Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33121 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erga Grenaldi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27660
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Victaurine
"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas membatasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia hanya dalam hubungan kerja waktu tertentu. Adapun pembatasan hubungan kerja Tenaga Kerja Asing dalam waktu tertentu tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena ketentuan Undang-undang ini juga memungkinkan beralihnya hubungan kerja waktu tertentu demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu dalam hal tidak terpenuhinya perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk bagi Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, guna menghindari inkonsistensi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai beralihnya hubungan kerja waktu tertentu menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu perlu diubah khususnya dikecualikan terhadap Tenaga Kerja Asing.

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower explicitly restricts the use of Foreign Worker in Indonesia only for employment relation for specified period of time. However, the restriction on Foreign Workers employment relation based on specified period of time cannot be implemented effectively considering this Act also allows the transfer of employment relation for specified period of time, by the law, to become employment relation for unspecified period of time, in the event of employment agreement for specified period of time is unfulfilled, including towards Foreign Worker. Therefore, in order to avoid inconsistency of provisions on regulation, provision related to the transfer of employment relation for specified period of time is needed to be revised, especially to be excluded towards Foreign Worker."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28954
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Amyra Sindukusumo
"The international recruitment and the employment of expatriates in host country and inpatriates in home country or outside the host country is one of the consequences of the open market policy of many countries. Buhler indicates that the international recruitment is perceived more because of the risk of an organization to compete globally that requires managers and leaders who have international experiences (Buhler 2002:100).
With more countries opening themselves for foreign direct investment (FDI) there are more potential of employment of expatriates and inpatriates to provide among others the transfer of skills and technology (http:/lwww.unctad_org/templateslstartpage.asQ?intltem 17.00 hours, 26 June 2005). The transfer of skills and technology is very much a true important for an overseas oil and gas operation especially if the host country has no research and development facilities and thus is very much depending on the home country capabilities.
Although Indonesia opens its door for foreign investors however the government has put some limitation to the employment of expatriates as part of their policies in safe guarding the employment of the local people. Foreign investors on the other hands, have three 3 major motives of employment of expatriates i.e. Staffing, due to skill and knowledge deficiencies, Management Development and Organizational Development (Harzing and Ruysseveldt 1995: 181-182).
The purpose of this study is to analyze what factors, actors, objectives and alternative strategies of employment of expatriates and inpatriates at CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) SES Ltd. CNOOC SES Ltd is one of the CNOOC Ltd subsidiaries operating an oil and gas concession in Indonesia. The employment of expatriates and inpatriates consist of employment of personnel from Parent/Home Country (PCN), Third Country National (TCN) and Host Country National (HCN). For the purpose of the study, Analytical Hierarchy Process (AHP) is used as the tool to analyze experts? judgments. The experts were chose from the Head Quarter in Beijing (2 experts), 3 experts from CNOOC SES Ltd, indonesia and 3 experts from the Government of Indonesia, in this case from BPMIGAS.
One of the results from the study shows that staffing is the major objective in having expatriates working at the host country, with cost eftlciency as the prime factor for the employment of those expatriates while the Government of Indonesia, in this case BPMIGAS is the major actor in the decision making. lt is also noted that the Host Country National (HCN) would be the prime alternative of the employment of expatriates, if their competency matches with the competency possesses by the expatriate. The study also shows that the selection of inpatriates (personnel from host country working at head quarter or other countries than his/her own country) would be from personnel who are being employed by the company at the time of selection and is based on his/her competency while CNOOC SES Ltd as the primary decision maker with the objective to enhance the host country national competency (management development)."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T 22343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamal Soemadipradja
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai dampak dualisme pengaturan kedudukan Direksi Asing terhadap kewajiban memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Direksi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia dianggap sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara hukum ketenagakerjaan Indonesia menganggap mereka sebagai pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang telah timbul adalah apabila Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki izin tersebut sebab semua pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki IMTA.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Direksi Asing wajib memiliki IMTA, hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Direksi Asing dengan perusahaan yang diurusnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki IMTA karena tetap merupakan warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia meskipun memiliki hubungan serta hak dan kewajiban dengan perusahaan yang diurusnya berdasarkan hukum perseroan terbatas.

ABSTRACT
This thesis discusses the consequences of the dual regulation of the status of foreign directors toward the obligation to own foreign manpower employment permits (IMTA). Directors according to Indonesian company law are regarded as a company organ responsible for the management of the company, whereas Indonesian manpower law regard them as workers of the company. An issue that has arisen in relation to the foregeoing is whether Foreign Directors are required to acquire the permit, since every employer that employs a Foreign Worker must acquire an IMTA.
The purpose of this research is to find out why Foreign Directors are required to acquire the IMTA, their legal relationship with, as well as rights and obligations towards, the company they manage. This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as seconday data. This thesis has found that Foreign Directors are required to acquire an IMTA as they are still foreign citizens working within Indonesian territory, even though their relationship with as well as rights and obligations towards the company they manage are based on company laws.
"
2015
S61725
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adzkia Rahma Sakinah
"Tesis ini menganalisis dinamika sikap negara-negara Nordik dalam menanggapi dominasi Tiongkok pada proyek Koridor Arktika, yakni proyek pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Nordik. Peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menyusun penelitian ini, yakni analisis PESTEL, Regional Security Complex Theory (RSCT) dan pendekatan motif penanaman investasi asing. Analisis PESTEL dan RSCT dipakai untuk melihat secara komprehensif faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum serta keamanan dalam kerangka kerjasama antara negara-negara Nordik dan Tiongkok pada proyek Koridor Arktika. Secara spesifik RSCT juga digunakan untuk meninjau indikator letak geografis, kesamaan sistem serta interaksi antar-negara untuk meninjau kerjasama keamanan antar-negara Nordik di kawasan mereka khususnya dalam menanggapi peningkatan power Tiongkok di kawasan Nordik dan Arktika. Sementara pendekatan motif penanaman investasi asing difokuskan pada tiga aspek, yakni market seeking, resource seeking dan efficiency seeking untuk meninjau motif utama Tiongkok menanamkan FDI-nya di negara-negara Nordik terkait proyek Koridor Arktika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data serta teknik analisis diskursus untuk mengklasifikan setiap temuan. Peneliti menemukan temuan bahwa secara umum Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia menganggap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan Arktika. Dalam hal ini mereka dihadapkan pada dilema yakni bahwa di satu sisi mereka membuka diri terhadap investasi Tiongkok yang ditanamkan pada proyek tersebut dengan motif utama resource seeking, namun di sisi lain mereka tidak menginginkan Tiongkok mendominasi kawasan Arktika yang mana secara geografis lebih dekat dengan negara-negara Nordik.

This thesis analyzes the dynamics of the Nordic countries’ demeanor in responding to China’s dominance in the Arctic Corridor project, the transportation infrastructure development project in the Nordic region. The researcher used three approaches on doing this research, those are PESTEL analysis, Regional Security Complex Theory, and the approach of foreign investment motives. In this case, RSCT and PESTEL analysis are used to elaborate the political, economic, social, technological, environmental, legal, and security factors in the framework of cooperation between Nordic countries and China within the Arctic Corridor project. Specifically, RSCT is also used to observe geographical location, system similarities, and interaction between Nordic countries indicators in response to China’s rising power, especially in the Nordic and Arctic regions. Meanwhile, the approach of foreign investment motives is focused on three aspects, those are market seeking, resource seeking, and efficiency seeking to observe China’s primary motive for investing its foreign direct investment in Nordic countries related to the Arctic Corridor project. This study uses a qualitative method with a literature review to classify each finding as a data collection technique. The researcher found that Finland, Sweden, Denmark, Norway and Iceland consider China a threat in the Arctic region. In this case, the Nordic countries are faced with a dilemma, that on one side, they open up themselves to the Chinese investment that is invested in the Arctic Corridor project. However, on the other hand, they do not want China to dominate the geopolitics and geo-economy of the Arctic which is geographically closer to the Nordic countries.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gultom, Ingrid A.S.
"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47874
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Furqan Salim
"PMA merupakan investasi langsung dalam bentuk penambahan modal fisik, seperti pabrik dan mesin. Masuknya PMA akan memberikan pengaruh pada perekonomian karena dapat menambah lapangan pekerjaan dan kesejahteraan para pekerja. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana dampak PMA terhadap tingkat upah, dan juga meneliti bagaiman dampak dan hubungan variabel-variabel lainya terhadap tingkat upah.
Penelitian ini mengambil studi kasus di industri tekstil Indonesia. Dengan periode penelitian 1990-2009, maka metode pengolahanya menggunakana data panelyaitu model pooled least square.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PMA memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat upah industri tekstil. Variabel lain yang memberikan hasil signifikan sesuai estimasi adalah jumlah tenaga kerja(size) dan upah tahun sebelumnya(Wit-1).

Foreign direct investment is additional physical capital, such as factories and machinery. The inflow of FDI will have an impact on the economy because it can increase employment and welfare of the workers. This study tries to analyze how the impact of FDI on wage levels, and how the impact and relationship to other wage rate's variables.
This research took a case study in Indonesian textile industry. Within the year of 1990 to 2009 period, this study use pooled least squares models.
The results of the study showed that FDI have a positive influence on the level of wage textile industry. Another variable which gives the corresponding estimation results are significant number of workers (size) and wage of the previous year (Wit-1).
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S54569
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadiv Arvy Pravita
"Abad kedua puluh satu memperkenalkan kita pada revolusi industri ke-4, di mana kemajuan teknologi semakin kuat dengan munculnya berbagai inovasi yang memajukan peradaban. Namun, literatur sebelumnya telah mengusulkan bahwa perubahan teknologi mungkin tidak "baik" seperti yang terlihat. Menelaah pengaruh otomasi Jepang terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, penulis mencoba melihat apakah otomasi asing berpotensi merugikan negara berkembang. Dengan menggunakan data panel berimbang yang diperoleh dari tiga sumber berbeda (International Federation of Robots (IFR), Statistik Industri (SI), dan WIOD), studi ini mengamati dampak otomasi robot terhadap ekspor manufaktur dan lapangan kerja di Indonesia dalam 15 industri manufaktur terpilih dan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014). Dengan menggunakan model 2-stage least squared (2SLS), penulis menemukan bahwa otomatisasi asing mengurangi ekspor manufaktur Indonesia. Namun, penulis juga menemukan bahwa penurunan ekspor dapat diimbangi dengan produktivitas yang disebabkan oleh otomatisasi domestik. net otomatisasi adalah positif, namun  juga harus dicatat bahwa otomatisasi domestik tumbuh pada tingkat adopsi yang lebih lamba dibandingkan dengan otomatisasi asing, meninggalkan bobot yang tidak seimbang dari dampak otomatisasi. Selain itu, dampak serupa juga dapat ditemukan dalam pekerjaan. Kami menemukan bahwa otomatisasi asing mengurangi pekerjaan baik pekerja produksi maupun non-produksi. Namun, tidak seperti dalam kasus ekspor, otomatisasi domestik ternyata juga berdampak negatif terhadap lapangan kerja. Pengurangan ini disebabkan oleh dua hal, khususnya kesenjangan keterampilan dan kesenjangan upah antara pekerja produksi dan non-produksi.

The twenty-first century introduces us to the 4th industrial revolution, in which the advancement of technology is going strong with the arrival of numerous innovations that not only further our civilization in terms of knowledge but also allow us to improve our lives by making more difficult tasks easier. However, previous literature has proposed that technological change may not be as “good” as it seems. Examining the effect of Japan’s automation on Indonesia’s exports and employment, the author tries to see whether foreign automation potentially harms developing countries. Employing a balanced panel data obtained from three different sources ( International Federation of Robots (IFR), Statistik Industri (SI), and WIOD), this study observes the impacts of robotic automation on Indonesia’s manufacturing exports and employment within 15 selected manufacturing industries and in the span of 5 years (2010-2014). 

 Using the 2-stage least squared (2SLS) model, the author found that foreign automation reduces Indonesia’s manufacturing exports. However, the author also found that the reduction in exports can be offset by the productivity induced by domestic automation. While the net effect of automation is positive, We also have to note that domestic automation grows at a slower adoption rate leaving an unbalanced weight of the impacts of automation. Furthermore, a similar impact can also be found in employment. We found that foreign automation reduces the employment of both the production and non-production workers. However, unlike in the case of exports, domestic automation is found to also negatively impact employment. This reduction is caused by two things, in particular, the skill gap and the wage gap between the production and non-production workers. "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Satria
"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.
Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.
Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.
Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.
Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per
tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.
Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20550
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>