Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu permasalahan utama pembangunan adalah masih besarnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sebagai upaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan maka pada tahun 2009 pemerintah Indonesia memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 38 tahun 2008 dengan tema utama ?Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan?. Prioritas tersebut fokus pada 1) Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin dan fokus 2) Penyempurnaan dan Perluasana Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat serta fokus 3) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi yang terkait dengan relevansi perencanaan, efektivitas biaya, proses, keluaran dan hasil kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RKP 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab perbedaan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari aspek relevansi perencanaan, efektivitas alokasi biaya penanggulangan kemiskinan, proses, keluaran dan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta aspek lainnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis data kuantitatif ataupun data kualitatif melalui pemaknaan (understanding of understanding) Hasil evaluasi berdasarkan persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, maka diketahui faktor penyebab lebih cukup tingginya penurunan tren penduduk miskin di Kalimantan Barat yaitu faktor relevansi perencanaan, keluaran, hasil dan efektifitas biaya pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan RKP 2009 yang cukup baik.Namun jika dinilai dari skor maksimal yaitu 10, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kedua lokasi belum maksimal memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, karena rata-rata skor semua aspek yang dievaluasi di kedua lokasi hanya pada skor 7.Atas dasar inilah kemudian faktor lain diidentifikasi, berdasarkan hasil identifikasi kebijakan lokal dan identifikasi kegiatan masyarakat, maka ditemukan faktor lain yang secara kualitatif dinilai memiliki pengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat yaitu adanya Credit Union (CU) yang dikembangkan oleh masyarakat. Walaupun demikian kami rekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang CU ini, untuk mengetahui secara pasti tingkat pengaruhnya terhadap penurunan persentasi penduduk miskin.Untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dimasa datang, penulis memberi usulan (sesuai skenario III) agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik lokal, maka aspek pertama yang perlu dibenahi adalah sistem perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan yang ada dalam RKP. Dimana anggaran penanggulangan kemiskinan masih menggunakan mekanisme Dana Urusan Bersama (DUB). DUB yang tersentralisasi perencanaan dan penganggarannya ini direkomendasikan untuk direformulasi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga daerah lebih berdaya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah sebagaimana hasil penelitian ini. Pengalihan menjadi DAK bukanlah merupakan hal tidak mungkin, karena sudah didukung oleh 2 kebijakan yaitu UU nomor 33 tahun 2004 pasal 108 dan PP no 7 tahun 2008 pasal 76 ayat 1. Selanjutnya penyempurnaan formulasi DAK tidak hanya untuk pembangunan sarana fisik saja tetapi dapat digunakan untuk non-fisik dengan perencanaan dan pelaksanaannya dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama dengan stakeholders lainnya.

---

One major problem of development is a large number of Indonesian population live below the poverty line. In an effort to accelerate poverty reduction in 2009, the Indonesian government to prioritize poverty reduction in the Government Work Plan 2009 (RKP 2009) which was ratified by Presidential Decree No. 38 in 2008 with the main theme of "Improving People's Welfare and Poverty Reduction." These priorities focus on a) Development and Improvement of Social Protection System Particularly for the Poor and focus 2) Improvement and Expansion of Scope of Community Based Development Program and focus 3) Empowerment of Small and Micro Enterprises.This paper aims to describe the evaluation results relating to the relevance of planning, cost effectiveness, processes, outputs and results of poverty reduction policies in the RKP 2009 in South Sulawesi Province and West Kalimantan Province. The research aims to find the cause of the differences decrease in the number of poor people in West Kalimantan Province, compared with the South Sulawesi Province. This can be seen from the aspect of relevance to the planning, effectiveness of budget allocation for poverty reduction, processes, outputs and results of the implementation of poverty reduction policies and other aspects so that it can be used as a policy recommendation to reduce poverty. The evaluation was done with a qualitative methods, qualitative methods will be used to describe and analyze the quantitative data or qualitative data through understanding of understanding. Evaluation results based on the perceptions of stakeholders towards the implementation of poverty reduction in West Kalimantan and South Sulawesi shows the unknown factors causing the high decline in the trend of poor people in West Kalimantan. The factors are the relevance factor of planning, outputs, outcomes and cost effectiveness of the implementation of poverty reduction policies in RKP 2009 that good enough. However, if judged from the maximum score is 10, it can be said that the implementation of poverty reduction policies in the two provinces were not optimally contribute to the decline in the number of poor people, because the average score of all the aspects that were evaluated in both locations have only scored seven.On the basis of this evaluation, other factors have been identified. Based on the identification of local policies and identification of community activities, other factors have been founded that are qualitatively judged to have the effect of decreasing the percentage of poor people in West Kalimantan, namely the Credit Union, which was developed by the community. For the implementation of poverty reduction policies in the future, the author gives a suggestion that the implementation of poverty reduction in accordance with local characteristics, the first aspect that needs to be addressed is the planning and budgeting system of the existing poverty reduction in the RKP, where the budget is still using the mechanism of poverty reduction Affairs Joint Fund (DUB). DUB centralized planning and budgeting is recommended to be reformulated into the Special Allocation Fund (DAK), so regions can be more powerful in planning, implementing and evaluating poverty reduction in accordance with regional characteristics as the results of this research. Transfer of DUB to DAK is not an impossible thing, because it was supported by the two policies namely The Law No. 33 year 2004 Article 108 and Government Regulation No. 7 year 2008 article 76, paragraph 1. Further improvements are recommended for the formulation of DAK not only for infrastructure but it can be used only for non-physical, with the planning and implementation developed by local government together with other stakeholders."

"This paper explores linkages between governance and poverty in Indonesia for the period 2001 to 2008. The dimensions of poverty reduction policy, which include poverty, inequality, and growth, demonstrate that the poor do not benefit proportionately from economic growth. It also shows clearly comparing with inequality, in which the result of the study shown that a strong link exists between governance indicators and poverty reduction. It is concluded that the improvement of voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, and rule of law can control corruption and the pro-poor policies, which ultimately reduce poverty in the long run. Facing the challenging of good governance toward poverty reduction, Indonesia needs to formulate and implement effectively its governance policies to encourage the good governance, including both of region and time dimensions. "

"This study aims to determine the implementation, barriers, support, and empowerment activities that become themost effective activity in increasing the empowerment program in rural communities at Sub-District of Tapian Nauli,District of Tapanuli Tengah. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Thesubject selection technique uses purposive sampling and snowball sampling, while the data collection techniques usedare observation, interviews, and literature study (documentation). The results shows that the implementation ofprograms in the empowerment of rural communities at Sub-District of Tapian Nauli, District of Tapanuli Tengah hasnot been able to come to the designated goal. The lack of progress of program activities in increased empowerment of ruralcommunities in this area causes the possibility, strengthening, and protection of powerless groups grow very slowly.Some of the internal factors of the local government are that the supporting programs for activities to increase theempowerment of rural communities are very little, among others, the low availability of inputs especially fund resources,human resources, and lack of bias of government policy itself against the activities of development and poverty alleviationprograms. While the barriers of the society as the main target are the low quality of human empowerment of the poor andthe presence of several cultural communities still lack support for improving the welfare of rural communities."

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan dengan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial), tetapi beriringan dengan strategi peningkatan pendapatan melalui Program Kewirausahaan Sosial. Dalam mengoptimalkan program tersebut, diberikan pendampingan program untuk memberikan fokus pada inisiatif usaha, penguatan kapasitas dan prospek wirausaha baru, kemandirian wirausaha, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas dan penekanan pada pertumbuhan usaha yang berkeberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dan peran pendamping program dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan subyek penelitian KPM PKH yang telah graduasi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian bersifat explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial mencakup perencanaan pembentukan awal usaha melalui identifikasi, pemetaan usaha, dan analisis permasalahan dalam menentukan kebijakan intervensi program yang diberikan kepada penerima manfaat. Lebih lanjut untuk mencapai keberhasilan program, penerima manfaat melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan bahan baku, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian melalui pelatihan usaha dan pembagian tugas tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Dalam mengembangkan usaha dan pemasaran hasil produk kewirausahaan sosial, penekanan diupayakan pada teknik pemasaran, perizinan, pemanfaatan teknologi, dan pengemasan produk. Hasil kedua menunjukan bahwa pendamping sosial dan mentor bisnis memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan pemantauan usaha untuk mempercepat pengembangan usaha KPM. Pendamping sosial dan mentor bisnis melakukan pendataan penerima bantuan program kewirausahaan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Selama program berlangsung pendamping sosial memberikan sosialisasi dan motivasi, edukasi berwirausaha, pelatihan, koordinasi perizinan, akses pembiayaan, pemasaran hasil untuk pengembangan usaha KPM. Pasca program kewirausahaan sosial terjadi peningkatan usaha KPM, peningkatan keahlian dan keterampilan usaha, serta perubahan perilaku KPM yang memberikan berdampak sosial terhadap masyarakat sekitar dengan membuka akses lapangan pekerjaan dan kerjasama kemitraan

---

Poverty abatement is not only accomplished with a strategy of reducing the expenditure duty of the poor and vulnerable through social protection programs (social assistance and social security) but side-by-side with a strategy of increasing income through the Social Entrepreneurship Program. In optimizing the program, program assistance is accommodated in order to focus on business initiatives, strengthening the capacity and prospects of new entrepreneurs, entrepreneurial independence, creating an entrepreneurial ecosystem that supports innovation and creativity and an emphasis on sustainable business growth. This research aims to describe and analyse empowerment programs through social entrepreneurship and the role of program assistants in empowering beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) that have been certified. The research data were attained from observations through observation, interviews, and documentation studies with research subjects KPM PKH who had certified in DKI Jakarta Province. The research approach used is qualitative with explanatory research. The results of the study show that the empowerment process through social entrepreneurship includes planning the initial formation of a business through identification, business mapping, and problem analysis in determining program intervention policies given to beneficiaries. Furthermore, in order to achieve program success, beneficiaries identify human resource and raw material needs, as well as improve capabilities and expertise through business training and division of labour tasks according to their expertise. In developing the business and marketing the results of social entrepreneurship products, emphasis is sought on marketing techniques, licensing, technology utilization, and product packaging. The second result shows that social mentors and business mentors have a role in providing business assistance and monitoring to accelerate KPM business development. Social assistants and business mentors collect data on beneficiaries of the social entrepreneurship program to ensure the accuracy of targeting beneficiaries. During the program, social assistants provide socialization and motivation, entrepreneurship education, training, licensing coordination, access to financing, and marketing of results for KPM business development. After the social entrepreneurship program, there has been an increase in KPM's businesses, increased business expertise and skills, and changes in KPM's behaviour which has a social impact on the surrounding community by opening access to jobs and partnerships"

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."