Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"At first, Penyengat Island is merely an island that visited by sailor for taking fresh water supply. In the subsequent period, given the strategic significance of the island was later used as defense of the island. At a very critical condition, it threatens the existence of the Kingdom of Riau, the island is even used as a center of the kingdom but eventually as the collapse of Riau authority, the island was eventually abandoned."

"Effective Occupation tiba-tiba saja menjadi kata yang sangat populer sekaligus merisaukan. Kata ini seringkali diasosiasikan dengan tercabiknya kedaulatan akibat 'lepanya' sebuah pulau yang sebenarnya tidak pernah kita miliki...."

"The existence of the outermost small islands plays a vital role to maintain the sovereignty of the country as well as benchmarking measurement of archipelagic baseline points. 19 small outer islands in Riau Province may act as safety valve which borders Malaysia, Singapore, and Vietnam. Islands located on the shores of the Strait of Malacca and Singapore, the second busiest shipping lanes and trade in the world. This paper aims at analysing the potential and challenges of the outermost small islands in Riau Islands Province, where their presence is running from west to the north east province of Riau Islands. The uninhabited islands are so vulnerable to illegal activities. "

"Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km serta wilayah laut teritorial seluas 5,1 juta km ditambah (63%) dari total wilayah teritorial Indonesia), dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km. Dengan luas wilayah laut yang teramat besar tersebut, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan yang sangat besar dan beraneka ragam. Salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah keberadaan pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 10.000 buah. Pulau-pulau kecil dapat didefinisikan terutama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama pulau-pulau kecil adalah karakteristik tersebut, beberapa secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang mempengaruhi tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut; serta dari segi sosial pulau-pulau kecil bersifat ekonomi dan budaya masyarakat khas dibandingkan dengan pulau induknya."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut."

"ABSTRAKPulau Pramuka ditetapkan sebagai pusat Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2001. Secara general masyarakat pesisir dihuni oleh komunitas laut dimana mereka menggantungkan kehidupannya pada alam laut. Penulis melihat adanya isu pada site yaitu, adanya irisan ruang-ruang tepi air yang digunakan oleh orang pulo untuk berkumpul pada waktu tertentu. Ruang tersebut memiliki potensi sebagai third place. Melalui skripsi ini penulis mencari tahu bagaimana third place yang terbentuk oleh orang pulo di kawasan pesisir, dimana orang pulo itu sendiri hidup dan berpenghidupannya tidak dapat lepas dari alam lautan. Ditemukan bahwa Third place yang terbentuk di Pulau Pramuka sebagian besar terjadi di area rataan terumbu karang reef flat serta perairannya ruang antara laut dan darat . Third place di Pulau Pramuka juga tidak dapat lepas dari peranan warga yang multi usia dan multi profesi sebagai pengguna ruang, terlebih Pulau Pramuka beridiri karena asas kekeluargaan. Third place di Pulau Pramuka memiliki ciri lain yaitu dinamis, area third place dengan cepat terbentuk walau semula area tersebut kosong dan sebalik. Hal itu juga dipengaruhi faktor meteorologi dan geomorfologi Pulau Pramuka. Fenomena lainnya adalah overlapping core setting dalam satu tempat, working place dan third. Third place di Pulau Pramuka terjadi juga secara waterfront, karena itu merupakan faktor utama bagi orang pulo dalam menggunakan sebuah ruang untuk berkumpul.

---

ABSTRACTPramuka Island was designated as the center of the Thousand Islands Administration in 2001. In general, coastal communities are populated by marine communities where they depend on marine life. The author sees an issue on the site that is, the existence of waterfront spaces used by orang pulo to gather at a certain time. The spaces may have potential as a third place. Therefore, through this undergraute thesis the author intended to find out how the third place is formed by orang pulo in coastal areas, where orang pulo live and gather who can not separated from the natural ocean. It is found that the third place formed on Pramuka Island mostly occurs in the reef flat area and waters body space between the sea and the land . Third place in Pramuka Island is also can not be separated from the role of citizens of multi age and multi profession as a the user, especially the due to the principle of kinship. Third place in Pramuka Island has another characteristic that is dynamic, by the quickly formed eventhough the area is empty, and also is influenced by the meteorology and geomorphology factor of Pramuka Island. Another phenomenon is an overlapping core settings in one place, working place and third. Third place on Pramuka Island occurs also at waterfront, as a major factor for orang pulo in using a space to gather. "

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."