Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor kemenangan yang dihadapi Angela Merkel dalam pemilihan Kanselir Jerman tahun 2005, berdasarkan studi tentang identitas marjinal dan identifikasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai persoalan identitas dan identifikasi politik dalam proses Pemilu Jerman 2005. Identitas marjinal terkait dengan identitas Merkel sebagai perempuan dalam masyarakat Jerman yang Patriarkhis dan sebagai orang (bekas) Jerman Timur yang memiliki kesenjangan antar kelas sosial dengan masyarakat (bekas) Jerman Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan masalah identitas marjinal Angela Merkel, sebagai kandidat, yang bertentangan dengan identifikasi identitas partai politiknya, CDU, dalam proses Pemilu. Sehingga penelitian ini menemukan faktor-faktor kemenangan dalam proses pencapaian kesuksesan Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman terpilih. Faktor-faktor kemenangan ini dibagi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal.

---

This thesis discusses the marginal identity problem and winning factors which were encountered by Angela Merkel in Germany 2005 chancellor election, based on study about marginal identity and political identification. This study used qualitative research method to explain about the matter of political identity and identification in the Germany 2005 election. The marginal identity is associated with Merkel's identity as a woman in a patriarchal society and as an (former) East German which has a social class gap with the (former) West German. The result of this study indicates the existence of Angela Merkel?s (as a candidate) marginal identity problem, which was contrary to the identity identification of her political party, the CDU, in the election process. So this research found some winning factors in the process of achieving Angela Merkel?s success as elected chancellor. These winning factors are divided into internal and external factors."

"Pidato adalah salah satu cara komunikasi untuk menyampaikan pemikiran, ide, gagasan, dan informasi dari pembicara. Pidato juga dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengekspresikan emosi dan menyatakan isi pikiran dengan suara dan gerakan. Dalam tugas akhir ini, penulis menganalisis pidato Republik Federal Jerman, Angela Merkel yang berjudul Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Merkel für das Jahr 2021. Dalam pidato ini, diperlukan pragmatik untuk membantu proses penyampaian pesan oleh Angela Merkel agar dapat diterima dengan benar dan jelas oleh masyarakat Jerman. Penulis melakukan penelitian berdasarkan teori tindak tutur milik John Rogers Searle (1969) dan George Yule (1996) yang berfokus pada bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Selanjutnya, tuturan yang ditemukan diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif dan deklaratif. Dari temuan 46 ujaran terdapat 18 fungsi yaitu sebagai berikut: menginformasikan, memberitahukan, menyatakan, mengingatkan, menegaskan, mengklaim, menyangkal, menyimpulkan, menanyakan, memerintahkan, menyarankan, menjanjikan, mengajak, menyambut, mengucapkan terima kasih, mengucapkan belasungkawa, menyampaikan, harapan dan rasa syukur. Dari sekian banyak ujaran yang telah dianalisis, penulis menemukan tindak tutur ilokusi representatif dengan jumlah yang paling banyak dengan jumlah 46 ujaran dan fungsi menyatakan merupakan fungsi yang paling banyak jumlahnya yakni 18 ujaran.

---

Speech is a way to convey a thought, idea, information, what the speaker implies and communicate. Speech can also be described as the ability to express emotions and express thoughts with sound and movement. In this final project, the author has analyzed the speech of the German Federal Chancellor, Angela Merkel, titled Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Merkel für das Jahr 2021. In this speech, Pragmatics is needed to assist the process of delivering messages by Angela Merkel so that they can be received correctly and clearly by the German people. The author conducted research based on the speech act theory of John Rogers Searle (1969) and George Yule (1996) which focused on the form and function of illocutionary speech acts. This research uses qualitative and descriptive research methods. Furthermore, the utterances found were classified into five categories, namely representative, directive, expressive, commissive, and declarative. From the findings of 46 utterances, there are 18 functions, namely as follows: informing, notifying, stating, reminding, affirming, claiming, denying, concluding, asking, ordering, suggesting, promising, inviting, welcoming, thanking, expressing condolences, conveying, hoping and gratitude. From the utterances that have been analyzed, the author finds the representative illocutionary speech act with the highest number of 46 utterances and the function of stating is the most numerous function, namely 18 utterances."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kekerasan rasial di Jerman yang dilakukan oleh skinhead. Pasca unifikasi, Jerman dihadapkan dengan masalah baru, yaitu masuknya imigran yang secara perlahan tapi pasti meningkat. Peningkatan jumlah imigran menyebabkan terjadinya gesekan sosial antara imigran dan warga asli Jerman yang secara tidak langsung meningkatkan ultranasionalis di Jerman, salah satunya adalah skinhead. Munculnya skinhead dan peningkatan jumlah imigran di Jerman ternyata berdampak kepada sering terjadinya kekerasan rasial terhadap imigran. Penelitian ini akan menganlisis mengenai kebangkitan ultranasionalis Jerman dan kekerasan rasial terhadap imigran pada masa kepemimpinan Kanselir Angela Merkel dengan menggunakan konsep ultranasionalis, konsep kekerasan rasial, dan teori intergovermentalisme. Ternyata Jerman telah memiliki regulasi yang dibuat berdasarkan sejarah masa lalu mengenai pelarangan dan penyebaran tindakan yang merujuk kepada ideologi Nazi dan rasisme, termasuk juga pelarangan terhadap tindakan kekerasan rasial terhadap imigran dan etnis minoritas. Tetapi sayangnya walaupun regulasi terkait dengan pelarangan hal tersebut sudah dibuat, kekerasan rasial terhadap imigran masih tetap terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyze the racist violence in Germany by skinheads. After the unification, Germany face a new problem, namely the entry of immigrants who slowly but steadily increased. The increasing number of immigrants turned out a social friction between immigrants and native Germans. The friction that occurred between immigrants and native Germans indirectly increased ultranationalists in Germany, one of which was skinheads. The emergence of skinheads and the increase in the number of immigrants in Germany turned out to have an impact on the frequent occurrence of racial violence against immigrants. This article analyse the rise of German ultranationalist and racial violence against immigrants during Chancellor Angela Merkel reign using ultranationalist concept, racist violence concept and intergovernmentalism theory. It is found that it turns out that Germany has regulations made based on past history regarding the prohibition of dissemination and actions that refer to Nazi idealism and racism, including the prohibition of racial violence against immigrants and ethnic minorities. But it is unfortunate that even though regulations regarding this matter have been made, racial violence against immigrant in Germany is still happening"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana döner kebab dapat membentuk wacana politik di Jerman dalam iklan kampanye Angela Merkel dan membentuk wacana gaya hidup di Jerman dalam iklan Dönerbox dan iklan Beauty Döner Kebap. Ketiga Iklan tersebut menampilkan döner kebab dan dipublikasi di Jerman. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan menggunakan teori wacana dari Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga iklan yang menampilkan döner kebab membentuk wacana-wacana di dalam relasi kekuasaan, sehingga dapat membentuk wacana-wacana lain seperti wacana politik dan wacana gaya hidup.

---

This thesis discusses how döner kebab could forms the political discourse in Germany in Angela Merkel?s campaign advertising and forms the lifestyle discourses in Dönerbox advertising and Beauty Döner Kebap advertising. Those three advertises displayed döner kebab and were published in German. The literature based methodology was applied in this research, together with discourse analysis theory from Michel Foucault.

Results confirm that three advertises, which displayed döner kebab, form discourses on power relations, then they could form the other discourses such as political and lifestyle discourses."

"Penelitian ini membahas fungsi apelatif teks yang terdapat pada naskah pidato Kanselir Jerman Angela Merkel tanggal 18 Maret 2020 yang bertemakan pandemi Covid-19 di negara Jerman. Penelitian ini menggunakan landasan teori fungsi apelatif teks dari Klaus Brinker. Teori tersebut digunakan untuk mengklasifikasi indikator-indikator gramatik dalam data yang mengandung fungsi apelatif. Penelitian ini meninjau struktur-struktur kalimat pada naskah pidato Kanselir Angela Merkel yang memiliki indikator gramatik fungsi apelatif. Pembahasan dilakukan melalui pendekatan sintaksis, yakni menganalisis tiap kata dalam kalimat yang menjalani fungsi apelatif sesuai dengan kelas kata dan fungsi sintaksisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 11 dari 17 kalimat yang dianalisis memiliki pola indikator gramatik Modalverben+infinitif sebagai upaya untuk menyampaikan imbauan atau perintah kepada penerima. Selain itu, Angela Merkel juga menggunakan pronomina orang pertama majemuk atau wir dan uns dalam menyampaikan pesannya. Penggunaan pronomina tersebut dipilih sebagai bentuk solidaritas antara penerima dan pengirim pesan karena menempatkan pengirim pesan sebagai salah satu dari komunitas yang ia tuju.

---

This study discusses the appellative text function contained in the speech transcript of German Chancellor, Angela Merkel, on March 18th 2020 with the theme of Covid-19 pandemic in Germany. This study uses the theoretical basis of the text function theory from Klaus Brinker. The theory is used to classify grammatical indicators in the data that contain an appellative function. This study examines the sentence structures in Chancellor Angela Merkel's speech which has a grammatical indicator of an appellative function. The data were examined through a syntactic approach, which is to analyze each word in a sentence that has appellative function according to the word class and syntactic function. The results of this study indicate that 11 of the 17 sentences analyzed have a Modal verb+infinitive grammatical pattern as an attempt to convey an order to the recipient. In addition, Angela Merkel also uses plural first-person pronouns such as “wir” and “uns” in conveying her message. The use of those pronouns is chosen as a form of solidarity between the recipient and the sender of the message because it places the sender of the message as one of the communities she is targeting."

"Penelitian ini membahas jenis-jenis reduksi yang dilakukan dalam takarir berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk teks sumber berbahasa Jerman dan menganalisis faktor linguistik yang menyebabkan perbedaan tingkat reduksi antara kedua takarir. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan korpus data takarir bahasa Indonesia dan takarir bahasa Inggris dari Deutsche Welle untuk pidato Angela Merkel pada acara Haushaltsgesetz 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat menjelang Natal 2020. Hasil penelitian menggunakan klasifikasi reduksi teks dalam takarir dari Díaz Cintas dan Remael (2020) menunjukkan bahwa terdapat jenis reduksi parsial dan total dalam level kata, frasa, klausa, dan kalimat yang ditemukan dalam kedua takarir dengan hasil perbandingan bahwa takarir bahasa Indonesia mengalami lebih banyak reduksi dibandingkan takarir bahasa Inggris. Secara linguistik, hal ini disebabkan oleh perbedaan tata bahasa dan leksikal antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman yang lebih distingtif dibandingkan dengan perbedaan tata bahasa dan leksikal antara bahasa Inggris dan bahasa Jerman.

---

This study discusses the types of reduction found in Indonesian and English subtitle for German source text and analyses linguistic factors that cause differences in the level of reduction between the two subtitles. The research was conducted using a qualitative method through literature study with a corpus of data on Indonesian subtitle and English subtitle produced by Deutsche Welle for Angela Merkel’s speech at the Haushaltsgesetz 2021 event regarding restrictions on community activities before Christmas 2020. Using text reduction classification in subtitles from D'az Cintas and Remael (2020), this study shows that there are types of partial and total reduction in word, phrase, clause, and sentence level found in the two subtitles, with the comparison result that the Indonesian subtitle has more reduction than English subtitle. Linguistically, this is caused by the grammatical and lexical differences between Indonesian and German that are more distinct than the grammatical and lexical differences between English and German."

"Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai.Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah.Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye.Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah.

---

Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems.

Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government.

Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia.

This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign.

In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party."

"Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan yang K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum anggota legislatif di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori modal sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam kemenangan K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di Dapil 4 Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga modal sosial yang dimiliki oleh K.H. Akhmat Tawabi. Pertama, modal sosial berkaitan dengan status sebagai kiai. Kedua, modal sosial berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala desa selama dua periode. Ketiga, modal sosial berkaitan dengan jaringan PPP. Melalui jaringan-jaringan yang dimiliki, diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalamnya, serta kepercayaan yang timbul akibat interaksi dan komunikasi dalam jangka waktu yang lama, ketiga fitur dalam modal sosial tersebut menghasilkan kerja sama antara K.H. Akhmat Tawabi dengan pendukung. Ketiga fitur tersebut, menggerakkan orang-orang yang berhubungan dengan K.H. Tawabi terkait status sebagai kiai, pengalaman menjadi kepala desa, serta status beliau sebagai kader PPP, memilih beliau dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Ketiga modal sosial tersebut memiliki karateristik yang membedakan satu sama lain. Selain itu, ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

The legislative general election is an event every five years which is a big event for the Indonesian people. As a Level II Region, the position of the regency/city is very important because it is very close to the people. Therefore, legislative elections at the district/city level cannot be ignored. The one that holds legislative general elections is Purworejo Regency. In Purworejo Regency, there are six electoral districts, one of which is electoral district 4. The research seeks to describe the factors of social capital that led to K.H. Akhmat Tawabi in the general election of legislative members in Electoral District 4, Purworejo Regency. Using qualitative methods and based on social capital theory, this study shows that social capital is an important factor in K.H. Akhmat Tawabi in the legislative general election in Electoral District 4, Purworejo Regency. Based on the research results that have been done, there are three social capitals owned by K.H. Akhmat Tawabi. First, social capital is related to the status of a kiai. Second, social capital is related to the experience of being a village head for two periods. Third, social capital is related to PPP networks. Through the networks they have, bound by the norms that apply in them, as well as the trust that arises as a result of long-term interaction and communication, the three features of social capital result in cooperation between K.H. Akhmat Tawabi with supporters. These three features, move people associated with K.H. Tawabi related to his status as a kiai, his experience as a village head, as well as his status as a PPP cadre, electing him in the 2019 legislative elections. The three social capitals have characteristics that differentiate one another. Apart from that, the three of them also have their own advantages and disadvantages."