Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The cooperation among autonomous regions, actually, become an imperative necessity because the government and development affairs, nowadays, go beyond to the boundaries of those autonomous regions. Besides, in the context of development, each autonomous region has to face several problems which are not only very difficult to be overcome by every autonomous region itself, but also urge cooperation among the neighbouring autonomous regions. It's also known that, several consequences of the development obtained by a certain region, very often must to be beared by other neighbouring regions too. Additionally, it can be said that , not all the resources needed for the ralization of the development can be found inside such region. Therefore cooperation among autonomous regions is an urgent activity which must to be done . This paper portrays the result of the study conducted by IIP on aspects which must be the focus of cooperation among autonomous regions."

"Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel. Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom. Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut, dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap pendapatan daerah."

"Kajian bertujuan untuk mereview pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dengan Uni Eropa (UE) & IFAD selama ini, serta menyusun rekomendasi krbijakan tentang upaya optimalisasi pemanfaatan kerjasama ke depan . Optimalisasi dlm kajian dilihat dlm tataran yg luas, tdk hanya diarahkan pd peningkatan kuantitas , namun juga kualitas kerjasama. . Kuantitas maupun kualitas kerjasama dimonitor menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu kerangka kerjasama siklus proyek , & deklarasi Parsi. Kerjasama dianggap lebih mengarah pd optimalisasi jika mampu memaksimalkan kekuatan & peluang sekaligus meminimalkan kelemahan & ancaman yg ada pd tiap aspek/pendekatan secara bersama-sama. Data kajian diperoleh melalui desk study, penyebaran kuesioner, interview serta hasil seminar & diskusi . Kuesioner di tujukan kpd lembaga donor (diwakili oleh EC Delegation Jakarta & Country Programme Manager IFAD untuk Indonesia) & executing/ implementing agency. Pemilihan responden executing / implementing agency didasarkan pd keterlibatannya secara instansi & personal dlm pelaksanaan proyek - proyek on going UE & IFAD di Indonesia . Data yg terkumpul dialisis menggunakan teknik analisis SWOT untuk mendapatkan faktor keberhasilan & strategi prioritas bagi optimalisasi kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD. Dr hasil analisis, kajian mendapatkan temuan bahwa kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD masih berpotensi utk dioptimalkan ke arah yg diharapkan. Dlm kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD terdapat beberapa kekuatan & peluang & peluang yg dpt diarahkan utk mendukung optimalisasi . Namun di sisi lain terdapat juga beberapa kelemahan & kendala /ancaman yg berpotensi menghambat optimalisasi. Kajian memberikan rekomendasi berupa strategi & rencana tindak utk optimalisasi kerjasama Pemerintah dengan UE & IFAD di masa mendatang. Dlm kerjasama dengan UE, strategi perlu diprioritaskan pd strategi W-O yg mencakup sinkronisasi prosedur, penerapan kriteria kesiapan proyek & perencanaan joint monitoring & evaluation. Dlm kerjasama dengan IFAD, positioning strategi yg dipilih juga W-O yg mencakup perbaikan struktur legal strategi bantuan IFAD dr pendekatan jangka menengah hingga level proyek mengupayakan peningkatan perwakilan representatif IFAD di Indonesia & meningkatkan koordinasi pengelolaan proyek-proyek IFAD."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki. Dalam konteks ini, praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang indutri pertahanan. Penelitia ini dilakukan dengan menggunakana metode penelitian kualitatif. Data didapatkan melalui praktik wawancara dengan Menteri Pertahanan RI periode 2009-2014. Selain itu, data sekunder didaptkan dari hasil mencari dokumen resmi , website resmi derta sumber-sumber lainnya. hasil penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai faktor yang mendasari mengapa Indonesia menjalin kerjasama industri pertahanan yang strategis dengan Turki dibandingkan dengan negara industri pertahanan yang lebih maju. Kontribusi diplomasi pertahanan terhadap Turki bagi Indonesia yaitu meningkatkan hubungan dua negara, meningkatnya kapabilitas militer dan menuju kemandirian."

"Perkembangan peritel modern semakin pesat beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya dengan cepat gerai-gerai peritel modern. Perkembangan ini tentunya didukung oleh kerjasama antara peritel modern dengan pemasoknya, baik pemasok dengan skala usaha yang besar, menengah dan kecil. Salah satu pemasok peritel modern adalah PT.Intigarmindo Persada yang memproduksi pakaian jadi. Kerjasama pemasokan barang tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk perjanjian. Sehingga timbul pertanyaan: (1) Bagaimanakah sistem perjanjian dan persyaratan dagang antara peritel modern dengan PT. Intigarmindo Persada selaku pemasok barang, (2) Apakah ketentuan promosi diskon, minimum margin dan minus margin merupakan syarat dagang yang membebani pemasok dan menjadi potensi atas persaingan usaha yang tidak sehat, serta (3) Bagaimanakah peranan pemerintah atas permasalahan yang timbul dari pelaksanaan syarat dagang pada perjanjian kerjasama pemasokan barang. Untuk menjawab pertanyaan ini, telah dilakukan penelitian, melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan nara sumber dari PT.Intigarmindo Persada, Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa sistem perjanjian pemasokan barang antara peritel modern dengan PT.Intigarmindo Persada terdiri dari sistem konsinyasi dan jual beli putus, dan berbagai syarat dagang yang ditentukan oleh peritel modern seringkali sangat memberatkan pemasok, terutama peritel modern yang berupa skala usaha yang besar yang mempunyai posisi dominan yang kuat terhadap pemasoknya, sehingga dapat menetapkan syarat dagang tersendiri terhadap pemasoknya. Penyalahgunaan posisi dominan tersebut dapat berpotensi menjadi sebab suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu pemerintah sedang merumuskan aturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden tentang pasar modern, di mama akan diatur juga mengenai syarat dagang antara peritel modern dengan pemasoknya. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlu dibentuknya suatu badan yang menjembatani kedua belah pihak karena walaupun aturan yang baru tersebut dikeluarkan, hal itu tidak akan dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan para pihak, dan perlunya ada suatu pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan penyimpangan.

---

Modern retailers have made fast development in the last few years. This can be seen from the rapid increase of modern retailer outlets. This development is surely supported by the cooperation between modern retailers and their suppliers; big, medium or small-scale suppliers. PT. Intigarmindo Persada is one of the supplier, which produces finished garment. The cooperation in good supply is set forth in writing a form of agreement. Then some questions are raised: (1) How are the system of agreement and trade conditions between modern retailers and PT. Intigarmindo Persada as goods supplier? (2) Do discount promotion, minimum margin and minus margin constitute trade condition which burden suppliers and lead to unfair business competition, and (3) What are the roles of the Government in the settlement of problems arising from trade conditions in goods supply agreement? To answer this question, a study has been conducted by bibliographical study and interviews with sources persons from PT.Intigarmindo Persada, Ministry of Trade of Republic of Indonesia, and Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia.

From the above study, it can be concluded as follows: that the system of goods supply agreement between modern retailers and PT.Intigarmindo Persada consists of consignment system and cash and carry and various trade conditions determined by modern retailers of big scale enterprises which have strong bargaining power in front of their suppliers. This dominance position may cause unfair business competition. Therefore, the Government is formulation a new regulation in from of presidential decree on modern market, which also provides trade conditions between modern retailers and their suppliers.

It is suggested that a body which can bridges both sides should be established because even though a regulation has been establish, it will not accommodate all interests of the parties, and strict sanction must be applied in case of breach."

"Pulau Nusakambangan yang berada dalam penguasaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, dahulu dikenal dengan nama Pulau Penjara karena dibatasi oleh tembok lautan, ternyata memiliki sumber daya alam yang strategis dan potensial berupa batuan kapur, potensi dimaksud telah mendorong Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk melakukan upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud, dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional organisasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui kerjasama dengan melibatkan partisipasi pihak swasta, dalam hal ini PT. Semen.Cibinong Tbk.Tujuan penelitian disini untuk menelaah tentang desain/bentuk kerjasama yang diterapkan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 dan mengkaji kontrak bisnis yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset negara yang berada dibawah penguasaan Departemen Kehakiman dan HAM RI.Konsep dasar dari kerjasama pemerintah dengan swasta ini diambil dari teori yang -ditulis- E.S Sagas yaitu "Privatization and Public Private Partnership" dan "Privatization, The Key to Better Government" yang pada intinya menyatakan bahwa swastanisasi -merupakan suatu upaya untuk mencip-takan tingkat efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dikuasai pemerintah, melalui swastanisasi dengan melibatkan seluruh stake holders terkait, selain itu juga digunakan buku buku tentang perancangan suatu kontrak dari Hasanuddin Rahman serta kompilasi hukum perikatan dari Mariam Darus Badrulzaman dkk yang membicarakan tinjauan mengenai kontrak/perjanjian dilihat dari aspek hukumnya.Metode penelitian diarahkan kepada studi kasus hasil penelitian dari data sekunder berupa Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas dan kontrak kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan PT. Semen Cibinong Tbk, beserta lampiran-lampirannya serta hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian diolah, dikelompokkan dan disajikan untuk kepentingan analisis dengan menggunakan bentuk analisis deskriptif.Keterbatasan terhadap peraturan perundang-undangan, pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama serta kemampuan/keterampilan sumberdaya manusia yang dimiliki Departemen Kehakiman dan HAM RI, merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya pemanfaatan aset milik/kekayaan Negara, untuk kepentingan optimalisasi pemanfaatan aset milik/kekayaan Negara diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang mengatur secara jelas akan hal itu, disamping itu diperlukan pula upaya untuk peningkatan sumber daya yang ada sejalan dengan upaya mewujudkan Good Governance, agar tujuan daripada swastanisasi ini secara nyata dapat diwujudkan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Negara.

---

Evaluation Report of Partner-ship-Limestones Mining at Nusakambangan Between Department of Justice and Human Rights with Cement Cibinong Tbk, PTNusakambangan island- in which under authority- of Department of Justice and-Human Rights of Republic- of Indonesia; formerly was named Prison Island due-to its geographic -which surrounded by -seas, as a matter' a -fact has a -strategic and -potential -natural resource such -as limestones, this potential has motivated -Department of Justice and Human- Rights of Republic of Indonesia to make an- effort- to benefits of this natural resource, in- order to fulfill the needs-. as-instruments. and infrastructures- operational- task' organization without birder the State Income and Expenses Budget (APBN), in partnership -with private party,-in-this-case-Cement-Cibinong Tbk.-PT.The objectives- of this-research-is- to analyze- design/form of partnership in which having -reference to Ministry of Finance Decree No. 4701KMK.0111994 and to evaluate business contract-used-as a basic of partnership -implementation to -benefit -public assets -in which under authority of Department of Justice and Human Rights of Republic - of Indonesia.Basic concept of Government and Private Partnership is taken from theory written -by E. S. Savas in "Privatization and Public Private Partnership" and "Privatization, The Key .to Better Government " which basically saying that privatization is The effort to create efficiency in management resources- authorized-by government, thru- privatization- which-involve all connected stake holders, besides also used books about act of planning a contract by Hasanuddin Rahman with law compilation binding by Mariam Darus -Badrd zaman and friends which talk about observation of contract I agreement from the view-of legal aspect.Method -of-research is -directed to -Case Study. -Research -report .from secondary data?s of Ministry of Finance-Decree-and Partnership Contract between Department of Justice-and 'Human- Rights- of Republic of Indonesia with Semen Cibinong Tbk, PT, with appendix and interview result with informant I resource person in which then processed, grouping and presented for the interest of analyzing with the utilize of descriptive analyzes form.Limitation to legislation regulation, knowledge and understanding about form of partnership and skill 1 talented human resources in Department of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia is one of the cause not being optimally to benefits of - public assets. For the purpose of optimization of public assets will need legislation instruments which regulate clearly about this-matter, 'besides that will need improvement of its- human' resources in' order- to- create Good- Governance, therefore. the objective of privatization can be created in the form of Non Tax Public Income as one of funding -sources for Nation.Bibliography ;-42 books+ 2 articels-+ 2-thesis (1998, 2003),-etc."

"Isu yang banyak berkembang di tengah masyarakat adalah pertumbuhan pasar modern (dalam hal ini hypermarket asing) yang seolah-olah mematikan usaha kecil. Banyak dari pelaku dunia usaha skala kecil mendapat imbas langsung dengan kehadiran pasar modem seperti hypermarket. Permasalahan yang muncul yaitu lemahnya posisi tawar dari pemasok terhadap peritel besar sehingga mengakibatkan perilaku yang tidak adil bagi pemasok tersebut (abuse of dominant position). Kekuatan pasar (market power ) yang dimiliki peritel asing menimbulkan ketergantungan bagi para pemasok untuk masuk ke gerai mereka. Dominasi peritel asing terhadap pemasok dilakukan melalui cara hubungan usaha jual beli produk yang menggunakan sistem jual putus. Hubungan usaha tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dinamakan National Contract yang memuat syarat perdagangan (trading terms) yang dapat dinegosiasikan dengan pemasok, antara lain listing fee, fixed rebate, minus margin, term of payment, regular discount, common assortment cost, opening cost/new store. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap kompleksitas strategi aliansi yang dilakukan peritel asing dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat komitmen kerjasama pemasok UKM sebagai mitra dalam membangun bisnis ritel di Indonesia. Hubungan antara strategi aliansi dengan komitmen kerjasama diungkapkan oleh Caughlan et al (2001:316). Menurut Caughlan di dalam strategi aliansi, dua atau lebih organisasi yang memiliki hubungan (hukum, ekonomi atau interpersonal) diantara mereka akan memiliki persepsi terhadap kepentingan pribadi yang berkaitan dengan kerjasama mereka. Di dalam aliansi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya hubungan yang erat (close relationship), rekanan (partnerships), hubungan kepemerintahannya (relational governance), hybrid governance, vertical quasi-integration, dan komitmen kerjasama (committed relationship). Di dalam industri distribusi, aliansi antara perusahaan diwujudkan dalam sebuah wujud komitmen yang tulus (genuine commitment). Artinya komitmen muncul ketika sebuah perusahaan merasakan hubungan kerjasama yang tidak terbatas. Sehingga, komitmen kerjasama merupakan sebuah wujud yang dihasilkan dari aliansi yang dibentuk dari dua atau lebih organisasi. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan strategi aliansi peritel asing dengan komitmen kerjasama pemasok lokal skala UKM, dilakukan dengan menggunakan metode survey kepada 100 responden pemasok lokal skala UKM yang berlokasi di DKI Jakarta. Sedangkan teknik penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden dan dianalisa dengan analisis statistik korelasi Product Moment dan Regresi untuk mengetahui derajat hubungan dan tingkat perubahan variabelnya. Analisis Hasil Penelitiannya yaitu:1. Pelaksanaan strategi aliansi yang dilakukan oleh peritel asing begitu kompleks dan memberatkan pemasok yang berskala kecil. Artinya peritel asing belum memiliki konsep strategi aliansi kepada UKM dalam membangun bisnis ritel di Indonesia. Peritel asing menempatkan mitra bisnisya (dalam hal ini adalah UKM) bukan sebagai mitra strategik yang turut mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis retail di Indonesia. Melainkan mereka hanya menempatkan UKM sebagai bagian kecil sebagai pemasok sebagai rangkaian hubungan jangka pendek saja; 2. Tingkat komitmen kerja sama pemasok UKM kepada peritel asing telah cukup tinggi. Namun konsep kerja sama yang dijalankan saat ini belum memberikan hasil yang baik bagi UKM; 3. Pelaksanaan strategi aliansi yang dijalankan oleh Peritel Asing memberikan hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen kerjasama UKM kepada Peritel Asing. Semakin baik pelaksanaan strategi aliansi yang diterapkan peritel asing maka akan semakin tinggi tingkat komitmen kerjasama yang akan dilakukan pemasok skala UKM, dan demikian sebaliknya. Sehingga saat ini pemasok kecil dalam menjalankan kerjasama dengan peritel asing dengan unsur keterpaksaan karena kurangnya jalur pemasaran produk mereka, bukan karena mereka memang berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan peritel asing.

---

A popular oppinion currently evolving within our community is that foreign hypermarkets are to blame for taking businesses away from small scale retailers. Many small scale retailers suffers significant loss in their revenues due to this.

Other problems arises from this is the weakening of suppliers bargaining position relative towards major suppliers resulting in a phenomena called the abuse of dominant position. Market power possessed by foreign retailers created a high dependency of suppliers on foreign retailers demand.

The domination of foreign retailers towards their suppliers takes form in the written purchase agreement called National Contract signed by both parties which incorporate negotiable trading terms covering listing fee, fixed rebate, minus margin, term of payment, regular discount, common assortment cost, opening cost/new store and penalty.

In relation to the fact outlined above, this study is aimed to identify strategies adopted by foreign retailer and their impact on the level of partnership commitment of SME scale suppliers.

The relationship between alliance strategy and partnership commitment was introduced by Caughlan et al (2001:316). According to Caughlan in an alliance, two or more organizations having relationship with one another (legal, economic or interpersonal) will possess perception of their own self interest in relation to their partnership. Alliance can be forged into a variety of forms including close relationship, partnership, relational governance, hybrid governance, vertical quasi-integration and commited relationship. In the distribution industry, alliance between companies take the form of genuine commitment, a commitment that is born when a company felt the need to establish and maintain an unlimited partnership with its counterpart. Therefore partnership commitment is the product of an alliance forged between two or more organizations.

This research is aimed to analyze the implementation of an alliance strategy initiated by a foreign retail company and its impact on the company's SME scale supplier's partnership commitment. The research is conducted using a survey method with a sample of 100 local suppliers located within DKI Jakarta.

The results of this are describe as follows :

1. The implementation of alliance strategy by the company is perceived to be complex and burdening by small and medium scale suppliers. This entail a lack of alliance strategy concept applicable in Indonesia. Foreign retailer placed their small and medium scale suppliers not as strategic partners in developing its business in Indonesia but merely as suppliers who play a small and relatively short term role;

2. Partnership commitment of small and medium scale suppliers towards their foreign counterpart receive a significant score, meaning that most small and medium scale suppliers possess a high level of commitment in developing partnership with foreign retailers, although the partnership concept currently exist does not yield a significant returns to the small and medium scale suppliers;

3. A significant relationship and influence exist between the implementation of alliance strategy by a foreign retailer and the partnership commitment level of a small and medium scale suppliers. The better implementation of alliance strategy by foreign retailer the higher the level of commitment relationship by Small Medium Entreprise Supplier and vice versa. However at present the small supplier is doing bossiness with foreign retailer because the lag of distribution channel not because they want to have bussiness relation with foreign retailer."

"ABSTRAKHasil Sidang Kabinet terbatas bidang ekonomi keuangandan industri pada tanggal 9 Juli 1986 mengungkapkanbahwa pengembangan industri kecil telab menunjukkan hasilYang memuaskan yaitu penyerapan tenaga kerja sebesar835.191 jiwa berarti sekitar 89 8% dari sasaran pengembanganindustri kecil daiam penyerapan tenaga kerja RepelitaIV sebesar 930.000 jiwa telah tercapai Sejak lamadisadari bahwa pengembangan industri kecil bukan saja pentingsebagai suatu jalur ke arah pemerataan hasil pembangunantetapi juga sebagai suatu unsur pokok dari seluruhstruktur industri Indonesia yang dengan investasi kecildapat berproduksi secara efektif serta banyak pula menyeraptenaga kerja Pemasaran khususnya penjualan hasilproduksi industri kecil merupakan masalah utama yangperlu dipecahkan dalam rangka pengembangan industri kecilNamun yang menjadi masalah bagaimanakah dapat membantu.mengatasi masalah pemasaran industri kecil sehingga secarasekaligus dapat mengatasi masalah sumber bahan baku maupunkelancaran penjualan hasil produksi.Akhir Pelita III dan awal Pelita IV, pola pengembanganindustri kecil diarahkan pada pembinaan melalui sentraindustri kecil, dengan menerapkan program keterkaitan antaraindustri kecil dengan industri besar melalui sistemBapak-Anak Angkat Terwujudnya keterkaitan antara industrikecil dengan industri besar melalui sistem Bapak-AnakAngkat memberikan kesempatan peningkatan kemampuan berproduksisecara kontinyu sehingga diharapkan tingkat penjualandapat ditingkatkan.Penerapan sistem Bapak-Anak Angkat PT Bata terhadappengusaha industri kecil sentra Kuningan DKI merupakari realisasiketerkaitan antara industri besar dengan industrikecil Bertitik tolak darl adanya perbedaan kondisi yangcukup besar antara PT Bata dengan industri kecil sentraKuningan DKI dalam teknologi yang diterapkan maupun mutuproduk yang dihasilkan meriimbulkan pertanyaan apakah kerjasamatersebut dapat berjalan langgeng sehingga sistemBapak-Anak Angkat yang diterapkan PT Bata dapat menjadiprogram pengembangan terhadap industri kecil sentra KuninganDKI sehingga membantu dalam peningkatan pen jualanhasil produksi melalui perbaikan unsur pemasaran.Pengkajian pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat PTBata terhadap industri kecil sentra Kuningan DKI dapatditirijau melalui peranan PT Bata sebagai penampung hasilproduksi industri kecil Kuningan DKI yang dijual melaluiPT Bata maupun peranan PT Bata dalarn memperbaiki unsur pemasaranindustri kecil.Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitispenulis mencoba untuk mengkaji pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat PT Bata sebagai industri besar terhadap industrikecil sentra Kuningan DKI sebagai industri kecil.Hasil penelitian mi menurjukkari bahwa peranan sistemBapak-Anak Angkat PT Bata melalui peranan PT Bata sebagaipenampung hasil produksi industri kecil dengan sifatkerjasama independent-sub contracting hanya meningkatkanperijualan produk industri kecil sentra Kuningan-DKI satutahun setelah pelaksanaan sistem Bapak-Anak Angkat demikianpula pada tingkat penguasaan pasar (market share)tingkat produksi industri kecil sentra Kuningan-DKI Dilain pihak jika ditelaah peranan PT Bata sebagam pembinaunsur pemasaran industri kecil nampak peranan sangatbesar tetapi ternyata belum seluruh perigusaha anak angkatYang memanfaatkannya dapat mencapai tingkat penjualan tertinggi.Untuk menjaga kelanggengan kerjasaina melalum sistemBapak-Anak Arigkat tergantung darl kemauan industri besarmembantu pengembangan industri kecil dan kemampuanindustri kecil menghasilkan produk yang ditentukan olehindustri besar Oleh karena itu selamn diperlukan peraturanyang secara tegas mengatur hak dan kewajiban indsutribesar sebagai bapak angkat derigan industri kecil Sebagaianak angkat Diperlukan juga bantuan permodalan pengadaaanbahan baku dan pembinaan bagi industri kecil danusaha membangkitkan motivasi industri besar untuk memilikikemauan membantu industri kecil melalui sistem kerjasama.

---

"

"Perjanjian modal penyertaan merupakan salah satu sumber keuangan bagi koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sifat dari modal penyertaan sama halnya seperti equity, dimana pemodal juga ikut menanggung resiko dalam setiap keuntungan dan kerugian dari modal yang ditanamkan. Pada praktiknya penulis menemukan adanya perjanjian modal penyertaan dimana resiko bisnis dialihkan sepenuhnya kepada koperasi. Hal ini terdapat pada Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. Dalam perjanjian modal penyertaan tersebut Koperasi Cipaganti menanggung seluruh resiko kerugian yang timbul dari pengelolaan modal dan pemodal memperoleh pembagian keuntungan dalam jumlah tetap setiap bulannya. Pada tahun 2014 Koperasi Cipaganti dinyatakan PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh pemodalnya karena Koperasi Cipaganti gagal untuk membayar pembagian keuntungan yang disepakati dalam perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan Pemohon PKPU. Dalam tulisan ini penulis akan meneliti keabsahan dari perjanjian modal penyertaan antara Koperasi Cipaganti dengan para Pemohon PKPU dan akibat hukum terhadap PKPU Koperasi Cipaganti dalam hal perjanjian Modal Penyertaan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu bermula dari penelitian atas ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan kedua penerapan pada peristiwa in concreto. Berdasarkan hasil penelitian penulis Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian modal penyertaan sebagaimana diatur dalam PP No. 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi. Oleh karenanya Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi Cipaganti batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat adanya kausa yang halal sebagamana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian pula halnya dengan PKPU dan penetapan homologasi pada Koperasi Cipaganti menjadi tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada utang yang timbul dari Perjanjian Modal Penyertaan yang batal demi hukum.

---

Capital subscription agreement is one of the financial resources for cooperations in running and developing their business activities. The characteristic of capital subscription is similar to equity, where the investor bears the risk on every profit and loss from the capital invested. In practice, author finds there is a capital subscription agreement where the business risk is fully handed over to the cooperation. This matter is found in Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Cipaganti. In this capital subscription agreement, Cipaganti Cooperation bears all the risk of loss from the capital management and the investor gains profit on fixed amount every month.

In 2014, Cipaganti Cooperation declared under the status of Suspension of Payment (PKPU) by the Commercial Court at District Court of Jakarta Pusat. The petition of PKPU was submitted by its investors due to Cipaganti Cooperation's failure to pay the profit sharing that has been agreed on the capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and PKPU's applicant.

In this thesis, author will review the validity of capital subscription agreement between Cipaganti Cooperation and the PKPU's applicants and the legal consequences toward the PKPU of Cipaganti cooperation in terms of capital subscription agreement mentioned is invalid and is not lawfully binding. The research method that will be used in this thesis is empirical normative legal research begins from research on provision of written applicable law which imposed on the legal event in concreto in the community. The research will be conducted in two stages: the study of applicable normative law and the application on events in concerto.

Based on the result of author's research, the capital subscription agreement of Cipaganti Cooperation contradicts the provisions and requirements of capital subscription agreement as written in Law No. 17 of 2012 on Cooperation and Governing Regulation No. 33 of 1998 concerning the Capital Subscription in Cooperation. Therefore, the capital subscription agreement of Cipaganti cooperation is null and void for not meeting the requirement of the legal cause as written in Clause 1320 of Indonesian Civil Code. Similarly with the PKPU and the ratification of settlement agreement of Cipaganti Cooperation become unbinding under Indonesian law since it is based on the debt arrised from the capital subscription agreement that is null and void."