Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The interaction power and economic phenomena may provide an appealing focus for political economy. This article is expected to be a critical overview of the current Indonesia political economy condition. When the role of state is limited only as watchdog and the ruler of the game is the private sectors this can be called as a free capitalism. According to the theories of political economy by Caporasao and Livine, our country status to the political economy roles is a weak state. Multinational Cooperation has played an important role in Indonesia economy. Free market seems to get the heavent place in our country with the biggest five highly populated. In the free market economy, individuals enter to relations (exchange) voluntary but the free market eliminated authority allocation, coeverceice forms of labor and so on. By replacing authority wih voluntary contract, the market economy shows to eliminate the state power. Therefore, this article suggests that we need to firm our state - centered approaches to political economy. The state policy to the private sector is too loose and let them treat it as an instrument or instution employed by individuals or groups as a way of achieving private ends. tThis form of determination leaves the state in a derivative position. deprived of its own logic, lacking of motivation and source of energy lying outside economy, the state is reduced to a dependent variable. First, a clear distinction is made between state and economy. second economy is accorded a primary place, with the scenes and interests of individuals at the center. And the third, the state is treated as a vehicle to satisfy wants when they cannot be satisfied privately. This article approaches to political economy centering of an active state whose agenda is not to reducible to wants emerging within the private atmosphere. The article begins with a discussion on the state autonomy, society centered approaches, a transformational view of the state and conclusion."

"This article trying to analyze focusing on critical economic approach. According to Golding and Murdoch, political economic is one from three approach in critical Marxist perspective. Two other approaches i.e. Structuralist approach and pluralist. Study with political economic approach focused on relation between economic and dynamic in media industries and content of ideology media."

"Krisis kertas koran yang terjadi pada tahun 1995 dimana kertas koran sulit didapat dipasar dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya mahal melampaui harga kesepakatan antara produsen dan konsumen yang selama ini sebagai dasar mekanisme penetapan harga jual kertas koran, konsumen menuduh produsen sengaja tidak melakukan produksi sesuai kapasitas serta mempermainkan suplai melalui jalur distribusi. Menurut penulis terdapat lima masalah utama pada krisis kertas koran tahun 1995 diatas, ialah masalah produksi, harga, distribusi, ekonomi politik pemerintah dan struktur pasar industri kertas koran. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian deskriptif, data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, buletin-buletin dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan industri kertas koran, laporan-laporan diambil dari Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, data primer diperoleh melalui depth interview. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi industrialisasi substitusi impor yang didukung oleh kebijakan proteksi telah menghasilkan antara lain ; 1. Produksi nil kertas koran meningkat setiap tahun, dan jumlah kertas koran yang diproduksi sudah diatas kebutuhan kertas koran nasional, sehingga kelebihan produksi tersebut di ekspor. Walaupun demikian dalam 15 tahun perkembangan industri kertas jumlah produsen kertas koran hanya ada empat produsen. 2. Mekanisme penetapan harga kertas koran ditetapkan berdasarkan harga kesepakatan antara produsen dan konsumen jadi tidak berdasarkan hukum mekanisme pasar. 3. Lembaga distribusi dan proses pendistribusian kertas koran untuk kebutuhan Pers ditetapkan secara sepakat antara produsen kertas koran dan Serikat Penerbit Surat Kabar yang mewakili masyarakat Pers. 4. Kebijakan proteksi telah memberikan keuntungan kepada produsen tetapi tidak kepada konsumen, harga kertas koran impor menjadi tidak rasional, produsen lokal bertindak tidak efisien, karena tidak ada saingan dari produsen luar negeri, harga produksi produsen lokal mahal karena itu produsen lebih cendrung ingin menguasai pasar dalam negeri. 5. Sedikitnya jumlah produsen kertas koran, mengakibatkan pasar kertas koran terstruktur menjadi pasar oligopoli. Efisensi dalam produksi akan tumbuh apabila ada persaingan dalam struktur pasar yang sehat, kebijakan proteksi telah memberikan perlakuan diskriminasi terhadap pelaku ekonomi dipasar, yang berdampak sangat merugikan masyarakat konsumen dan hanya menguntungkan segelintir produsen. Karena itu untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi tersebut maka kebijakan proteksi harus dihapus."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers. Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas. Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual."