Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk membuat model peramalan ekonometrika statis dan dinamis dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi untuk merencanakan, meramalkan dan memantau (realisasi) penerimaan PPN. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel-variabel yang signifikan secara model yang mempengaruhi baseline penerimaan PPN adalah konsumsi dalam negeri lag 1, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan harga jual inyak mentah Indonesia (ICP)."

"Pembangunan Nasional perlu dukungan dana yang besar terutama dari penerimaan dalam negeri khususnya pajak, yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian. Peningkatan penerimaan pajak tiap tahun masih relatif kecil dibandingkan potensi dan perkembangan faktor-faktor yang ada dan masih banyak terjadi manipulasi/penyelewengan pajak.Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan penarikan sampel secara acak sederhana dan stratifikasi terhadap para wajib pajak yang mengisi daftar kuesioner dan wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan katagori untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.Kemudahan pelayanan fasilitas pajak melalui Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan sangat disukai banyak perusahaan karena sistem pelayanannya baik dan manfaatnya sangat membantu arus kas perusahaan, yang seharusnya fasilitas tersebut masih dapat ditambah dan diperluas lagi.Pada waktu penerimaan laporan periodik pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan, karena tidak ada bagian tersendiri dan kurangnya penyuluhan. sedangkan laporan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dianalisis, sehingga harus dibuat formulir tambahan yang lebih lengkap dan terinci.Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat ketentuan dan peraturan baru tentang keharusan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan perluasan obyek pajak. sedangkan untuk system pengendalian dijalankan pemeriksaan yang lebih intensif dan rutin terhadap semua wajib pajak dengan bantuan tenaga siswa Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa sebagai pembantu pelaksana pemeriksa sehingga tertib administrasi dan pajak dapat terlaksana baik dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada."

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak tersebut, penyusun mencoba untuk mengetahui secara mendalam mengenai 2 (dua) masalah pokok yang mengemuka, yaitu (1) pengaruh pengenaan PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan (2) pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing dipasaran ekspor.Untuk mendalami masalah pokok tersebut penyusun melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara mengajukan kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian.Dari analisis, kajian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10%, melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. Kemudian (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri, bukan harga. Bahkan dengan mekaniame PPN, Pajak Masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali (restitusi), sehingga dapat menambah cash flow perusahaan.Untuk itu penyusun menyarankan (1) agar para pengusaha yang belum terdaftar sebagai PKP segera mcnjadi PKP. (2) agar pemerintah selalu melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan PPN, termasuk mekanisme serta keuntungan yang diperoleh para pengusaha."

"Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisa bagi hasil PPN antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bagi hasil PPN tersebut terhadap ketimpangan penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) dan ketimpangan penerimaan antar pemerintah daerah (horizontal imbalances). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Data yang dijadikan dasar dalam simulasi adalah data penerimaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2004 dari Biro Pusat Statistik dan Departemen Keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN. Simulasi bagi hasil tanpa mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN hanya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah tetapi menurunkan penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, simulasi bagi hasil PPN dengan menarik pajak hotel dan restoran lebih dapat memperbaiki kondisi vertical imbalances antara pemerintah pusat dengan daerah jika dibandingkan dengan simulasi bagi hasil PPN dengan tanpa menarik pajak hotel dan restoran.Berikutnya metode bagi hasil PPN yang dapat menghasilkan distribusi dana bagi hasil yang paling merata adalah metode ENA atau Equity and Need Approach dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu ESNA atau Equity and Spesifc Needs Approach dan ERA atau Equity and Revenue Approach. Akan tetapi distribusi bagi hasil PPN dengan metode ESNA lebih dapat mengurangi ketimpangan penerimaan antar daerah (horizontal imbalances) jika dilihat dari sturktur alokasi dana bagi hasil PPN. Hal ini karena metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling tinggi bagi kelompok provinsi berpendapatan rendah dibandingkan dengan dua metode lainnya. Sebaliknya metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling rendah bagi kelompok provinsi berpendapatan tinggi dibandingkan dengan dua metode lainnya."

"Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan.Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sejak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di pasar internasional.Oleh karena itu atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi I, II dan III), adanya kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN yang tidak sama.Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty), kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing generasi."

"Tesis ini meneliti undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha tetapi tidak mengakomodir Sukuk Ijarah Korporat, instrumen kenangan yang berbasis transaksi rill, sehingga perlakuan PPN-nya berbeda dengan obligasi konvensional dan berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, kemudian dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perpajakan negara-negara seperti Malaysia, lnggris, Singapura dan negara Timur Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat akan menimbulkan beban pajak tambahan, lebih tinggi dari pajak obligasi konvensional sebingga tidak sesuai dangan asas keadilan serta asas kepastian hukum. Negara Malaysia, Inggris, Singapura dan Timur Tengah memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara Sukuk Ijarah Korporat dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu disarankan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dengan menyesuaikan pesal-pasal yang relevan yaitu Pasal 1, Pasal 1A ayat 2 dan Pasal 16D.

---

This thesis research on Value Added Tax (VAT) Act which designed to accommodate business development in somehow however does not accommodate Corporate Sukuk ljarah, financial instrument based on real transaction. The execution of Value Added Tax on Corporate Sulrnk ljarah differs from Conventional Bonds and potentially emerging higher tax burden. Further analysis made refer to the justice and certainty of law principles, compating tax law with the other countries such as Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Countries.

This is a qualitative research with yuridical normative and law comparison approaches. The result concludes that application of VAT on Sukuk ljarah Corporate will arise higher tax burder compare with Conventional Bonds which is not in accordance with the justice and certainty of law principles. Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Cnuntries give an equal tax treatment to Corporate Sukuk Ijarah and Conventional Bonds. So, it is recommended to amend the VAT Act on its relevan section namely on Section 1, Section 1A sub section 2 and Section 16D."

"Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan dalam penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai, dimana penerapannya di Indonesia untuk pertama kali yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 dan merupakan upaya reformasi perpajakan menggantikan pelaksanaan pemungutan pajak penjualan berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953.Pajak Pertambahan Nilai memiliki legal karakter sebagai pajak objektif dimana timbulnya suatu kewajiban pajak sangat ditentukan oleh factor objektif yaitu karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, sedangkan kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri merupakan perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai yang baru diatur dalam pasal 16.C Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 dimana kebijakan tersebut masih kurang selaras dengan memori penjelasan pada pasal 4.Disamping itu dalam memori penjelasan pasal 16.C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga belum sesuai dengan implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang telah dijalankan.Berdasarkan hal tersebut penulis mendapatkan beberapa permasalahan pokok sebagai sumber dalam penulisan tesis ini yaitu :1. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat mempengaruhi masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.2. Bagaimana pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan NiIai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya terhadap penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai.3. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam usaha atau pekerjaannya dapat dilaksanakan sesuai kondisi di Indonesia.Hasil analisis yang menggunakan metode desk iptif analisis melalui studi kepustakaan diketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Pengusaha Kecil, maupun membangun sendiri yang dilakukan dalam kawasan real estate tujuannya adalah untuk memajaki pengeluaran konsumsi dan adanya kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan jasa pemborong yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Dari kesimpulan diatas untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur sehingga maksud dan tujuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dioptimalkan.

---

Analysis On The Implementation Of Value Added Tax (VAT) Policy Toward Self Establishment ActivityOne type of the tax which has an important role for State revenue is Value Added Tax (VAT), which was firstly implemented in Indonesia by UU (Code of Law) number 8, 1983 and is one of tax reform action to subsirute for the implementation of sale tax collection based on Undang-undang Dana-at Number 19,1951 and Undang-undang Number 35, 1953.Value Added Tax has legal characteristics as an objective tax in which the obligation to pay the tax is fully determined by objective factors, i.e. due to a legal event or action from which the tax can be collected, where as the subjective condition of the tax payer does not determine. VAT toward self establishment activity is the extension of VAT object which is regulated an article 16C UU (Code of Law) number 11,1994, of which policy is not in accordance with the explanation of article 4.Besides, on the explanation of article 16C of VAT Code of Law, that is to stop the avoidance of VAT collection, as well as to protect low-income society which is not in accordance with the implementation of VAT policy toward self establishment activity. Based on those explanations the writer formulizes several research problems as the sources in writing this thesis, i.e.1. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can stimulate tax payers to fulfill the duty in accordance with the tax regulation.2. How the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can affect state revenue from VAT.3. Whether the implementation of VAT policy toward self establishment activity outside the job can be implemented in Indonesian setting.From the result of the analysis utilizing Descriptive method through library study, it is found that VAT policy implemented toward self establishment activity which is done outside the work by individuals, Institutions, Soft Office, as self establishment done by real estate in order to collect the tax from consumption and the tendency of tax payers to do self establishment activity by using the construction company which is not legalized as Tax Payer.It can be concluded that the effort to increase the implementation of VAT Policy toward self establishment activity should be improved especially toward the regulating policies so that the purpose of VAT collection can be optimalized."