Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kesesuaian pemberlakuan Standar NasionalIndonesia (SNI) secara wajib dengan berdasarkan perjanjian Technical Barrier ToTrade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib sudah sesuai denganperjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice(GRP), hanya saja dalam peraturan Indonesia masih terdapat kelemahan.Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan revisiterhadap Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang StandardisasiNasional dan menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalamperundingan pembentukan standar internasional sehingga standar internasionaldapat mengakomodasi kepentingan Negara berkembang.

---

ABSTRACTThis thesis describes the conformity of the implementation of Indonesian NationalStandard (SNI) is required under agreements with the Technical Barrier To Trade(TBT) and Good Regulatory Practice (GRP). This study was a qualitative studyusing a normative study. The results of this study indicate that the application ofmandatory SNI is in conformity with the agreement Technical Barrier To Trade(TBT) and Good Regulatory Practice (GRP), except that in Indonesia there arestill regulatory weaknesses. This study also suggested that the Indonesiangovernment to revise the Government Regulation no. 102 Year 2000 regardingNational Standardization and suggested that developing countries can play anactive role in negotiating the establishment of international standards so thatinternational standards can accommodate the interests of developing countries."

"Dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) ini dijelaskan bahwa suatu negara dalam melakukan penerapan standar, prosedur sertifikasi dan pengujian mutu barang untuk tujuan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu (unnecessary barriers to trade) yang dapat menimbulkan proteksi yang terlarang. Mengacu pada ketentuan TBT­ WTO, dalam rangka menegakkan "transparency", maka setiap regulasi teknis pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan harus dinotifikasi ke sekretariat TBT-WTO.Kebijakan standardisasi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan koosumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi intemasional dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT­ WTO. Permasalahan sering terjadi bahwa suatu standar yang bersifat wajib (mandatory) sudah diberlakukan sebelum dinotifikasi terlebih dahulu. Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib suatu standar, maka wajib dinotifikasikan terlebih dahulu ke Komite TBT-WTO sebelum diberlakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian temadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-u ndangan nasional khususnya dibidang standardisasi dan hukum intemasional sebagaimana ketentuan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan yang diperoleh melaJui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam TBT Agreement. Untuk menjamin keberterirnaan dan pemanfaatan Standar SNI Wajib secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma Keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.; kedua, dalam pemberlakuan SNI Wajib hendaknya melakukan prosedur notifikasi agar bias terhindar dari gugatan Negara anggota WTO yang mungkin bias meminta diselesaikan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO; ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia untuk mendukung kelancaran arus barang dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan penindakan penyelundupan

---

In the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) is explained that a country in making the application of standards, certification procedures and testing the quality of goods for the purpose of protecting the safety, health and environmental or other purposes related to the things it should not create trade barriers unnecessary (unnecessary barriers to trade), which can lead to protection of banned. Referring to the TBT-WTO provisions, in order to enforce the "transparency", then every application of technical regulations and conformity assessment standards that have impact on trade barriers should dinotifikasi to TBT-WTO secretariat. Standardization policy in Indonesia and as set by the government as well as beneficial to: reduce risk, improve overall economic efficiency, provide protection against the market as a justice, consumer protection, enhance consumer confidence, manage membership in international standardization organizations and meet the requirements of the WTO­ TBT agreement. The problem often happens that a mandatory standard (mandatory) is introduced before notified first. To avoid the occurrence of international or regional trade barriers with the application of technical regulations relating to the applieation of standard compulsory something, then it is recommended that the first notified to the WTO TBT Committee before enacted. This research study using a normative juridical where the author focuses on the study of the legal nonns contained in national legislation, particularly in the field of standardization and international law as the provisions in the WTO. This study uses two sources of primary data and data obtained through a process of interviews and secondary data obtained from library materials. Results from the study suggest that first, Implementation of Mandatory SNI in Indonesia must comply with the provisions of the TBT Agreement as theJY relate to health, safety, safety, the interests of national economic development and preservation of environmental functions. To ensure the acceptability and utilization of ISO standards are widely Payer, all other stakeholders should apply the norms of openness, transparency and impartiality.; Second, in the implementation of the Mandatory Standard National Indonesia (SNI-Mandatory) should conduct the notification procedures in order to avoid a lawsuit the state WTO members that may be resolved through the forum asking Dispute Settlement Body (DSB), WTO; third, to support the smooth flow of goods and increase the effectiveness of supervision over the traffict of goods and increase the effectieness of supervision over the traffic of goods that enter or exit the Indonesian customs area and the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia, and to optimize the prevention and repression of smuggling."

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"PT. XYZ tengah membangun gas plant dan ditargetkan on stream pada pertengahan tahun 2017. Saat detail engineering, studi - studi seperti HAZOP, HAZID, SIL telah menetapkan technical barrier namun tidak menetapkan organizational barrier, baik itu procedural maupun human yang turut menunjang keselamatan pelaksanaan startup dan commissioning gas plant. Sebelum dilakukan startup, setiap unit dalam gas plant seharusnya diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa unit telah siap beroperasi dan terhindar dari potensi kecelakaan, khususnya ledakan dan kebakaran. Tujuan dari studi ini menganalisis ketersediaan dan kesiapan safety barrier dalam mencegah dan memitigasi konsekuensi dari hazardous event, yaitu kejadian flammable gas / liquid release. Studi ini meliputi identifikasi skenario initiating event atau threats yang dapat menyebabkan flammable gas / liquid release, mengevaluasi konsekuensi dan fungsi barrier. Bow tie diagram, digunakan untuk menggambarkan elemen barrier. Kinerja barrier dikaji berdasarkan 5 lima performance criteria availability, functionality, capacity, trigger event, dan response time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21 dari keseluruhan skenario memiliki unacceptable risk dan membutuhkan perbaikan. Beberapa rekomendasi diusulkan kepada PT. XYZ.

---

PT. XYZ is constructing a new onshore gas plant and targeted to be on stream by mid 2017. During detailed engineering, studies such as HAZOP, HAZID and SIL have specified technical barriers, but not organizational barrier, neither procedural nor human, which also contributing in safety implementation of startup and commissioning activities. Before startup, each unit within the gas plant should be thoroughly inspected and evaluated for its readiness and prevention of potential accidents, especially explosion and fire.

The purpose of this study was to analyze the availability and readiness of the safety barrier in preventing and mitigating the consequences of the hazardous event, i.e. flammable gas liquid release. This study identified initiating event that could lead to flammable gas liquid release, evaluated consequences barrier functions. Bow tie diagrams were used to draw barrier elements.

Performance of barriers were assessed by 5 performance criteria availability, functionality, capacity, trigger event, and response time. It was found that 21 of all scenarios were having unacceptable risk and need more improvement. Some recommendations were proposed. "

"Sama seperti lingkung buatan lainnya, kebun binatang jugaperlu memperhatikan banyak hal dan pemikiran yang matang dalam perancangannya. Satu hal yang membedakan habitat binatang di kebun binatang dengan habitat binatang di alam liar adalah yang satu membutuhkanenclosuresedangkan yang satunya lagi tidak. Perancangan kebun binatang (zoo design) telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dahulu rancangan kebun binatang hanya berupa sangkar, kinizoo designer perlumemikirkan dari aspek binatang, pengunjung, dan pengurus kebun binatang ketika merancang enclosure binatang. Di balik bentuknya yang sederhana, ternyata banyak hal yang cukup kompleks yang perlu dipertimbangkan dari ketiga aspek tersebut untuk merancang pembatas kebun binatang (zoobarrier) sebagai elemen yang menetapkan sebuah enclosure. Apasaja hal-halyang perlu diperhatikan dan yang mempengaruhi perancangan pembatas kebun binatang (zoo barrier design). Pertanyaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas tentang perancangan pembatas kebun binatang dalam skripsi ini. Studi kasus yang dipilih untuk lebih menjelaskan mengenai topik ini adalah salah satu kebun binatang di Jabodetabek, yaitu Taman Safari Indonesia Bogor.

---

Same as other built environment, zoo also need to consider many things and careful thought in its design. One thing that distinguishes an animal habitat at the zoo with animals? habitats in the wild is one of them requiring enclosure while the other one does not. Zoo design has changed overtime. In the past zoo animal enclosures is just a cage, today zoo designers need to think from animal, visitor and zookeeper aspect when designing animal enclosure. Behind the simple form, there are many things that complex enough to be considered from those three aspects to design zoo barrier as an element that define zoo enclosure. What are important things that need to be considered and which are will influence zoo barrier design.This question is what makes writer interested to discuss about zoo barrier design in this thesis. Case study that will explain more about this topic is one of zoos in Jabodetabek, Taman Safari Indonesia."

"Tesis ini meneliti Putusan KPPU No 05/KPPU-I/2014, yang menduga adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance. Obyek perkara ini adalah kegiatan bancassurance antara ketiga pihak tersebut yang dinilai menghambat perusahaan asuransi lain/pesaing yang hendak masuk ke pasar penjualan produk KPR BRI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa BRI dan perusahaan perbankan yang melakukan kegiatan bancassurance agar dapat segera menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mewajibkan perusahaan perbankan untuk menawarkan minimal 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank.

---

This thesis examines the KPPU Decision No. 05/KPPU-I/2014, who suspect a violation of Law No. 5 of 1999 conducted by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and PT Heksa Eka Life Insurance. The object of this case is the bancassurance activities among such parties that alleged exercise barrier to entry to another insurance/competitor company who want to enter the market of KPR product of BRI. This research is qualitative descriptive design.

Results of the study suggest BRI and other banking company which conducting bancassurance activities to immediately adjust the provisions stipulated in Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 which obliges the banking company to offer minimum 3 (three) Bank partner of insurance companies."

"Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam upaya penegakan perlindungan konsumen, pemerintah merupakan pihak yang memiliki peranan penting. Peran pemerintah Indonesia terkait dengan produk besi baja, salah satunya dengan cara mengendalikan impor besi baja. Pemerintah memfokuskan pada pengawasan terhadap besi baja beredar non SNI yang sering ditemui di pasaran. Pemeriksaan impor besi baja semula dilakukan di border, namun sekarang pemeriksaannya bergeser ke post border. Peraturan tersebut membuat baja impor masuk dengan mudah, namun yang menjadi kelemahannya adalah besar potensi adanya besi baja yang di impor tidak sesuai dengan SNI yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan, pada tahun 2018 ditemukan banyak besi baja beredar yang tidak sesuai dengan SNI. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor. Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen dalam UUPK dan pengawasan peredaran besi baja wajib SNI hasil impor post border dan produksi dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen adalah bahwa SNI menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen, SNI menjamin konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang layak dan berkualitas di pasaran sesuai dengan standarnya, sebagaimana hak konsumen dalam UUPK yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, SNI akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Dalam melakukan pengawasan yang bertanggungjawab adalah pemerintah atau instansi yang terkait, dan salah satu upaya pemerintah dalam penerapan SNI besi baja adalah melalui pengawasan besi baja beredar dari hasil impor maupun hasil produksi dalam negeri.

---

The National Standardization (SNI) is an instrument to protect consumer rights as guaranteed in The Law of the Republic of Indonesia concerning Consumer Protection. In its enforcement, the government has an important role such as controlling iron and steel import. Government focuses on supervision to iron and steel without SNI requirement which often circulated in the market. Imported iron and steel used to be inspected in the border area but recently changed to post border inspection. This new regulation eases the entry of iron and steel to Indonesia however, one of its shortcomings is increasing risk of circulation of non-SNI iron and steel. Inspection in the year of 2018 found many poor iron and steel quality under the safety standards circulated in the market. The government undertakes supervision both before and after product circulation in the market, including import products. This research discussed the relation and relevance of SNI and consumer protection in Consumer Protection Law and circulation supervision of iron and steel requiring SNI license from post border import and domestic production. This is a normative and empirical legal research. In the end, there is a linkage between SNI and consumer protection, particularly that SNI is a concrete form of consumer protection by guaranteeing consumer right to obtain high-quality goods in the market on the basis of prevailing standards. Considering the right to security and safety in using goods/services as one of consumer rights in Consumer Protection Law, SNI will play the role if it well supervised. Supervision over SNI shall be undertaken by the government or relevant institution, and implementation of SNI on iron and steel shall be done by supervising its circulation, for both imported products and domestic products."