Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat. "

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit atas kas dan muka pada laporan keuangan program hibah Organisasi PREMI yang dilakukan oleh KAP PAI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Secara lebih rinci laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas kas dan uang muka kebijakan akuntansi pada laporan keuangan program hibah analisis prosedur audit dan analisis kebijakan akuntansi. Berdasarkan proses audit meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP PAI atas kas dan uang muka telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku serta kebijakan akuntansi atas kas dan uang muka pada laporan keuangan program hibah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Prinsip prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

---

The report is aimed to explain the audit process of cash and advance of grant program financial statements of PREMI Organization done by KAP PAI for the priod anded December 31 2014 Furthermore the report discuss the audit procedures of cash and advance the accounting policies of grant program financial statements analysis of audit procedures and analysis of accounting policies.

Based on the result despitethe finding of some weakness in its practice the result suggested that audit procedures which are applied by the KAP PAI have complied with the theory and audit standards which prevail. In addition the accounting policies of cash and advance of policies of grant program financial statements have complied with the regulation and Generally Accepted Accounting Principles GAAP in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit kas dan setara kas yang diterapkan pada X Incorporated X Inc. , salah satu klien yang ditangani oleh penulis dalam kegiatan magangnya sebagai anggota tim auditor, yang merupakan perusahaan jasa keamanan di suatu negara. Dalam melaksanakan audit kas dan setara kas, prosedur yang dilaksanakan tidak hanya berupa prosedur yang berfungsi untuk merumuskan opini, namun terdapat pula prosedur tambahan yang bertujuan lain, misalnya untuk melakukan pendeteksian fraud, yang cukup intensif dilakukan dalam pelaksanaan audit untuk X Inc. Laporan juga membahas berbagai isu yang terjadi dalam proses pengerjaan prosedur audit kas dan setara kas untuk X Inc., yang mana setidaknya memiliki sekitar 30 akun bank yang masih aktif. Isu yang muncul terutama terkait pada prosedur konfirmasi bank, walaupun terdapat satu isu muncul pada prosedur rekonsiliasi bank. Laporan ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan isu-isu tersebut muncul, yang seringkali berkaitan dengan jenis industri yang digeluti oleh X Inc., faktor teknis, dan faktor internal perusahaan.

---

This report discusses about procedures of cash and cash equivalent auditing forX Incorporated X Inc. , one of the client that was handled by the writer when the writer done an internship as a part of assurance team, which is a security services company in some country. When executing cash and cash equivalent auditing, the procedures applied are not just to form audit opinion, but it may being done for other purpose, such as detection of fraud, which can be concluded as some of the intensive procedures for cash and cash equivalent auditing for X Inc.

This report also discuss about issues that encountered while doing the procedures of cash and cash equivalent auditing for X Inc., which turned out that has around 30 active bank accounts. Most of the issues happened while doing bank confirmation procedures, while there is one issue encountered while executing bank reconciliation procedures. This report also analyse factors that made this issues arise, and it turns out that the factors are usually wether connected with the nature of the industry of X Inc., technical factors, or internal factors from the company itself."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses pengauditan atas laporan keuangan PT ABC Industri yang dilakukan oleh KAP IJE untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, khususnya terhadap akun aset tetap. Prosedur audit yang dilakukan dimulai dari tahap penerimaan klien, perencanaan, pengujian dan pengumpulan bukti, hingga evaluasi dan pelaporan. Laporan magang ini juga membahas analisis perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Industri atas aset tetap yang dimilikinya dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 dan PSAK 16. Berdasarkan hasil proses pengauditan, KAP IJE tidak menemukan adanya temuan atau salah saji material dari hasil pengujian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dan proses audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the process of PT ABC Industris financial statements audit conducted by KAP IJE for the period ended in 31 December 2015, in particular on fixed asset. Audit procedures performed starting from client acceptance, planning, testing and evidence collection, until evaluation and reporting. This internship report also explains the analysis of the accounting treatment applied by PT ABC Industri for fixed asset in accordance with Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 and PSAK 16. KAP IJE did not find any material misstatements or any findings from the test results. Based on the analysis, it was concluded that the accounting treatment and audit procedures is in accordance with the applicable standards."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kondisi perusahaan,kompleksitas perusahaan dan efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktupelaporan keuangan pada perusahaan di Indonesia. Kondisi perusahaandigambarkan dengan skor zmijewski, kompleksitas perusahaan dilihat darisegmentasi dan akuisisi perusahaan, dan efektivitas komite audit dinilai dari indeksyang dibuat oleh Ika dan Ghazali ( 2012 ). Data yang diambil adalah perusahaanyang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia di periode 2013 ? 2015. Hasildari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak memiliki pengaruhsignifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kompleksitasperusahaan dan efektivitas komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadapketepatan waktu pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the relationship of company?s condition, company?scomplexity and audit committee effectiveness to financial reporting timeliness oncompany in Indonesia. Company?s condition represented by Zmijewski Score,company?s complexity represented by segmentation and acquisition, and auditcommittee effectiveness represented by index by Ika dan Ghazali ( 2012 ) index.This research use data from Indonesian company that included on LQ45 Index on2013 - 2015 period. The results show that company?s condition doesn?t have asignificant relationship with financial reporting timeliness, while company?scomplexity and audit committee effectiveness have a significant relationship withfinancial reporting timeliness"

"Laporan Magang ini membahas perlakuan akuntansi piutang dan proses audit atas piutang PT DRI pada tahun 2018. Perlakuan akuntansi piutang akan dianalisa apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK 55 dan PSAK 50. Selama proses audit, hasil audit menunjukkan nilai cadangan yang sangat signifikan dan terbilang sangat besar. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material.

---

This internship report discusses the accounting treatment of trade receivable and the audit process for PT DRI's for the year 2018. The accounting treatment of trade receivable will be analyzed whether in accordance with the applicable standards, namely PSAK 55 and PSAK 50. During the audit process, it shows a very significant value of allowance for doubtful accounts. In addition, there are discrepancies with the applicable standards. But overall the financial statements have been presented fairly and are free of material misstatements. "