Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kec. Baturaja Barat, yakni rata-rata hanya 5,68 % perbulan terlihat kontras dengan masih tingginya AKB 47,68 per 1000 kelahiran hidup dan angka harapan hidup yang rendah yakni 65,21 tahun, sebagai indikator kesehatan masyarakat miskin.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian dengan desain Cross Sectional ini, memiliki sampel 98 orang yang diambil secara Systematic Random Sampling dari populasi sebanyak 2479 orang kepala keluarga peserta Jamkesmas di Kecamatan Baturaja Barat.Hasil analisis multivariat dengan menggunakan Model Logit, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik sikap dokter/bidan/perawat, semakin cepat peserta Jamkesmas dilayani, semakin cukup jumlah obat yang diterima peserta Jamkesmas, semakin sebentar waktu tunggu untuk diperiksa dan semakin dekat dalam mencapai sarana pelayanan kesehatan, maka semakin besar peluang peserta Jamkesmas memanfaatkan pelayanan kesehatan, dimana variabel jumlah obat yang diterima dan sikap dokter/bidan/perawat dalam memberikan pengobatan merupakan dua faktor yang paling dominan. Sedangkan tingkat pengetahuan peserta Jamkesmas tidak signifikan mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya oleh peserta Jamkesmas.Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas di masa yang akan datang lebih baik, maka Pemerintah daerah hendaknya melakukan evaluasi kembali kriteria miskin peserta Jamkesmas (targeting the poor), pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang mampu menjangkau masyarakat di desa terutama masyarakat daerah terpencil, dan Pemberian Punishment dan Reward kepada petugas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesmas.

---

Utilization of health services by the participants Jamkesmas in West Baturaja Subdistrict is still low, which averaged only 5.68% per month seen in contrast to the still high AKB 47.68 per 1000 live births and life expectancy of 65.21 years old Low, as an indicator of poor health.

The purpose of this study is to analyze the factors associated with utilization of health services by the participants Jamkesmas in the West Baturaja Subdistrict. With Cross Sectional Research design, a sample of 98 people taken in Systematic Random Sampling from a population of 2479 people participating Jamkesmas households in West Baturaja Subdistrict.

The results of multivariate analysis using the Logit model, shows that the higher the education level, the better the attitude of the doctor / midwife / nurse, the faster participants Jamkesmas served, the more sufficient amount of drug received Jamkesmas participants, the more minute waiting period for review and closer in reach health service facilities, the more likely participants Jamkesmas use of health services, where the variable amount of drug received and the attitude of doctors / midwives / nurses in giving medication are the two most dominant factors. While the knowledge level of participants Jamkesmas not significantly affect the utilization of health services in public health centers and on the tissue by the Jamkesmas's participants.

In order for the utilization of health services by Jamkesmas's participants in the future better, then the local government should re-evaluate poor criteria of Jamkesmas's participants (targeting the poor), development of village health post are able to reach people in rural communities, and provision of Punishment and Reward for health workers and health service facilities that provide health services to Jamkesmas's participants."

"ABSTRAKTanggung Jawab Dokter/Jururawat terhadap Pasien dalam hukum Perdata Barat dapat direlevansikan dengan pasal-pasal :- 1365 KUH Perdata (Mengenai perbuatan melanggar kum)- 1233 KUH Perdata (Mengenai wanprestasi)- 1354 KUH Perdata (Mengenai zaak waarneming)Perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi seperti dijelaskan dalam pasal 1265 dan pasal 1234 KUH Perdata.Ganti rugi dalam hukum perdata adalah merupakan suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya kembali dari pihak yang harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian itu.Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pelimpahan tanggung jawab antara dokter dan pasien terhadap perbuatan fatal tetapi, dalam terjadi sesuatu hal maka antara dokter dan jururawat harus dilihat dari hubungan pekerjaan mereka.Jadi jelas bahwa hubungan antara dokter dan jurawat dengan pasien dilihat dari segi hukum perdatanya dapat dimintakan pertanggunganjawabannya."

"ABSTRAKUlu ambek merupakan salah satu tradisi lisan yang berkembang di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Ulu ambek adalah sejenis silat dimana terdapat dua orang laki-laki yang berdiri saling berhadap-hadapan dan mempertunjukan gerakan serang (ulu) dan hambat (ambek). Dalam pertunjukannya, kedua pesilat tidak saling melakukan kontak fisik, oleh karena itu silat jenis ini disebut juga dengan silat gaib atau silat bayang. Pertunjukan tersebut dilakukan diatas arena yang disebut dengan laga-laga dan dipimpin oleh janang serta diawasi oleh niniak mamak. Sebagai sebuah tradisi lisan, salah satu penentu eksistensi dan keberlanjutan tradisi ulu ambek adalah bagaimanatradisi ini dikelola. Hal demikian dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap strategi pengelolaan ulu ambek di Pariaman agar tetap bertahan. Selain itu juga untuk mengungkap keterlibatan pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tradisi ulu ambek di Pariaman. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengelolaan pertunjukan ulu ambek adalah sistem pengelolaan bersifat adat. Dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi ulu ambek terdapat sinergi yang baik antarapihak internal, yaitu komunitas pemilik tradisi ulu ambek dengan pihak eksternal, dalam hal ini adalah pemerintah dan perguruan tinggi. Pengelolaan ulu ambek dilakukan oleh struktur kepemimpinan adat, yaitu tungku tigo sajarangan yang terdiri dari niniak mamak, cadiak pandai, dan alim ulamo. Pemerintah mendukung dengan menciptakanekosistem yang baik demi keberlangsungan tradisi ulu ambek, misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang nagari sebagai basis wilayah pelaksanaan tradisi ulu ambek. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan bantuan langsung dalam hal pendanaan alek nagari dan promosi tradisi ulu ambek. Pihak perguruan tinggi juga melakukan upaya dalam pengembangan tradisi ulu ambek dalam hal penelitian, serta pendampingan komunitas budaya dalam memberdayakan sanggar-sanggar seni yang ada di Pariaman.

---

ABSTRACTUlu ambek is one of the oral traditions that developed in the Pariaman area, West Sumatra. Ulu ambek is a kind of martial art in which there are two men who stand face to face and demonstrate attack (ulu) and defense (ambek) movements. In the performance, the two fighters do not make physical contact, therefore this type of martial art is also known as unseen martial art or shadow martial art. The performance isperformed in an arena called laga-laga and supervised by the janang and niniak mamak. As an oral tradition, one of the determinants of the existence and sustainability of the ulu ambek tradition is how this tradition is managed. This is discussed in this study with the aim to described the ulu ambek management strategy in Pariaman in order tosurvive. It is also to reveal the involvement of the government and universities in the management of the tradition of ulu ambek in Pariaman. This research is a qualitative research using ethnographic method. The data were collected by means of literature study, observation, and interviews. The results showed that the management system of ulu ambek performances is a customary management system. In maintaining the continuity of the ulu ambek tradition, there is a good synergy between internal parties, namely the community of ulu ambek tradition owners and external parties, in this case the government and universities. Ulu ambek management is carried out by customary leadership structures, namely tungku tigo sajarangan which consists of niniak mamak, cadiak pandai, and alim ulamo. The government supports it by creating a good ecosystem for the sustainability of the ulu ambek tradition, for example by issuing aRegional Regulation which regulates the nagari as the basis for the implementation of the ulu ambek tradition. In addition, the government can also provide direct assistance in terms of funding alek nagari and promoting the ulu ambek tradition. The university institution also makes efforts in developing the ulu ambek tradition in terms of research, as well as mentoring cultural communities in Pariaman."

"The Existence of Adat Lands is still recognized by the Indonesian Law, even though it is contrary to the system adopted by UUPA. Most agricultural lands in the villages do not have written proof yet. It creates problems. How is the existence of the adat land at Muaratais village. And have the conveyance of Adat land and its registration been done according to the law. This research is aim at knowing the existence of Adat land. Its conveyance and regrstration at Muratais village.The contribution is reconmended to government to solve problem on adat lands and its registration. Data used are primary and secondary. Primary data were obtained from interview with peasants, and secondary were from Head of The Village, chief of tribe, Camat,  and staff  of National Board for Land Affair. The result of his research shows that the existence of adat land is still recognized and its registration has not been implemented according to the law. It is necessary to register land in order to avoid harm to the peasants"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi buku pelajaran akuntansi dengan kurikulum 2004 mata pelajaran akuntansi. Bahan evaluasi dalam penelitian ini adalah buku pelajaran akuntansi yang di gunakan di 20 SMA wilayah seberang ulu I dan II Palembang yang juga sebagai responden penelitian dan kurikulum 2004 mata pelajaran Akuntansi. Evaluasi menggunakan model countenance stake dimana pemakain cheklist sangat dominan dalam pengolahan data. Kriteria yang dipakai adalah criterion referenced test. Kesimpulan penelitian adalah bahwa buku pelajaran Akuntansi yang dipakai guru memiliki relevansi yang sangat baik dengan kurikulum 2004"

"UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan artikulasi proses liberalisasi sektor telekomunikasi maupun industri terkait lainnya, termasuk industri intemet dan multimedia. Regulasi, bagaimanapun juga masih dipandang sebagai penyembuh dari segala bentuk market failure. Namun apa jadinya jika terjadi yang terjadi malah sebaliknya? Dimana justru regulasilah yang perlu untuk disembuhkan?Beberapa hal pokok menjadi permasalahan pada tataran regulator telekomunikasi. Pertama, adanya salah persepsi atas fungsi regulator itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diususul oleh kesuksesan sektor industri, termasuk sektor telekomunikasi yang dipandang memilik leverage effect terhadap sektor lainnya. Tidaklah mengherankan jika kemudian kebijakan publik lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan industri sebagai produsen ketimbang kepentingan konsumen. Kebijakan yang berorientasi pada produsen ini terlihat jugs pada regulasi tarif yang berfokus pada cost base price. Suara konsumen dalam pemasalahan ini, seringkali diabaikan.Masalah kedua yang menghadang, yakni tidak adanya transparansi. Berbagai kebijakan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) serta permasalahn lisensilperizinan, selama ini jelas disusun tanpa disertai transparansi yang cukup. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memberikan pandangannya secara gamblang dan juga akan manjadi masukan bagi perkembangan industri telekomunikasi.Secara yuridis, bisa dibilang seluruh regulasi ini memenuhi persyaratan. Namun belum tentu secara sosiologis dan filosofis sebagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan ketentuan hukum. Di sinilah pentingnya keterbukaan dan sikap open-minded regulator untuk mengajak pihak-pihak yang akan terkena langsung kebijakan yang dibuatnya. Apalagi jika mereka ini pintar dalam memainkan opini publik melalui media massa.Masalah ketiga adalah hal yang klise, yakni kurangnya sumberdaya manusia yang andal. Bidang telematika memiliki ciri khas, yakni demikian dinamis perkembangannya. Sementara paradigma berpikir kalangan birokrat yang juga merupakan regulator terbilang statis. Peran regulator telematika dibutuhkan kualifikasi yang tinggi, kompeten dan tidak berpihak (impartial). lni berarti tidak boleh ada kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas bisnis yang diaturnya. Kompetensi membutuhkan kemampuan teknis dan operasional yang mumpuni atas bidang yang diaturnya.Untuk terselenggaranya regulasi yang menyangkut fungsi kontrol, dibutuhkan bentuk badan regulasi mandiri atau Independent Regulatory Body (IRB). Megenai lembaga yang independen ini sebenamya telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demi terselenggaranya lembaga regulator yang independen, dibutuhkan independensi dari pihak pemerintah ataupun organ pemerintahan lain yang memiliki keterkaitan dengan industri telekomunikasi. Kondisi yang independen ini cukup menguntungkan saat diambilnya putusan maupun regulasi yang memiliki potensi berbenturan dengan kepentingan pihak pemerintah. Apalagi pemerintah juga berkewajiban membina sektor telekomunikasi dan perkembangan teknologi.Seringkali pada kenyataannya, pemerintah melindungi kepentingan incumbent. Dan dalam beberapa hal seringkali kasus-kasus yang muncul seputar telekomunikasi ini hanya diam ditempat tanpa ada pemecahannya. Maksud dari sifat independen dalam istilah independent regulatory body bukanlah bebas sama sekali dari pengaruh pemerintah. Namun, lebih pada pengertian bebas untuk mengimplementasikan regulasi tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.Regulator bagaimanapun juga tetaplah menjadi lembaga negara yang mengembang kepentingan publik dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya tugasnya dan harus ada yang mengawasinya.Yang harus diperhatikan bukanlah semata-mata dari lembaga regulasi yang independen itu sendiri, melainkan menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan kompetisi industri, mendorong perkemjangan dan pemerataan teknologi. Selain itu, meningkatkan efsiensi dan tak lupa melindungi kepentingan konsumen dan publik yang lebih luas."

"Didalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, pemegang hak atas tanah wajib untuk menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah. Agar tanah dapat dipergunakan secara optimal maka dibuatlah rencana mengenai penggunaan tanah atau biasa disebut sebagai Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan, sekali dalam waktu lima tahun dapat ditinjau ulang, dan jika peninjauan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tata ruang yang ada perlu direvisi, maka disini terjadi perubahan tata ruang, misalnya tanah yang tadinya dapat dipergunakan sebagai perumahan harus berubah menjadi sodetan sungai seperti dalam kasus PT Masa Kreasi. Dalam kasus ini, perubahan rencana kota secara Normatif atas tanah Milik PT Kreasi tersebut diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 tahun 1979 tentang Penguasaan Peruntukan dan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Cengkareng Drain, Sodetan-Sodetan Kali Sekretaris Bagian Atas dan Bagian Bawah, Wilayah Jakarta Barat. Perubahan rencana kota tersebut tentu saja berdampak bagi PT Masa kreasi maupun bagi tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini dampak yang terjadi yaitu dengan berubahnya hubungan hukum PT Masa Kreasi dengan tanah yang dimilikinya tesebut.

---

In the use and utilization of land space, land rights holder is obligated to conform with the use and utilization of regional spatial layout plan.So that land can be utilized optimally then be made to the plan regarding land use, or commonly known as the Land Use Plan. Regional Spatial Layout Plan has been set, once in every five years can be reviewed, and if the review results in recommendation that the existing spatial layout should be revised, then the spatial layout changes here, for example, land formerly used as housing can be turned into a spatula rivers as in the case of PT Masa Kreasi.

In this case, changes in the normative urban plan for the land owned by PT Masa Kreasi is governed by the Decree of the Governor Jakarta Capital Special Region No. 592 of 1979 regarding Allotment of Tenure and Land Acquisition Development Cengkareng to Drain, Spatula -Spatula of River Sekertaris Top and Bottom SectionsWest Jakarta Area. Changes in the city plan, of course, affect PT Masa Kreasi as well as for the concerned landIn this case the impact occurred was by changing the legal relationship of PT Masa Kreasi with this land in interest."

"Visi Indonesia sehat 2010 merupakan cita-cita baru untuk menciptakan penduduk dan lingkungan yang sehat. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, antara lain kendala yang bersumber dari sumberdaya manusia, pembiayaan maupun dari sistem informasikesehatan sendiri.Program pembangunan kesehatan di waktu lampau berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai contoh Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematian bayi setiap tahunnya, dengan laju penurunan rata-rata 3,4%. Di bidang fisik pembangunan kesehatan telah berhasil membangun sarana-sarana kesehatan (puskesmas/pustu, rumah sakit). Dibidang pembiayaan telah dikembangkan berbagai model pembiayaan antara lain Dana Sehat, Dana Upaya Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan bertambahnya keluarga miskin yang diperkirakan mencapai 60 %, sehingga membuat rendahnya kemampuan daya beli masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan inipun dikhawatirkan akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat oleh karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit.Untuk mencegah dampak tersebut pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka membantu keluarga miskin di Indonesia, salah satunya program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999/2000. Dananya disalurkan melalui Kantor Pos ke Puskesmas, Rumah Sakit. Diharapkan dengan adanya program ini akan dapat membantu keluarga miskin dalam hal memenuhi kebutuhan akan kesehatan mereka.Namun dalam kenyataannya pemanfaatan layanan kesehatan oleh keluarga miskin masih rendah. Beberapa penelitian mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan telah dilakukan menunjukkan adanya penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Gakin yaitu dari 87,3% pada periode April 1999 menjadi 32,3% pada September 2001.RSUD Bari Palembang yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I juga melaknakan program JPS-BK dengan jumlah gakin 15.842 KK dana yang diperoleh sebanyak Rp 665.942.647,-, tetapi pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih rendah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan (rawat jalan) oleh Gakin dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD BARI Palembang oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kota Palembang.Rancangan penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan umur, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jarak, pelayanan kesehatan, fasilitas/tenaga medis, dan prosedur layanan perawatan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD BARI Palembang oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPS-BK di dua kecamatan di kota Palembang berjumlah 200 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, pengetahuan, jarak atau kemudahan transportasi, fasilitas atau tenaga medis dan prosedur layanan perawatan kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD Bari Palembang. Sebanyak 23% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya. Sedangkan faktar internal yang tidak berpengaruh dengan pemanfaatan rawat jalan di RSUD BARI Palembang adalah umur, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga.Daftar bacaan 30 (1978-2003).

---

Factors Related to Health Care Utilization of Poor Family in RSUD Bari Palembang at the Sub District of Kertapati and Seberang Ulu, the City of PalembangThe Vision of Health Indonesia 2010 is a new goal to make people and its environmental stay health. However, it meets any obstacles such as human resources, finance, and health information system as well on implementing it.

In the past, health development program accomplished to improve public health status. For example, Indonesia has accomplished to decrease infant mortality rate every year with average decrease rate is 3.4%. Also in health sector physical development, Indonesia has succeeded to build health facilities such as hospitals, health centers, and supporting health centers. In finance sector, Indonesia has developed Healthy Fund, Public Health Effort Fund, and Public Health Care Insurance.

A long-economy crisis affected the increase of poor families that approximately reaches 60%, resulted the ability to pay of people in fulfilling daily need was low. The circumstance might give negative effect to the level of health status due to lack of people's ability on utilizing health care facilities, particularly hospital.

To avoid the above situation, the government has conducted any programs to help poor families in Indonesia. One of them is Social Safety Net-Health Division (SSNHD) program, which initially started in 199912000. The fund of the program is distributed to health centers and hospitals via Post Office. Hopefully it will help poor families to fulfill their health need. In fact, poor families who utilize the health care are still low. Some researches show that there is a decrease on utilizing the health care from 87.3% in April 1997 to 32.3% in September 2001.

RSUD Bari Palembang that located in the Sub district of Seberang Ulu 1" also conducted the SSN-HD program for 15,842 head of families and got the fund as much as Rp 665,942,647. Nevertheless, health care utilization in that hospital was low.

The aim of the study was to assess the level of health care utilization (outpatient care) of poor family and factors related to it.

The study was a survey research that conducted to assess the relationship between age, education, knowledge, occupation, number of family member, revenue, distance, health care, facility/medical staff, procedure of in-patient care, and outpatient care utilization of RSUD Bari Palembang by Healthy Cardholders. The respondent of this study were head of families who were SSN-HD Healthy Cardholders in the City of Palembang. The number of respondents was 200 that selected randomly.

The study resulted that factors of education, revenue, knowledge, distance or access, facility or medical staff, and procedure of in-patient care, related to outpatient care utilization in RSUD Hari Palembang. Only 23% of respondents had ever used their Healthy Card. Beside that, internal factors such as age, occupation, and number of the family member did not related to outpatient care utilization in RSUD Bari Palembang.

References: 30 (1978-2003)"

"ABSTRAKPerubahan penggunaan tanah pada wilayah Daerah Aliran Sungai dapat mempengaruhi sistem ekologi, sistem hidrologi dan kualitas air. Oleh karena itu, studi perubahan penggunaan tanah diperlukan terutama di DAS Komering yang diindikasi penggunaan tanahnya berubah dalam periode tahun 2010-2016. Penggunaan tanah merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kekrtitsan tanah, sehingga perubahan penggunaan tanah harus sesuai dengan kemampuan tanah sehingga kerusakan tanah dapat dikendalikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah tahun 2000-2016 dan menggeneralisasi kriteria tanah kritis berdasarkan faktor-faktor fisik dan sosial di DAS Komering seperti; perubahan penggunaan tanah, kedalaman efektif tanah, lereng, singkapan, dan produktivitas lahan. Penelitian ini menggunakan klasifikasi terbimbing supervised dengan algoritma dengan software ENVI 5.1 untuk mendeteksi perubahan penggunaan tanah di DAS Komering, Provinsi Sumatera Selatan, yang menggunakan data satelit multispektral yang diperoleh dari Landsat 7 dan Landsat 8 untuk tahun 2000 dan 2016. Penentuan tingkat kekritisan tanah dan kondisi penggunaan tanah melalui pendekatan spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis GIS dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukan telah terjadi perubahan penggunaan tanah dari tahun 2000 sampai dengan 2016 di DAS Komering yaitu dengan bergesernaya pola penggunaan tanah dari skema D pada tahun 2000 ke skema G pada tahun 2016. Berdasarkan hasil analisa statisik terdapat tiga kelas kekritisan tanah yaitu; tidak kritis, potensial kritis, dan kritis dengan varibel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kekritisan tanah seperti; produktivitas lahan 20 , singkapan 60 , kedalaman efektif tanah 17 , dan kemiringan lereng 3 . Secara spasial wilayah tanah kritis mendominasi dibagian hulu DAS Komering dengan ketinggian 250-1000 mdpl, kemiringan lereng 8-40 , kedalaman efektif tanah 40 . Berdasarkan jenis penggunaan tanah, tanah kritis berada pada jenis penggunaan tanah pertanian terutama pertanian lahan kering.

---

ABSTRACTLand use changes in a watershed can affect the ecological system, hydrological system and water quality. Therefore, studies of land use change is needed especially in Komering Watershed which indicated changed in the period 2010 2016. Land use is the main factor that determine level of critical land, so the land use changes should correspond with the capability through which degraded land can be controlled. This study aimed to calculate land use land cover changes from 2000 to 2016 and generalize critical land criterions using the physical and social factors that influence the degree of criticality land in watershed such as land use changes, solum, slopes, outcrop, and land productivity. This study applied supervised classification maximum likelihood algorithm in ENVI 5.1 imagine to detect land use changes observed in Komering watershed, South Sumatera province, using multispectral satellite data obtained from Landsat 7 and Landsat 8 for the years 2000 to 2016 respectively. Determination of the level of critical land and land use conditions are executed through a spatial approach by utilizing Geographic Information Systems GIS and statistical analysis. The results showed there had been a land use changed from 2000 to 2016 in DAS Komering because of changing land use patterns of the scheme D in 2000 to scheme G in 2016. Based on statistical analysis, there are 3 classes of land criticality not critical, critical potential, and critical with variable that contributes the most to the land criticality such as land productivity 20 , outcrop 60 , effective depth of the soil 17 , and slope 3 . Distribution of critical land areas dominated watershed upstream Ogan which is at an altitude of 250 1000 meters above sea level, slope 8 40 , effective soil depth 40 . Based on the type of land use, land use types that are in the critical agricultural land mainly dryland farming."