Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia"

"Abstract. This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-investedcompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by usingsimple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related toinvestment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors thatinfluence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, thecondition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty,and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on theresearch result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors intextile industry in Indonesia."

"Pemanasan global adalah masalah dunia, sudah banyak negara membuat kebijakan untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Pembuangan gas dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global. Saat ini telah ditemukan mobil yang berteknologi hibrida, mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Para pengusaha mengeluhkan pengenaan tarif pajak yang tinggi, PPnBM dan Bea Masuk, menyebabkan harga mobil hibrida menjadi lebih mahal.Penelitian ini menjelaskan perlunya insentif pajak diberikan untuk mobil berteknologi hibrida, kebijakan negara lain terhadap mobil hibrida dan manfaat-manfaat yang akan dirasakan jika mobil ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Tipe penelitian adalah deep interview. Mobil hibrida adalah salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak untuk mobil hybrid. Mobil hibrida dapat mengurangi produksi emisi dan juga hemat dalam pemakaian bahan bakar. Jika pemerintah, memberikan insentif pajak untuk mobil hibrida, pembeli mobil hibrida akan meningkat. Jadi, akan mengurangi polusi udara dan hemat dalam pemakaian bahan bakar.

---

Global warming is become the world?s problem, therefore many countries make policies to reduce the cause of global warming. Gas uptake from the ignition of fossil fuel that been used for vehicle is one of the caused global warming. In this days, already invented car with hybrid technology, car that have less air pollution and thrifty fuel. The industrialists complain about the high tax rate, luxury tax and customs, which caused the price of hybrid car, become expensive. This research aim is to explain how important tax incentive that have to give for the car with hybrid technology, about the policies in other countries with the hybrid car, and benefits if this car is use by many people.This research uses the explorative qualitative method. Type of this research is deep interview. Hybrid car is one of the solutions to reduce air pollution. Government should consider giving incentive tax for hybrid car. If government give tax incentive for hybrid car, people that want to buy hybrid car will increase. So it will reduce air pollution and thrift consumption fuel."

"Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Diantaranya adalah sistem perpajakan, jaminan stabilitas keamanan, kondisi perburuhan, kinerja birokrasi dan adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan, dikenal dua fungsi utama yang berpengaruh bagi bergeraknya roda perekonomian Indonesia. Fungsi utama adalah fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara untuk membiayai pembangunan. Fungsi kedua adalah fungsi regulerend (mengatur) dimana pajak ikut mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan nasional seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Salah satu wujud dari fungsi mengatur dari pajak ini adalah pemberian insentif bagi penanaman modal. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 9 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya jelas diatur bahwa pemberian insentif pajak merupakan salah satu rangsangan bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan sebelum dan sesudah Tax Reform (Reformasi Perpajakan) 1984, insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan bagi investasi, walaupun pada awal reformasi pajak 1984 pemberian insentif pajak ditiadakan. Kebijakan pajak pada saat itu merupakan kebijakan yang anti fasilitas atau anti insentif. Pertumbuhan investasi di Indonesia yang cenderung naik-turun belakangan ini, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam paket perbaikan iklim investasi tersebut salah satu kebijakan penting adalah memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing maupun lokal. Selain itu perbaikan terhadap Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Pajak juga merupakan salah satu isi paket kebijakan tersebut. Dalam bidang perpajakan, selain pemberian insentif, pelaksanaan modernisasi dalam pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi. Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. "

"Era reformasi menuntut pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya peningkatan kualitas layanan. Hal ini tercermin dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat." Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu) sebagai salah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berusaha dan turut andil dalam mewujudkan visi dan misi DJ P. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sudah selayaknya DJP memantau secara konsisten tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan yang diberikan.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan KPP PMA Satu menurut persepsi Wajib Pajak, mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas layanan KPP PMA Satu dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor (dimensi-dimensi) yang mempengaruhi kualitas layanan KPP PMA Satu.Penilaian kualitas layanan KPP PMA Satu dengan mengembangkan dan menggunakan konsep dan terori Service Quality (Servqual) yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk., yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances dan Empathy. Layanan pajak merupakan salah satu layanan publik yang tidak berorientasi pada laba dan asumsi yang dipakai pada penelitian ini, KPP PMA Satu merupakan layanan publik tanpa ada pesaing.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 80 responden (Wajib Pajak) dengan menggunakan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan.Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan harapan dan persepsi Wajib Pajak. Sebelum dilakukan perhitungan servqual dilakukan uji validitas data dan uji reliabilitas data. Analisis data dan perhitungan servqual dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.Hasil penelitian menunjukan tidak ada satupun dimensi layanan yang memperoleh mean skor tingkat kepuasan lebih dari atau sama dengan 4 ( O ). Hal ini menandakan bahwa layanan KPP PMA Satu belum memenuhi harapan dari Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, KPP PMA Satu masih harus berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pada setiap dimensi layanan. Faktor-faktor (dimensi) yang paling panting atau berpengaruh terhadap kualitas Iayanan KPP PMA Satu adalah (a) Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (dimensi Reliability) (b) Pegawai cepat tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak (dimensi Responsiveness) dan (c) Pegawai menjaga kerahasiaan informasi dan data Wajib Pajak (dimensi Assurances). Nilai standar deviasi yang besar pada statistik deskriptif kinerja menandakan belum standarnya layanan yang diberikan oleh KPP PMA Satu kepada Wajib Pajaknya.Agar kualitas layanan KPP PMA Satu dapat ditingkatkan, maka disarankan KPP PMA Satu lebih memfokuskan dan memperhatikan Iayanan pada dimensi Reliability yang berkaitan dengan kepastian hukum karena hal tersebut merupakan unsur utama yang diinginkan oleh Wajib Pajak yang membawa image yang baik bagi KPP PMA Satu. Secara keseluruhan kualitas layanan KPP PMA Satu masih jauh dari harapan para Wajib Pajak, terutama untuk dimensi Reliabilty dan Responsiveness, Perlu komitmen para pegawai KPP PMA Satu untuk memberikan pelayanan prima dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan perbaikan budaya organisasi KPP PMA Satu agar lebih kondusif dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain memperpendek jarak kekuasaan, tleksibel dan luwes dalam memberikan layanan. Untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai, perlu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada para pegawai.KPP PMA Satu diharapkan meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dengan cara konsisten menerapkan aturan perpajakan yang berlaku terhadap semua Wajib Pajak, mengirimkan para pegawai untuk dididik dan dilatih baik dalam intern Direktorat Jenderal Pajak maupun di Iuar Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menguasai aturan perpajakan, bahasa asing, teknik-teknik komunikasi yang baik dan efektif dan paham kegiatan industri Wajib Pajak, mengefektifkan sistem layanan on-line untuk mempercepat proses layanan dan mempermudah dan menyederhanakan sistem dan prosedur layanan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. KPP PMA Satu diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga layanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak sama (fair).

---

Era of Reformation urges transparent, credible and accountable government, so as the form of that government is wished to be able to provide an excellent service to society. As one of government institution under Department of Finance, Directorate General of Taxes realizes the importance of service quality. This thing is explained in vision of Directorate General of Taxes that 'to be a public model that performs a world class tax system and management, trustworthy, and becoming a pride to the public'. Tax Service Office for Foreign Investment One as one of the office under Directorate General of Taxes tries to realize vision and mission of Directorate General of Taxes. To reach that vision and mission, Directorate General of Taxes monitors Taxpayer's satisfaction level.

The purpose of this research is to know the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One according to taxpayer's opinion, to know Taxpayer's satisfaction level upon service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One and to identify as well as to analyze the factors which influence the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One.

The value determination of the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One with developing and using concept and theory of Service Quality (Servqual) which is created by Parasuraman and others i.e.: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurances, and Emphaty. Tax service is one of public service that not orients to profit and assumes which is used in this research, Tax Service Office for Foreign Investment One's service is public service without competitors.

This research is conducted to 80 (eigthy) respondences (Taxpayers) with use simple random sampling and data collecting method that observation, questioners, interview, and library study The questioners purpose is to measure Taxpayer's satisfaction level, with comparing taxpayers hope and opinion. Before servqual calculating, data validity test and data reliability test had done first. Analyze of data and servqual calculating use descriptive statistic analyze.

The research result indicates that there is no one service dimension, which obtain mean score of service quality exceed or same 0 (>=Q). This research marks that Tax Service Office for Foreign Investment One's quality does not fulfill the wish of taxpayers. So Tax Service Office for Foreign Investment One still to improve service quality in every dimensions of service. The important factors upon Tax Service Office for Foreign Investment One's service quality are (a) Taxpayers get law certainty to fulfill the tax obligations (Reliability dimension) (b) The official can solve complaints from taxpayers immediately (Responsiveness dimension) and (c) The official can save information secret and taxpayer's data (Assurances dimension). The great deviation of standard values in descriptive statistic of performance marks the Tax Service Office for Foreign Investment One's service does not fulfill standard yet.

In order the service quality of Tax Service Office for Foreign Investment One can be increased, so we suggest Tax Service Office for Foreign Investment One to make a focus and cares a service in reliability dimension which connects to law certainty because that thing is the main point which is wished by taxpayer. Generally the quality of Tax Service Office for Foreign Investment One does not fulfill the wish of taxpayer, especially in Reliability and Responsiveness dimension. The officials of Tax Service Office for Foreign Investment One should have a commitment to provide an excellent service and to realize vision and mission of Directorate General of Taxes in order to be more conducive to provide an excellent service to taxpayers with reducing power range, flexible and smooth in providing service. To improve working motivation of officials, Directorate General of Taxes creates a policy about a reward or punishment.

Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to increase the service to taxpayer consistently with implementing taxation rules to all taxpayers, send the officials to be trained both in internal of Directorate General of Taxes and external of Directorate General of Taxes in order to know taxation rules, foreign languages, communication technics, on line system of service. Tax Service Office for Foreign Investment One is wished to make optimal service procedures, which implemented by Directorate General of Taxes in order taxpayer, can feel the service taxpayer."

"ABSTRAKTesis ini berisi penelitian atas hubungan antara beban pajak, dalam bentuk tarif pajak riil yang dipikul oleh Wajib Pajak, dengan aliran masuk FDI di Indonesia selama kurun waktu 1997-2009. Studi yang dilakukan terhadap negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, mengindikasikan bahwa baik sebab maupun akibat dari FDI harus dikaji pada lingkup sektoral, karena setiap sektor dapat memiliki respon yang berbeda terhadap aliran masuk FDI. Pentingnya pajak dalam mempengaruhi pembuatan keputusan untuk berinvestasi telah diketengahkan dalam berbagai literatur. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi menahan investasi asing. Secara spesifik, ditemukan bahwa hubungan antara pajak dan aliran masuk FDI di negara-negara eropa adalah beragam diantara sejumlah sektor (Stowhase,2007). Hubungan antara kedua faktor ini, FDI dan tarif pajak, menggunakan beberapa tingkatan agregasi yang berbeda, selanjutnya diangkat sebagai topik di tesis ini. Tepatnya mempertanyakan “ apakah pada perspektif subsektoral, tarif pajak mempengaruhi aliran masuk FDI di Indonesia?”Selanjutnya, aliran masuk FDI biasanya dilaksanakan oleh Perusahaan Multinasional (MNE) yang berada (setidaknya) didalam dua daerah yuridiksi pajak (negara tuan rumah dan negara asal). Respon MNE terhadap perpajakan, secara teori, akan dipengaruhi oleh interaksi baik regim pajak negara tuan rumah dan regim pajak negara asal. Tesis ini juga mengkaji masalah tersebut dalam pertanyaan kedua yaitu apakah regim pajak negara asala mempengaruhi aliran masuk FDI di Indonesia.Analisis Deskripsi diterapkan untuk menganalisa beban pajak pada level mikro menggunakan tarif pajak rata-rata (ATR) yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia (IDX). Lebih lanjut, ATR digunakan untuk mengerti hubungan antara tarif pajak dan aliran masuk FDI pada disaggregated level. Estimasi dilaksanakan dua kali, pertama dengan menggunakan metode data panel dimana data di gabungkan menjadi satu (pool method). Lalu untuk mengetahui hubungan antara ATR subsektor dengan aliran masuk FDI, digunakan data panel dimana setiap subsektor memiliki koefisien slope tarif pajak sendiri.Hasil analisa deskripsi mengindikasikan bahwa keadilan dan netralitas mungkintidak terjadi pada peraturan pajak saat ini. Walaupun terdapat beberapa tanda-tanda perbaikan setelah dua kali amandemen undang-undang pajak, perbedaan masih tetap terjadi. Sementara itu, hasil pendekatan ekonometric mengungkapkan bahwa sensitivitas setiap subsektor, kepada aliran masuk FDI dan beban pajak di sektor tersebut, berbeda. Sebagian besar subsektor yang diteliti memiliki hubungan negatif antara kedua faktor, aliran masuk FDI dan beban pajak, tersebut. Sedangkan untuk subsektor lainnya terungkap bahwa hubungan aliran masuk FDI dan beban pajak adalah positif atau bahkan tidak dapat disimpulkan. Sebagai tambahan, tidak ada temuan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan negara asal dengan aliran masuk FDI.Hasil empiris penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perancangan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia. Sebagai rekomendasi, pemerintah harus melaksanakan kebijakan pajak yang langsung tertuju kepada subsektor/sektor secara spesifik, dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik subsektor tersebut. kup untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan negara asal dengan aliran masuk FDI Hasil empiris penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perancangan kebijakan kebijakan yang dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia Sebagai rekomendasi pemerintah harus melaksanakan kebijakan pajak yang langsung tertuju kepada subsektor sektor secara spesifik dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik subsektor tersebut

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between tax rate and foreign direct investment (FDI) inflows in Indonesia during 1997-2009 period. Literature claims that higher tax rates deter foreign investments. The importance of tax in influencing investment decision- making has been underscored in a number of literature. The relationship between tax and FDI inflows were found to differ across the sectors (Stowhase, 2007).The influences of these two factors specifically on the determination of the level of aggregation were therefore investigated. This research specifically aims to answer the following question, “From a subsector perspective, do tax rates affect FDI inflows in Indonesia?”Moreover, FDI inflow usually conducted by Multinational Enterprise (MNE) involved (at least) two tax jurisdiction (host country and home country). Responses of MNE to taxation (in theory) are influenced by the interaction of both host country tax regime and home country tax regime. This study examined this issue further with the second objectives to examine whether or not home country tax treatment influenced FDI inflows in Indonesia.Descriptive analysis was used to analyze the tax burden on a micro level based on the average tax rate (ATR) calculated from the Financial Statements of companies listed in the Indonesian Capital Market. Furthermore, the ATR was used to understand the relationship between the tax rates and FDI inflows at the disaggregated level. Estimates conducted using the panel data method which requires data to be pooled together, were first performed. To understand the unique subsector average tax relationship with FDI inflows, panel data that allows different sub-sectors to have different tax rate slope coefficients were then used.The result from the descriptive analysis indicated that equity and neutrality may not hold in the current tax treatment. Although there were signs of improvement after the tax code was changed twice, dispersion still exists. Meanwhile, the results in the econometric approach revealed that the sensitivities of each subsector to the FDI inflows and the corresponding tax burden were different. A negative relationship between the two factors was observed in most of the subsectors studied. For the other subsectors, the results revealed either a positive relationship between the FDI inflows and tax, or were inconclusive. In addition, there were no conclusive findings of home country tax treatment influence FDI inflow.The empirical results of this study can be used as a guide for the formulation of policies that may help increase FDI inflows to Indonesia. It is recommended that the government should conduct a direct targeting tax treatment to the specific subsectors/sector, by introducing tax treatments that are tailored to each of the subsectors’ characteristics."

"Penelitian ini membahas disain kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost & Green Car (LCGC) di Indonesia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu bentuk insentif yang dibutuhkan oleh industri LCGC dan manfaat yang akan diperoleh dengan diberikannya insentif pajak atas industri LCGC dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Insentif pajak yang dibutuhkan untuk mendorong industri LCGC berupa pembebasan PPnBM atas penyerahan LCGC di dalam negeri, serta pembebasan Bea Masuk dan PPN atas impor Incompletely Knocked Down komponen LCGC. Pemberian insentif pajak ini akan mengurangi konsumsi BBM dan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi, serta memajukan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

---

This study discusses tax incentive policy design of Low Cost & Green Car (LCGC) Industry in Indonesia. This research raises two issues, namely tax incentive which is required by LCGC industry and the benefits to be derived by the tax incentives being given to LCGC industry, using qualitative approach. Tax incentives require to stimulate LCGC industry are Luxury Sales Tax exemption on transfer LCGC in the country, as well as exemption from Import Duty and VAT on imported Incompletely Knocked Down of components of LCGC. These tax incentives will reduce fuel consumption and emission of transportation sector, as well as advancing domestic automotive component industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."

"Secara umum pelaksanaan penagihan pajak belum dapat berjalan secara optimal, sementara di lain sisi jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam kenyataannya, upaya penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak ditempuh dengan berbagai cara baik melalui penagihan persuasif (soft collection) maupun tindakan keras (hard collection). Tindakan keras terutama dilakukan terhadap Penanggung Pajak non kooperatif dengan penagihan aktif mulai dari penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, lelang, bahkan sampai dengan penyanderaan. Salah satu dari tindakan keras (hard collection) yang cukup efektif adalah penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank. Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening bank Penanggung Pajak dengan tujuan akhir memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejelian dan kecennatan dalam menemukan rekening giro potensial yang akan disita.Adanya pemblokiran rekening Penanggung Pajak oleh bank juga sangat membantu tugas juru sita pajak dalam melakukan prosedur penyitaan. Apabila penyitaan dilakukan dengan obyek sita selain harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank, terdapat kemungkinan resistensi dari Penanggung Pajak mengingat kredibilitas dan nama baiknya dipertaruhkan jika prosedur penyitaan ditindaklanjuti pula dengan pengumuman lelang di media masa karena tidak dilakukannya pelunasan tunggakan pajak. Melalui mekanisme pemblokiran, juru sita pajak cukup berkoordinasi dengan pihak bank maka prosedur penyitaan dapat berjalan tanpa harus berhadapan langsung dengan Penanggung Pajak.Masalah yang diteliti dalam tesis ini meliputi pengaruh penyitaan yang didahului oleh mekanisme pemblokiran terhadap pencairan tunggakan pajak serta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya. Ruang lingkup penelitian adalah studi kasus pada KPP PMA Lima.Pemblokiran utarnanya dilakukan terhadap rekening giro Penanggung Pajak sehingga sangat mengganggu beban finansial dan cash flow perusahaan. Dengan adanya pemblokiran tersebut Penanggung Pajak tidak dapat melakukan transaksi bisnis melalui giro terutama untuk melakukan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu prosedur pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank ini merupakan cara efektif agar Penanggung Pajak segera melakukan pembayaran baik melalui saldo rekening yang diblokir untuk dipindahbukukan ke kas negara maupun dana selain dari rekening yang diblokir.Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan melakukan pendekatan data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik (angka) dan termasuk kategori data runtut waktu yaitu jumlah (rp) hasil penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak pada tahun 2002, 2003 dan Semester I 2004. Data yang digunakan termasuk data rasio, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Seberapa besar pengaruh hasil penyitaan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak diuji dengan analisis regresi, sedangkan tingkat hubungan antara keduanya diuji dengan analisis korelasi. Hasil dari kedua analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, bahwa penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berpengaruh dan berkorelasi kuat terhadap pencairan tunggakan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang baik pihak bank dalam prosedur penyitaan dimaksud. Faktor yang lain adalah tingkat kepatuhan Penanggung Pajak dan kinerja juru sita pajak.Oleh karena keberhasilan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank sangat tergantung pada pihak bank dan Penanggung Pajak, disarankan agar sosialisasi mengenai ketentuan tentang pemblokiran rekening kepada pihak bank lebih ditingkatkan. Selain itu perlu dibuat data base nomor rekening bank Penanggung Pajak yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di antaranya dan hasil pemeriksaan pajak.xiii + 106 halarnan + 13 lampiran + 18 LabelDaftar Pustaka : 43 buku, 3 artikel, 9 peraturan

---

In general tax collection still cannot optimally be performed, whereas the number of arrears is tremendously increased on annual basis. In fact, the bill collection for arrear liquidation is well-conducted through various ways both on soft collection as well as hard collection. 1-lard collection is imposed on non cooperative tax payer with active collection commencing from the issuance of Warning Letter, notification on Compulsion, confiscation auction even up to the case of taking hostage. One of the effective hard collection is asset confiscation of Tax payers' asset in bank. This kind of confiscation is applied by freezing the bank account of tax payer with final purpose is to transfer such account balance to treasury in order to settle tax payment Based on such freezing mechanism, the liquidation of tax arrear shall depends on the amount of freeze account balance. Apparently, we need to be extremely accurate and through in selecting the most potential bank account.

Freezing of tax payer account by bank is also helpful to support bailiff in perform the confiscation process. In case the confiscation include tax payer's asset in bank. there is possibility of tax payer's resistance since it may ruins his credibility since it will be followed by auction notification published in mass media due to the tax arrear. In implementing bank account freeze, the bailiff just coordinate with bank and confiscation procedure may work out without directly meeting the Tax payer.

The issues to be examined in this paper shall include the impact of confiscation prior to the account freezing procedure to liquidate the arrear and other successful factors. Scope of examination is case study on KPP PMA Lima.

Freezing is mainly performed on the demand deposit account of tax payer that strongly disturb the financial load and corporate cash flow. Due to such freezing , the tax payer cannot conduct business transaction through demand deposit specially on payment to third party. Thus, freezing process followed up by confiscation of tax payers asset is considered as the effective way to motivate to immediately settle his debt through the freeze account balance to be transferred to treasury besides the other fund.

The applied research method is through approaching quantitative data measured in numeric scale (figure) and it includes category data of time namely total (rp) of confiscation of tax payer's asset in 2002, 2003, and 1st semester of 2004. Ratio data is used in this case, namely data that has similar distance and has absolute zero value. How much is the impact of confiscation against the liquidation of tax arrear is tested according to correlation analyses. The result of both analyses is strengthened by interview made to the related parties against the tax payer's asset confiscation in bank.

Conclusion on this research result is that confiscation of tax payer's asset in bank may impact and has strong correlation against the tax arrear liquidation; One of the successful factor is the sound cooperation between bank in regards with such confiscation case. The other factor is the compliance rate of Tax payer and strategy of bailiff.

Obviously, the successful confiscation on tax payer's asset in bank depends on the bank and tax payer, it is recommended that socialization aspect regarding the provision of account freezing to be significantly improved. Besides, data base of bank account number of tax payer is to be prepared and to be obtained from various sources such as the taxation examination result.

xiii + 106 pages + 13 enclosures + 18 tables

Literature: 43 books, 3 articles, 9 rules"