Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 201108 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on " The Influence of Government Culture and Government Organization to Performance of Local Government in service to society" location of this research was done in Province of DKI Jakarta with basic consideration as a region which is full of problem espicially on government issues to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture and government organization of local government in service implementation to society done by The Service Sectors of DKI Jakarta Prpvince in giving service to community as a policy option of local government responsibility to overcome various social problem espicially unemployment proverty, defile settlement, disorder, traffic jam and population density which are raising ore in province of DKI Jakarta . This research used theories of government culture, government organization, local government performance and community service. Based on those theories it was designed by using quantitative methods with survey research based on research object. The result of the research was tasted by using Pah Analysis Formula developed by Swall Wright with data nalysis strategy using Linear Structure relations (LISREL). The result showed that empirically, government culture and government organization were partially or collectively in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service implementation to society because government culture is still oriented to power culture , not service culture oriented. Moreover, it's influenced by very hierarchical government organization design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of society are getting lower to local government."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rilyan Shela Handini
"Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu Indonesia kembali mengembangkan sistem desentralisasi sehingga daerah dapat berinovasi sesuai kebutuhannya, tidak terkecuali Kota Surakarta. Dalam meningkatkan pelayanan, Pemkot Surakarta melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kedua program tersebut di Surakarta menurut model Sound Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data campuran. Teknik analisis data univarian dengan deskriptif-analitik pada variabel inovasi sektor publik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut model sound governance, praktik program revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL, belum sepenuhnya memberikan kebermanfaatan kepada para pedagang.

Bureaucratic reform is needed to improve the quality of public services. In line with those situation, Indonesia develop again the system of decentralization so that the region can innovate according to necessity, Surakarta is not exception. In improving services, the government of Surakarta implement revitalization of traditional market and management of street vendors.
Based on these conditions, this research aims to analyze the programs in Surakarta. This research use positivist approach and mix of data collection technique. Data analysis techniques is univarian with descriptive-analytic variables public sector innovation.
The result of this research show that according sound governance model, the practice of traditional markets revitalization and street vendor management innovation programme do not give benefits to traders.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53008
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Katarina Rosariani
"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab sejauh mana pelanggan internal, yakni staf BPHN merasa puas dengan pelayanan situs ini. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 48 responden, dengan mendapatkan persepsi mereka terkait tujuh dimensi eservice sebagaimana diutarakan Parasuman.
Guna memperdalam temuan, penelitian ini juga diperluas dengan melihat persepsi para pengelola sendiri terkait proses kerja di lingkungan PDE dengan menggunakan kerangka Malcolm Baldrige. Metode Penelitian menggunakan tehnik analisis deskriptif, dan pengambilan sampel secara random. Dari penelitian ini dihasilkan suatu wacana

Agency for National Legal Development (BPHN) is an agency under the Justice and Human Rights Ministry which one of its main duties is to inform public on the law and other government's regulations using some channels or medium, among them is through a website named www.bphn.go.id, which is managed by Pengelola Data Elektronik (PDE) unit. Beside used by the public, the information provided in the website is also used by the internal staff of BPHN to support their jobs. As a service, the management of the website should consider the satisfaction of its customers.
This research aims is to find out the customer?s perception of internal staff of BPHN toward the service along with seven dimension of electronic service quality (E-Servqual) as proposed by Parasuman, et al. Respondent, which total are 48, is asked to rate any items related to the seven E-Servqual dimension using a five-point Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (5) strongly agree.
The result of the research finds that customer is satisfied with the service. When the result is converted to four quality category of public service as stated in the State Minister for Administrative Reforms Minister?s Instruction number 25/2004 (complete name please provided), in general the quality of the service is good."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T26339
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hermansyah
"Kelambatan dan birokrasi yang sangat panjang, serta tingkat antrian yang cukup panjang, merupakan keluhan yang selama ini dilontarkan Para pengguna jasa pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara.
Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan dan kinerja aparat setempat, yang pada akhirnya akan menurunkan citra SAMSAT. Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh informasi tersebut, sekaligus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap citra SAMSAT, khususnya Wilayah Kota Jakarta-Utara.
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana agar citra SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara bernilai positif di mata masyarakat wajib pajak khususnya pelayanan lima pintu menjadi dua pintu. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menganalisa hubungan antara pelayanan dan kinerja dengan citra organisasi pelaksanaan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Wilayah Kota Jakarta-Utara.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan korelasional. Metode deskriptif diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang, sedangkan metode korelasional dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabeI pelayanan dan kinerja terhadap citra SAMSAT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Antara pelayanan dan citra SAMSAT tidak terdapat hubungan yang positif, dengan nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar -0,058.
2. Antara kinerja dengan citra SAMSAT terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,393.
3. Secara bersama-sama, yaitu antara pelayanan dan kinerja dengan citra SAMSAT memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi sebesar 0,449.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka disarankan untuk melakukan perbaikan kinerja pegawai, khususnya mengenai sikap kerja (time frame menjadi 55 menit), mengedepankan unsur profesionalisme dengan perbaikan administrasi perpajakan dan peran evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga mekanisme kerja semakin baik."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2866
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mazhar Setiabudi
"Kemajuan di bidang teknologi informasi dewasa ini secara tidak langsung membawa dampak yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintah dengan lahirnya konsep E-Government. E-Government merupakan sebuah layanan dan jaringan komunikasi berbasis internet yang digunakan pemerintah untuk melayani warganya. Prinsip e-Government ini adalah menciptakan sebuah pemerintahan yang efisien, efektif dan transparan dengan bantuan teknologi informasi canggih.
Permasalahannya adalah apakah pemanfaatan e-Government ini sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimanakah persepsi dunia usaha terhadap fasilitas e-Government yang diimplementasikan Pemda DKI Jakarta saat ini? Dan sejauhmana tingkat pelayanan e-Government yang dibutuhkan oleh dunia usaha?
Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yaitu teori/konsep e-Government dimana e-Government ini diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi. Penelitian ini juga didukung oleh teori pelayanan publik dan good governance.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey yang dilakukan terhadap dunia usaha, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DKI Jakarta yaitu sebanyak 68 responden/perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan e-Government Pemda DKI Jakarta saat ini masih berjenis publikasi (publish), karena jika dilihat dari karakteristiknya, website Pemda DKI Jakarta tersebut hanya memberikan informasi yang sifatnya masih satu arah.
Memang harus diakui bahwa sejak dikembangkan dari tahun 1995 sampai sekarang telah terjadi perkembangan yang memadai tetapi terbatas pada penyediaan informasi saja, tetapi belum terjadi peningkatan pada jenis pelayanannya, yaitu interaksi maupun transaksi. Walaupun demikian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari dimensi publikasi, situs Pemda DKI pada umumnya sudah sesuai dengan kebutuhan mayoritas para responden, karena jenis informasi-informasi yang mereka perlukan sudah tersedia dan isinya cukup lengkap.
Sama halnya dengan fitur-fitur publikasi, mayoritas responden juga menilai fitur-fitur interaktif perlu direalisasikan di dalam website Pemda DKI, terutama fasilitas e-mail yang akan membantu para pengakses (kalangan dunia usaha) dapat berkomunikasi secara interaktif dengan pemerintah daerah. Responden yang sudah memiliki akses internet lebih besax proporsinya yang menilai fitur tersebut mendesak untuk segera diimplementasikan di dalam situs tersebut.
Hasil survei juga menunjukkan temuan yang menarik. Mayoritas responden menilai aplikasi transaksi online perlu ditampilkan dalam situs e-Gov DKI, yaitu pengurusan izin dunia usaha, pembayaran pajak dan transaksi tender. Meskipun demikian, ternyata mayoritas responden menilai dua dari tiga aplikasi tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi aktifitas mereka di dunia usaha, yaitu pembayaran pajak dan transaksi tender secara online. Sebaliknya, mayoritas responden menilai pengurusan perizinan dunia usaha secara online perlu segera diaplikasikan.
Jika melihat tingkat kebutuhan dari kalangan dunia usaha yang masih terjadi "gap" antara kebutuhan dan ketersediaan pelayanan yang ada sekarang ini, dengan kondisi dan kendala yang ada, bisa dipastikan "gap" tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk segera dipenuhi, jika Pemda DKI Jakarta tidak segera membenahi diri yaitu dengan melengkapi instrumen-instrumen yang mendukung bagi pengembangan e-Government di Pemda DKI Jakarta.
Karena itu Pemda DKI Jakarta masih perlu terus berusaha mengembangkan e-Governmentnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, yaitu dengan membuat perencanaan (blue print) yang jelas sehingga tergambar dengan jelas visi dan misi kedepannya. Dengan demikian dikatakan pelayanan yang akan diberikan nantinya dapat menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan lebih cepat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12281
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizal Pahlevi
"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem.
Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling.
Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.
This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.
Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T33188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tsabita Moeldi Salsabila
"Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat utama dalam hari ini sudah semestinya memberikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaatnya. Namun terkait hal ini, LPSK dihadapi oleh tantangan keterbatasan SDM dan geografis dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban, menghambat kinerja LPSK secara optimal. Untuk itu, LPSK melanggengkan pendekatan perlindungan berbasis komunitas sebagai perpanjangan tangannya untuk menjangkau lebih banyak saksi dan korban lagi. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, peneliti menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antaraktor yang terjalin dalam perlindungan berbasis komunitas tersebut melalui konsep network governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode post-positivist dengan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan beberapa studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis meninjukkan bahwa pada dasarnya kerja-kerja perlindungan telah berjalan dengan baik sebagaimana diamanakan kepada masing-masing aktor. Namun, peningkatan dalam aspek kepercayaan resiprokal, koordinasi, persamaan informasi, dan respon terhadap eksternal masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Di samping itu, disimpulkan juga model jaringan yang terbentuk dalam penelitian ini adalah shared-governance namun sebagai upaya perbaikan model lead-organization dapat menjadi pilihan untuk diterapkan.

Witness and victim protection is an integral part of public services that must be fulfilled by the state to the community. LPSK as an institution that has the main mandate on this day should provide inclusive and comprehensive protection to all beneficiaries. However, in this regard, LPSK is faced with the challenges of limited human resources and geography in order to fulfill the rights of witnesses and victims, hampering the optimal performance of LPSK. For this reason, LPSK perpetuates a community-based protection approach as an extension of its arm to reach out to more witnesses and victims. To learn more about this, the researcher describes the factors that determine the success of interactions between actors in community-based protection through the concept of network governance. This research was conducted using a post-positivist method with data derived from in-depth interviews and several literature studies as secondary data. The results of the analysis show that basically the protection work has been running well as mandated to each actor. However, improvements in the aspects of reciprocal trust, coordination, information equality, and external response still need to be made to improve service quality. In addition, it is also concluded that the network model formed in this study is shared-governance but as an effort to improve the lead-organization model can be an option to be applied. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ichwan
"Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T 26305
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adwiena Dwiyanti Rosa Maria
"Penelitian ini merupakan kajian terhadap kriteria atau variabel penentu Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kriteria atau variabel manakah yang sebenarnya secara signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Ruang lingkup penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sejak 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006.
Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya peluang menjadi Mitra Utama sangat ditentukan oleh variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel jumlah jenis barang dibandingkan dengan jumlah barang, variabel rasio rata-rata nilai pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian , serta rasio kekurangan bayar pungutan impor dengan total pungutan impor . Dimana variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok, variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian, berpengaruh positif terhadap peluang perusahaan menjadi Mitra Utama, sedangkan variabel rasio dari klasifikasi barang barang dibandingkan dengan jumlah jenis barang, variabel rasio rata-rata total pungutan impor dibandingkan aktiva lancar, serta variabel rasio kekurangbayaran pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.
Dari hasil penelitian ini , juga memperlihatkan bahwa variabel jumlah dokumen PIB, variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan modal perusahaan, serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan tidak secara signifikan memrpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.

This research is about reviewing toward the criteria or the determination variable of Mitra Utama with has been stipulated by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service , Directorate General Customs and Excise . The Major purpose of this research is to prove which real criteria or variables that effect significantly toward the probability of a client/ a company to became Mitra Utama.The research coverage is getting data from accreditation process by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service since 01 January 2006 until 31 December 2006.
The result of analysis showing that the probability become Mitra Utama is more determined by regristation value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable, the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, ratio of classification quantity of goods to the quantity of goods variable, the average ratio of total import duty to company?s current asset variable , financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, and ratio of under payment of import duty to total impor duty, where as also showing that regristration value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable , the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, and financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, have positively influence toward the probability become Mitra Utama, as while the ratio of classification quantity of goods to quantity of goods variable , the ratio of average total import duty to company?s current asset variable, and ratio of under payment of impot duty to total impor duty have negatively influence toward the probability become Mitra Utama.
From this research , also showing that the quantity of customs declarations ( PIB) variable, ratio of customs value average to company?s modal variable and the ratio of customs value average to company?s asset variable , do not have significantly influence the possibility of a company become Mitra Utama."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26303
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hanum Fauziah Nastain
"Penyelenggaraan pelayanan pengaduan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dibutuhkan adanya pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu pelayanan pengaduan yang berlaku secara nasional adalah SP4N-LAPOR!. SP4NLAPOR! merupakan layanan yang penting karena menjembatani masyarakat dengan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan SP4N-LAPOR!, seperti penyelesaian aduan yang kurang maksimal, respon petugas yang hanya bersifat normatif, lamanya proses penyelesaian aduan, kurangnya komitmen pimpinan, dan kurangnya kualitas aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, dan Kota Jakarta Pusat dari sudut pandang masyarakat dengan menggunakan teori Better Practice Guide to Complaint Handling oleh Commonwealth of Australian Ombudsman (2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR! menurut perspektif masyarakat Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, dan Kota Jakarta Pusat cukup baik. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki seperti durasi penanganan aduan, fitur khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan, kendala-kendala teknis dalam aplikasi dan website, kelengkapan informasi terkait instansi yang menangani aduan, dan peningkatan pelayanan petugas SP4N-LAPOR!.

The implementation of complaint handling services is a government effort to improve the quality of public services. High-quality public services are necessary to enhance overall service delivery. SP4N-LAPOR! is a national complaint handling system that connects the public with the government to improve service quality. However, there are issues in SP4N-LAPOR!'s implementation, such as incomplete complaint resolution, generic responses from employees, slow resolution processes, lack of leadership commitment, and poor application quality. This study aims to measure the quality of SP4N-LAPOR!'s complaint handling services in Kabupaten Tangerang, Kota Bandung, and Kota Jakarta Pusat from the public's perspective, using the Better Practice Guide to Complaint Handling by the Commonwealth of Australian Ombudsman (2009). This research uses a quantitative approach with mixed methods for data collection. The results show that the quality of SP4N-LAPOR!'s complaint handling services is generally good according to the public in these areas. However, improvements are needed in areas such as complaint handling duration, features for people with disabilities, technical issues in the application and website, completeness of information about the agencies handling complaints, and the responsiveness and professionalism of SP4N-LAPOR! employees."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>