Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Relation between Islam and politics in several cities in Indonesia show significant changes. If in the pas political identity which want to appear by moslem is emphasized with a vengeance, in reform with the implementation of regional autonomy, a number of cities with a population of Islam began to reveal their moslem identity collectively. It can be seen from a number of cities which demanding syariah formalization such as district Bireun (Aceh), Tangerang district (Banten), Indramayu district (West Java), Tasikmalaya (West Java), Bulukumba (South Celebes), to Bima (NTB) etc. Institusionalization pf political identity which was carried by pioneers moslems that range to the will of formalizing Islamic rules into the public space. However, if we make a categorization about syariah Islam formalization, will soon be known that there are two opposing groups."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"

"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."

"Objectives of this study are to find out how the Islamic party and the Islamic-Based party in Tasikmalaya understands and gives his perception on the implementation of the Islamic Shari'a in Tasikmalaya. Data collection is done by in-depth interviews, went into the field and direct observation with a sampling method is done deliberately (purposive sampling), while the approach to be used in this study is the symbolic interaction approach by trying to understand the meaning of human behavior in life, motives, insight, and internalization of values. Based on this research, it can be concluded that in addressing, understanding and perception of the application gives the Islamic Shari'a in Tasikmalaya, tend to be careful. This began when the Islamic party and how Islamic besed on the district understand the "religious/Islamic" as stipulated in the vision-mission Tasikmalaya regency. So far, these parties do not make sense and understand the vision and mission as the juridical basis or a gate to then apply the concept of Islamic law which was adopted by the government. This is because the parties are aware there is no legal basis which provides higher greater authority to the region to implement Islamic law as a whole."

"Keberadaan Islam jauh lebih dulu ada di wilayah Nusantara dari apa yang kita sebut sekarang ini dengan sebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga peran politik umat Islam seudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon serta Ternate adalah bentuk peran politik umay Islam di wilayah-wilayah pra Indonesia. Meskipun Islam sudah setua dengan apa yang digambarkan diatas, politik umat Islam di masa-masa Indonesia merdeka tidak begitu menggembirakan."