Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objectives of the study are : (a) analysis of effectiveness of implementation of Raskin Program in the year of 2007, (b) analysis of poor families (RTM)'s perception on the perspective of increasing normative price of raskin, and (c) formulation of recommendation for more effective implementation of the Raskin rogram. The study reveals that the program is less effective. In all study areas, RTMs paid a much higher price for raskin that its normative rice quota (10 Kgs/RTM/month) It is also found that RTMs were willing to pay if the government increased the normative price of raskin . However , their willingness to pay is subject to two conditions, namely (a) the newly-established normative price is the price at RTMs hose and (b) monthly quota is raised to 20 Kgs/RTM/month as previously. To make the program more effective, this study recommends the government to develop a village - level system control for the Raskin program , to raise monthly rice quota of RTM and its normative price and to share the program's cost with distric-level governments."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada.Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan.Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004."

"Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin.Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin.Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."