Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118615 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yuni Trikumoro Wati
"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor perikanan, pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan pembangunan regional kabupaten Cilacap. Selin itu untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pendorong kegiatan perekonomian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, location quotient, tabel input output regional dengan memakai input output Jawa Tengah tahun 2004, analisis tipologi daerah.

This research was conducted to know fisheries sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Developmen of Chilacap Region. In addition to knowing the district which become the economic activities promotor. Analysis used in this research is descriptive analysis, location quotient, regional input ouput table by using the input output of central Java in 2004, the regional analysis typology."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27690
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Umar
"Ikan tongkol lisong (Auxis rochei) merupakan salah satu ikan pelagis dan termasuk dalam suku Scomberidae. Berdasarkan data menunjukkan produksi ikan tongkol lisong yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi sumberdaya ikan tongkol lisong melalui nilai potensi maksimum lestari (MSY) dan upaya optimum dalam kegiatan penangkapan. Aspek biologi menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tongkol lisong yang didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah allometrik positif, yakni pertumbuhan berat lebih cepat daripada pertumbuhan panjang. Berdasarkan TKG diketahui bahwa ikan tongkol lisong yang tertangkap dalam kondisi belum matang gonad. Nisbah kelamin menunjukkan bahwa ikan tongkol lisong betina lebih banyak dibanding ikan tongkol lisong jantan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan tongkol lisong belum melebihi potensi lestari (MSY) dan Jumlah Tangkap Yang Dibolehkan (JTB).

Bullet tuna (Auxis rochei) is one of the pelagic fish and are classified in the Scomberidae class. The data shows that bullet tuna production landed in National Fishing Port of Palabuhanratu experiences fluctuations within 10 (ten) years. This research aims to determine the potential resources of bullet tuna by means of the Maximum Sustainable Yield (MSY) value and optimal catch effort. The biological aspect of bullet tuna landed on National Fishing Port of Palabuhanratu shows positive allometric growth, which is weight grows faster than the growth in length. Based on gonad maturation stage of are caught in a state of immature gonads. Sex ratio shows that the number of female bullet tuna is more than the male. Results of analysis shows that bullet tuna in Palabuhanratu not exceeds of the maximum sustainable yield (MSY) and Total Allowble Catch (TAC)."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
T34087
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sahono Budianto
"Penelitian bertujuan mengetahui beberapa aspek biologi udang yang tertangkap trammel net dan didaratkan di PPS Cilacap (hubungan panjang berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, CPUE, dan MSY), menentukan status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap, dan menentukan strategi pengelolaan secara berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di PPS Cilacap pada bulan Maret sampai Juni 2012. Metode yang digunakan adalah sample survey terhadap udang yang ditangkap oleh kapal trammel net yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Cilacap. Sedangkan untuk analisis status keberlanjutan menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), dan untuk menyusun prioritas strategi menggunakan metode Proses Hirarki Analitik (AHP).
Udang jerbung, udang dogol, udang windu, dan udang krosok yang tertangkap dan didaratkan di PPS Cilacap mempunyai sifat pertumbuhan alometrik negatif dengan nilai b < 3, yaitu pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Hasil perhitungan nisbah kelamin menunjukkan udang jerbung jantan lebih lebih banyak daripada udang jerbung betina, sedangkan untuk jenis udang lainnya menunjukan jenis kelamin betina lebih banyak daripada jenis kelamin jantan. Hasil pengamatan TKG menunjukkan bahwa di PPS Cilacap udang jerbung paling banyak ditemukan dengan TKG 4 (27,4%), udang dogol TKG 0 (44,9%), udang windu TKG 0 (53,7%), dan udang krosok TKG 0 (43 %), sedangkan untuk TKG 1, 2, dan 3 lebih sedikit ditemukan. Status keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap adalah dimensi ekologis 83,6 (berkelanjutan), ekonomi 52,15 (cukup berkelanjutan), sosial 58,75 (cukup berkelanjutan), teknologi 93,11 (berkelanjutan), dan etika 53,41 (cukup berkelanjutan). Apabila dilihat secara multidimensi, kegiatan perikanan tangkap komoditas udang dengan alat tangkap trammel net di Kabupaten Cilacap dalam kondisi cukup berkelanjutan (nilai indeks 70,04).
Strategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang di Kabupaten Cilacap berdasarkan skala prioritas adalah 1) Pengaturan zonasi penangkapan udang, 2) Peningkatan akses nelayan terhadap pendidikan, 3) Pengaturan hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya udang, 4) Penentuan ukuran udang yang diperbolehkan ditangkap, 5) Pelatihan cara penanganan hasil tangkapan untuk menjaga mutu, 6) Pengaturan upaya penangkapan udang, 7) Sosialisasi penangkapan ramah lingkungan, 8) Pengembangan alat tangkap yang efisien, 9) Peningkatan peran lembaga terkait, dan 10) Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan perikanan tangkap komoditas udang.

Cilacap waters has a great fisheries potential resources, especially shrimps. The study aims to know some aspects of the biology of shrimp are caught by trammel net and landed in the PPS Cilacap (length weight relationship, sex ratio, gonad maturity level, CPUE, and MSY), determine the status of sustainable management of shrimp fisheries commodities in Cilacap, and determine strategies sustainable management. The research carried out in PPS Cilacap in March until June 2012. The method used is a sample survey of shrimp caught by trammel net vessels operating in the Cilacap waters and landing their catch in PPS Cilacap. The analysis of shrimps sustainability status using Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH), and prioritize strategies using Analytical Hierarchy Process method (AHP).
White/Banana shrimps, greasyback shrimps, tiger shrimps, and rainbow shrimps are caught by trammel net and landed in PPS Cilacap have negative allometric growth with value of b <3, that?s main the growth of length is sooner rather than increase the weight. Sex ratio for jerbung shrimps much more male than female, and for the others of shrimps female more than the male sex. Gonad Maturity Level (GML) indicate that the PPS Cilacap for white/banana shrimps most abundant with GML 4 (27.4%), greasyback shrimps at GML 0 (44.9%), tiger shrimps at GML 0 (53.7 %), and rainbow shrimps at GML 0 (43%), while for GML 1, 2, and 3 are less common. Sustainability status of fisheries management in shrimp commodity in Cilacap are for the ecological dimension 83.6 (sustainable), economic, 52.15 (enough sustainable), social 58.75 (enough sustainable), technological 93.11 (sustainable), and ethics 53.41 (enough sustainable). When viewed as a multidimensional, commodity shrimp fishing activities by trammel net in Cilacap is enough sustained (index value of 70.04).
Strategy needs to be done in the management of shrimp fisheries commodities in Cilacap upon priorities are 1) Setting for fishing ground, 2) Increased access to education fishermen, 3) The ownership rights in the resource use shrimp, 4) Determination of the permitted size of shrimp caught, 5) Training the handling of the catch to keep the quality, 6) Setting the shrimp fishing effort, 7) Dissemination of environmentally fishing, 8) Development of fishing gear are efficient, 9) Increase the role of relevant institutions, and 10) Preparation of local regulations on the management of shrimp fisheries commodities.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012
T32748
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yon Girie Mulyono
"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996).
Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya.
Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Gonti Gandaria
"Tesis ini akan melihat bagaimana keterkaitan sektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, baik terhadap sektor penyedia input maupun sektor yang mengunakan output sektor perikanan laut maupun air tawar. Dengan melihat daya penyebaran dan derajat kepekaannya, ingin diketahui apakah sektor perikanan laut dan air tawar merupakan sektor andalan di DKI Jakarta. Tesis ini juga akan melihat berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.
Model 1-0 akan dipergunakan dalam tesis ini dan sebagai alai anaiisis digunakan tabel 1-0 DKI Jakarta Tahun 2000 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Sedangkan besarnya kebutuhan investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1% sektor perikanan, dihitung dengan menggunakan koefisien ICOR.
Hasil analisa menunjukkan sektor perikanan laut maupun air tawar bukan merupakan sektor andalan di DKI Jakarta karena daya dorong sektor ini terhadap perekonomian relatif kecil (kurang dari satu). Demikian juga derajat kepekaan sektor perikanan laut maupun air tawar relatif kecil. Pengembangan sektor perikanan dapat dilaksanakan secara tidak Iangsung dengan jalan mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai derajat kepekaan relatif tinggi di perekonomian. Seperti sektor jasa restoran.
Sektor perikanan laut maupun air tawar mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain di perekonomian, lebih banyak dari sisi sumber input dari pada dari sisi pengguna output. Sedangkan jika dilihat dari penanannya (%) sektor tersebut temyata mempunyai keterkaitan dengan sektor lain di perekonomian dari sisi output lebih besar dari pada input.
Investasi yang dibutuhkan sektor perikanan laut maupun air tawar untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1%, dengan PDRB sektor perikanan 2003 sebesar Rp.34,38 miliar , ICOR 6,57 adalah sebesar Rp. 2,26 miliar.
Karena keterbatasan lahan untuk kegiatan budidaya air tawar, maka pengembangan dapat lebih di arahkan pada kegiatan produksi di sektor perikanan laut. Selain itu mengingat Jakarta adalah kota jasa, maka diharapkan pengembangan sektor perikanan bergeser ke jasa pemasaran hasil perikanan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T18875
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afriyadi
"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis).
Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan.
Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.
The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).
Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).
Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42117
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 2007
338.372 7 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Raharusun, Husin
"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.
Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.
Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.
Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.
Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14408
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suharini Eliawati
"Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta mempunyai tugas berupa pelayanan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala antara lain banyak peraturan yang mengikat, tuntutan / kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Selain itu sumberdaya petugas secara kuantitas dan kualitas pada tingkat pelayanan dilihat dari segi keandalan belum mencukupi, kurang mentaati aturan main yang ada, disamping itu dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat masih terdapat distorsi, terdapat praktek - praktek birokratis, sehingga memperlambat pelaksanaan pelayanan dan menyebabkan ekonorni biaya tinggi.
Jenis layanan yang dimaksud adalah pelayanan pengurusan surat Izin Usaha Perikanan (IUP), karena meskipun merupakan kewajiban masyarakat untuk memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi yang berusaha di bidang perikanan, tetapi kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih sangat kurang.
Permasalahan utama yang ingin dikaji berdasarkan ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terhadap kinerja internal dalam proses pembuatan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) berdasarkan tingkat kepentingan dan persepsi terhadap kinerja pelayanan ?
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan penerbitan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) di DKI Jakarta. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menilai kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), berdasarkan evaluasi kinerja internal organisasi / lembaga menurut kepuasan pegawai dan evaluasi kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) menurut tingkat kepentingan / harapan serta persepsi terhadap kualitas pelayanan berdasarkan pandangan masyarakat pengguna pelayanan;
2. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP).
Metode yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan oleh J. Supranto (1997) adalah menggunakan analisis tingkat kepentingan dan kinerja / performance. Responden terdiri dad 30 prang pegawai yang bertindak sebagai pemberi pelayanan (provider) dan 45 orang yang sudah melakukan pengurusan Izin Usaha Perikanan (IUP). Untuk mengukur kepuasan pelanggan, baik pada pelayanan internal maupun ekstemal, maka digunakan variabel sesuai dengan dimensi SERQUAL yang dikemukakan oleh Zeithmal, Parasuraman dan Berry (1990) yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance dan empathy.
Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi dengan hasil temuan sebagai berikut :
1. Kinerja yang dicapai dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 3.00 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 3.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.63 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pegawai sebesar 79.35 % berada pada skala puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)
2. Kinerja yang dicapai dalam proses penyampaian perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 4.30 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 4.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.33 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan masyarakat pengguna layanan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pelanggan sebesar 89.20 % berada pada skala sangat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)
Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari temuan diatas adalah berupa faktor - faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan penilaian pegawai yaitu penataan eksterior dan interior sesuai dengan bidang kerja, kesempatan mengembangkan potensi individu, ketepatan jam kerja, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja dan kesempatan mendapat promosi. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan adalah tindakan segera dalam penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi ketepatan waktu dan kepastian biaya sesuai standar.

Perception Of Internal Customers (Employees) And External Customers (Public) Towards The Service Of Issuing Fishery Enterprise License In Fishery And Maritime Livestock Service, Special Province Of JakartaFishery and Maritime Livestock Service, Special Province of Jakarta is responsible for providing public services, however, in its implementation it faces various obstacles among others are many confining rules and regulations, the society's ever changing demands. Apart from that in the light of competency both quantitatively and qualitatively it remains insufficient, lacks obedience to the rules of the game, on top of that the distortion in the implementation stage still occurs such as the red tape practice that slows down the process of service provision resulting in high cost economy.
The service referred to above is the service of administering the issue of fishery enterprise license (or referred to as IUP). The issue of IUP becomes more complicated because from the public part they lack awareness to have the IUP for their business although in fact it is their responsibility to possess it.
The core issues to be researched and developed based on the scope of the matter are as follows:
1. How high or how low is the employees' level of satisfaction towards the internal performance in the process of issuing IUP?
2. How high or how low is the level of satisfaction of the service users based on the level of interest and perception towards the service performance?
In general She objective of this research is to obtain information on the service of issuing IUP in the Special Province of Jakarta. Specifically the objective can be broken down as follows:
1. to measure the service performance of issuing IUP, based on the evaluation of internal organization performance according to the employees' satisfaction and IUP service performance evaluation based on the interest/hopes and perception towards the service quality according to the service users' views.
2. to identify the matters or obstacles encountered in implementing the service of issuing IUP.
The method used in the research, as stated by Supranto (1997), is analysis of the level of interest and performance. The respondents comprise of 30 employees acting as service providers and 45 people acting as service users. To measure the customers' satisfaction, both those of the internal group and of the external one, a variable is used in line with SERQUAL dimension expressed by Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990), that is, tangible responsiveness, reability, assurance and empathy.
The research used descriptive and evaluative method with the following findings:
1. The performance of the process of issuing IUP achieved 3.00 with 3.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.63 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes. Whereas based on the analysis of the employees' satisfaction it reached 79.35% or in the satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).
2. The performance of the process of informing IUP achieved 4.30 with 4.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.33 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes of the service users. Whereas based on the analysis of the customers' satisfaction level, it reached 89.20% of in the very satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).
The conclusion and recommendations that can be given based .on the above findings are in the form of factors that need to be paid attention to in an effort to boost the quality of services based on the employees' evaluation, that is, exterior and interior structure should be in line with the field of work, opportunity to develop individual potential, punctuality of working hours, income adjustment in congruence with the work load, and an opportunity to get promotion. As from the customers' evaluation, they want the service providers to take immediate measures to solve the problems, to have an ability to meet deadline and to have a fixed cost in line with the standard one.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14014
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofiyanto
"ABSTRAK
Ikan tuna mata besar (Thunnus obesus LOWE, 1839) merupakan ikan
pelagis besar yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting sebagai
hasil tangkapan kapal rawai tuna di Pelabuhan Benoa, Bali. Hasil tangkapan
tuna mata besar yang didaratkan di Pelabuhan Benoa, Bali mengalami
penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
aspek biologi dan mengestimasi status pengelolaan sumberdaya tuna mata
besar hasil tangkapan rawai tuna di Pelabuhan Benoa, Bali.Metode
penelitian yang dilakukan meliputi pengukuran aspek biologi, CPUE dan
MSY. Berdasarkan analisa aspek biologi diduga bahwa ikan tuna mata besar
yang ditangkap pada bulan April-Mei telah melewati masa pijah, pola
pertumbuhan ikan tuna mata besar bersifat isometrik yang berarti
petumbuhan panjang sama dengan pertumbuhan berat. Hubungan antara
upaya penangkapan dan CPUE menunjukkan bahwa nilai CPUE naik apabila
terjadi penambahan alat tangkap. Berdasarkan Single Quantitative Modelling
method (ASPM) diperkirakan nilai MSY ikan tuna mata besar adalah
103.000 ton. Jumlah rata-rata tangkapan pada tahun 2007-2011 sebesar
101.639 ton. Nilai tersebut masih dibawah nilai MSY yang berarti belum
terjadi tangkap lebih ikan tuna mata besar.

ABSTRACT
Bigeye tuna, Thunnus obesus, is the most commercially economic
important pelagic fish resources which is the main target of the pelagic
longline fisheries landing at Benoa Fishing Port in Bali Province. However,
the production of bigeye tuna at Benoa Fishing Port has shown the declining
trend in the past years. The objectives of this research are to get some
information on biological aspects and to estimate the status of big eye tuna
management which was landed at Benoa Fishing Port. The methodology
includes the measurement of biological aspects. Bigeye tunas were caught
in April-May has passed the spawning time. The growth patterns of the
bigeye tuna are isometric, which means that the increasing length was the
same with weight. Based on the Single Quantitative Modeling methology
(ASPM) MSY bigeye tuna was estimated at 103.000 tons. Average number
of catches in 2007-2011 was 101.639 tons. As this value is still below the
average value of MSY, so it can be concluded that the overfishing of bigeye
tuna has yet occured."
2013
T38700
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>