Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."

"Tesis ini merupakan laporan hasil kajian tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditinjau dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi, penelitian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dan terakhir penelitian ini juga ingin mengkaji peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dalam perspektif ketahanan nasional.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi : (1) peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang (mulai tahap perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang) masih sangat terbatas; hal itu disebabkan oleh kekurangpahaman (yang pada akhirnya menyebabkan ketidak pedulian) masyarakat, disamping karena kurangnya kamauan aparat pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan; (2) ada kekuatan (strengs) dan peluang (opportunity) yang berpotensi dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, diantaranya: berkembangnya kesadaran berdemokrasi, dan munculnya berbagai LSM (kekuatan), serta berkembangnya freedom of expression - termasuk kebebasan pers, digulirkannya kebijakan otonomi daerah, dan munculnya isu global tentang pentingnya HAM dan peran serta masyarakat; (3) namun ada juga kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang menghambat peran serta masyarakat dalam penataan kegiatan ruang, yaitu antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang, terbatasnya LSM yang mempunyai perhatian (concern) terhadap masalah tata ruang, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang tata ruang, dan kelemahan masyarakat dalam beroganisasi (weakness), serta peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, produk tata ruang yang sangat teknis dan ilmiah sehingga sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, dan lemahnya sistem informasi dan pengelolaan sumber daya aparat (threats) ; dan (4) dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang mencerminkan sekaligus memperkuat ketahanan nasional."

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (approach) dan bukan sebagai tujuan (objective) (Rifkin,1988).Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (as a means), bukan studi mengenai bagaimana menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara melihat atau menelaah partisipasi masyarakat sebagai tujuannya sendiri (as an end in it self). Akibatnya studi-studi yang dilakukan acapkali berputar-putar disekitar bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan partisipasi.Indikator yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat pun seringkali hanya mampu menterjemahkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pemberian kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga pada akhirnya keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya pada tahap implementasi pelaksanaan program saja.Dari hasil penelitian ini diupayakan dibangun suatu persamaan persepsi mengenai arti partisipasi masyarakat dalam wujudnya yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya dapat diususun indikator-indikator yang relatif ideal yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam program posyandu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu secara menyeluruh. Secara konseptual program posyandu mempergunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat. Program posyandu relatif telah lama dilaksanakan, sehingga besar kemungkinan seluruh komponen partisipasi masyarakat akan teridentifikasi.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan cross-sectional, yaitu dilakukan melalui tahapan eksploratif, yang bertujuan mengidentifikasi indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu, yang mencakup dua kegiatan utama, yaitu :a. telaah dokumen dan kepustakaan, untuk mendapatkan gambaran mengenai program kesehatan dan menentukan variabel-variabel tentatif yang dapat dipakai sebagai indikator dari partisipasi masyarakat; danb. studi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah indikator tentatif telaah kepustakaan tersebut memang terdapat dalam kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bila kegiatan tersebut dilakukan, dalam bentuk apakah wujud kegiatan tersebut. Dari melihat wujud kegiatan, kemudian dapat ditentukan karakteristik dan dimensi tiap indikator.Arnstein (1969) mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.Uphoff dan Cohen mengemukakan bahwa adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh adanya keterlibatan masyarakat setempat termasuk tokoh masyarakatnya pada setiap tahap kegiatan pembangunan kesehatan dalam hal : (1) Proses pengambilan keputusan; (2) Proses pelaksanaan program yang dapat berupa kontribusi sumber daya (resources) dalam wujud tenaga, finansial, serta kegiatan administratif; dan (3) proses pemanfaatan hasil program.Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu, yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok leader, sebagai pelaksana kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu.Didapatkan lima indikator yang merupakan komponen partisipasi masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu: (1) indikator pengelolaan, yang menilai partisipasi masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan, (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan, yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu.Dari semua uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dan untuk melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidak adanya partisipasi tersebut tetapi perlu pula melihat derajat kepartisipasian masyarakat atau kelompok individu atau tiap individu di dalam masyarakat tersebut. Permasalahan partisipasi masyarakat akhirnya bukan hanya pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga pada 'telaah partisipasi' itu melalui pembuatan 'construct' partisipasi. Dengan kesamaan persepsi mengenai partisipasi, akan dapat ditelaah indikator yang dapat dipakai sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang penyusunan Program Pembangunan Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dipandang penting mengingat tradisi nagari merupakan suatu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat, dimana sebagai konsekuensinya terbentuk Nagari dan Pemerintahan Nagari. Sebagai operasionalisasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka masing-masing Nagari perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa Nagari menyelenggarakan otonomi sendiri dan berhak mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Nagari harus menyusun program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diaplikasikan dalam program tahunan Nagari untuk seterusnya dijabarkan dalam APBN.Dalam penyusunan Program Pembangunan oleh Pemerintahan Nagari sangat diperlukan peran serta dari masyarakat, masyarakat pada dasarnya masih memiliki berbagai keterbatasan dalam proses penyusunan tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2003 di Kenagarian Singkarak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan di lapangan dan studi kepustakaan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling ?Dalam menentukan sample penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan dianggap dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian?, dengan lingkup informan mencakup BPN, wali nagari/aparat, kepala-kepala Jorong dan tokoh-tokoh masyarakat.Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa penyusunan program pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam beberapa tahap penyusunan, terdiri dari: penyusunan di tingkat Jorong, penyusunan di tingkat Nagari dan penyusunan program pembangunan oleh Pemerintah Nagari. Peran Wali Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat telah terlihat sejak awal penyusunan Rencana program pembangunan di tingkat Jorong. Partisipasi masyarakat tersebut tercakup dalam penyusunan yang mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.Kondisi ini bisa tercipta karena ditunjang oleh kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh Wali Nagari dalam menjalankan peran sebagai seorang fasilitator pembangunan di Nagari. Di samping itu kondisi sosial masyarakat yang masih homogen menyebabkan ikatan dan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya masih melekat kuat pada masyarakat nagari dan temyata kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sehingga turut mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang partisipatif.Badan Perwakilan Nagari (BPN) yang seharusnya berperan menjaring aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ternyata belum terlaksana dengan optimal. Kondisi ini dibuktikan dengan enggannya masyarakat nagari menyampaikan aspirasi kepada BPN sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan perlu ditingkatkan secara terus- menerus dan berlangsung berkesinambungan. Karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan sekejap, akan tetapi harus ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya.Untuk menyikapi kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan nagari yang ideal oleh nagari diperlukan berbagai pembenahan. Pembenahan harus dilakukan terhadap kondisi internal nagari terutama peningkatan kerjasama antara Wali Nagari/aparat nagari dan BPN agar mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Kemudian perbaikan juga ditujukan kepada masyarakat agar mampu mengerti dan menyadari permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih atas (Pemerintah Kabupaten) yang mendukung terwujudnya partisipasi bagi masyarakat nagari."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."