Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the year of 1997 Indonesia hit by financial disaster known as monetary crisis. Thousands of bank's customer withdrawn their money in a great numbers from national banks, consequently many private banks in Indonesia have facing with deficit of liquidity...."

"In the year of 1997 Indonesia hit by financial dissaster known as monetary crisis. Thousands of bank's customer withdrawn their money in a great numbers from national banks, consequently many private banks in Indonesia have facing with deficit of liquidity. bank of Indonesia as lender of the last resort pouring fresh money into 48 banks arround IDR 144,5 trillion as loan assistance to back up their sort of liquidity, and additional loan assistance gave in 29 January 1999 about IDR 14,447 trillion therefore totally loan assistance in amount is IDR 158,947 trillion. The good faith is to help dying banks in the situation of crisis. Indonesiagovernment supports the loan assistance given by Bank of Indonesia Through releasing presidential decree No. 26/1998.On the first of November 1997 the government liquidated 17 private banks out of 48 receiver banks of the BI loan because of their incapabilityto continue running the banks caused by capital rush in a great amounts. The BI loan received by the 17 closing banks is IDR 11,89 trillion, but untill now the loan backs into state account just only IDR 2,96 trillion. How very protracted is the government in handling the BI loan cases in the history of Republic Indonesia. Protest, demonstration, till accusation against government and legal axamination of the government policy have been done frequently, however the rule of law and the government failed to jail the loan's embezzler, even less to confiscate their properties."

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Banking crime phenomenon recently occurs by vreaking the Automatic Teller Machine as conducted by the criminal has created unsafe feeling amongst community specially for bank's customer. There are some typical methods used in the crime operation such as using skimmer, cloning credit card, cloning ATM card and stealing Personal Identification Number by hidden-camera and card reader installing on the machine. This type of electronic transaction crimes (e-banking) has been technically improved along with the highly development of technology in electronic banking transaction. The Act No. 11 year of 2008 regarding Information and Electronic Transaction has been attempted to cover and anticipate the accurrence of electronic crime. In practice, however, there is sort of constraint in implementing the law since such articles have called as grey are or having different meaning in perception of legal institution, so there requirement for another legal remedy in form of legal interpretation. In case the Judge unwilling to search for another legal interpretation but prefers to apply streams of legism then sociologically the law would not catch the highly e-banking crime. "

"Banking crime was is an story. However, at any time the story may be blown up on the surface as new crime story like the automatic teller machine breaking which happenned in Jakarta and Bali in the last view months ago. As likely and iceberg story, the case of breaking ATM is just a peak of iceberg, there may many unseen crime stories that we have never known whether in total capital lose or in total customer disadvantaged. The main stream of action can be varied amongst intelectual actors and direct crime perpetrators, thus there are possibly become a global crime network. The breaking ATM has become a test case of law No. 11 year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. International syndication did the action of breaking automatic teller machine using such method such as, skimming, ATM cloning, stealing Personal Identification Number (PIN), credit card cloning, installing camera or card reader to copy the PIN. The question now are, why occured the ATM breaking undetected until the accumulated lose reached for billions of rupiah? How far banking security system works to protect bank customer and credit card holder? Then, how wide the impact of the ATM breaking case on bank rush?"

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999"

"Tesis ini adalah tentang Kejahatan Perbankan dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi antara tahun 1997 sebelum krisis sampai dengan pertengahan tahun 1998. Yang menjadi fokus adalah penyimpangan ketentuan perbankan dalam bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pemeriksa bank dari Bank Indonesia dengan pejabat bank yang diperiksa, termasuk didalamnya pihak terafiliasi bank tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kwalitatif dengan tehnik pengumpulan data secara wawancara dengan pedoman, penelitian dokumen, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan untuk dapat menjelaskan latar belakang, hubungan satu dokumen dengan yang lainnya, dalam rangka merekonstruksi suatu peristiwa dengan benar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengawasan Bank Indonesia periode 1994-1997 menggunakan sistem Dedicated Team yang menggabungkan pengawasan (off site supervision) dengan pemeriksaan (on site supervision). Penggabungan kedua fungsi itu telah menimbulkan moral hazard bagi pihak pengawas dan pemeriksa bank dengan pemilik atau pengelola bank yang diperiksa. Dedicated Team memiliki kewenangan yang sangat besar tetapi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dedicated Team juga telah menciptakan hubungan pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa menjadi hubungan personal yang akrab dan baik, sehingga sistem pengawasan tidak berfungsi sesuai ketentuan, karena peran pemeriksa telah berubah menjadi konsultan. Hubungan personal yang akrab telah menciptakan hubungan saling percaya secara personal yang lebih dominan dibanding hubungan saling percaya dalam sistem yang impersonal. Kepercayaan secara personal itu lebih mudah dimanipulasi dan diselewengkan, karena tidak ada mekanisme kontrol yang secara obyektif menjadi rambu-rambu yang membatasi batas-batas kebolehan manipulatif para pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kolusi antara pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa.Disamping faktor penyebab kolusi diatas, adanya intervensi kekuasaan (Presiden) juga dominan menjadi penyebab terjadinya kolusi dan korupsi. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter, yang membuat kedudukannya tidak independen, dapat dengan mudah diintervensi oleh Presiden untuk kepentingan keluarga dan kroninya(abuse of economic power and abuse of political power).Pejabat Bank Indonesia juga memanfaatkan intervensi kekuasaan tersebut (Reference Power) untuk menarik keuntungan pribadi dengan cara memberi fasilitas dan kemudahan; tidak menindak, membiarkan terjadinya pelanggaran, membantu merekayasa laporan agar tidak ditindak sesuai ketentuan perbankan; pihak bank yang diperiksa memberikan imbalan kepada pengawas dan pemeriksa BI secara berjenjang dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pribadi pejabat BI.Implikasi dari tesis inl adalah perlunya dibentuk organ pengawas bank yang betul-betul independen dan dipisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, dan perlu peningkatan peran satuan-satuan kerja agar lebih profesional, adanya check and balance serta kepatuhan pada Kode Etik Profesi. Selanjutnya, bagi pihak yang melakukan intervensi sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perbankan, maka pihak tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pihak terafiliasi, yang dapat di proses menurut hukum. Apabila pihak tersebut tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi, maka Bank Indonesia dapat menetapkannya dengan cara memperluas penafsiran pasal 1 huruf 15. f Undang-Undang Perbankan.Tesis ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyidik kasus perbankan, khususnya yang menyangkut KLBI dan BLBI yang terjadi pada periode diterapkannya sistem pengawasan Dedicated Team, sehingga mempermudah untuk menetukan arah penyidikan dalam menjerat pelakunya."

"Focus of this research is to give explanation on the misused of Liquidity Assistance of Bank indonesia or BLBI conducted by Samadikun Hartono, the Head of Commissioner of PT Bank Modern, Tbk., and law enforcement approach related to the case. This researchuses the qualitative approach where the researcher collects data from the documents including indictment, mass media, books, and also from the interview. Result of this research is the criminal behavior conducted by Samadikun Hartono through PT Bank Modem, Tbk., has be categorized as White Collar Crime behavion wich is CorporateCrime and Individual Occupational Crime typology Besides that, it is important to enforce supremacy of /aw based on social justice to handle the case, since Samadikun Hartono?s Supreme Court sentence has not yet to be realized due to the fact that he have escapedup until now."

"ABSTRAKPerbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjakdjkeluarkannya Pakto 88. Berbagai pihak, terutama investor dalam negeri, membuka bankbaru untuk menyerap dana masyarakat. Kantor-kantor cabang bank baru bermunculan dimanamana. Berbagai usaha dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar aset usaha perbankannya,antara lain dengan pengucuran kredit, pembukaan kantor-kantor cabang, penaWaran berbagaiproduk simpanan yang disertai iming-iming berbagal hadiah dan bonus. Sedangkan untuk manajemen pengelolaannya, dilakukan usaha antara lain, membajaktenaga kerja dan pesaingnya, menggunalcan tenaga kerja yang ada walaupun terkadang tidakmemenuhi persyaratan Semua ini memberikan dampaknya niasing-masing ketika krisis moneter mulaimelanda Asia Pasifik, dan Indonesia path khususnya. Satu persatu bank-bank nasional kitaturnbang. Berbagai kasus perbankan berrnunculan, dan pelanggaran ketentuan BMPK maupunkredit macet. Permasalahan kredit macet memberikan dampak yang paling berat dan runut. Hampirsemua bank mengalami hal demikian, banya saja berbeda dalam bai kuantitas. Bank-bankasing tidak ketinggalan dalam bal ini, sejumlah kredit yang dikucurkan sebelumnya ternyatanngalami kenmcetari. Namun demilkian, permasalahan ini tidak sebesar yang dihadapi olehbank-bank nasional. Bank-bank nasional papan atas merniliki kredit macet yang tidak kecil jumlahnya,bahkan ada yang mencapai jumlah ieblh dan setengah total kredit yang dikucurkan. Bebanpenvusutan yang besar dan turunnya pendapatan bunga atas kredit menyebabkan kinerja bankbank nasional babak belur. Selain itu, kenaikan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dan kenaikan suku kreditmenyebabkan terjadinya negative spread. Fenomena ini menghantui di tiap bank nasionaLkerugian yang sangat besar diderita oleh perbankan kita. Tìngkat kesehatan menurun tajam,modal yang dimiliki tidak mampu menutupi kerugian yang dideritanya.Pemerintah terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan industri perbankan ini.Melalui program rekapitalisasi, suntilcan modal dengan penyetoran obilgasi pernerintab, sertapengailban kredit macct ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dilakukan. Selainitu, penutupan sejumlah bank terpaksa dilakukan akibat tidak adanya harapan bagi bank-banktersebut untuk mempertahankan usahanya. Dilain pihak, bank-bank asing yang tidak terlalu terpengaruh oleh fenomena negativespread, melihat peluang untuk menarik nasabah. Berbagai strategi dan tindakan dilakukandengan gencar. Promo si sebagai predikat bank internasional, permudah persyaratanpembukaan rekening dan peluncuran berbagal produk dilakukan oleh bank-bank ini.Dlbarapkan dengan adanya usaha penyelamatan ¡ni yang menghabiskan dana yangsangat tinggi, perbankan Indonesia mampu kembali beroperasi dengan bersaing dengan sehat.lintuk 1w, berbagai tindakan dan peluang haruslah diperbatikan agar tidak sia-sia tindakanyang telah dilakukan bersama ini. Perbaikan kualitas SDM, kontrol dan pengawasan yang leblh ketat, penggalakan upayamerger merupakan beberapa tindakan yang banus dilakukan agar dapat mempertabanican danbersaing ntnghadapi persaingan global. Selain itu, peluang pasar barn (new marker), yaìtuinasyarakat muslim Indonesia, patut diperhitungkan dengan adanya ijin pembukaan bankdengan prinsip syariah. Jadi sesungguhnya perbankan na.sional Indonesia masih mampu bcrtaban, bahkanuntuk bersaing dengan bank-bank asing. Semua ini sangat tergantung dari komitmenpemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perbaikan sektor ekonomi rill.Karena walau bagaimanapun, sektor perbankan saling tergantung dengan sektor usaha lainnya."