kartel dan meluasnya daerahperdagangan obat-obatan terlarang dari Mexico, membuat Amerika Serikatmelakukan sekuritisasi karena dampak yang dihasilkan dapat mengancamkeamanan nasional Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MéridaInitiative menjadi hasil sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikatdibawah Presiden George W. Bush.

---

AbstractThis thesis is focusing on securitization of US Govemrnent in fighting againstthreat of drugs trafficking came from Mexico. This research uses qualitativemethod with descriptive analytical approach. Increasing power of Mexican DTO(Drug Trafficking Organization) and enormous drug trafficking from Mexico,make US Government do securitization because the negative effect can threat USnational security. The result of the research has shown that Merida Initiative is theresult of securitization done by US Govemment under George W. Bushadministration."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu jaringan kriminal, terutamanya jaringan kriminal oleh warga Negara Nigeria, dapat beroperasi di Indonesia dengan memperdagangkan narkoba secara transnasional. Dalam hal tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana jaringan kriminal Nigeria dapat menjadi salah satu bentuk jaringan kriminal dalam drug trafficking yang sangat dikenal dan berada dalam hampir seluruh negara yang terdapat bisnis narkoba.Dengan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dalam mengumpulkan data mengenai jaringan - jaringan kriminal dalam perdangan narkoba, termasuk data mengenai jaringan kriminal narkoba oleh Nigeria, yang kemudian akan dibandingkan dengan berbagai jaringan kriminal non Nigeria sehingga dapat terlihat perbedaannya. Pengumpulan dan analisis data menggunakan pedoman diagram, yang terbagikan menjadi empat kotak, dimana masing ? masing kotak tersebut adalah data yang terkumpulkan. Data tersebut mencakup dimensi ? dimensi dalam jaringan kriminal, dimana dimensi tersebut menjadi pedoman utama dalam melihat dan membedah sebuah jaringan kriminal narkoba itu sendiri.Dari hasil pengumpulan data dokumen dan literature, dilakukan uji validitas dengan mewawancarai dua ahli pada bidang kejahatan narkoba dan seorang narapidana Nigeria. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik ? karakteristik yang unik dan berbeda pada jaringan kriminal Nigeria di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah jaringan yang cukup spesial.This research has a focus of showing how a criminal network, especially a Nigerian criminal network, can operate in Indonesia by trafficking drugs. With that, the main focus of the research is to show how a Nigerian criminal network is seen to be one of the most notorious criminal network known in the world and is spread widely everywhere with countries that has an occurring phenomenon in the crime of trafficking drugs.

Due to the focus constructed, this research uses a method of document studies in collecting the data of criminal networks in trafficking drugs, which especially includes the Nigerian criminal network, in which it will be compared with other criminal networks that are non Nigerian so that the difference may be seen clearly. In collecting and analyzing the data, a diagram is used as an orientation, in which it is divided by four boxes that consists of the data collected. These data consists of the three main dimensions used in the research to identify and examine a criminal network in drug trafficking.

By compiling data from documents and literature, a validation step is taken by interviewing two professional practitioners on the fields of drugs and a Nigerian inmate. The result found in this research shows the characteristics and distinctive features owned by Nigerian criminal network of drug trafficking in Indonesia, in which we can say that the network is special."

"Tesis ini membahas penanganan perdagangan anak di DKI Jakarta yang dilakukan dibawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi kasus dilakukan dengan mengambil kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan P2TP2A DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perdagangan anak di Jakarta, mengetahui implementasi Pergub No. 218 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani perdagangan anak, dan mengetahui program dan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penindakan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan ketahanan daerah. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan teori analisis kebijakan dan kajian ketahanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi di DKI Jakarta dengan modus terbanyak adalah eksploitasi seksual anak, pengiriman tenaga kerja, dan perdagangan bayi. Karakteristik Jakarta merupakan daerah transit jalur perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Pergub Gugus Tugas masih menghadapi kendala antara lain; a) sulitnya koordinasi antar sub Gugus Tugas, b) adanya perspektif bahwa perdagangan orang merupakan isu atau wilayah kerja bidang pemberdayaan perempuan, c) jumlah kasus yang merata diseluruh wilayah, d) belum adanya rumah aman bagi korban perdagangan anak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, e) kendala teknis penggunaan anggaran pemulangan korban dan f) minimnya upaya-upaya pencegahan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas yang dibentuk belum efektif karena hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pelaku kebijakan. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn, sebagai pelaku kebijakan, Gugus Tugas harusnya mampu menghasilkan kebijakan publik. Lemahnya otoritas ini membuat hanya sub Gugus Tugas bidang penanganan yang berjalan efektif karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri yaitu kepolisian, P2TP2A dan RPTC/RPSA. Saran penelitian ini antara lain perlu variasi model kampanye dan raealisasi pendirian rumah aman untuk korban. Berkaitan dengan rencana revisi Pergub Gugus Tugas diharapkan melibatkan pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam persoalan perdagangan manusia agar mendapat input dan perspektif yang lebih holistik. Perdagangan anak memerlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah kejahatan ini melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discuss about he handling of trafficking in children in Jakarta conducted under the coordination of the Task Force of Prevention and Treatment of Human Trafficking. Case study is based on trafficking cases handled by Police Resort of West Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, Polda Metro Jaya and P2TP2A DKI Jakarta. The purpose of this study is to investigate childrin trafficking in Jakarta, knowing implementations of Governor Regulation No. 218 of 2010 on the Task Force on Prevention and Treatment of Human Trafficking in dealing with trafficking in children, and determine the programs and prevention efforts, treatment and prosecution of the trafficking in children is associated with regional resillience.

This thesis is a descriptive qualitative research approach, using public policy analysis theory and study of regional resilience. The results showed that trafficking occurs in Jakarta with the highest mode is child sexual exploitation, labor delivery, and trafficking in baby. Characteristic of Jakarta is as a transit area on the trafficking pathway. Based on research results found that Governor Regulation of Task Force still faces some obstacles that are; a) difficulty of coordibating between sub of Task Force, b) perspective that trafficking is working area of women empowerment department, c) number of cases were evenly distributed throughout the territory, d) there is no safe house for trafficcking in children victims run by Jakarta Goverment, e) technical constraint in the use of victim repatriating budget, and f) lack of prevention efforts.

The findings of this study explained that the Task Force has not been effective because it only serves as a coordinating agency that difficult to make policy. According to the policy analysis by Dunn, as stakeholders, the Task Force should be able to produce public policy. The weakness of Task Force authority makes only treatment division is effective because it is done by the agency that has the authority to make their own decisions, namely the police, P2TP2A and RPTC / RPSA.

Suggestions in this study are the need for campaign variation models and realization of construction of a safe house for trafficking victims. Related to revised plan on Governor Regulation of Task Force is expected to involve many parties that have an active role in the issue of human trafficking in order to get a more holistic input and perspective. Trafficking in children requires appropriate policies to prevent this crime undermine regional resillience."

"Penelitian ini menganalisis upaya sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim di Amerika Serikat di bawah administrasi Biden-Harris berdasarkan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq dan Maria J. Trombetta. Sekuritisasi dimulai ketika administrasi Biden-Harris selaku aktor sekuritisasi membingkai isu perubahan iklim sebagai problematika keamanan dengan mengeksploitasi bahasa khas isu keamanan, seperti “existential threat”, “point of no return”, dan “possible way out”. Akan tetapi, selaras dengan proposisi Balzacq, penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang diupayakan Biden-Harris turut memanfaatkan rujukan-rujukan dalam kondisi struktural atau konteks spesifik yang melingkupi audiensnya, yakni masyarakat AS, pemerintah negara bagian, lembaga pengadilan, dan Kongres. Hal ini dilakukan agar Biden-Harris dapat membangun resonansi dengan pengalaman khusus audiens dan meraup dukungan serta legitimasi dari audiens terhadap langkah sekuritisasinya. Secara konvensional, upaya sekuritisasi terhadap suatu isu dianggap akan membukakan jalan bagi tindakan “luar biasa” untuk mengatasinya. Namun, sejalan dengan argumentasi Trombetta, penelitian ini pun menemukan bahwa proses adopsi instrumen kebijakan keamanan untuk menanggulangi isu perubahan iklim yang diupayakan Biden-Harris tetap melalui prosedur “politik yang normal”. Dinamika tarik-ulur kepentingan tetap menyertai langkah sekuritisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi pada dasarnya merupakan proses yang bersifat intersubjektif. Hasil dari sekuritisasi tidak hanya ditentukan oleh administrasi Biden-Harris selaku aktor, tetapi juga bergantung pada konteks dan audiens yang dapat memberdayakan ataupun menghambat upaya sekuritisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

---

This research analyzes the securitization of climate change in the United States under the Biden-Harris administration based on the securitization theory promulgated by Thierry Balzacq and Maria J. Trombetta. The act of securitization began when the Biden-Harris administration framed climate change as a security problematique by exploiting specific language repertoire of security issues, such as “existential threat”, “point of no return”, and “possible way out”. However, aligned with Balzacq’s proposition, this research reveals that securitization attempt by Biden-Harris also utilized references unique to the structural conditions or contexts of the audience which includes the U.S. citizens, states governments, courts, and Congress. This is ultimately done such that the Biden-Harris administration serving as the securitizing actor could better resonate with the audience’s specific experiences and thus enable them to mobilize support from the audience. Despite conventional belief that securitizing an issue would legitimize the use of extraordinary measures in handling the issue in question, this research shows that securitization of climate change by Biden-Harris did not necessarily operate in the realm of exceptionality. As also suggested by Trombetta, interest-driven political dynamics could still be found in the process of securitizing climate change. This reality further affirms Balzacq’s argument that securitization is fundamentally an intersubjective process. The result of securitization is not exclusively determined by the actor, but also contingent on the contexts as well as the audience that could either empower or hinder the act. In conducting this research, the author employs qualitative method, and in particular literature studies as its data collection technique."

"Hubungan Internasional merupakan studi yang mencakup dinamika antarnegara, termasuk area penting keamanan siber di era digital. Serangan siber di Estonia dan Iran telah menyoroti ketidaksiapan global dalam menghadapi ancaman siber, mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pengamanan dan terlibat dalam diplomasi digital. Kajian ini mengeksplorasi konteks dan variabel pendorong di balik sekuritisasi ruang siber, evolusi norma siber global, serta dinamika pengamanan ruang siber dalam wujud sekuritisasi yang dilakukan. Literatur mengidentifikasi empat mekanisme sekuritisasi—aktor sekuritisasi, speech act, audiens, dan facilitating conditions, sekaligus empat komponen utama keamanan ruang siber—referent object, emergency situations, existential threat, dan extraordinary measures. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap keamanan global, yang menuntut kebijakan keamanan siber yang adaptif. Akibatnya, fokus telah bergeser dari hanya melindungi infrastruktur menjadi memahami operasi siber, menempatkan ruang siber sebagai elemen penting dalam strategi keamanan nasional. Pendekatan extraordinary measures seperti multistakeholderisme dan kedaulatan digital menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kontrol negara yang kuat. Eksplorasi strategi keamanan siber mencakup tindakan pencegahan dan mitigasi, potensi jalur kerjasama, dan formulasi kebijakan yang efektif. Kajian ini menekankan kebutuhan pendekatan holistik dan kooperatif terhadap sekuritisasi ruang siber, memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dan mewakili jalan yang menjanjikan untuk penelitian di masa depan.

---

International Relations encompasses the dynamics between nations, including the critical area of cybersecurity in the digital era. Recent cyberattacks on Estonia and Iran have highlighted global unpreparedness in addressing cyber threats, prompting nations to establish control measures and engage in digital diplomacy. This analysis explores the context and driving variables behind the securitization of cyberspace, along with the evolution of global cyber norms and the dynamics of cyber security through the lens of securitization. Literature identifies four mechanisms of securitization—securitizing actors, speech acts, the audience, and facilitating conditions, as well as four main components of cybersecurity—referent objects, emergency situations, and existential threats. The rapid advancement of information and communication technology (ICT) has transformed the global security landscape, necessitating adaptive cybersecurity policies. Consequently, the focus has shifted from safeguarding infrastructure to understanding cyber operations, positioning cyberspace as crucial in national security strategies. Extraordinary measure approaches such as multistakeholderism and digital sovereignty emphasize collaboration among stakeholders and robust state control. The exploration of cybersecurity strategies includes preventive and mitigation actions, potential cooperation avenues, and effective policy formulation. This analysis underscores the need for a holistic and cooperative approach to the securitization of cyberspace, providing insights applicable to other regions facing similar challenges and representing a promising avenue for future research."

"Penelitian ini membahas fenomena politik sekuritisasi Turki terhadap laju migrasi pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional. Pada tahun tersebut, Turki menjadi fokus perhatian dunia karena menjadi jalur utama bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan migrasi besar ini, pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang semakin bersifat sekuritisasi, dengan menekankan ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya. Pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah Turki, Uni Eropa, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan migrasi Turki. Turki, sebagai negara yang secara geografis berbatasan dengan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam bentuk “EU-Turkey Statement” dalam upaya yang sama untuk menekan regulasi dan laju pengungsi yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencapai keamanan Turki terlihat dari keberanian pemerintahnya dalam mengkritik UE dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu semua mungkin akan berubah dengan cara yang lebih kohesif sehingga kedua belah pihak diharapkan mencapai kondisi keamanan yang stabil selama migrasi pengungsi terus berlangsung. Pemahaman terhadap kompleksitas keamanan regional menjadi penting dalam merumuskan kebijakan migrasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik sekuritisasi migrasi, terutama dalam konteks Turki dan kawasan sekitarnya.

---

Using a Regional Security Complexity approach, this research discusses the political phenomenon of Turkey’s securitization of migration rates in 2016. That year, Turkey became the focus of world attention because it was the main route for thousands of refugees fleeing conflicts in the Middle East, North Africa and surrounding areas. In facing this major migration challenge, the Turkish government is taking increasingly securitizing steps, emphasizing the security threats faced by the country and its society. The Regional Security Complexity Approach is used to analyze the dynamic interactions between various actors, including the Turkish government, the European Union, as well as internal and external factors that influence Turkey migration policy. Turkey, as a country that geographically borders the European Union, is collaborating in the form of the "EU-Turkey Statement" in the same effort to suppress regulations and the rate of illegal refugees. The research results show that Turkey’s efforts to achieve security can be seen from the government's boldness in criticizing the EU in recent years, but that may all change in a more cohesive way so that both parties are expected to achieve stable security conditions as long as refugee migration continues. Understanding the complexity of regional security is important in formulating holistic and sustainable migration policies. Thus, this research makes an important contribution to understanding the political dynamics of migration securitization, especially in the context of Turkey and the surrounding region."

"Tesis ini menganalisa tentang ?Permasalahan Arus Migrasi Ilegal sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan George Walker Bush jr? Runtuhnya tembok Berlin menandai sebuah perubahan besar-besaran dalam studi keamanan yang selama perang dingin didominasi oleh studi keamanan konvensional yang melihat ancaman hanya datang dari sektor militer dan politik. Berakhirnya perang dingin menandai kemunculan isu-isu baru seperti migrasi illegal dan terorisme yang akhirnya bagi beberapa negara menjadi permasalahan kemanan baru. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dengan menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde dari Copenhagen School.

---

This thesis analyzes the "problem of illegal migration flows as a Security Threat to the reign of George Walker Bush Jr in the United States? The fall of the Berlin Wall marked a massive change in security studies during the Cold War that was dominated by conventional security studies which looked at threats only come from the military and political sector. The end of Cold War marked the emergence of new issues such as illegal migration and terrorism which become new security problems for some countries. This thesis uses qualitative research methods with analytical descriptive design. This thesis uses the theory of securitization which is developed by Barry Buzan, Ole Waever and Jaap De Wilde from the Copenhagen School."

"Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut.

---

The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."