Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya-upaya Australia sebagai negara demokrasi liberal dalam mengatasi terorisme, khususnya menangkal ancaman-ancaman terorisme yang terjadi di Australia, termasuk aktivitas-aktivitas teroris yang terjadi di wilayah Indonesia dengan target kepentingan-kepentingan Australia dan warganegaranya. Australia sebagai negara berpaham demokrasi liberal menghadapi suatu dilema dalam konteks perang melawan terorisme. Ketika etika demokrasi liberal harus dibutuhkan, langkah-langkah kontra-terorisme merupakan upaya yang sangat efektif. Dilema ini banyak mewakili ASIO dalam aktivitasaktivitasnya untuk mengumpulkan informasi dan memberikan peringatan kepada pemerintah tentang kegiatan-kegiatan atau situasi-situasi di Australia. Australia melaksanakan defensive deterrence berdasarkan pada operasi-operasi intelijen.Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan ASIO sebagai badan intelijen keamanan nasional Australia dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi bagi instrumen counter-terrorism policy di Australia.

---

This thesis discussed about the efforts of Australia as a liberal democracy in dealing with terrorism, especially in overcoming the threats of terrorism that occurred in Australia, including terrorist activities that occurred in the territory of Indonesia that targeted the interests of Australia and its citizens. As a liberal democratic state, Australia faces a dilemma in the context of war against terrorism. While liberal democracy ethics must be needed, counter-terrorism measures most also be effective. This dilemma is mostly represented by ASIO in their activities to collect information and provide a warning to the government about activities or situations in Australia. Australia is implementing defensive deterrence based on intelligence operations.This thesis is qualitative research applies explanatory method. The results are expected to be useful as a reference for a more in-depth research on the role of ASIO as Australia's national security intelligence agencies in understanding the principles of democracy to counterterrorism policy instruments in Australia."

"ABSTRAKKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud dimana tercermin dari kesenjangan masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dalam hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia baik dari sisi input, proses maupun output, sehingga belum mampu menjaring dan menyaring pemimpin lokal, daerah dan nasional baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang jujur, kredibel, akuntabel, visioner, dan negarawan. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi khususnya 1) electoral process and pluralism, 2) functioning of government, 3) political participation, 4) political culture, 5) civil liberties belum optimal sehingga turut mengakibatkan tidak optimalnya fungsi dalam sistem politik di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Modal social adalah suatu kualitas yang dapat menjadi fasilitator kerja sama antar pribadi. Modal social adalah tentang nilai-nilai jaringan social, ikatan orang yang sama dan menjembatani orang-orang yang beragam dengan, norma-norma timbal balik. Modal social dapat mengapresiasi ikatan, jembatan dan hubungan antara aparat dan warga. Namun demikian pemahaman terorisme harus menjadi tugas pertama. Dalam memahami terorisme, definisi yang sama harus dibentuk sebagai persepsi nasional atau persepsi umum tentang terorisme. Studi telah menemukan lebih dari 200 definisi terrorism. Jika definisi terorisme secara luas dapat disepakati dan diterima sehingga, upaya kontraterorisme dapat diambil dengan indicator keberhasilan yang realistis dan adil, dan akuntabel. Aneh tapi nyata bahwa orang-orang secara umum mengeneralisasi terorisme dengan Islam, sehingga terorisme berkaitan dengan pengikutnya. Sebagai dasar atau fundamental untuk mendefinisikan terorisme, seua orang harus memahami nilai dan norma-norma yang diadopsi dan diikuti semua muslim. Dari titik pemahaman ini akan membangun kepentingan bersama bahwa semua orang menyadari terorisme dan meiliki kesediaan untuk mengambil tindakan kontra terorisme. Dengan demikian, modal social yang lebih tinggi akan mencapai hasil yang lebih tinggi dalam upaya pemerintah untuk melawan terorisme."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng.

---

This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."