Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penurunan bea masuk impor gula periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula yang digunakan sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik, implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik dan Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya kebijakan tarif bea masuk harus didukung oleh distribusi yang baik dan badan pengendali harga, Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat menjaga kestabilan persediaan gula di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research explain the decline of import duty on sugar imports in October 2009 the period till December 2009. The principal problem in this research specified in the three main sub problems, namely How basic policy considerations decrease the sugar import tariff which is used as an instrument of stability in inventories (stocks), domestic sugar, How is the implementation of tariff reduction policy of importation of sugar as one of the instruments stability of inventories (stocks) and domestic sugar The problems of what is arising in the implementation of tariff reduction policy of sugar import as an instrument of stability inventories (stocks), domestic sugar. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that tariff policy should be support by good distribution and price stabilization. This is so the interests of all parties are met so as to maintain stability in the domestic sugar supply."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik.

---

The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research.

Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop.

Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas mobil ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pemikiran adanya alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan di Indonesia serta untuk mengetahui perlakuan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di negara lain yaitu Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain.Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran alternatif kebijakan penurunan tarif PPnBM atas mobil ramah lingkungan ini adalah untuk pengembangan mobil ramah lingkungan di Indonesia. Kebijakan penurunan tarif PPnBM pada mobil ramah lingkungan dalam program Low Cost Green Car memberikan implikasi positif dan negatif. Kebijakan eco-car merupakan kebijakan perpajakan atas mobil ramah lingkungan di Thailand. Insentif yang diberikan pada kebijakan eco-car policy tersebut adalah menurunkan tarif cukai atas mobil ramah lingkungan menjadi 17%.

---

This research studies the suggestion about luxury tax rate reduction policy on green car. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate reduction policy on green car. It also analyzed about implication about luxury tax rate reduction policy on green car and to know about tax policy for green car in other country likes Thailand. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources.

The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate reduction on green car is to expand green car in Indonesia..Tax rate reduction policy will cause positive effect and negative effect. Eco-car policy is tax policy for green car in Thailand. Incentive which given by eco-car policy is decrease excise rate for green car to 17 percent."

"Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum (Tinjauan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 011/2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk industri dalam negeri. Kebijakan ini ditetapkan akibat adanya keterlambatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penetapan kebijakan ini membuat industri pakan ternak mengalami kenaikan harga bahan baku, karena bahan baku mereka dominan impor. Industri pakan ternak merupakan industri strategi yang seharusnya dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

---

This research describe about evaluation policy of Provisional Safeguard Measures Duty against Wheat Flour Import (Regulation Overview Finance Minister Number 193/PMK 011/2012). This research is a descriptive qualitative analysis. Imposition of Provisional Safeguard Measures Import Duty against Wheat Flour Import because of a surge in the volume of imports that could potentially cause harm to the domestic industry.

This policy was established due to the delay in the investigation conducted by KPPI. This policy setting makes feedmills industry experiencing price increase of raw materials, due to their dominant raw material import. Feedmills industry is an industrial strategy which should be exempt from the imposition of import duties and value added tax."

"Nowadays, International trading has become more opened, because the reduction of tariff barrier and non-tariff barrier. This situation made a competition between nation become more complex. Many countries use dumping strategic to win the international competition. Dumping actually is a normal strategic in trading world. It?s become unfair when it causes injury to domestic industry. Because dumping categorize as Unfair Trade Practices, many countries (members of World Trade Organization/WTO) used anti dumping action to deal with unfair trade practices being carried out by their trading partners.

Researcher?s main concern is in imposition of anti dumping duties. To know how anti dumping duties can protect the domestic industries. Researcher also want to analyze the problems on anti dumping actions that levies to some imported goods that causes injury to domestic industries. Whether the decision is to impose or not to impose an anti dumping duty to that imported goods. The researcher used qualitative approach and use descriptive method to analyze this report.

The result of this research showed that anti dumping duties act can protect the domestic industries and make competitive price in domestic market. The problems when anti dumping duty imposed to some product are: complain from the exporting country because the price of the product in domestic market will be more expensive than before. And Complain from the domestic consumers because it makes goods used by the domestic consumers more costly. If the decision is not to imposed the anti dumping duty with the ?national interest? reason it also a problems because there?s no clear guidance on national interest test in Indonesian anti dumping legislation. This is why the people said that ?anti dumping is a double edge sword?. But whatever the merits of anti dumping, Indonesia should continue to take their national interest into account before levying these duties."

"Penelitian ini membahas tentang usulan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) produk elektronik konsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi. Di samping itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini ditinjau dari fungsi budgetair dan regulerend pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain.Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini adalah penyesuaian produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah dengan karakteristik antara lain adalah harganya yang mahal, memiliki Elastisitas Permintaan yang elastis dan memiliki Elastisitas Permintaan terhadap Pendapatan lebih dari 1. Kemudian, ditinjau dari fungsi budgetair pajak, dapat menimbulkan potential loss PPnBM. Namun, dalam jangka panjang potential loss PPnBM tersebut dapat tertutupi melalui adanya peningkatan PPN dan PPh Badan. Sedangkan ditinjau dari fungsi regulerend pajak, bertujuan untuk memberikan insentif pajak bagi industri elektronika nasional agar mampu merangsang investasi. Berkaitan dengan fungsi regulerend PPnBM, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM bila pemerintah tidak selektif dalam mengkategorikan produk elektronik konsumsi sebagai barang mewah karena hanya semata-mata bertujuan untuk melindungi produk elektronik konsumsi buatan lokal.

---

This research study the suggestion about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product. The purpose of this study was to know and analyze basis of thinking about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product. It also analyzed about luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product based on budgetair and regulerend tax function. This research used qualitative approach with descriptive analysis. The data were collected by means of deep interview and also literatures from articles, books, rules, and other sources.The results of this research conclude that the basis of thinking about possibility of luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product is adjustment of consumer electronic product as luxurious good with its characteristics, such as: high price, elastic demand and have income elasticity of demand exceed from one. Beside that based on budgetair tax function, the luxury tax rate elimination and reduction on consumer electronic product will cause potential loss on this tax but in long-term it will be covered by revenue from other tax such as the increase of VAT and Corporate Income Tax. Based on regulerend tax function, its purpose is to give tax incentive for national industries in order to stimulate investment. Yet, it will not be in accordance with the intention of luxury tax if government do not categorize selectively consumer electronic product as luxurious good because it is only purposed merely to protect local consumer electronic product."

"Economic globalization impacts to the increase of international transactions. Countries need each other to market their products and to supply their material resources for industries. Component automotive industry of Indonesia addicted to import their materials because they could?t get those specific kind of materials from domestic market. This condition has been affecting the competitiveness of their products in both domestic and international market because they have to pay customs rate 5-15%. Otherwise component that imported from other countries such as ASEAN countries has no customs (zero rate) because of harmonized system that is free trade agreement among Indonesia and them.Government took actions and used their function to protect components which is produced by domestic component automotive industry. They gave incentives for those industries by customs facilities to improve competitiveness of their products so can be compared with imported product. Custom exemption facility of import material used for production of component for vehicle gave by Regulation of Finance Minester Number 34/PMK.011/2007. Those facility wished to be longer, so it?s so interesting to analize the backgrounds, implementation, and evaluation. Rasearcher analized to gave description by qualitative methods.Before those regulation published there are some background conditions which make government gave the facilities. Those condition was such as addiction of imported materials, policy package for domestic automotive industry to maintain economic growth, and high demand of component automotive. Comparing the situations of domestic component automotive industry, government gave customs exemption facility of the specific materials nedded by component automotive industry.Then the implementation of that regulations mate some factors that could support or interrupt the goal. Evaluation of this facility can be analized by government?s revenue impacted positively from sector of other kind of taxes. Besides improvement of domestic sales and export comodity from company in component automotive industry reflect the good impacts of the facility. After there was the facility, comparisson was proved that component for vehicle of domestic industry has good competitiveness and can be compared from imported product."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor II di Kota Bekasi. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan tujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan evaluasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan ini mampu membantu ketertiban administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan PAD Kota Bekasi serta mendukung penerapan pajak progresif, dan kebijakan tersebut efektif dilaksanakan di Kota Bekasi. Diperlukan kebijakan dan upaya selanjutnya untuk menggali potensi wajib pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

---

This study discusses about evaluation of basic exemption policy and administrative sanction customs behind the name of the second vehicle in Bekasi. This policy was carried out in order to orderly vehicle administration and to increase revenue of Bekasi.

The purpose of this study was to describe the evaluate and the effectiveness of the policy. This research is a qualitative descriptive.

The results of this study are able to help order the motor vehicle administration and increase revenue Bekasi and support progressive taxation, and the policy is effectively implemented in Bekasi. In need a further policy and efforts to explore the potential of the vehicle tax payers and need to improve efficiency of service."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."