Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."

"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."

"ABSTRACTPerlindungan rahasia medis merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelayanan medis yang diberikan oleh setiap tenaga medis kepada pasien yang membutuhkan. Rahasia medis menyangkut hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib untuk dipenuhi secara hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun seperti dalam keadaan bencana, pelayanan medis harus tetap mengutamakan serta menjunjung tinggi standar profesi serta etika medis berupa perlindungan rahasia medis serta pemenuhan hak privasi pasien. Sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum relawan pelayanan medis, tidak terkecuali terhadap relawan medis asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber teks undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya sebagai sumber yang nanti akan dipaparkan menggunakan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis menemukan bahwa kewajiban perlindungan terhadap rahasia medis pasien korban bencana alam di Indonesia juga dimiliki oleh tenaga kesehatan warga negara asing TKWNA atau relawan medis yang melakukan upaya penaganan serta penanggulangan bencana di Indonesia, walaupun pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana, namun secara harfiah setiap tenaga medis memiliki kewajiban dalam menaati standar profesi serta etika medis yang diatur oleh organisasi profesi di negaranya masing-masing, etika medis tersebut bersifat universal karena menyangkut kehormatan sebuah profesi medis. Untuk dapat melindungi rahasia medis sebagai hak privasi pasien korban bencana alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan dianjurkan untuk membuat peraturan khusus terkait perlindungan hak-hak medis pasien korban bencana alam termasuk perlindungan rahasia medis.

---

ABSTRACTProtection of medical confidentiality is one of the most important aspects of medical services provided by every medical doctor to patients in need. Medical confidentiality revolves around the patients privacy rights as a human being that cannot be violated and is obliged to be fulfilled legally. Even in an emergency conditions such as disaster, medical services must continue to prioritize and uphold professional standards and medical ethics in the form of medical confidential protection and fulfillment of patients privacy rights. As a form of the legal responsibility of medical service volunteers, it is no exception to foreign medical volunteers. The method used in this research is a normative juridical method by using the source of the text of the law and other reading materials as a source which will later be presented using descriptive types to obtain an overview of the conditions of the applicable law in Indonesia. This research tries to analyze the laws and regulations in Indonesia. The author finds that the obligation to protect medical secrets of victims of natural disasters in Indonesia is also owned by health workers of foreign TKWNA or medical volunteers who carry out efforts to manage and manage disasters in Indonesia, even though these arrangements are not explicitly explained in the relevant laws and regulations disaster management, but on a daily basis every medical person has an obligation to comply with professional standards and medical ethics regulated by professional organizations in their respective countries, medical ethics are universal because they involve the honor of a medical profession. To be able to protect medical secrets as the privacy rights of natural disaster victim patients,  the National Disaster Management Agency coordinates with the Ministry of Health, it is recommended to make special regulations related to the protection of medical rights of victims of natural disasters including the protection of medical confidentiality."

"Komite medik berdasarkan PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinik (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. RSU Harapan Bersama Singkawang menetapkan kebijakan tentang komite medik berdasarkan SK direktur RSUHB Nomor:440/RSUHB/186/II/2012. Berdasarkan wawancara awal dengan direktur RSU Harapan Bersama, didapatkan bahwa komite medik belum melaksanakan tugas dan fungsinya sejak awal pembentukannya pada tahun 2012. Terdapat beberapa kasus sepanjang tahun 2012-2013 yang menggambarkan adanya masalah dalam penerapan tata kelola klinik terutama menyangkut profesionalisme staf medis di rumah sakit. Dalam rangka mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komite medik di RSU Harapan Bersama maka dilakukan penelitian selama 4 (empat) minggu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisa komite medik sebagai suatu sistem. Analisa dilakukan terhadap komponen input, proses, dan output. Pengambilan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 4 (empat) komponen informan dan penelitian dokumen rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan dalam kewenangan pengambilan keputusan, sosialisasi kebijakan, perbedaan persepsi, budaya organisasi, lemahnya kepemimpinan, dan keterbatasan tenaga medis.

---

Medical committee based on PERMENKES No. 755/MENKES/PER/IV/2011 was a hospital devices to implement clinical governance to the medical staff at the hospital. Medical staff maintained their professionalism through mechanisms credentials, secure quality medical profession, and the maintenance of discipline and the ethics of the medical profession. Harapan Bersama Hospital Singkawang establish policies about medical committee based on director SK RSUHB No:440/RSUHB/186/II/2012. Based on the initial interview with the director of Harapan Bersama Hospital, it was found that the medical committee is not performing its duties and functions since its inception in 2012. There are several cases during the year 2012-2013 which describes the problem in the application of clinical governance, especially regarding the professionalism of medical staff at the hospital. In order to find out the problems in the implementation of the duties and functions of the medical committee at Harapan Bersama Hospital research was conducted for 4 (four) weeks. This study is a qualitative study and analyzing the medical committee as a system. Analysis performed on the components of input, processes, and outputs. Data collection was conducted extensive interviews with the four (4) components of informants and research hospital documents. The results showed there were problems in the decision-making authority, policy dissemination, differences in perceptions, organizational culture, lack of leadership, and the limitations of medical personnel."

"Imbalan atau kompansasi yang diterima dari pasien atau oleh pelaksana pelayanan kesehatan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikan kepada pasien atau klien tersebut disebut Jasa Pelayanan. Belum terdapatnya peraturan/perundangan-undangan yang sesuai dengan job's pola pembagian jasa pelayanan tersebut maka setiap pimpinan rumah sakit harus arif dan bijak mengatur dan mendistribusikannya. Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, seperti juga rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit jiwa lainnya, tidak jarang kebijakan yang diambil untuk pola pembagian jasa pelayanan menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakwajaran dan kurang proporsional oleh sebagian karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan faktor-faktor internal dan eksternal dari lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, terhadap pola pembagian jasa pelayanan series usulan pola pembagian jasa pelayanan yang sesuai dengan asas atas keadilan, kewajaran dan proporsional serta sesuai dengan harapan karyawan sendiri. Suatu studi kasus dilakukan dengan metode kualitatif dengan informan dari Rumah Sakit jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang. Dokumen/arsip yang ada dan terkait dengan pola pembagian jasa pelayanan tersebut dilakukan obeservasi dan pengkajiannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa gambaran Pola Pembagian Jasa Pelayanan itu dirasakan oleh sebagian karyawan belum adil, layak dan proporsional dan sangat tergantung dari Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Prof. KB. Sa'anin Padang atas rekomendasi Tim Evaluasi Jasa Pelayanan melalui kesepakatan tim atau komitmen karyawan. Tenaga profesional terutama tenaga profesi perawat sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pola pembagian jasa pelayanan. Peneliti menyarankan agar usulan pola pembagian jasa pelayanan yang baru dipertirnbangkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang sebagai bahan masukan untuk merevisi pola pembagian yang sekarang dan memasukan beberapa variabel internal dan eksternal dari Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang, dalam pola pembagian jasa pelayanam Kemudian disarankan juga untuk mensosialisasikan fakor-faktor internal dan eksternal tersebut serta asasasas keadilan, kewajaran dan proporsional dalam pembagian jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sa'anin Padang, dan yang sangat penting adalah komitmen karyawan dan pemahaman kerja sama tim dalam mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Prof H.B. Sa'anin Padang.

---

Analysis on Policy on Distribution of Service Rewards Applied in Prof HB Saanin Mental Hospital, Padang West Sumatera Province Year 2004Incentive or compensation sourced from patient/client by health provider in hospital for the service provided is called as service rewards. The unavailability of rules regarding the distribution of service rewards forced hospital managers to wisely distribute it. As in many other hospitals, the distribution of service rewards applied in Prof HB Saanin Mental Hospital invited injustice feeling and felt as unfair and non-proportionate by some employees.

This study aimed at investigating influences internal and external factors within the Prof FIB Saanin Mental Hospital environment on distribution pattern of service rewards. This study also provides distribution pattern that is in line with justice, fairness, and proportionate principles and accepted by the employees.

This study was a case study using qualitative method with informants from the hospital Available related documents and archives were observed and reviewed.

The study results reveal that the distribution of service rewards was felt as injustice and inappropriate and was heavily depended on hospital policy based on recommendation by service rewards evaluation team processed by team agreement or employee's commitment. Nurses played very decisive role in the decision making process on service rewards distribution.

It is suggested to the hospital management to consider the proposal of new service reward distribution pattern as input to revise the existing pattern and to include several internal and external variables in the distribution pattern. It is also suggested to socialize those factors and justice, -fairness, and proportionate principles in distribution pattern. The most important thing is employee's commitment and understanding about teamwork in implementing the hospital vision."

"ABSTRAKUUD 1945 pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hakfundamental setiap warga. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinyahak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidakmampu. UU no.36 Tahun 2009 pasal 50 ayat 4 menjelaskan, dalam meningkatkandan mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial,dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan antar lintas sektor. RSUDKab. Bekasi mengalami permasalahan dalam hal pemulangan dan penguburanpasien PGOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari William N. Dunn danDavid Easton serta Azrul Azwar. Wawancara mendalam dan FGD digunakandalam mencari akar permasalahan dalam siklus masukan-proses-keluaran.Hasilpenelitian menunjukkan dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOTdiperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinasterkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta stake holder,masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab. Bekasi dalam keadaanhidup ataupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perludiperhatikan nasibnya.

---

AbstractUUD 1945 pasal 28 H stipulates that health is a fundamental right of everycitizan. State is responsible for arranging the fulfillment of the rights of healthylife for its residents including the poor and unable. Law no.36 of 2009 article 50paragraph 4 explained, in improving and developing health services based onsocial function, implemented through cooperation between governments andbetween sectors. RSUD district of Bekasi have a problem in terms of repatriationand burial of patients PGOT. This study uses the approach of William N. Dunnand David Easton and Azrul Azwar. In-depth interviews and FGDs used in findingthe root causes of the problem in the cycle of the input-process-output. The resultsshowed in the process of repatriation and burial PGOT patients required intersectoralpolicies, between the Hospital District of Bekasi associated with relatedagency, Department of Social Services is one of them. Participation fromstakeholders, community and government commitment is required. BecausePGOT from Bekasi distric, alive or dead is a citizen of Indonesia to consider hisfate."

"Selama ini sudah cukup sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai kurang baiknya mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima sebagai pasien. Keluhan ini muncul sebagai reaksi atas kerugian yang mereka alami saat berobat. Misalnya kesalahan dalam mendiagnosa penyakit sampai pada masalah alat kedokteran canggih yang penggunaannya dirasa mengeksploitasi keuangan pasien Menurut dr. Marius Widjayarta (staf ahli bidang kesehatan bidang kesehatan YLKI) pasien paling banyak dirugikan karena dokter kurang memberiksn informasi mengenai keadaan penyakit dan cara pengobatannya kepada pasien.Hal di atas sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat bahwa sejak tahun 1989 telah dikeluarkan Peratuan Menteri Kesehatan no. 585 tentang Persetujuan Tindakan Medik atau "Informed Consent". Dengan diberlakukannya "Informed Consent", pasien mendapat hak untuk memberikan persetujuannya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan, setelah sebelumnya mendapat informasi yang adekwat mengenai tindakan tersebut oleh dokter. Selain memberi perlindungan hukum pada pasien, dengan memberlakukan "Informed Consent", seorang dokter juga tidak akan dapat dituntut ke depan hukum atas tindakan medik yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena tintersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin pasiennya.Walaupun "Informed Consent" telah memiliki landasan hukum, namun masalah pember1akuannya tidak terlepas dari "kontrol" masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Qleh karena itulah maka pasienpun sebenarnya perlu memiliki pengetahuan tenting "Intg^ed Cgnsent" tersebut. Hal ini panting agar pasien mengetahui haknya dalam suatu palayanan kesehatan dan dapat menuntut haknya taraebut Jika dpktar tidak mambarlakukan "Intprpad Consent dalam pelayanan mediknya.Bagaimana seorang bertingkah laku dalam 1ingkungannya, tidak lepas dari bagaimana mereka mempersepsikan 1ingkungannya Holander (i9ai) menyatakan bahwa persepsi mengarahkan tingkah laku seseorang di dalam 1ingkungannya. bungan dokter dan pasien, menurut Terrance McConnell (1982) dapat digolongkan sebagai model hubungan "Paternalistic", "Contractual" dan "Engineering". Penggolongan tersebut didasarkan atas pihak mana diantara dokter dan pasien yang lebih dominan dalam memutuskan tindakan medik apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hu bungan antara tingkat pengetahuan pasien "Informed Consenf'dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pihak yang berwenang dalam bidang pelayanan untuk meningkatkan mutu pe1ayanannya. Subyek dalam penelitian ini adalah pasien berusia dewasa dan berakai sehat. Pada mereka akan diberikan sebuah kuesiner yang mengukur tingkat pengetahuan mereka tentang "Informed Consent" dan sebuah kuesioner tentang hubungan dokter - pasien. Pengambilan sampel dilakukan dengan "accidental sampling". Untuk mengolah data tentang tingkat pengetahuan mengenai "Informed Consent" digunakan teknik "percentile", sedangkan untuk melihat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang "informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien, digunakan teknik perhitungan chi-square. Dari hasil pengolahan data ternyata terbukti ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan pasien tentang "Informed Consent" dengan persepsi terhadap hubungan dokter - pasien."

"Fungsi utama rumah sakit sebagaimana yang telah digarisk.an dalam Sistim Kesehatan Nasional, adalah menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan, yang perlu diatur sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih berdaya guna (efisien) dari berhasil guna (ef ek tif). Dalam kaitan dengan efisiensi rumah sakit, lama hari rawat merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatiah, karena merupakan salah satu unsur dari rangkaian parameter yang dipakai dalam menilai efisiensi pengelolaan rumah sakit. Lama hari rawat dari beberapa penyakit UPF Bedah RSUD Tangerangdari Oktober s/d December l ebih lama dari standar perawatan yang ditetapkan oleh Depkes. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat, yang terdiri dari 3 faktor utama: medik, administrasi dan pasien. Desain penelitian merupakan studi 'Cross Sectional' dari data sekunder yang didapat dari catatan medik pasien. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa lama hari rawat berhubungan dengan sifat operasi, lama operasi, hari pulang RS dan penanggung biaya perawatan.

---

The main function of the hospital as what to be provided in, the National Health System, that is, to take care the health remedy that has a quality of curative and rehabilitative, that needs to be managed as well as to have the ability of using the resource that is available by efficient and effective, In relation to the efficiency of the hospital, the length of stay is a matter that needs an attention, because it is an element of the parameter that to be used in examining the efficiency of the hospital administration. The length of stay of it- same decease at the UPE - Bedah RSUD Tangerang from October to December 1993, is longer than standard to be provided by Health Department. This research is aimed to obtain the description of the factors there are in connection with the length of stay, that consist of 3 main factor ? medical, administration and patient. The research design is a "Cross Sectional" study from the secondary data that to be yielded from the patient medical record. From the research outcome, to be concluded that the length of stay that is in connection with the operating characteristic, the length of the operation, the day out from the hospital and who is responsible to pay the care cost. To be suggested that the hospital should make the standard procedure of the operational management and the patient return to increase the quality of care."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."